Kolaborasi Lintas Sektor, Kunci Wujudkan Desa Bersih Narkoba
BANJAR – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) sebagai bagian dari penguatan ketahanan sosial di tingkat desa.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kalsel Supian HK, usai menghadiri Deklarasi Desa Bersinar dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD se-Kalimantan Selatan di Gedung Serbaguna Desa Indrasari, Martapura, Senin (3/11)
Menurut Supian HK, upaya pemberantasan narkoba tak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, diperlukan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa, agar pencegahan bermuara pada perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, desa harus menjadi benteng pertama dalam melindungi generasi muda dari pengaruh narkoba.
“Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi harus disertai pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa,” ucapnya
Disampaikan Supian HK, gerakan Desa Bersinar adalah langkah strategis dalam membangun ketahanan sosial masyarakat Banua. Desa harus menjadi benteng pertama dalam melindungi generasi muda dari pengaruh narkoba, sekaligus menjadi pusat pembangunan yang berdaya dan mandiri.
“Keberadaan BPD sebagai lembaga representatif masyarakat desa memiliki peran kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan partisipatif dan berkeadilan,” jelasnya
Lebih lanjut Supian HK menambahkan, DPRD terus berkomitmen mendorong kebijakan yang memperkuat posisi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, dalam upaya mendukung penuh setiap penguatan kapasitas BPD. Pembangunan Banua tidak akan berhasil tanpa desa yang kuat, masyarakat yang sadar, dan lingkungan sosial yang sehat.
“Kita ingin memastikan program pemberdayaan berjalan sejalan dengan semangat gotong royong,” tutupnya.
Selain pelatihan peningkatan kapasitas, acara ini juga menandai komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan desa untuk memperkuat gerakan anti-narkoba di wilayah pedesaan.
Kegiatan yang diinisiasi Panitia Peningkatan Kapasitas BPD SE Kalimantan Selatan (PABPDSI) Kalsel ini turut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Yandri Susanto, Gubernur Kalsel, Muhidin, serta ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa dari berbagai kabupaten/kota di Kalsel.
Agenda tersebut menjadi momentum konsolidasi penting antara pemerintah pusat, daerah, dan unsur desa dalam memperkuat tata kelola serta kapasitas kelembagaan desa.
Acara diakhiri dengan pemberian penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, kepada Gubernur Kalsel Muhidin atas jasa dan dedikasinya dalam membina serta membantu penguatan kapasitas BPD di seluruh wilayah Kalsel. (ADV-NHF/RIW/RH)
