Bulan: September 2025

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Keluarga Berencana. Langkah ini diambil untuk memastikan program Bangga Kencana dan target penurunan stunting berjalan efektif di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan data aplikasi MORENA (Monitoring dan Evaluasi) per 3 Juli 2025, DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin, tercatat belum termanfaatkan. Sementara itu, realisasi tertinggi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) baru mencapai 22,20 persen, yang dicapai oleh Kabupaten Tapin.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan DAK Tahun Anggaran 2025 di Banjarbaru, Senin (29/9).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, khususnya penerima DAK Fisik Sub Bidang KB dan DAK Non Fisik BOKB.

Kepala DP3AKB Kalsel, Husnul Hatimah, menegaskan pentingnya rapat koordinasi ini untuk mengevaluasi pelaksanaan di lapangan, memetakan kendala, sekaligus menyusun strategi percepatan.

“Rapat hari ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan mempercepat pemanfaatan DAK, baik fisik maupun non fisik,” ujarnya.

Menurut Husnul, forum tersebut juga membahas hal-hal teknis terkait realisasi anggaran.

“Kita melihat apa saja yang sudah diserap, kendala yang dihadapi, serta mencari solusi bersama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Husnul menambahkan, dengan keterbatasan anggaran APBD masing-masing daerah, sangat penting memaksimalkan pemanfaatan DAK yang tersedia agar program Bangga Kencana dan upaya percepatan penurunan stunting berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Pemprov Kalsel melalui arahan Gubernur terus mendorong pemerintah kabupaten/kota penerima DAK agar segera melakukan percepatan penyerapan dan pemanfaatannya secara efektif, efisien, dan akuntabel,” tambahnya.

Melalui rapat ini, diharapkan tercapai kesepakatan strategis bersama mengenai langkah-langkah percepatan ke depan, termasuk peningkatan koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas pelaporan di tingkat daerah. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin, melepas kontingen ASN, untuk tanding di Kejuaraan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) tahun 2025 di Palembang pada 5 – 11 Oktober mendatang.

Prosesi pelepasan dilaksanakan Sekdaprov Syarifuddin di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Selasa (30/9) sore, didampingi Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel Muhammad Fitri Hernadi.

Syarifuddin mengatakan, kontingen Kalsel akan mengikuti 8 dari 13 cabang olahraga yang dipertandingkan, salah satunya Tenis Lapangan di kelas eksekutif.

Pada ajang dua tahunan ini, akan dipertandingkan 13 cabang olahraga dengan total medali sebanyak 297 buah.

“Harapannya bagaimana kita bertanding semaksimal mungkin, dengan semangat Haram Manyarah,” ujar Sekdaprov kepada wartawan usai prosesi pelepasan atlet.

Meskipun tidak mematok target juara, Sekdaprov Syarifuddin meminta kontingen bertanding maksimal dengan persiapan matang.

“Semua tentunya ingin juara, makanya jaga kondisi kesehatan, latihan dengan waktu yang tersisa, dan persiapan yang matang,” pesan Sekdaprov.

Sedangkan pada penyampaian sambutan, Gubernur Kalsel Muhidin berpesan, bahwa ajang ini tidak sekadar bertanding mencari juara, melainkan sebagai sarana mempererat silaturrahmi, persatuan, dan persaudaraan di antara ASN.

Diingatkan agar kontingen Kalsel tetap bersemangat, menjaga sportivitas, dan tidak mudah menyerah.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel Muhammad Fitri Hernadi mengatakan, total kontingen Kalsel di PORNAS KORPRI ini, sebanyak 102 orang yang akan tanding di 8 cabang olahraga. anttara lain catur, tenis meja, futsal, lari, bulu tangkis dan lain-lain.

“Yang berangkat sudah melalui proses seleksi,” ujar Fitri Hernadi.

