Tahun: 2024

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi, Roy Rizali Anwar, didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ismed Saputra.

Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka akselerasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) ini, bertempat di gedung Idham Khalid di Banjarbaru, pada Rabu (11/9) siang. Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan PKS Perubahan (Amandemen) antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang diwakili Direktur Sistem Manajemen Investasi, Saiful Islam dengan Direktur Utama PT (Perseroda) Jamkrida Kalimantan Selatan, Suyanto, dalam rangka Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk Penatausahaan dan Pengelolaan Penyaluran KUR.

Penandatanganan PKS juga dilakukan antara Direktur Utama PT (Perseroda) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Fachrudin, dengan Direktur Utama PT (Perseroda) Jamkrida Kalimantan Selatan, Suyanto, dalam rangka Penjaminan KUR Syariah.

Kegiatan ini bertujuan mewujudkan pemberdayaan ekonomi, untuk mendorong perekonomian yang berkelanjutan melalui pengembangan Koperasi Simpan Pinjam, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan UMKM dengan Kredit Program Pemerintah.

Dalam arahannya, yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Gubernur mengatakan, Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Kalimantan Selatan dengan PIP ini, sebagai langkah awal, mewujudkan pemberdayaan ekonomi untuk mendorong perekonomian berkelanjutan melalui percepatan pengembangan KSP/USP, BUMDes, dan UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan.

“UMKM telah lama menjadi pilar penting dalam struktur perekonomian kita, dan kontribusinya terus meningkat seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi di Kalsel. Dengan jumlah unit usaha yang sangat besar dan tersebar di 13 kabupaten kota, UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja,” ujar Paman Birin.

Di saat ekonomi menghadapi tantangan, tambah Paman Birin, UMKM sering kali menjadi sektor yang tangguh dan mampu bertahan, bahkan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. UMKM memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Keberadaan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian di Kalimantan Selatan, sektor ini turut dalam distribusi belanja masyarakat dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki multiplier effect yang luas sehingga tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan besar, tetapi juga dirasakan masyarakat di daerah-daerah terpencil,” paparnya.

UMKM memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan inovatif. Berbagai produk inovatif dan layanan kreatif yang dihasilkan UMKM, telah membuka peluang baru, baik di pasar lokal maupun internasional. Melalui kreativitas, UMKM mampu meningkatkan daya saing dan membuka akses pasar yang lebih luas.

Pada kesempatan yang sama, ditetapkan juga Koperasi Jasa Profesi (KJP) Cipta Prima Sejahtera sebagai penyalur Pembiayaan UMi, adalah sebuah tonggak penting.

“Dengan penyalur yang kompeten dan terpercaya, diharapkan program pembiayaan ini dapat berjalan dengan efektif, menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Pada kegiatan ini juga diselenggarakan UMKM Expo sebagai perwujudan pemberdayaan UMKM oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu di Banua. Peserta UMKM Expo merupakan binaan dari Kemenkeu Satu Kalsel, Bank Kalsel, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan memperoleh penyaluran KUR dan Pembiayaan UMi yang memiliki produk- produk unggulan dan digemari masyarakat. Mulai dari produk makanan dan minuman dan kerajinan tangan. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (11/8).

Pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalsel masa jabatan tahun 2024 – 2029, Supian HK, didampingi Wakil Ketua Sementara, Kartoyo, Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini menjelaskan secara singkat substansi dari Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 itu.

Penyusunan Raperda ini, lanjut Paman Birin, mengacu pada kesepakatan bersama setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel dengan DPRD Provinsi Kalsel.

“Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 kita tentunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel, yang mengambil tema “Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan,” katanya.

Paman Birin mengungkapkan berdasarkan tema itu, terdapat lima prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 ini, yakni penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata didukung tenaga kerja berkualitas dan energi berkelanjutan, pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Selain itu, pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan investasi, serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana,” jelasnya.

Paman Birin juga memaparkan struktur atau postur APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp10,4 trilyun. Sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp11,5 trilyun. Pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp1,1 trilyun serta pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp50 milyar.

