Tahun: 2024

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pelatihan dan pengembangan tenaga keolahragaan Tahun 2024, untuk peningkatan kemampuan para wasit di Banua, disalah satu hotel di Kota Banjarmasin, Rabu (24/4) yang dibuka oleh Kepala Dispora Kalsel Hermansyah diwakili Sekretaris Dispora Kalsel Fathul Bahri.

Dalam sambutannya menyampaikan, digelarnya kegiatan ini penting dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan para wasit.

“Tujuan dari diadakannya pelatihan ini untuk agar para wasit selalu update dengan aturan yang baru,” ungkapmya.

Sehingga, diminta kepada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan maksimal.

“Kami meminta para peserta pelatihan untuk mengikuti kegiatan dengan serius, sehingga ilmu yang didapat menjadi berguna,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel Heru Susmianto mengatakan, pelatihan wasit ini diikuti 4 cabang olahraga, yaitu, Anggar, Kick Boxing, Triathlon, serta Jiujitsu.

Pelatihan dilaksanakan dari tanggal 24 sampai 26 April 2024, di Kota Banjarmasin.

“Saat ini peraturan dalam pertandingan serta keolahragaan selalu berkembang, khususnya, perwasitan,” ucap Heru.

Maka, lanjutnya, wasit wasit di daerah diminta untuk selalu update terhadap perkembangan baru dibidang perwasitan dan keolahragaan tersebut.

“Karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya terus melakukan peningkatan SDM para wasit yang ada di Banua,” ujar Heru. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel di Gedung Idham Chalid Komplek Perkantoran Gubernur Kalsel, Selasa (24/4).

Pada kesempatan ini, Supian HK menyerahkan dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna internal di awal April 2024 lalu.

Secara tertulis, dokumen Pokir DPRD sudah disampaikan kepada Gubernur, Sahbirin melalui Kepala Bappeda Kalsel.

Mengingat, Pokok Pikiran DPRD merupakan hasil masukan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Kalsel. Dari aspirasi itu pula bisa menjadi landasan untuk memastikan rencana yang dibuat sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Harapan kami, pokok-pokok pikiran tersebut menjadi bagian dari bahan untuk mengolah dan menyusun rencana kerja pembangunan daerah kalimantan selatan tahun 2025,” jelasnya.

Supian juga berpesan agar rencana yang nantinya dibuat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan harus disusun dengan skala prioritas yang jelas dan arah kebijakan harus terkonsenterasi pada beberapa hal pokok yang membuat daya saing daerah semakin kuat. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Sholawatan dan Tausiyah Agama bersama Tuan Guru H. Abdul Hadi Arsyad, bertempat di bumi sholawat alam roh 88, Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Rabu (24/4) malam.

Pada kesempatan itu Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor melalui Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Yuddy Riswandhy Noora mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat atapun jamaah yang hadir di bumi sholawat alam roh 88 untuk mengikuti kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi tersebut.

“Kami mengucapkan terima atas hadirnya seluruh bapak/ibu dan saudara sekalian, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dan menjadi nilai ibadah yang berlipat ganda,” ucapnya.

Yuddy juga mengatakan kegiatan sholawat dan tausyiah yang digelar setiap bulannya di bumi sholawat alam roh 88 ini diharapkan dapat menjadi pengingat diri dan dapat meningkatkan iman serta taqwa kita kepada Allah SWT.

“Dengan adanya kegiatan ini semoga kita mendapatkan hal baik di hidup kita dan apa yang disampaikan tuan guru Abdul Hadi Arsyad dapat kita amalkan serta resapi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari,” tutupnya.

Untuk diketahui, kegiatan sholawat dan tausyiah ini dimulai dari sholat isya berjamaah kemudian dilanjutkan pembaca maulid oleh grub habsyi Al-Husein dari Pekauman Kab. Banjar dan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Qori Internasional, H. M. Yusuf, pada kesempatan ini juga turut dihadiri Kepala SKPD dilingkup Pemprov Kalsel, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, tamu undangan dan masyarakat dari dalam maupun luar Kabupaten Banjar. (BDR/RDM/RH)

SURABAYA – Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memberikan penghargaan kepada tujuh anggota Humas Polri dengan nilai Sertifikasi Kompetensi Umum terbaik.

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung dalam penutupan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri TA 2024 di Hotel Wyndham, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa (23/4) malam.

“Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi bagi jajaran humas yang telah melewati sertifikasi dengan nilai terbaik. Diharapkan dengan adanya kompetensi itu akan semakin mendukung kerja-kerja Polri dalam melayani masyarakat,” jelasnya.

Adapun ketujuh anggota jajaran Humas yang mendapatkan penghargaan itu merupakan Kaur Penum Subbidpenmas Humas Polda Maluku AKP Wehelmina Melda Haurissa; Kasubbid Mulmed Humas Polda Kalimantan Selatan Pembina Sri Widayati; Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Adam Erwindi.