Untuk diketahui, PORNAS XVII Korpri 2025, bertema KORPRI Bersinergi dalam Prestasi ini, diikuti sekitar 8.200 atlet dan 1.250 ofisial dari 96 kontingen siap berlaga dari kalangan ASN (PNS/PPPK) yang berasal dari kementerian, lembaga, provinsi, hingga institusi di seluruh Indonesia.

Ke-13 cabang olahraga dengan 89 nomor pertandingan itu, nantinya akan dipertandingkan di sejumlah venue utama Palembang yakni Balap Sepeda (Jakabaring Sport Complex), Bola Basket (GOR Sekolah Palembang Harapan), Bola Voli (GOR Aneka Pertamina Komperta Plaju), Bulutangkis (Pitstop Table Tennis Centre), dan Catur (Hotel Beston Palembang).

Selanjutnya, pertandingan Futsal (GOR Dempo dan GOR Ranau JSC), Gateball (Stadion Bumi Sriwijaya), lomba Lari 5K (Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan), pertandingan Pencak Silat (Graha Serbaguna Dekranasda 15 Ulu), Renang (Aquatic Jakabaring Stadium),
Senam KORPRI (Ballroom Hotel Zuri Palembang), Tenis (Lapangan Tenis Bukit Asam JSC), dan Tenis Meja (Pitstop Table Tennis Centre).

Total 297 medali yang akan diperebutkan peserta, terdiri dari 85 emas, 83 perak, dan 129 perunggu.

Pembukaan PORNAS KORPRI ini dijadwalkan pada 5 Oktober 2025 di Stadion Gelora Jakabaring Sriwijaya dan ditutup 11 Oktober 2025 di Stadion Gelora Jakabaring Sriwijaya
Palembang. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah penyangga pangan utama di Kalimantan. Selama tiga tahun terakhir, Kalsel tidak hanya mampu menjaga surplus beras untuk kebutuhan dalam daerah, tetapi juga secara konsisten menyuplai hasil produksinya ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Hal ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian, khususnya padi, demi mendukung ketahanan pangan regional maupun nasional.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menyampaikan, bahwa keberhasilan tersebut lahir dari kerja sama yang solid antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang paling serius dalam produksi padi dan program cetak sawah di regional Kalimantan. Ini yang membuat kita bisa menjaga surplus beras dan tetap membantu daerah tetangga,” ungkap Syamsir, baru – baru ini.

Syamsir menambahkan, dengan ketersediaan lahan produktif, penerapan teknologi pertanian modern, serta dukungan program pemerintah, Kalsel optimis dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat regional.

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama antar daerah sangat penting untuk memperlancar distribusi beras dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami berharap sinergi antarprovinsi semakin kuat. Dengan begitu, distribusi beras bisa berjalan lancar, harga tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses pangan yang lebih terjamin,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dikemas dalam
Safari Ceramah Agama untuk ASN, PPPK, dan Tenaga Kontrak, bertempat di Aula Gedung Pelayanan RSGM, Selasa (30/9) siang.

Ditemui di ruang kerjanya usai kegiatan, kepada wartawan Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Teguh Hadianto mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan wujud rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Selain itu, momentum ini juga dimaknai sebagai sarana mempererat tali silaturahmi di lingkungan rumah sakit.

“Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, merupakan cara untuk meneladani akhlak mulia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengabdian sebagai abdi negara,” ucapnya

Disampaikan Teguh, dengan semangat itu, diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dan penuh keikhlasan kepada masyarakat. Para pegawai diingatkan untuk senantiasa mengutamakan sikap jujur, amanah, sabar, dan ikhlas, terutama dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selain sebagai bentuk pembinaan mental spiritual, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa bekerja di bidang kesehatan adalah ibadah yang mulia.

