Bulan: September 2025

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus mendorong percepatan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), agar ketersediaan beras di pasaran tetap terjaga dan harga tidak kembali melonjak. Selain itu, penyaluran SPHP di Kalsel juga diharapkan lebih banyak menggunakan beras lokal Banjar yang sesuai dengan selera konsumsi masyarakat.

Pemerintah menargetkan penyaluran SPHP di Kalsel mencapai sekitar 25 ribu ton, namun hingga pertengahan September ini realisasinya baru mencapai 6.322 ton atau sekitar 24 persen.

Hal tersebut disampaikan Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sutikno, baru–baru ini.

Sutikno menjelaskan, kondisi tersebut harus segera dipacu, mengingat beras SPHP menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, khususnya di tengah fluktuasi harga beras, yang sempat mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Melalui percepatan penyaluran beras SPHP, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga daya beli agar tetap stabil.

Lebih jauh, Sutikno menekankan pentingnya memperhatikan jenis beras yang disalurkan. Menurutnya, masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas merupakan orang Banjar, memiliki preferensi kuat terhadap beras Banjar karena sesuai dengan selera dan kebiasaan konsumsi mereka.

“Dulu ketika beras impor asal Thailand, yaitu beras Siam masuk ke pasaran, masyarakat sangat menyukai dan permintaannya tinggi. Namun saat diganti dengan beras asal Vietnam, justru kurang diminati karena tidak sesuai dengan selera orang Banjar,” ungkap Sutikno.

Atas dasar itu, pihaknya berharap agar Bulog dapat menyalurkan SPHP di Kalimantan Selatan, dengan dominasi beras Banjar. Dengan begitu, selain program stabilisasi harga pangan berjalan efektif, juga dapat memenuhi preferensi masyarakat sehingga penyaluran beras benar-benar tepat sasaran.

Sutikno menambahkan, jika penyaluran SPHP terus dipacu dan dilakukan sesuai dengan selera masyarakat, maka ketersediaan pangan di Kalsel akan semakin terjaga. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menekan inflasi, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, Pemprov Kalsel akan terus memantau perkembangan harga dan pasokan beras di lapangan. Pemerintah juga berkomitmen menjadikan SPHP sebagai salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, yang pada akhirnya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas,” tutup Sutikno. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel melalui UPTD Museum Lambung Mangkurat, menggelar Festival Baayun Maulid Tahun 2025, di halaman museum di Banjarbaru, Rabu (17/9).

Kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini mengusung tema “Baayun Baimbai, Maambil Berkah-Nya”, sebagai wujud pelestarian tradisi sekaligus momentum mempererat kebersamaan masyarakat Banua.

Gubernur Kalsel, Muhidin dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Adi Santoso, menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini. Ia berharap Baayun Maulid dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi sebagai peserta bersama-sama kita lestarikan tradisi pada hari ini,” katanya.

Menurutnya, Baayun Maulid merupakan salah satu warisan budaya Banjar yang sarat dengan nilai dakwah para ulama terdahulu, serta mencerminkan upaya mendialogkan ajaran agama dengan budaya lokal, sehingga lebih mudah diterima dan dipahami masyarakat.

“Layaknya sebuah upacara syukuran, maka dalam kegiatan Baayun Maulid kita mendapat beberapa kelengkapan upacara yang bisa kita lihat saat ini seperti ayunan, piduduk dan janur yang menghiasi ayunan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar menyampaikan, kegiatan diikuti sebanyak 165 peserta yang terdiri dari 84 laki-laki dan 81 perempuan. Peserta paling muda berusia 1 bulan 23 hari, sedangkan paling tua berusia 63 tahun 8 bulan 14 hari.

“Kondisi ini membuktikan bahwa Baayun Maulid bukan hanya ritual budaya semata, melainkan juga wadah kebersamaan lintas generasi,” ucapnya.