“Untuk besaran alokasi anggaran per SKPD, per program dan per kegiatan, secara lebih rinci dan jelas dapat dilihat dalam buku Raperda tentang APDB Tahun Anggaran 2025 yang telah kami sampaikan pada hari ini,” tuturnya

Melalui Raperda ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapi di tahun depan, khususnya mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terkendali, SDM yang semakin berkualitas, serta terpenuhinya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan tahun 2024 – 2029 menggelar Rapat Paripurna perdana, yang salah satu agendanya ialah dalam rangka penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (11/9).

Saat memimpin Rapat Paripurna, Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, menyampaikan tahapan penetapan ini sangat penting untuk mengawali kepengurusan di masa jabatan baru, agar keberlangsungan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan baik.

“Penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi menjadi dasar untuk pembentukan alat kelengkapan dewan lainnya, seperti komisi-komisi dan badan-badan yang berperan penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tekannya.

Total ada tujuh fraksi yang ditetapkan pada Rapat Paripurna kali ini, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan satu fraksi gabungan yang terdiri dari PDI Perjuangan, Demokrat dan PPP yang diberi nama Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan.

Fraksi Golkar diketuai oleh Achmad Maulana, Fraksi Nasdem diketuai oleh Mustaqimah, Fraksi Gerindra diketuai oleh Muhummad Alpiya Rakhman. Fraksi PAN diketuai oleh Habib Muhammad Zen Bahasyim, Fraksi PKS diketuai oleh Ardiansyah, Fraksi PKB diketuai oleh Suripno Sumas dan Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan diketuai oleh Muhammad Syaripuddin. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan siap mengirimkan 8 atlet cabang olahraga (cabor) Sambo, untuk bertanding dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumatera Utara (Sumut)

Delapan orang atlet tersebut terdiri dari 6 orang putera dan 2 orang puteri, dan dijadwalkan bertanding di Sumut, pada Senin (16/9).

Ketua Umum Persatuan Sambo Indonesia (Persambi) Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengaku cabor Sambo siap memboyong medali pada perhelatan olahraga yang diselenggarakan empat tahun sekali itu.

“Tentu saja saya optimis, karena atlet Sambo Kalsel sudah terbukti meraih banyak medali di kejuaraan tingkat nasional. Terakhir di Kejurnas Bandung, 6 atlet kita semuanya meraih medali. 4 emas, 1 perak dan 1 perunggu,” katanya, saat meninjau sesi latihan atlet Sambo Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (10/9).

Pria akrab disapa Paman Yani itu menyebut, atlet Sambo Kalsel bahkan sudah berkelas internasional. Pasalnya, ada beberapa atlet Sambo Kalsel yang sudah mewakili tanah air pada kejuaraan Sambo di Rusia dan Kazakhstan.

“Tempat latihan atlet kita juga sudah dilengkapi dengan peralatan yang cukup lengkap. Bahkan nanti saya akan mengusahakan agar fasilitas latihan mereka lebih lengkap lagi,” ujar Paman Yani yang baru saja dilantik kembali sebagai anggota DPRD Kalsel periode 2024-2029.

Sementara itu, Pelatih atlet Sambo Kalsel, Muhammad Noor Riady, mengaku empat dari delapan atlet Sambo Kalsel akan bertanding pada kelas Sport, sementara empat orang lainnya pada kelas Combat.

Riady mengungkapkan, seluruh atlet itu sudah berlatih sejak 8 bulan lalu untuk persiapan PON XXI Aceh-Sumut.

“Latihan terus kami lakukan, tetapi menjelang jadwal pertandingan ini kami kurangi latihan fisiknya untuk menjaga stamina mereka,” ungkapnya.

Riady mengaku tidak ada daerah yang patut diwaspadai pada PON XXI nanti, kecuali atlet luar yang memang sudah sering bertanding dalam ajang MMA.