Selanjutnya Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Jojo Sutarjo; Kabid Humas Polda Riau Kombes Hery Murwono; Kasubbidpenmas Humas Polda DIY AKBP Verena Sri Wahyuningsih; dan terakhir Kaur Penmas Humas Polda Bangka Belitung AKP Candra Wijaya.

Dalam kegiatan Rakernis Humas Polri tahun ini, Sandi juga meminta seluruh jajarannya agar dapat meningkatkan kemampuan sebagai persiapan dalam menghadapi tantangan nasional maupun global.

“Sehingga kita semua semakin siap dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul kedepannya. Sehingga dapat mendukung stabilitas kamtibmas guna percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Oleh karenanya, ia mengatakan saat ini Divisi Humas Polri telah menghadirkan e-Learning Humas Presisi sebagai sarana pembelajaran bagi seluruh personel untuk memiliki sertifikasi kompetensi umum kehumasan.

“Beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan kompetensi kehumasan kepada Bintara, Pama, Pamen, serta PNS Divisi Humas Polri. Kedepan akan dilaksanakan sertifikasi kompetensi kehumasan kepada personel Bidhumas Polda Jajaran,” jelasnya.

Sandi menuturkan, peningkatan kemampuan kompetensi kehumasan penting dilakukan guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Seperti yang diutarakan Presiden Jokowi bahwa membawa Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 ada 3 hal pokok yang menjadi acuan yaitu pentingnya stabilitas bangsa, harus ada berkelanjutan dan kesinambungan dan pentingnya peningkatan kualitas SDM.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pembukaan rakernis 5 Divisi termasuk Divisi Humas meminta jajaran kehumasan baik anggota Polri dan seluruh pegawai negeri pada Polri untuk membangun persepsi positif terhadap Polri dengan narasi Polri yang tegas, humanis dan merakyat. (POLDA.KALSEL/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tingkat Provinsi tahun 2025 di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru, Rabu (24/4).

Kegiatan dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK Forkopimda, Sekdaprov Roy Rizali Anwar, Asisten dan staf ahli gubernur, para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan para kepala SKPD kabupaten/kota se Kalsel. Selain itu, hadir juga pimpinan BUMD, perbankan, perguruan tinggi, dan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan beberapa poin penting terkait isu strategis tahun 2025, diantaranya kondisi daya saing sumber daya manusia, pondasi perekonomian berbasis SDA terbarukan, pemerataan pembangunan infrastruktur dan perekonomian yang berkelanjutan berbasis kewilayahan, hingga peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemenuhan infrastruktur dasar.

“Disisi lain, permasalahan dan isu-isu pembangunan yang kita serap secara langsung dari rakyat, baik dari kunjungan kami turun ke desa-desa maupun hasil reses DPRD, harus kita kolaborasikan dalam program dan kegiatan di masing-masing sektor pembangunan,” ujar Paman Birin sapaan akrabnya.

Ia menilai data yang disajikan dalam penentuan penyusunan rencana juga harus berkualitas, terukur dan terarah baik di tingkat pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kasel.

“Oleh sebab itu, saya perlu mengingatkan kepada Bupati/Walikota dan seluruh kepala SKPD, agar dalam perencanaan pembangunan disusun secara terpadu, terintegrasi dan selaras, antara pembangunan nasional dan pembangunan di daerah serta berbasis spasial,” tutur Paman Birin.

Ia berharap, melalui Musrenbang ini, para peserta dapat menyepakati arah kebijakan pembangunan, program kegiatan, target kerja, serta lokasi kegiatan yang dapat memantapkan daya saing daerah, meningkatkan kualitas sarana prasarana, dan memanfaatkan potensi Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan.

“Semoga pembangunan di Kalsel dapat terus berjalan sesuai dengan harapan dan semakin menjadikan Kalsel sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” harap Paman Birin. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pengawas BPAM Banjarbakula, Raudhatul Jannah, usai kegiatan Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Halal bi Halal sekaligus promosi UPTD BLUD BPAM Banjarbakula, di Banjarbaru, Rabu (24/4).

“Secara umum memang air baku dari BPAM Banjarbakula disuplai ke PTAM dan PDAM. Tetapi kalau ada masalah terkait distribusi air BPAM Banjarbakula langsung turun ke masyarakat,” kata Acil Odah sapaan akrabnya.

Istri dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ini juga menyebut BPAM Banjarbakula merupakan BLUD milik Pemprov Kalsel. Sehingga memiliki fleksibilitas tehadap pengelolaan anggaran untuk mendukung hal tersebut.

“Jadi ada keseimbangan antara dia mendapatkan pendapatan, tidak dibantu oleh APBD tetapi tetap memberikan servis yang baik di masyarakat terutama dalam hal air minum,” ungkapnya.

Untuk diketahui dalam kegiatan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat serta pegawai Pemprov Kalsel itu juga dirangkai pembagian door prize dengan hadiah utama berupa Umroh ke Tanah Suci Mekkah.(SYA/RDM/RH)

SURABAYA – Dianggap sebagai lumbung peternakan nasional, Provinsi Jawa Timur (Jatim) memiliki daya tarik tersendiri bagi Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Karena itulah, komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan tersebut bertandang ke Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Selasa (23/4).

