Supian HK Kukuhkan Pengurus Gatriwara Kalsel Masa Bakti 2024–2029

BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, secara resmi mengukuhkan kepengurusan Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan 2024–2029 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel.

Acara tersebut berlangsung pada Senin, (14/04) dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, anggota DPRD Kalsel dan sejumlah perwakilan organisasi kewanitaan di Kalsel.

Faridah Supian HK didapuk sebagai Ketua Gatriwara untuk periode lima tahun ke depan. Sedangkan posisi Wakil Ketua ditempati oleh Rubiaty Herlina Kartoyo, Sekretaris Rahmah, Bendahara Anni Hanisyah, Wakil Bendahara Rizky Fatmala Nur serta Ketua Organisasi Aida Muslimah Rosehan.

Pengukuhan berlangsung khidmat dan diwarnai dengan penandatanganan berita acara serta penyematan pin secara simbolis kepada pengurus.

Dalam sambutannya, Supian HK menyampaikan dukungannya terhadap keberlanjutan Gatriwara sebagai organisasi yang memiliki kontribusi penting dalam pembangunan daerah. Ia berharap Gatriwara dapat menjadi ruang bagi para istri wakil rakyat untuk terus berkarya dan memberi manfaat bagi Banua.

“Gatriwara harus terus hadir dan berkembang di Bumi Lambung Mangkurat. Saya pribadi juga menyerahkan bantuan sebesar Rp100 juta sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan organisasi ini,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, menilai Gatriwara bukan sekadar pendamping, melainkan mitra strategis dalam memperkuat peran serta perempuan di daerah. Ia juga mendorong agar Gatriwara menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi lain, termasuk PKK.

“Semoga Gatriwara semakin bermanfaat, mampu berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Banua,” ujar Hasnuryadi.

Acara ditutup dengan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Setelah prosesi pengukuhan selesai, para tamu undangan memberikan ucapan selamat dan mengikuti sesi foto bersama pengurus Gatriwara yang baru dikukuhkan. (ADV-NRH/RDM/RH)

Puncak Harjad ke-22 Meriah, Gubernur Muhidin Puji Kemajuan Kabupaten Balangan

BALANGAN – Kemeriahan dalam atraksi parade drumband singa mengaung dan dilanjutkan Tarian Kolosal Mandau Apui khas Dayak, binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Balangan sebanyak 50 penari gabungan itu, mengawali Opening Ceremony Hari Jadi (Harjad) ke-22 Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Gubernur dan Wagub saat menghadiri peringatan puncak Harjad ke-22 Balangan

Tampak disaksikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman dalam menghadiri acara Harjad ke-22 Kabupaten Balangan di kawasan Jalan Jend A. Yani Kilometer 3,5 Kelurahan Batu Piring, Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Sabtu (12/4) pagi.

Tiba di acara pukul 9.20 WITA, Gubernur, Muhidin didampingi sang isteri, Fathul Jannah, Ketua TP PKK Provinsi Kalsel dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman dengan isteri, drg. Ellyana Trisya dan Penjabat Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin dan Masrupah, disambut langsung Bupati Balangan, Abdul Hadi dengan pengalungan kembang.

Terlihat juga sejumlah jajaran Pimpinan Forkopimda dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kalsel, serta kepala daerah dari Bupati/Walikota yang turut memeriahkan harjad tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan pembacaan doa oleh Kepala Kemenag Balangan, Saribuddin. Dengan mengusung Balangan Baharat dengan tema: “Masyarakat Rakat Pambangunan Dapat Prestasi Maningkat

“Kami hormati Bupati dan Wakil Balangan, masing-masing bersama isteri. Marilah kita panjatkan syukur dengan adanya Harjad ke-22 Kabupaten Balangan ini membawa keberkahan untuk masyarakatnya,” sampai Gubernur, Muhidin dalam sambutannya di podium.