“Kalau dari mental memang atlet Sambo Kalsel sudah sangat mantap, tetapi dari segi teknik dan kemampuan fisik masih terus kami asah,” jelasnya.

Untuk diketahui, atlet Sambo Kalsel akan mulai berangkat ke Sumut pada Jumat (13/9), dengan target meraih banyak medali emas. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Delegasi Geopark Meratus yang dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan yang juga merupakan Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Meratus, Hanifah Dwi Nirwana, telah menghadiri pertemuan UNESCO Global Geoparks (UGGp) Council pada 8-9 September 2024 di Non Nuoc Cao Bang UNESCO Global Geopark, Vietnam.

Dalam pertemuan UGGp Council ini, Meratus Geopark dan Geopark Kebumen menjadi bagian dari 17 aplikasi aspiring UNESCO Global Geopark tahun 2023 yang mendapatkan penilaian pada tahun ini.

Ada sebanyak 17 aplikasi aspiring UGGp berasal dari berbagai negara seperti Brazil, Canada, China, Italy, Indonesia, Italy, Mexico, Moroco, Norway, Republic of Korea, Saudi Arabia, Spain, Tanzania, Unitied Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, dan Vietnam.

Penilaian yang dilakukan dalam pertemuan UGGp Council berdasarkan pada dokumen yang telah dikirimkan ke Secretariat UNESCO Global Geopark dan hasil penilaian lapangan yang telah dilakukan pada 11-15 Juli 2024.

“Dalam pertemuan ini, UUGp council ini memberikan 3 kategori penilaian yaitu Accept, Deferral, Reject,” ungkap Hanifah.

Hasil penilaian UGGp Council, Geopark Meratus memiliki kekuatan berupa dukungan pemerintah, masyarakat yang kuat, dan mitra, serta warisan alam dan budaya yang luar biasa. Namun, terdapat kelemahan yaitu kurangnya informasi terkait nilai geologi yang bernilai internasional yang disampaikan dalam dokumen usulan Geopark Meratus.

Berdasarkan hasil sidang council, Geopark Meratus diterima secara aklamasi untuk menjadi anggota UGGp dengan beberapa rekomendasi, antara lain untuk memperbaiki justifikasi warisan geologi yang bernilai internasional; memperbaiki dan mengupdate panel Informasi sehingga lebih menarik untuk pengunjung yang leibh luas, meningkatkan keterkaitan hubungan antara nilai geologi dengan keragaman hayati, dan budaya untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan promosi geopark; memperbaiki dan mengupdate informasi pada website, meningkatkan jejaring geopark, serta menyusun strategi dan rencana aksi untuk memastikan warisan budaya lokal dapat diteruskan ke generasi muda.

“Kesuksesan ini berkat kerja keras Badan Pengelola, dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat kuat, mitra geopark, dan yang terpenting masyarakat Geopark Meratus,” ucap Hanifah dalam sambutannya di sidang council UGGp.

“Setelah tahapan ini kita masih menunggu pengumuman resmi dari laman UNESCO terhadap hasil keseluruhan sidang council. Selanjutnya hasil rekomendasi dari sidang council hari ini akan menjadi bahan pembahasan disidang executive yang akan dilaksanakan pada April 2025 di Prancis dan akan diumumkan secara resmi untuk menyandangan atribut UNESCO Global Geopark (UGGp),” lanjut Hanifah.

Semua proses ini akan dijalani dengan tetap melakukan upaya-upaya pengembangan dan pengelolaan Geopark Meratus yang lebih baik melalui tiga pilar penting yaitu edukasi, konservasi, dan pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pada sidang council juga membahas 4 aplikasi aspiring geopark yang ditunda, serta revalidasi 39 UGGp, 1 UGGp yang mengajukan perubahan Kawasan, dan 1 Geopark yang mengajukan perubahan nama. (DLH. KALSEL/MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan resmi menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan khusus di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah, Selasa (10/9), dengan tujuan memperkuat sistem perpustakaan di lembaga pemasyarakatan dan unit pelaksana teknis (UPT) lainnya.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ramlan Harun, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurliani, serta sejumlah pejabat terkait, seperti Agus Sartono, Kepala Bidang Hukum, dan Adethia Hailina, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Dispersip Kalsel serta Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Yulli Rachmadani.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ramlan Harun menyampaikan kerja sama ini terkait dengan pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dimana ada sebuah pengembangan di sistem jaringan tersebut yang merupakan ide atau gagasan dari salah satu pejabat eselon IV di kantor wilayah. Hal ini mendapat dukungan dari Pemda, khususnya Dispersip Kalsel.

