Gubernur Muhidin dan Forkopimda Kalsel, Rakor Bersama Kemenko Polhukam, Berharap PSU Banjarbaru Aman dan Tertib Terkendali
BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Muhidin didampingi Pj Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan secara daring/virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, pada Kamis (17/4).
Turut bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, dan Kepala Badan Intelejen Daerah (BINda) Brigjen Pol Nurullah.
Rakor yang diselanggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jakarta ini dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.
Gubernur, Muhidin menyimak secara seksama paparan demi paparan yang disampaikan para pemateri dalam rakor yang bersangkutan langsung sekitar tiga jam itu.
“Alhamdulilah, hari ini kita bersama dengan Pak Kapolda, Pak Danrem dan Kepala BIN mengikuti rakor bersama Kemenko Polhukam menghadapi situasi keamanan dan ketertiban,” sampai Muhidin usai mengikuti rakor.
Menghadapi Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Kota Banjarbaru pada Sabtu (19/4) besok, Gubernur Muhidin berharap situasinya aman dan terkendali.
“Kami mengimbau warga Kota Banjarbaru menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS. Semoga PSU berjalan aman dan tertib bagi warga Kota Banjarbaru,” harap Muhidin.
Sementara itu, pada rapat juga dibahas seputar langkah-langkah antisipatif potensi gangguan keamanan dan menyikapi isu-isu lainnya yang kemungkinan terjadi pada Mei mendatang.
Bulan Mei disebut sebagai ‘Bulan Aksi’ karena ada beberapa event penting seperti peringatan hari buruh se dunia atau Mayday pada tanggal 1, peringatan tragedi Trisakti tanggal 12, dan pada tanggal 24 berikutnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) PSU di tiga wilayah, dan lain-lain.
Kesimpulan rakor, Kementerian/Lembaga dan Forkopimda yang hadir pada Rakor ini, sepakat bahwa Mel 2025 berpotensi terjadi aksi unjuk rasa di wilayah Indonesia terkait dengen dinamika politik dan keamanan di kawasan Global, Regional dan Nasional.
Kemudian, sepakat untuk bersinergi dan berkolaborasi mengoptimalkan langkah-langkah tindakan guna mengantisipasi Aksi Mei 2025. Poin ketiga, Kementerian/Lembaga dan Forkopimda dalam menyikapi dinamika situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Bulan Aksi Mei 2025, sepakat untuk meningkatkan kegiatan dan langkah-langkah deteksi dini guna meminimalisir dampak negatif dari unjuk rasa di Bulan Aksi Mei 2025.
Selanjutnya, disampaikan 22 poin rekomendasi rakor kepada pihak-pihak terkait, antara lain, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memantapkan peran dan koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) secara intensif untuk memantau situasi di wilayah masing-masing, mereduksi potensi konflik di tingkat elit maupun akar rumput terkait residu pemilukada dan PSU serta mengambil langkah antisipasi dengan melibatkan seluruh komponen di wilayah.
Forkopimda dan Bakorinda diminta merangkul seluruh elemen masyarakat (akademisi, para tokoh, elemen mahasiswa, elemen buruh, koalisi masyarakat sipil, penggiat HAM dan lain-lain) yang ada di daerah untuk secara bersama-sama menciptakan atmosfir demokrasi yang sejuk dan mengutamakan musyawarah.
Kemudian, melaksanakan kegiatan untuk masyarakat yang bermanfaat di wilayah dengan menyertakan para pelaku usaha misalnya kegiatan keagamaan, kegiatan bulan/pekan budaya daerah, forum ilmiah, seminar, diskusi publik, Mayday fiesta, bakti sosial, bakti kesehatan, pasar murah, dan lain-lain.
Bagi Kementerian Kumham agar mensosialisasikan rancangan undang-undang dan produk hukum lainnya kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan guna mencegah disinformasi hukum.
Sementara kepada Kementerian Pertahanan, supaya mendorong sinergi antara komponen pertahanan negara (TNI, Polri, cadangan, dan rakyat) untuk mengantisipasi aksi massa di bulan april dan mei 2025.
Jajaran Kementerian Agama juga diminta meningkatkan upaya pembinaan masyarakat melalui forum komunikasi lumat beragama (FKUB) guna menyelaraskan kehidupan umat beragama guna mencegah aksi massa pada April dan Mei 2025.
Rekomendasi juga disampaikan kepada Kantor Komunikasi Kepresidenan, TNI, Polri, BIN, BNPT, BSSN, dan PPATK. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