Dalam kesempatan itu, Gubernur, Muhidin menyampaikan, di hari bersejarah bagi Kabupaten Balangan maka pihaknya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut mengucapkan Harjad ke-22. Dan momentum itu juga mengucapkan bahwa selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Gubernur, Muhidin melihat sejarah daerah yang berjuluk Bumi Sanggam ini merupakan kabupaten termuda, namun dianggap terkaya dengan hasil alamnya.

“Dan memanfaatkan kekayaan alam di Kabupaten Balangan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, saya mengajak seluruh kepala daerah dan Kabupaten Balangan agar segera melaksanakan programnya, sesuai visi-misi pemerintah daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi mengungkapkan terimakasih atas kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan beserta rombongan di Bumi Sanggam. Ke depan, pihaknya akan terus memperbaiki dan lebih giat lagi dalam pembangunan daerah.

“Lebih giat dan berusaha lagi dalam kemajuan Kabupaten Balangan agar berprestasi ditingkat regional maupun Nasional. Kemudian, memohon dukungan seluruh pihak agar masyarakat rakat, pambangunan dapat dan prestasi maningkat,” tandasnya.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan hibah dana dari Bank Kalsel sebesar 3 milyar rupiah lebih, yang diserahkan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Bupati Balangan, Abdul Hadi yang turut disaksikan Gubernur, Muhidin dan Wagub, Hasnuryadi Sulaiman.

Pada harjad ke-22 tahun ini, juga digelar Expo Balangan, yang tercatat sebanyak 150 stand disiapkan Pemkab Balangan. Terdiri atas 100 stand untuk pelaku UMKM lokal dan 50 stand untuk instansi maupun SKPD yang memamerkan inovasi produk serta layanan unggulan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Resmi Berakhir, Posko Angkutan Laut Lebaran 2025 Catatkan Penurunan Jumlah Penumpang

BANJARMASIN – Setelah beroperasi selama 22 hari, terhitung Jumat (21/3) hingga Jumat (11/4), Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2025 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin resmi ditutup. Penutupan dilakukan melalui prosesi pelepasan pin petugas posko, pada kegiatan apel yang dipimpin Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banjarmasin, Samsuddin di area terminal penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, pada Jumat (11/4).

Prosesi pelepasan pin petugas posko angkutan laut lebaran

“Evaluasi kami selama pelaksanaan itu, sebenarnya tidak ada yang signifikan. Namun kami masih melihat ada perlunya peningkatan,” jelas Samsuddin kepada wartawan usai apel penutupan posko.

Evaluasi itu, menurut Samsuddin, terutama pada sarana dan prasarana, dan juga penertiban arus penumpang.

Dari sisi jumlah penumpang, menurut Samsuddin, selama 22 hari pelaksanaan Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2025, mengalami penurunan sekitar 7 persen dibanding arus mudik tahun lalu.

“Total jumlah penumpang arus mudik tahun ini berjumlah 26.712 orang,” jelasnya.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab turunnya jumlah penumpang angkutan laut pada arus mudik tahun ini, adalah turunnya harga tiket pesawat. Sehingga masyarakat yang ingin melaksanakan mudik, memiliki lebih banyak alternatif pilihan angkutan, untuk pulang ke kampung halaman.

“Penumpang kita ini kan didominasi jurusan Surabaya. Sementara untuk angkutan udara, juga memiliki rute ke kota yang sama. Sehingga ada pilihan bagi penumpang,” urainya.

Secara umum, jelas Samsuddin, arus mudik angkutan laut lebaran tahun 2025, berjalan dengan baik, lancar, aman dan tentunya didukung oleh seluruh stakeholder kepelabuhan yang sudah bersinergi dengan baik. (RIW/RDM/RH)

1.230 CPNS dan PPPK Pemprov Kalsel Siap Terima SK, Ini Tanggalnya

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Pelantikan, Pengukuhan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) serentak bagi para CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024.

