Potensi Bencana Karhutla, Jadi Perhatian Serius Pemerintah Provinsi Kalsel
BANJARBARU – Potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2025, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bergerak cepat, mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan 2025.
BPBD Kalsel telah mengajukan permohonan bantuan armada udara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung penanganan karhutla di Banua.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Kalsel Bambang Dedi Mulyadi mengungkapkan, melalui surat edaran Gubernur Kalsel Muhidin, Kabupaten/Kota diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menjelang musim puncak kemarau, yang diprediksi terjadi pada Agustus 2025.
“Gubernur juga meminta agar Walikota dan Bupati se Kalsel, untuk terus melakukan pemeliharaan infrastruktur bendungan ataupun drainase, sebagai persiapan apabila pada puncak kemarau terjadi kekeringan,” ungkap Bambang, baru – baru ini.
Atas arahan Gubernur Kalsel Muhidin, ungkap Bambang, BPBD Kalsel juga menyiapkan langkah untuk mengusulkan kesiapan helikopter water bombing ke BNPB, meliputi 5 unit water bombing dan 1 unit heli patroli.
“Langkah ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla yang cukup signifikan pada bulan Agustus nanti,” lanjut Bambang.
Pengajuan bantuan dilakukan lebih dini sebagai bentuk kesiapan daerah dalam menghadapi potensi karhutla, mengingat puncak musim kemarau di Kalsel diperkirakan terjadi awal Agustus 2025.
BNPB sendiri dikabarkan telah merespons positif permintaan tersebut. Dengan catatan status siaga bencana karhutla harus lebih dulu ditetapkan Pemprov Kalsel.
“BPBD Kalsel juga meminta BMKG untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi risiko karhutla sejak dini,” tutup Bambang. (MRF/RIW/RH)