“Intinya dengan sistem JDIH yang dibangun oleh rekan kami ini adalah mempermudah masyarakat khususnya di Kalsel ketika ingin memperoleh literasi terkait dengan regulasi yang kami sajikan, baik Perda maupun Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati. Alhamdulillah di Kalsel sudah sekitar 90 persen semua data terkait dengan aturan-aturan tadi,” jelasnya.

Terkait dengan Pemda, lanjut Ramlan, dalam hal ini Dispersip Kalsel menyediakan literasi yang sifatnya umum yang digabung dalam satu wadah yang bisa diakses melalui sistem JDIH. Ia berharap hal ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat di Kalsel.

“Bahkan yang sempat kita diskusikan dengan Bu Kadis, itu di unit pelaksana teknis kami, di jajaran tim pelaksana teknis sudah punya perpustakaan-perpustakaan. Bahkan dengan sistem JDIH semua sudah terintegrasi. Baik masyarakat luar dan masyarakat di dalam, khususnya warga binaan itu yang ingin belajar atau membaca tinggal meng-klik sistem itu,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie menerangkan kerjasama tersebut merupakan wujud transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan dari Dispersip Kalsel yaitu menyediakan buku-buku bahan bacaan ke perpustakaan-perpustakaan di lembaga pemasyarakatan dan unit pelaksana teknis (UPT) lainnya.

“Selain itu, kami juga turut menginformasikan kepada masyarakat, bahwa selain aplikasi i-kalsel, bisa juga mendonlot aplikasi JDIH yang menyediakan berbagai koleksi buku dan sumber informasi lainnya secara digital,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi menggelar syukuran pasca mengucapkan sumpah/janji Anggota DPRD Kalsel Masa Bakti 2024-2029. Acara syukuran tersebut diselenggarakan di kediamannya di kawasan Sungai Jingah, Senin (9/9).

Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini mengatakan dirinya mengundang seluruh relawannya yang tersebar di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Pasalnya, karena perjuangan para relawan itulah, Paman Yani mampu meraih suara terbanyak di Dapil Kalsel VI hingga terpilih kembali menjadi anggota dewan.

“Bagaimanapun juga kami bukan siapa-siapa, hanya orang biasa saja tapi berkat kerja keras dari relawan kami, akhirnya bisa kembali terpilih ini. Tentu saja juga berkat dukungan warga Kabupaten Tanbu dan Kotabaru yang memilih wakil rakyatnya, yang benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Kotabaru dan Tanbu,” jelasnya.

Kesempatan ini juga menjadi momentum bagi Paman Yani untuk memperkenalkan jalan bebas hambatan Batulicin Banjarbaru yang beberapa waktu lalu dibuka oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin.

“Mulai kemarin malam mereka sudah berangkat dari pelosok-pelosok desa dari Kotabaru dan kumpul di Batulicin. Melewati jalan baru yang dibuka Paman Birin. Kegiatan ini sekalian mereka masyarakat relawan yang belum mengetahui jalan baru bisa mengetahui secara langsung,” tuturnya.

Pada syukuran kali ini, Paman Yani juga menggelar pesta rakyat kecil-kecilan untuk menghibur masyarakat di sekitar kediamannya Sungai Jingah. Ia juga memberikan puluhan hadiah doorprize kepada para relawannya sebagai bentuk ucapan terimakasih dan apresiasi.