Pengukuhan CPNS dan PPPK Tahun 2023

Plh. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Noryadi melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mashudi menyampaikan bahwa agenda tersebut akan dijadwalkan pada tanggal 24 April 2025 dengan jumlah peserta mencapai 1.230 orang.

Kabid PPIK, BKD Kalsel, Mashudi saat diwawancara

“Mengingat jumlahnya yang cukup banyak, maka lokasi kegiatan harus mampu menampung seluruh peserta. Saat ini ada dua opsi tempat yang sedang disiapkan, yaitu halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru dan GOR Babusalam Banjarbaru,” kata Mashudi, Jumat (11/4).

Ia menjelaskan bahwa semua persiapan teknis dan administratif, termasuk proses penerbitan SK telah dilaksanakan. Saat ini BKD Kalsel hanya tinggal menunggu persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan terkait lokasi final pelaksanaan.

“Nantinya Gubernur Kalsel, H. Muhidin langsung akan melantik secara serentak PPPK jabatan fungsional di lingkup Pemprov Kalsel,” tambahnya.

Mashudi juga menyampaikan bahwa peserta yang akan dilantik dan menerima SK diwajibkan mengenakan pakaian formal hitam putih, berupa baju kemeja putih serta celana atau rok hitam bagi perempuan.

Setelah menerima SK, CPNS ataupun PPPK diwajibkan segera melapor ke SKPD penempatan masing-masing untuk membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

“SPMT ini menjadi dasar penting dalam pencairan gaji dan tunjangan pertama, baik bagi CPNS maupun PPPK,” tegasnya.

Mashudi juga mengimbau agar peserta senantiasa mengikuti informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghindari kesalahpahaman.

“Kami ingin pelaksanaan kegiatan ini berjalan tertib, lancar, dan memberi kesan baik bagi para peserta,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

Legislatif akan Gelar Rapat Dengan Perumda PALD Banjarmasin, Terkait Sanitasi

BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin akan menggelar, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD), terkait Program Sanitasi 2025.

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Hendra, baru-baru tadi mengatakan, sanitasi ini sangat penting untuk menciptakan kota bersih dan sehat, dengan cara meningkatkan kualitas layanan pengelolaan air limbah domestik. Sehingga, perlu mendengar penjelasan lebih detail dari Direktur dan jajaran Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Banjarmasin.

“Kami ingin mengetahui program jangka pendek, menengah dan panjang,” ucapnya

Disampaikan Hendra, selama ini pihaknya akan terus mendukung, memperluas cakupan wilayah pelayanan, mulai dari melakukan sosialisasi ke pemukiman warga dibantu instansi terkait, dengan cara salah satunya menggandeng pihak swasta seperti developer.

“Dengan berlangganan PALD memastikan limbah cair yang dibuang tidak mencemari lingkungan,” jelasnya

Lebih lanjut Hendra menambahkan, saat ini memang beberapa opsi muncul untuk Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Banjarmasin. Diantaranya, mengubah status menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT), atau merger dengan PTAM. Namun, dipertimbangkan terlebih dahulu.

“Dalam waktu dekat ini akan segera digelar RDP,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tapin

TAPIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Tapin, Jumat (11/4).

Penyerahan Bantuan Pemprov Kalsel ke Pemkab Tapin

Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifa’i, didampingi Kepala Bidang Penanganan Bencana, Achmadi, kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Menurut Gusti Yanuar, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus bagian dari upaya percepatan pemulihan kondisi warga.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu mempercepat proses pemulihan pascabanjir,” ujarnya.

Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan terdiri atas lauk pauk siap saji, makanan siap saji, perlengkapan keluarga (family kit), selimut, perlengkapan anak (kids ware), tenda keluarga portabel, dan kasur. (DINSOS.KALSEL-NRH/RDM/RH)

Mengucek Mata, Dipastikan Jadi Salah Satu Penyebab Kerusakan Kornea Mata

BANJARMASIN – Pasien kerusakan kornea mata di Provinsi Kalimantan Selatan cukup banyak. Salah satu penyebabnya karena mengucek mata pada saat terjadi kelilipan mata akibat masuknya benda asing seperti binatang kecil, serta lainnya.