“Seluruh jajaran RSGM Gusti Hasan Aman akan semakin solid dalam menjalankan visi dan misi pelayanan kesehatan profesional dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” tutup Teguh

Kegiatan ini berlangsung khidmat, diisi dengan lantunan syair maulid,
pembacaan ayat suci Al-Qur’an, serta ceramah agama, ditutup dengan doa bersama, dipanjatkan untuk keselamatan bangsa, kesehatan seluruh pegawai, serta keberkahan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kalimantan Selatan. (NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Program Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor, yang diluncurkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel) bersama Tim Pembina Samsat sejak 14 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Kalsel ke-75, terbukti membawa dampak positif signifikan.

Program ini menjadi langkah inovatif pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang disiplin. Bukan hanya sekadar memberi keringanan bagi penunggak. Dalam waktu kurang dari dua bulan, kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan meningkat lebih dari 50 persen.

“Selama ini pemerintah lebih banyak memberi toleransi bagi penunggak pajak. Namun lewat Gebyar Panutan Pajak, kami ingin memberikan penghargaan nyata bagi masyarakat yang taat,” ungkap Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil, di Banjarbaru, Senin (29/9).

Melalui program ini, wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama tiga tahun berturut-turut berhak mengikuti undian berhadiah. Tim Pembina Samsat yang terdiri dari Bapenda Kalsel, Polda Kalsel, dan PT Jasa Raharja telah menyiapkan sejumlah hadiah. dyiantaranya satu unit mobil, sepeda motor, sepeda, paket umrah, hingga berbagai hadiah menarik lainnya.

“Puncak kegiatan berupa pencabutan undian akan digelar pada Desember 2025. Momen ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi langsung bagi masyarakat yang konsisten menunaikan kewajiban pajaknya,” jelasnya.

Subhan menambahkan, antusiasme masyarakat cukup tinggi sejak program ini diluncurkan. Banyak wajib pajak merasa kepatuhan mereka kini dihargai, sehingga memunculkan rasa bangga sekaligus motivasi untuk terus disiplin membayar pajak tepat waktu.

“Target utama kami bukan hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga membangun kedisiplinan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Di tengah era digital yang kian berkembang, setiap daerah dituntut untuk mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, serta merata. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam, dengan terus mendorong percepatan transformasi digital sebagai wujud pemerintahan modern yang berpihak pada masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam penutupan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus Komdiphoria Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kalimantan Selatan tahun 2025, yang digelar di mal terbesar di Banjarbaru, Sabtu (27/9) malam.

Acara ini ditutup secara resmi Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim.

Gubernur Dalam sambutannya yang dibacakan Muhamad Muslim, menekankan bahwa percepatan transformasi digital tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga harus melibatkan masyarakat luas.

“Transformasi digital tidak bisa hanya bertumpu pada birokrasi, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui budaya, literasi, kreativitas, dan keterlibatan publik di era digital,” kata Muslim.

Rakerda dan Komdiphoria 2025 sendiri menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Mulai dari percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi Satu Data Indonesia, hingga penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai garda terdepan keamanan siber daerah.

“Saya berharap capaian ini tidak berhenti pada kegiatan ini saja. Seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata di daerah masing-masing. Pemprov Kalsel siap mengawal dan bersinergi demi mewujudkan pengembangan serta penguatan pemerintahan digital di Banua kita tercinta,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga menaruh perhatian serius terhadap masih adanya titik blank spot jaringan internet yang tersisa sekitar 7 hingga 8 persen di wilayah pegunungan, aliran sungai, hingga pesisir laut.

“Kami sudah melakukan inventarisasi titik-titik tersebut agar menjadi prioritas usulan, sehingga dapat disediakan fasilitas jaringan dasar di wilayah yang masih blank spot. Ini bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan akses digital yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

Sebagai penutup rangkaian acara, turut diumumkan para pemenang sejumlah lomba Komdiphoria 2025, di antaranya lomba fotografi, desain banner Lapor, Stand Up Comedy, seleksi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), serta turnamen game online Mobile Legends. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi masyarakat terus digencarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Keseriusan itu ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama perwakilan Diskominfo dan BAPPEDA dari 13 kabupaten/kota yang mencakup tiga urusan utama. Yaitu komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian dan keamanan informasi.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan, bahwa transformasi digital menjadi keniscayaan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan publik.

