Hadiri Rakor Awal Gugus Tugas Reforma Agraria 2025, Gubernur Muhidin Ajak Semua Pihak Perkuat Kolaborasi
Foto bersama usai pembukaan Rakor Awal Gugus Tugas Reforma Agraria 2025
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, yang digelar di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (26/6).
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan, menegaskan, bahwa reforma agraria merupakan salah satu agenda nasional penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Penataan kepemilikan tanah menjadi kunci untuk menyelesaikan ketimpangan agraria, mencegah konflik, dan memastikan tanah dikelola secara produktif dan adil,” ujarnya.
Ahmad Bagiawan juga menyampaikan bahwa tahun 2025 diharapkan menjadi momentum percepatan dan konsolidasi pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan agar dapat sejajar bahkan melampaui capaian provinsi lain.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah memperkuat komitmen bersama, memperjelas peran dan kontribusi seluruh pihak terkait, serta membangun sinergi antar instansi baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegasnya
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Aziz, mengungkapkan, bahwa sejak dimulai pada tahun 2016, pelaksanaan reforma agraria di Kalsel telah berjalan selama delapan tahun dan kini telah diterapkan di 12 kabupaten/kota.
“Hingga tahun ini, satu-satunya daerah yang belum melaksanakan program reforma agraria adalah Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Ia menambahkan, fokus utama pelaksanaan reforma agraria pada tahun 2025 adalah redistribusi tanah sebagai tindak lanjut dari penataan aset.
“Melalui forum koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat komitmen, memperjelas peran, dan membangun sinergi yang lebih solid dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)