Taufik Akbar menambahkan, tingginya antusias masyarakat setiap tahun menjadi bukti bahwa tradisi ini semakin melekat di hati warga Banua.

“Kami berharap kegiatan ini terus mendapat dukungan luas dari masyarakat. Bahkan, jika anggarannya memungkinkan, jumlah peserta bisa kami tingkatkan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Ahli waris jemaah haji wafat atas nama Lutfi Inani, kloter BDJ 10 asal Kabupaten Banjar, menerima santunan ekstra cover dari pihak penerbangan PT. Lion Mentari, Selasa (16/9) di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel.

Santunan diterima anak almarhum Muhammad Sahar, dengan besaran Rp. 135.000.000. Santunan dan diserahkan Direktur Produksi Lion Air Capten Rachmat Diansyah Putra, disaksikan Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kalsel.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Agama berkomitmen untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah selama operasional haji. Mulai dari berangkat, selama di Arab Saudi, sampai kepulangan ke tanah air.

“Perlindungan dimaksud antara lain diwujudkan dalam bentuk asuransi jiwa dan kecelakaan bagi setiap jemaah yang wafat dan mengalami cacat tetap karena kecelakaan,” ujarnya.

Santunan ekstra cover tersebut, kata Tambrin, menjadi tanggung jawab pihak penerbangan sebagai bukti bahwa hak-hak jemaah haji telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap santunan ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban keluarga,” harapnya.

Tambrin juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak maskapai penerbangan atas santunan ekstra cover jemaah.

“Dan bagi jamaah haji yang wafat kita do’akan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan ketabahan hati,” ujarnya.

Almarhum Lutfi Inani, meninggal dunia di pesawat saat penerbangan dari Madinah menuju ke Padang atau Bandara Internasional Minang Kabau pada 2 Juli 2025 lalu, pada fase pemulangan jemaah haji Tahun 1446 H/ 2025 M.

Sesuai Perjanjian Pengangkutan Udara Jemaah Haji Indonesia antara Kementerian Agama dan PT. Lion Mentari, bahwa perusahaan penerbangan memberikan ekstra cover bagi penumpang yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan penerbangan selama dalam tanggung jawab pihak penerbangan sebesar Rp. 135.000.000. (KanwilkemenagKalsel-RIW/RH)

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan pada pertengahan September 2025, tercatat mengalami deflasi bulanan (month to month) sebesar minus 0,16 persen. Sementara inflasi tahunan (year to year) berada pada angka 2,68 persen, lebih tinggi dibanding target nasional yang ditetapkan sebesar 2,31 persen.

Hal ini disampaikan Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sutikno, usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Selasa (16/9).

Sutikno menjelaskan, meski secara bulanan terjadi deflasi, namun angka inflasi tahunan yang masih di atas target nasional menjadi perhatian bersama. Oleh sebab itu, rapat kali ini secara khusus menekankan pada aspek penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Beberapa waktu lalu harga beras di pasaran sempat terus mengalami kenaikan. Padahal jika kita lihat, produksi gabah di Kalsel cukup banyak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sekaligus perhatian, kenapa harga beras tetap naik. Maka dari itu, penguatan distribusi dan penyaluran beras SPHP sangat ditekankan pada rapat inflasi hari ini,” jelas Sutikno.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Bulog dan pihak terkait lainnya harus memastikan stok beras SPHP dapat segera disalurkan ke pasar dan masyarakat secara merata. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga beras agar tidak kembali melonjak, sekaligus menjaga stabilitas inflasi di daerah.

Selain beras, koordinasi pengendalian inflasi juga tetap mencakup komoditas pangan strategis lainnya seperti cabai, bawang, dan minyak goreng. Namun, karena tren kenaikan harga beras yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir, fokus utama diarahkan pada komoditas tersebut.

