Menuju Adipura 2025, Provinsi Kalsel Diminta Serius Kelola Sampah
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (tengah)
BANJARBARU – Penilaian Adipura adalah proses evaluasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan penghargaan kepada kota – kota di Indonesia, yang berhasil menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.
Program Adipura baru, tidak lagi hanya menjadi simbol kota bersih, melainkan indikator strategis tata kelola persampahan yang modern, adil, dan berkelanjutan. Penilaian tidak hanya bersandar pada estetika kota, tetapi pada 3 dimensi mendasar, yakni sistem pengelolaan sampah dan kebersihan 50 persen, anggaran dan kebijakan daerah 20 persen, serta kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung 30 persen.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan, bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, masih masuk kategori Kota Kotor terkait kriteria penilaian Adipura 2025.
Adapun tujuan mengenai penilaian Adipura, yakni untuk mendorong kota – kota di Indonesia agar menjaga kebersihan, pengelolaan sampah, penghijauan, kualitas udara, dan pengelolaan limbah.
“Penilaiannya benar-benar serius sesuai dengan kondisi daerah, dan beberapa waktu lalu kami sudah meluncurkan penilaian Adipura baru,” ungkap Hanif, usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Karhutla, disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, baru – baru ini.
Ia mengingatkan, agar Provinsi Kalsel serius mengelola sampah, karena hingga saat ini, nilai standar kabupaten/kota di Kalsel masih tergolong Kota Kotor.
Penilaian Adipura 2025 dilaksanakan melalui verifikasi yang memiliki kriteria-kriteria yang tidak hanya mengutamakan simbol kota bersih saja, tetapi mengedepankan tata kelola sampah yang baik.
“Pemerintah daerah di Kalsel melakukan langkah-langkah tata kelola sampah yang benar. Jika sampah yang ada di hulu tidak dikelola dengan baik, maka pemerintah daerah jangan berharap mendapatkan penghargaan Adipura 2025,” tutup Hanif. (MRF/RIW/RH)
