Reses di Sungai Paring, DPRD Kalsel Terima Aduan Jalan Rusak dan Genangan Air
Suasana reses sumber Humas DPRD Kalsel
HULU SUNGAI SELATAN – DPRD Kalimantan Selatan menggelar reses masa sidang ke-3 Tahun 2025. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, menutup kegiatan tersebut di Desa Sungai Paring, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Rabu (8/10).
Dalam kesempatan tersebut, Kartoyo menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang sebagian besar berkaitan dengan perbaikan infrastruktur jalan, penerangan, serta penanganan dampak banjir akibat sistem irigasi.
Kartoyo menyampaikan, adanya genangan air di kawasan belakang RT 3 Desa Sungai Paring yang menjadi keluhan warga. Dimana, area seluas sekitar 200 hektare tersebut, dulunya dapat digunakan warga untuk berkebun dan berhuma, namun selama empat tahun terakhir tak lagi dapat dimanfaatkan akibat luapan air dari ujung Irigasi Amandit.
“Ternyata efek dari ujung irigasi Amandit, airnya meluap ke wilayah Desa Sungai Paring. Lahan warga di belakang RT 3 tenggelam, jadi tidak bisa digarap lagi. Sehingga, berharap ada solusi dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWS),” ucapnya
Kartoyo menjelaskan, masyarakat juga mengusulkan perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Sungai Kupang – Singakarsa – Simpang Tiga Kompi, termasuk perbaikan jembatan di jalur tersebut.
“Oleh karena ini mereka meminta ruas jalan itu mendapat perhatian karena merupakan akses penting antarwilayah.
Selain itu, warga juga menyoroti minimnya penerangan dan rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan dari Hulu Sungai Selatan menuju Margasari,” tambahnya.
Menurutnya, kondisi tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
“Tadi Kepala Desa Sungai Paring juga menyampaikan perlunya lampu jalan dan rambu-rambu, karena sudah beberapa kali terjadi kecelakaan di sana,” kata Kartoyo.
Lebih lanjut Kartoyo memastikan, seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke tingkat pembahasan lebih lanjut. Tentu semua masukan ini akan ditindak lanjuti.
Melalui kegiatan reses ini, setiap permasalahan yang disampaikan masyarakat dapat segera mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan merata dan berkelanjutan.
“Saya akan mendorong adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak BWS terkait irigasi, dan BPJN terkait infrastruktur jalan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)