“Pemprov Kalsel bersama kabupaten/kota akan terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi. Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi pangan menjadi prioritas utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkas Sutikno

Dengan langkah pengendalian ini, diharapkan inflasi Kalsel dapat lebih terkendali pada bulan-bulan berikutnya, bahkan dapat kembali berada di bawah rata-rata nasional. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali mengundang salah satu mitranya yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel untuk melaksanakan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin, (15/9).

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Mustaqimah, menegaskan pentingnya sinergi yang baik bersama mitra kerja. Hal ini menjadi kunci agar program pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan anggaran, tentunya kami ingin tahu rincian anggarannya apa saja, sehingga dapat dipastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan daerah,” tegas Mustaqimah.

Pada kesempatan tersebut, Dinas ESDM Kalsel memaparkan rencana program dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan pada APBD 2026. Termasuk pengelolaan sumber daya energi berkelanjutan, peningkatan pengawasan aktivitas pertambangan, hingga upaya mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Komisi III menyambut baik pemaparan tersebut, dan memberikan sejumlah catatan penting.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Kalsel ini pun berjalan dalam suasana konstruktif. Kedua belah pihak sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi demi tercapainya program kerja yang efektif, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan rancangan APBD Kalsel tahun anggaran 2026. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3, menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Good Corporate Governance (GCG) dan Whistleblowing System (WBS) Tahun 2025, yang diikuti seluruh pejabat struktural, mitra kerja, serta pemangku kepentingan di lingkungan Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan. Kegiatan yang digelar di Banjarmasin pada Selasa (16/9) ini, merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Kehadiran para pejabat dari berbagai instansi seperti KSOP, TNI AL, Kejaksaan Negeri, Polairud, Bea Cukai, serta jajaran mitra usaha turut memperlihatkan besarnya dukungan terhadap komitmen Pelindo. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjaga reputasi perusahaan sebagai pengelola pelabuhan nasional yang terpercaya.

Acara dibuka secara resmi Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG sebagai fondasi untuk memperkuat daya saing perusahaan sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

“Nilai-nilai dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran harus menjadi pedoman dalam setiap langkah dan aktivitas kita,” tegasnya.

Selain GCG, acara ini juga mengangkat peran Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan yang aman dan terpercaya bagi seluruh insan Pelindo. Sistem ini menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, kode etik, maupun benturan kepentingan di lingkungan perusahaan. Dengan WBS, setiap insan Pelindo diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga integritas perusahaan.

Dalam sesi paparan, Manager Regional SDM dan Umum, Nugroho Christianto menegaskan bahwa penerapan WBS di Pelindo Group telah menggunakan single channel pelaporan yang dikelola pihak ketiga secara objektif, profesional, dan independen.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditangani secara transparan, dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Nugroho.

Ia juga menjelaskan, bahwa implementasi WBS ini selaras dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Dengan kebijakan yang telah diatur melalui Peraturan Direksi, Pelindo menegaskan sikap tegas terhadap segala bentuk penyuapan maupun gratifikasi.

“Tidak ada toleransi terhadap praktik suap. Semua insan perusahaan wajib memahami dan melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran,” tambah. Nugroho.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga menyampaikan harapannya agar seluruh insan Pelindo, termasuk mitra, vendor, pengguna jasa, asosiasi, serta instansi pelabuhan terkait, menjadikan penerapan GCG sebagai standar etika dalam bekerja. Dengan cara ini, Pelindo dapat terus membangun kepercayaan dari pemerintah, masyarakat, maupun mitra usaha.

Menutup rangkaian acara, Sugiono kembali menegaskan pesan penting, untuk bersama – sama berkomitmen untuk menginternalisasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas bekerja, sehingga perusahaan kita semakin kokoh, terpercaya, dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. (Pelindo-RIW/RH)

BANJAR – Menyambut Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2025, jajaran insan perhubungan di Kalimantan Selatan menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial. Kegiatan kemanusiaan tersebut berlangsung di Terminal Tipe A Gambut Barakat, Kabupaten Banjar, pada Senin (15/9).

