Tahun: 2024

BANJARMASIN – Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di salah satu hotel berbintang Kota Banjarmasin, Jum’at (9/8).

FGD ini dihadiri langsung oleh Komisioner KI Pusat, Gede Narayana, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, Ketua KI Kalsel, Nawang Wijayanti dan Tim Ahli IKIP serta yang lainnya.

Komisioner KI Pusat sekaligus penanggung jawab penyusunan IKIP 2024, Gede Narayana, menjelaskan FGD tersebut merupakan rangkaian dari penyusunan IKIP serta menjadi program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan tercantum dalam Perpres nomor 18 Tahun 2020.

“Kegiatan ini adalah salah satu proses tahapan dalam rangka pelaksanaan IKIP 2024, di mana FGD Ini juga membantu informan ahli untuk memberikan nilai terhadap keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Gede mengungkapkan penilaian IKIP dilakukan dengan metode pentahelix, yang menggunakan tiga indikator penilaian yaitu lingkungan politik, ekonomi dan hukum pada suatu daerah.

“Melalui indikator ini, IKIP dapat melihat sekaligus memotret bagaimana pelaksanaan Informasi Publik di Provinsi Kalsel, kemudian nilai akhir ditentukan berasal dari data fakta yang terjadi serta penilaian informan ahli,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Kalsel Nawang Wijayanti menyambut baik atas digelarnya FGD tersebut di Kalimantan Selatan sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan angka IKIP Kalsel melalui paparan ahli dan juga KI Pusat.

“Semoga kedepannya keterbukaan informasi publik ini bisa meningkat dan dirasakan secara menyeluruh bagi masyarakat di Kalimantan Selatan,” harapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim menjelaskan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor sangat berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan Informasi Publik melalui pemanfaatan semua unsur fasilitas.

“Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengawal dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Muslim menambahkan keterbukaan ini harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan dalam memberi saran maupun kritik yang bisa membantu meningkatkan pembangunan di Kalsel.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berkolaborasi dengan KI Kalsel serta berbagai pihak dalam upaya meningkatkan Informasi Publik ini,” tuturnya. (BDR/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menggelorakan semangat persatuan dan kebersamaan antar bangsa.

Hal itu disampaikan Yani Helmi saat menggelar Sosialisasi Revitalisasi Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, di Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (9/8) sore.

Wakil rakyat akrab disapa Paman Yani menyampaikan, semangat persatuan dan kebersamaan tersebut merupakan warisan para pejuang kemerdekaan dalam melawan para penjajah. Karenanya, warisan itu menurutnya menjadi tanggung jawab bersama tanpa memandang suku, ras dan agama.

Ia mencontohkan, semangat persatuan dan kebersamaan bisa ditunjukkan melalui gotong royong dalam merayakan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus nanti.

“Misalnya gotong royong untuk sama-sama menghiasi komplek, desa dan tempat tinggal sekitar kita dengan bendera merah putih. Gotong royong menggelar lomba-lomba 17an,” jelas Paman Yani.

Dengan begitu Paman Yani menilai, kerukunan antar masyarakat Kalsel khususnya Tanah Bumbu terus terjalin.

Dalam kesempatan itu ia juga kembali mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga persatuan di tengah masa politik Pilkada saat ini.

“Jangan sampai karena berbeda pilihan malah memecah persatuan bangsa kita. Siapapun yang akan memimpin nanti dia lah yang harus kita hormati,” pungkas Paman Yani. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Kalimantan Selatan, berkerjasama bersama PERSI Pusat, menggelar workshop penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di Rumah Sakit, pada Jum’at (9/8). Workshop yang digelar selama 2 hari ini, menghadirkan berbagai narasumber yang berkompeten dibidangnya, salah satunya Ketua Umum PERSI Pusat Bambang Wibowo dan Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI, Edi Sumarwanto

Kepada wartawan, Ketua PERSI Wilayah Kalsel Izaak Zoelkarnain Akbar menyampaikan, workshop ini dihadiri para peserta dengan persentase mencapai 80 persen berasal dari Kalimantan Selatan, baik dari Rumah Sakit Negeri maupun Swasta.

“Workshop ini bertujuan untuk memberikan pembekalan sesuai Undang – Undang terbaru bahwa Rumah Sakit merupakan penyelenggaraan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi – tingginya,” ungkap Izaak.

Dengan adanya workshop penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di Rumah Sakit, maka seluruh Rumah Sakit khususnya di Kalimantan Selatan, akan melakukan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, aturan, serta melakukan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat.

“Komunikasi efektif dari pihak RS dengan masyarakat harus diutaman. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka akan menjadi penyebab utama terjadinya sumber masalah dan kesalahpahaman antar kedua belah pihak,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum PERSI Pusat Bambang Wibowo menyampaikan, workshop ini sangatlah diperlukan oleh pihak Rumah Sakit (RS), dimana salah satu tugas RS adalah memberikan pelayanan hukum terhadap tenaga medis. Sehingga diharapkan dengan adanya workshop ini dapat meningkatkan kapasitas kepercayaan pihak RS ketika menghadapi persoalan hukum.

“Terutama yang terkait dengan sengketa medis mampu dikelola dan diselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Bambang menambahkan, hal utama selain pemberian pelayanan hukum terhadap tenaga medis dari pihak RS. Adalah mencegah adanya persoalan sengketa yang dimaksudkan.

“Pihak RS harus maksimal dalam meningkatkan mutu pelayanan mereka, agar tidak terjadi sengketa yang dimaksudkan,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk memeriahkan Hari Jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan dan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalsel menggelar pemeriksaan kesehatan gratis.

Kepala Labkesda Provinsi Kalsel, Eda Varia Rahmi mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut akan dilaksanakan pada 14 Agustus 2024 bertepatan dengan puncak acara Peringatan Harjad ke 74 Kalsel di Siring Nol KM Banjarmasin.

“Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut meliputi pemeriksaan kadar gula darah, asam urat, kolesterol dan golongan darah,” jelasnya, Jum’at (9/8).

Tidak hanya melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat, menurut Eda, Labkesda Provinsi Kalsel juga turut memeriksa makanan yang dikonsumsi selama acara puncak Peringatan Harjad ke 74 Kalsel tersebut. Makanan VIP diperiksa sesuai dengan standar, sementara beberapa makanan secara acak juga dipilih untuk memastikan keamanan konsumsi makanan selama acara berlangsung.

“Kita akan ada pemeriksaan tiga barometer yakni nitrid , sianida dan arsen,” ungkapnya.

Kegiatan ini diharapkan berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kalsel, serta menunjukkan dukungan yang kuat dari Labkesda Provinsi Kalsel untuk kesehatan. (NRH/RDM/RH)