Foto : net

Dokter Spesialis Mata RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Ali Faisal yang juga Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata (Perdami) Kalsel menjelaskan, untuk pasien kerusakan kornea mata di Provinsi Kalimantan Selatan ini, kebanyakan disebabkan infeksi oleh kelilipan mata.

“Bahkan, kami menemukan kelilipan mata tersebut terjadi di perkebunan kelapa sawit,” ungkap Ali.

Pada saat kelilipan tersebut terjadi diminta tidak mengucek ngucek mata, atau mengobati sendiri.

“Tetapi langsung membawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut,” ucapnya.

Selain itu, kerusakan kornea mata ini bisa disebabkan oleh virus dari penyakit lainnya.

“Apabila terjadi kerusakan dari kornea mata ini, maka hanya bisa dilakukan dengan cara transplantasi kornea mata,” ujarnya.

Sehingga, warga di Banua diminta untuk dapat menjaga kesehatan mata.

Mengingat, donor mata di Provinsi Kalimantan Selatan bukan hal yang lumrah

“Untuk mendapatkan pendonor mata di Provinsi Kalimantan Selatan sangat sulit bahkan tidak pernah terjadi,” ucapnya.

Karena, donor kornea mata atau lainnya bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan ini, bukanlah hal yang lumrah.

Yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekhawatiran, masyarakat serta lainnya.

“Sedangkan di daerah lainnya di Tanah Air sudah ada Bank Mata meski pendonornya masih sedikit,” ujarnya.

Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan kornea mata di Tanah Air serta Kalimantan Selatan ini, bekerjasama dengan pihak luar, salah satunya dengan Duke Eye Clinical Amerika Serikat. (SRI/RDM/RH)

Kolaborasi Tim Media Nasional-Internasional, RSUD Ansari Saleh Laksanakan Cangkok Kornea Pertama

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh melaksanakan kegiatan bakti sosial operasi Keratoplasty atau Cangkok Kornea pertama di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (11/4). Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam peningkatan layanan kesehatan mata di wilayah tersebut.

Suasana Konferensi Pers Baksos Keratoplasty di RSUD Ansari Saleh

Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Among Wibowo, menyampaikan bahwa operasi akan dilakukan terhadap sembilan pasien, yang terdiri dari tujuh penerima donor kornea dan dua pasien lainnya yang akan menjalani pemasangan lensa mata.

“Seluruh pasien telah menjalani proses rawat inap sejak Rabu, 9 April, untuk persiapan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lainnya, serta konsultasi ke beberapa bagian, seperti anestesi. Hal ini dilakukan agar pasien benar-benar siap dan memenuhi syarat untuk tindakan operasi,” jelas Among, kepada wartawan, dalam konferensi pers di Lantai 5 Gedung Kumala RSUD Ansari Saleh.

Pasien Cangkok Mata di RSUD Ansal

Among menjelaskan tim medis yang terlibat dalam kegiatan ini merupakan kolaborasi antara tenaga kesehatan nasional dan internasional. Dari dalam negeri, hadir tim dari Bank Mata Yogyakarta, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, serta RSUP dr. Sardjito. Sementara dari luar negeri, hadir tim medis yaitu Dokter Llyod Berthold Williams dari Duke Eye Center Duke University Amerika Serikat. Selain itu, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Kalimantan Selatan turut ambil bagian dalam pelaksanaan operasi.