Selain meraih suara terbanyak di dapilnya, Paman Yani yang juga Ketua DPD Partai Golkar Tanah Bumbu ini juga berhasil menjadikan golkar sebagai partai pemenang yang meraih suara terbanyak di Tanah Bumbu, dan menyumbang dua kursi di DPRD Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Setidaknya ada sejumlah proyek infrastruktur prestisius dan strategis, yang berhasil dibangun di Provinsi Kalimantan Selatan selama 10 tahun terakhir ini. Tepatnya selama masa kepemimpinan dua periode, Gubernur, Sahbirin Noor.

Salah satu yang paling menonjol adalah jalan bebas hambatan Banjarbaru – Batulicin, yang baru diresmikan Gubernur, Sahbirin Noor dan Ketua TP PKK Provinsi, Raudatul Jannah pada akhir Agustus lalu.

“Banyak sekali pembangunan infrastruktur yang berhasil diwujudkan Paman Birin selama satu dekade ini. Salah satunya jalan bebas hambatan ini,” jelas Ahmad Solhan, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, saat ditemui Abdi Persada di ruang kerjanya di Banjarbaru, pada Selasa (10/9).

Solhan menyebut, jalan bebas hambatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena dapat memangkas jarak dan waktu tempuh dari kota Banjarbaru ke Batulicin atau sebaliknya. Ini tentunya sebuah kebanggaan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel, terutama Paman Birin yang menginisiasi pembangunan jalan tersebut.

“Jalan ini berhasil dirampungkan pada tahun ini, dan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat,” tambahnya.

Selain jalan bebas hambatan, Solhan menyebut dua proyek infrastruktur lainnya, yang juga ditargetkan selesai tahun ini. Yakni mesjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di komplek perkantoran Gubernur di Banjarbaru, serta Tugu Pal Nol di Banjarmasin.

“Mesjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kami targetkan sudah dapat dimanfaatkan untuk beribadah pada November ini, setelah peresmian oleh Paman Birin pada pertengahan November,” tutupnya.

Proyek lain yang tidak kalah membanggakan, adalah Gedung Olahraga (Gelora) Paman Birin, yang sudah dimanfaatkan untuk even nasional pada Agustus lalu, yakni Porwanas ke-14 tahun 2024. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam upaya memajukan transisi energi dan mendukung ekonomi hijau di Pulau Kalimantan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Green Seminar 2024. Seminar ini dihadiri berbagai stakeholder termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat umum, untuk membahas strategi dan inisiatif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mengoptimalkan potensi energi terbarukan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, dalam sambutannya menekankan, bahwa Green Seminar 2024 merupakan kelanjutan dari Seminar Internasional 2023 dan kini semakin berfokus pada pembentukan perilaku hijau di masyarakat.

Fadjar juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, bisnis, perbankan, LSM, dan masyarakat lokal, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Saya berharap branding baru dari seminar ini akan mempermudah pemahaman dan implementasi konsep ekonomi hijau, serta memperkuat upaya menuju pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” harapnya.

Fadjar mengungkapkan komitmen Bank Indonesia, untuk terus memperkuat kebijakan stabilisasi harga dan pengembangan pembiayaan hijau, serta mendukung transformasi sistem keuangan hijau di Indonesia.

Greenovation, yang diluncurkan pada seminar internasional tahun lalu, juga mendapatkan perhatian khusus sebagai upaya untuk menjaring ide inovatif dan proyek implementatif dalam ekonomi hijau.

Sebagai bagian dari seminar ini Prof. Kornelis Blok, anggota panel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) menyampaikan keynote speech mengenai urgensi transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca untuk menghadapi perubahan iklim global.

Siap menekankan bahwa dunia, termasuk Indonesia, perlu mengurangi emisi CO2 hingga nol pada pertengahan abad ini. Ia menggarisbawahi dampak perubahan iklim yang semakin nyata, seperti fenomena cuaca ekstrem dan bencana alam yang global.

