Pemprov Bersama Polda Kalsel Sepakat Atasi Konflik Nelayan, Tekan Destructive Fishing
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel, bersama atasi konflik nelayan, dengan penekanan Destruktif Fishing.
Hal tersebut terungkap, pada Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergitas Penanganan Destructive Fishing dalam Rangka Menjaga Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Wilayah Perairan Kalsel” di Auditorium Bhara Dhaksa Polda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (2/9). Kegiatan dibuka Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan.
Hadir pada FGD, Gubernur Kalsel Muhidin, Forkopimda, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, organisasi nelayan, dan tokoh masyarakat.
Kapolda Rosyanto menyampaikan, FGD ini menjadi langkah strategis dalam meredam konflik antar nelayan dan memberantas praktik destructive fishing di perairan Kalsel.
“Direktorat Polairud Polda Kalsel mencatat, pada triwulan I 2025 telah dilakukan 6.117 kegiatan patroli, pembinaan, dan sosialisasi. Dalam dua tahun terakhir, 15 tersangka destructive fishing berhasil ditangkap dengan kerugian negara mencapai Rp150 juta,” ungkapnya.
Kapolda Kalsel menegaskan, bahwa FGD ini dilatarbelakangi konflik nelayan Kalsel dengan nelayan Jawa Timur dan Jawa Tengah terkait metode penangkapan, wilayah operasi, dan persepsi batas laut.
“Forum ini diharapkan dapat menghadirkan titik temu agar pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Muhidin mengapresiasi inisiatif Polda Kalsel, dalam menjaga ketertiban dan kelestarian wilayah perairan.
“Saya berharap forum ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dijadikan acuan bersama, terutama dalam menangani destructive fishing dan mencegah konflik sosial,” ujarnya.
Sedangkan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalsel Rusdi Hartono, yang menjadi salah satu narasumber, memaparkan kondisi, hambatan, serta strategi pembinaan dan pengawasan nelayan Kalsel.
“Penguatan pengawasan, pembinaan nelayan, dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci untuk mencegah praktik destructive fishing,” jelasnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan paparan akademisi, diskusi kelompok, dan penandatanganan perjanjian bersama antar nelayan.
“Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi lintas sektor demi menjaga ekosistem laut Banua agar lebih lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” pungkasnya. (DISLUTKANKALSEL-SRI/RIW/RH)
