Kinerja Ekonomi Kalsel Tumbuh Kuat, APBN Hadir Sebagai Stimulus dan Penopang Kesejahteraan
Suasana Publikasi ALCO Regional Kalsel di DJPb Kalsel
BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel), mengumumkan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir September 2025.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional, pengelolaan anggaran yang efektif, dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM, Kalsel berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global.
Hal ini disampaikan Kakanwil DJPb Provinsi Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, saat Publikasi ALCO Regional Kalsel Realisasi September 2025, pada Kamis (30/10) sore dikantornya. Turut mendampingi, Kakanwil DJP Kalselteng, Kakanwil DJKN Kalselteng, Kakanwil Bea Cukai Kalimantan bagian Selatan, serta Pengamat Ekonomi ULM.
Dalam paparannya, Catur menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,39% (yoy) pada Triwulan II 2025, didukung sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Pengelolaan fiskal berjalan optimal, dengan belanja APBN mencapai 61,46% dari pagu dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dominan sebesar Rp20,56 triliun.
“Hingga akhir September 2025, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp24,31 triliun, atau 77,92% dari total pagu sebesar Rp31,20 triliun,” ujarnya.
Penyaluran ini, menurut Catur, menunjukkan kinerja positif menjelang triwulan terakhir tahun anggaran 2025, dan berperan penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Secara komposisi, penyaluran TKD di Kalimantan Selatan masih didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 57,92% dari total TKD, menandakan kuatnya kontribusi sektor sumber daya alam terhadap penerimaan daerah.
“Dari sisi kinerja TKD per pemerintah daerah, Kabupaten Tabalong mencatat realisasi tertinggi sebesar 80,01%, sementara Kabupaten Barito Kuala menjadi yang terendah dengan capaian 74,22%,” tambahnya.
Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp6,93 triliun atau 78,37% dari pagu. Penyaluran DAU di Kalimantan Selatan didominasi DAU Block Grant, dengan realisasi mencapai Rp6,02 triliun atau 86,91% dari total DAU.
“Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sudah terealisasi sebesar Rp237,48 miliar atau 29,81% dari pagu. Rendahnya realisasi DAK Fisik antara lain disebabkan adanya pencadangan pada beberapa bidang DAK Fisik, yang menyebabkan sebagian anggaran belum dapat disalurkan,” paparnya.
Namun demikian, menurut Catur, Kalsel patut bersyukur, bahwa penyaluran DAK Fisik tahap kedua telah berhasil salur seluruhnya. Sehingga ini menjadi kabar baik untuk pemda agar dapat fokus pada tahap ketiga.
Secara keseluruhan, tambah Catur, capaian TKD Kalimantan Selatan menunjukkan penyaluran yang stabil, tepat waktu, dan progresif, mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah serta menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun anggaran.
Realisasi Transfer ke Daerah yang optimal diharapkan terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keuangan publik yang sehat dan berkeadilan.
Dengan dukungan TKD, pemerintah daerah di Kalimantan Selatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat penyerapan belanja, dan memperkuat ketahanan fiskal daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (DJPbKalsel-RIW/RH)