Prof. Blok memberikan kabar baik bahwa 30% listrik dunia kini dihasilkan dari energi terbarukan, dengan pertumbuhan signifikan pada tenaga angin dan matahari.

“Saya mencatat, China memimpin dalam instalasi energi terbarukan global, diikuti Eropa dan kawasan lainnya. Padahal Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, dan energi laut,” ujarnya.

Dalam penelitian yang dilakukan timnya, simulasi sistem energi listrik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2050, energi matahari akan menjadi sumber dominan, menyumbang lebih dari setengah produksi listrik. Meski demikian, energi terbarukan lain seperti bioenergi, panas bumi, dan tenaga air juga akan berperan penting dalam sistem tenaga listrik Indonesia.

Pulau Kalimantan, menurut Prof. Blok, dapat memainkan peran sentral dalam penyediaan energi terbarukan, tidak hanya untuk konsumsi lokal tetapi juga untuk pasokan listrik ke pulau-pulau lain di Indonesia. Potensi besar Kalimantan dalam energi terbarukan memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi baru, mengingat kebijakan global yang mengharuskan pengurangan produksi batu bara.

Ia merekomendasikan Kalimantan sebagai lokasi ideal untuk pengembangan manufaktur panel surya domestik dan teknologi energi terbarukan lainnya seperti PLTA mengingat Pulau Kalimantan yang memiliki sungai-sungai yang besar sebagai sumber PLTA.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, mengapresiasi Green Seminar 2024, sebagai langkah penting dalam mendukung inisiatif hijau dan transformasi ekonomi di Kalimantan Selatan.

Paman Birin juga memberikan dukungan penuh terhadap Greenovation sebagai kompetisi yang bertujuan menjaring ide inovatif dalam ekonomi hijau dan menggarisbawahi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung transformasi menuju ekonomi berkelanjutan.

“Kami berkomitmen, implementasi inisiatif hijau adalah kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan di Kalimantan. Kita memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi hijau dan menjadi contoh nyata bagi daerah lain di Indonesia,” tutup Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kalsel, Agus Dian Nor.

Dalam seminar tersebut juga dilakukan diskusi panel mengenai akselerasi dan tantangan dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Kalimantan. Mustaba Ari Suryoko, Koordinator Penyiapan Program Usaha Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, menyampaikan bahwa potensi energi terbarukan (EBT) di Kalimantan sangat luar biasa namun berbeda di tiap daerah, sehingga diperlukan pemetaan yang komprehensif.

Dalam pandangannya, akselerasi transisi energi di Kalimantan Selatan harus segera dilakukan dengan efektivitas lembaga untuk transformasi dari energi berbasis batu bara (brown energy) menuju energi terbarukan (green energy).

Jaya Wahono, Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan KADIN, menambahkan pentingnya membangun konektivitas listrik antar wilayah Kalimantan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas energi terbarukan. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya pada ketersediaan energi, melainkan pada penyeimbangan antara supply dan demand. Ia juga menekankan peran Bank Indonesia yang sangat krusial dalam mendukung keseimbangan pasar energi terbarukan di wilayah ini.

Selanjutnya dari sisi swasta, Khalishah M. Purnamasari, Koordinator Macro-National Team, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, menyoroti bahwa dukungan sektor swasta dalam bentuk studi kasus dan success stories sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar pendekatan sukses seperti carbon offset dan carbon credit dapat direplikasi oleh berbagai pihak, sekaligus memberikan contoh nyata untuk diadopsi di tingkat lokal.

Masalah birokrasi di tingkat daerah juga menjadi sorotan utama dari Sandy Wijaya, Co-Founder Ciroes, yang menekankan perlunya langkah proaktif dari pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan regulasi yang sering menghambat implementasi energi hijau. Selain itu, Ia menyarankan agar pengembangan SDM untuk sektor energi hijau terus ditingkatkan agar Kalimantan memiliki tenaga kerja yang siap menyongsong transformasi energi terbarukan. (RIW/RDM/RH)