“Salah satunya kita akan melakukan pengawalan pelayanan publik digital melalui semua platform. Ini menjadi tantangan berat bagi kita semua di Dinas Komunikasi dan Informatika,” ujar Muslim usai penandatanganan komitmen bersama, Sabtu (27/9).

Ia menambahkan, dalam mengawal tiga urusan tersebut, Diskominfo baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan SDM yang berkompeten, infrastruktur jaringan dasar, serta ancaman keamanan informasi.

“Meskipun begitu kita masih perlu dukungan terhadap akselerasi ketersediaan dan penguatan SDM, sarana prasarana dasar, serta kolaborasi baik itu dengan TNI/Polri maupun BIN agar sistem keamanan informasi kita bisa dikelola dengan baik. Karena tidak semua serangan siber bisa diatasi oleh Diskominfo sendiri,” jelas Muslim.

Ia berharap, komitmen yang telah ditandatangani ini tidak hanya sebatas dokumen, tetapi bisa menjadi rencana aksi nyata bagi Diskominfo di provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kesepakatan ini kita harapkan menjadi pijakan bersama dalam mengawal tiga urusan Diskominfo, sekaligus mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang aman, cepat, dan efisien bagi masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel), menggelar pertemuan bersama awak media yang tergabung dalam Press Room Pemprov Kalsel, di salah satu rumah makan di Banjarbaru, Senin (29/9).

Pertemuan ini membahas berbagai rencana strategis, mulai dari penguatan tata kelola pendidikan hingga peluang beasiswa luar negeri bagi siswa berprestasi.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra menyampaikan, pihaknya tengah menyusun sejumlah program prioritas, di antaranya penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Manajemen Guru dan pengembangan aplikasi digitalisasi layanan pendidikan.

“Aplikasi yang sedang dikembangkan ini untuk memperkuat sistem dan integritas layanan digital yang terintegrasi. Saat ini layanan kepegawaian berbasis digital sedang dibangun, termasuk rencana aplikasi keuangan sekolah untuk mendukung sistem penganggaran,” ujarnya.

Disdikbud juga menyoroti masalah angka putus sekolah yang masih cukup tinggi di Kalsel. Menurutnya, penyebabnya beragam, mulai dari faktor ekonomi, pernikahan anak, hingga bullying.

“Strateginya tidak bisa sama. Ada yang harus dibantu beasiswa, hingga advokasi program Paket A, B, atau C,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Galuh Tantri juga menyinggung peluang siswa Kalsel untuk menempuh pendidikan di luar negeri, seperti beasiswa di singapura dan finlandia. Untuk tahap awal, tersedia kuota 100 siswa yang akan diseleksi melalui tes kemampuan akademik, TOEFL/IELTS, hingga wawancara.

“Minimal TOEFL 550. Kami akan dampingi anak-anak mulai dari persiapan ujian hingga wawancara. Namun, tentu semua kembali pada kemampuan siswa, serta kesiapan orang tua untuk melepas anaknya belajar di luar negeri,” katanya.

Selain beasiswa luar negeri, Disdikbud juga menyiapkan skema beasiswa lokal bekerja sama dengan perguruan tinggi di Kalsel dan perusahaan swasta melalui program CSR berbasis spasial.

“Rencana awal ada 500 siswa, tapi kami akan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan keuangan tiap siswa,” bebernya.

Ia juga menyinggung permasalahan pemerataan pendidikan di daerah. Beberapa sekolah masih kekurangan siswa, sementara yang lain kelebihan. Solusinya, pemerintah mempertimbangkan opsi pembelajaran jarak jauh atau penggabungan sekolah agar lebih efisien.

“Targetnya jelas, lulusan SMA diarahkan ke perguruan tinggi, sementara lulusan SMK disiapkan untuk langsung bekerja,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)