Gelar Pertemuan Dengan Awak Media, Disdikbud Kalsel Bahas Digitalisasi Layanan Hingga Beasiswa Luar Negeri

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel), menggelar pertemuan bersama awak media yang tergabung dalam Press Room Pemprov Kalsel, di salah satu rumah makan di Banjarbaru, Senin (29/9).

Pertemuan ini membahas berbagai rencana strategis, mulai dari penguatan tata kelola pendidikan hingga peluang beasiswa luar negeri bagi siswa berprestasi.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra menyampaikan, pihaknya tengah menyusun sejumlah program prioritas, di antaranya penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Manajemen Guru dan pengembangan aplikasi digitalisasi layanan pendidikan.

“Aplikasi yang sedang dikembangkan ini untuk memperkuat sistem dan integritas layanan digital yang terintegrasi. Saat ini layanan kepegawaian berbasis digital sedang dibangun, termasuk rencana aplikasi keuangan sekolah untuk mendukung sistem penganggaran,” ujarnya.

Disdikbud juga menyoroti masalah angka putus sekolah yang masih cukup tinggi di Kalsel. Menurutnya, penyebabnya beragam, mulai dari faktor ekonomi, pernikahan anak, hingga bullying.

“Strateginya tidak bisa sama. Ada yang harus dibantu beasiswa, hingga advokasi program Paket A, B, atau C,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Galuh Tantri juga menyinggung peluang siswa Kalsel untuk menempuh pendidikan di luar negeri, seperti beasiswa di singapura dan finlandia. Untuk tahap awal, tersedia kuota 100 siswa yang akan diseleksi melalui tes kemampuan akademik, TOEFL/IELTS, hingga wawancara.

“Minimal TOEFL 550. Kami akan dampingi anak-anak mulai dari persiapan ujian hingga wawancara. Namun, tentu semua kembali pada kemampuan siswa, serta kesiapan orang tua untuk melepas anaknya belajar di luar negeri,” katanya.

Selain beasiswa luar negeri, Disdikbud juga menyiapkan skema beasiswa lokal bekerja sama dengan perguruan tinggi di Kalsel dan perusahaan swasta melalui program CSR berbasis spasial.

“Rencana awal ada 500 siswa, tapi kami akan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan keuangan tiap siswa,” bebernya.

Ia juga menyinggung permasalahan pemerataan pendidikan di daerah. Beberapa sekolah masih kekurangan siswa, sementara yang lain kelebihan. Solusinya, pemerintah mempertimbangkan opsi pembelajaran jarak jauh atau penggabungan sekolah agar lebih efisien.

“Targetnya jelas, lulusan SMA diarahkan ke perguruan tinggi, sementara lulusan SMK disiapkan untuk langsung bekerja,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)