Kegiatan ini diikuti berbagai instansi perhubungan, yakni Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, KSOP Kelas I Banjarmasin, Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin, KSOP Kelas II Kotabaru Batulicin, KSOP Kelas III Satui, UPP Kelas III Kintap, serta Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Selain insan perhubungan, beberapa instansi mitra kerja di bidang tranportasi lain di Kalimantan Selatan, juga turut berpartisipasi dalam aksi sosial tersebut.

Kepala Balai Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Selatan sekaligus koordinator kegiatan, Sigit Mintarso, mengatakan, bahwa donor darah ini merupakan bukti nyata kontribusi insan perhubungan terhadap masyarakat.

“Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harhubnas, kegiatan donor darah ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kalimantan Selatan,” ungkap Sigit.

Ia menjelaskan, pada pelaksanaan kali ini pihaknya menargetkan 150 kantong darah. Jumlah tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mendukung kebutuhan medis, khususnya bagi pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

“Kami berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan, dengan begitu, insan perhubungan tidak hanya berperan dalam pelayanan transportasi, tetapi juga bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, bahwa seluruh bibit benih yang beredar di Banua wajib memenuhi standar mutu yang ketat. Selain itu juga, diuji menggunakan metode bertaraf nasional demi mendukung peningkatan produktivitas pertanian di daerah.

Benih yang diedarkan kepada petani harus memiliki persentase daya berkecambah minimal 80 persen, dengan kadar air maksimal 13 persen. Standar ini ditetapkan agar benih yang ditanam mampu tumbuh optimal, menghasilkan tanaman yang sehat, dan mendukung pencapaian target produksi pangan daerah.

Kepala BPSB Provinsi Kalsel, Zainul Arifin menyampaikan, bahwa BPSB Kalsel secara rutin melakukan pengawasan di lapangan, mulai dari proses produksi benih di Unit Produksi Benih, pengecekan di gudang penyimpanan, pengemasan, hingga peredaran benih ke petani.

Petugas lapangan BPSB juga melakukan pengambilan sampel secara berkala untuk diuji di laboratorium, dengan tujuan memastikan mutu tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain pengawasan, BPSB Kalsel juga memastikan, seluruh pengujian mutu benih dilakukan dengan metode pengujian yang telah terakreditasi secara nasional; yaitu ISTA Rules (International Seed Testing Association).

Metode ini diakui secara internasional, sehingga hasil pengujian yang dilakukan di Kalsel memiliki standar yang sama dengan laboratorium pengujian benih di seluruh dunia.

“Penerapan metode ISTA mencakup uji daya berkecambah, kadar air, kemurnian, hingga kesehatan benih yang semuanya menjadi syarat penting sebelum benih diedarkan kepada petani,” ungkap Zainul, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, penggunaan metode bertaraf internasional ini merupakan upaya meningkatkan transparansi dan kepercayaan petani terhadap benih bersertifikat. Dengan demikian, petani mendapatkan jaminan bahwa benih yang mereka gunakan telah melewati serangkaian pengujian ketat dan siap menghasilkan panen yang berkualitas tinggi.

“BPSB Kalsel terus melakukan sosialisasi kepada para petani, kelompok tani, serta distributor benih; tentang pentingnya membeli dan menggunakan benih bersertifikat. Langkah ini diambil untuk mencegah peredaran benih ilegal atau tanpa sertifikat, yang berisiko menurunkan produktivitas dan merugikan petani di musim tanam berikutnya,” lanjut Zainul.

Ia berharap, penerapan standar mutu dan metode uji internasional ini dapat mendukung program ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitas pertanian di Kalsel, serta membantu petani mendapatkan hasil panen yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Benih yang baik adalah awal dari panen yang baik. Kami mengimbau seluruh petani untuk lebih selektif dalam memilih benih bersertifikat, sehingga tidak hanya menguntungkan pada musim tanam ini, tetapi juga menjaga kesuburan dan kualitas lahan untuk jangka panjang,” tutup Zainul. (MRF/RIW/RH)