“Operasi dijadwalkan berlangsung selama satu hari penuh. Setelah tindakan operasi, pasien akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan persiapan pemulangan pasien. Satu minggu kemudian, pasien kembali menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai bagian dari evaluasi pascaoperasi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bank Mata Cabang Yogyakarta, dr Edy Wibowo menambahkan kehadiran dokter Oftalmologi dari Duke Eye Center Amerika Serikat, dr. Lloyd Berthold Williams akan memperkenalkan teknik baru dalam cangkok kornea, yang memungkinkan satu donor kornea digunakan untuk menangani banyak kasus.

“Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah pasien yang harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan layanan cangkok mata,” harap Edy.

Untuk diketahui, donor kornea yang digunakan dalam operasi ini didatangkan langsung dari Amerika Serikat sebagai bentuk sumbangan kemanusiaan. Kegiatan ini diharapkan dapat berjalan lancar, memberikan kesembuhan bagi pasien, serta meningkatkan derajat kesehatan mata masyarakat dan menekan angka kebutaan di Indonesia, khususnya di Kalsel. (NRH/RDM/RH)

Rumah Pompa dan Pintu Air Sungai Belasung Belum Beroperasi

BANJARMASIN – Rumah Pompa dan Pintu Air di Sungai Belasung, Kota Banjarmasin, belum beroperasi disebabkan masih menunggu pemasangan daya listrik.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah menjelaskan, alasan belum bisa berfungsi Rumah Pompa dan Pintu Air di Sungai Belasung tersebut, karena daya listrik yang masih dipersiapkan.

“Kami sudah berdiskusi dengan pihak PLN mengenai pemasangan daya listrik tersebut,” ungkap Suri, kepada sejumlah wartawan, Kamis (10/4).

Kadis PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah

Menurut Suri, kebutuhan daya untuk bisa mengoperasionalkan sangat besar. Diperkirakan sekitar 147 ribu wat.

“Karena daya listrik tinggi maka diperlukan persiapan lainnya,” ucapnya.

Karena itu, saat ini pihaknya, masih menyelesaikan administrasi kelistrikan untuk rumah pompa dan pintu air tersebut bersama pihak PLN.

Namun, lanjut Suri, pihaknya menargetkan sampai akhir Bulan April mendatang Rumah Pompa dan Pintu Air Sungai Belasung sudah dapat beroperasi.

“Target dapat beroperasinya Rumah Pompa dan Pintu Air tersebut, karena sampai saat ini di Kota Banjarmasin masih dilanda hujan serta air pasang masih terjadi,” ujarnya.

Sehingga, diharapkan pada pertengahan bulan April atau sampai akhir bulan ini Rumah Pompa dan Pintu Air di Sungai Belasung sudah dapat beroperasi.

“Dengan beroperasi Rumah Pompa dan Pintu Air tersebut, kedepannya dapat mengendalikan banjir disekitar kawasan pemukiman di sekitar Sungai Belasung,” ucap Suri. (SRI/RDM/RH)

Pansus I DPRD Kalsel Lakukan Studi Komparasi Mekanisme LKPj Gubernur ke DPRD Bali

DENPASAR – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke DPRD Provinsi Bali terkait mekanisme pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024, pada Kamis (10/4).

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai proses dan tata cara pembahasan LKPj yang diterapkan di Provinsi Bali. Hasil studi tersebut nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam proses penyusunan mekanisme serupa di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin menggali lebih dalam bagaimana mekanisme pembahasan LKPj di Bali, sehingga bisa menjadi referensi dalam penyempurnaan proses di daerah kami,” ujar Rais kepada wartawan usai pertemuan.

Rombongan Pansus I DPRD Kalsel disambut hangat oleh Kepala Bagian Keuangan DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Edy Subagiartha. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir sejumlah mitra kerja Komisi I DPRD Kalsel, antara lain perwakilan dari Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro Organisasi, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Suasana Studi Komparasi Pansus I DPRD Kalsel ke DPRD Bali

Selain itu, juga hadir perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan kunjungan ini, DPRD Kalsel berharap dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik dari Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)

Exit mobile version