Bukan tanpa alasan, ketertarikan Komisi II DPRD Kalsel terhadap perkembangan dan kemajuan peternakan di Jatim ini ialah untuk berdiskusi, menimba ilmu serta pengalaman sehingga sektor peternakan ini nantinya mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banua.

Selain berkenaan dengan peningkatan PAD, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Iqbal Yudiannoor selaku pimpinan rapat, menekankan bahwa pembelajaran ini juga diniatkan agar Kalsel mampu mempersiapkan diri untuk mengambil peranan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara dalam hal ketersediaan pasokan dan produksi produk peternakan.

“Kita harus belajar banyak terkait dengan bagaimana Jatim mengembangkan sektor peternakan ini sehingga mampu menjadi lumbung nasional. Terlebih nantinya kita memerlukan ini untuk IKN yang akan bergulir di bulan Juni atau Juli nantinya, nah itulah yang kita butuhakan, selain juga memenuhi kebutuhan pangan di daerah kita sendiri,” terangnya.

Kedatangan rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi ini disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Kusdiyarto. Ia merasa sangat tersanjung menjadi tujuan Kalsel untuk belajar perihal peternakan karena kegiatan ini dinilai merupakan wujud nyata kepedulian wakil rakyat terhadap masyarakat melalui ketersediaan pangan. (ADV-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya membenahi kawasan kumuh di banua ini, diantaranya dengan cara menggali informasi strategi penataan kawasan pemukiman kumuh yang dilakukan oleh daerah lain di Indonesia. Salah satu titik kunjungan kerja (kunker) dewan ‘rumah banjar’ kali ini yakni DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Ditemui usai kegiatan kunker, Selasa (23/4), Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan tujuan kunker kali ini untuk melihat bagaimana konsep yang dilakukan oleh DKI Jakarta dalam menangani masalah penanganan kawasan kumuh dan rumah yang tidak layak huni.

“Tadi ada beberapa hal yang sudah kita dapatkan, mudah-mudahan ini nantinya akan kita coba terapkan dan bagaimana kita menangani ini,” tuturnya.

Abidinsyah menambahkan sebelumnya ia dan anggota Komisi III lainnya juga telah berkunjung ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur. Seluruh informasi itu akan dikumpulkan dengan hasil kunker kali ini untuk mendukung percepatan penanganan kawasan kumuh dan rumah yang tidak layak huni di Kalsel sebagaimana dengan visi misi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.

Sementara itu, perwakilan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Didi Jubaidi mengatakan saat ini DKI Jakarta memang sedang menanggulangi persoalan tersebut, diantaranya dengan membangun hunian yang lebih layak bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

“Langkah penanganannya bermacam-macam, tergantung dari tingkat kekumuhan daerah itu sendiri. Mulai dari penanganan drainase, sanitasi, pembangunan rusun dan lainnya,” terangnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

SURABAYA – Kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan menjadi hal prioritas yang salalu diupayakan peningkatannya oleh Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel. Banyak usaha yang telah diupayakan, dari memperjuangkan hak guru hingga anggaran pendidikan itu sendiri, termasuk juga menggali informasi ke daerah lain sebagai bahan komparasi.

Seperti pada Selasa (23/4), rombongan Komisi IV berkunjung ke SMAN 5 Surabaya di Jawa Timur (Jatim) untuk mempelajari sistem belajar mengajar, dari program, administrasi hingga anggaran. Pernah masuk 10 besar sekolah terbaik se Indonesia berdasarkan Ujian Tertulis Berbasis Kompetensi (UTBK) menjadi salah satu alasan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Lutfi Syaifuddin untuk mencermati sistem yang ada disana.

“Terutama kita ingin studi banding terkait bantuan BOSNAS dan juga BOSDA selain juga program-program yang ada. Sebagai mana kita ketahui bahwa SMAN 5 Surabaya ini merupakan sekolah terbaik di Surabaya bahkan Jawa Timur,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Lutfi mengaku mendapatkan berbagai macam informasi yang nantinya bisa diterapkan di Kalsel, antara lain mengenai anggaran bantuan BOSNAS yang diketahui bahwa jumlahnya yang tidak seimbang dan berbeda jauh kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta. Bahkan, lanjutnya, sampai dengan 500 persen selisihnya dengan yang ada di Kalsel maupun di Surabaya.

“Harapan kita tentunya dengan adanya kunjungan kerja ini, teman-teman di Jatim juga mengetahui bahwa BOSNAS itu secara nasional. Kita bisa melihat kejomplangannya sangat jauh bahkan hampir 500 persen. Tentu menjadi perjuangan kita bersama agar dapat diperjuangkan sampai ketingkat kementrian,” tambahnya.

Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel ini ditanggapi baik oleh pihak sekolah, Kepala SMAN 5 Surabaya, Sukirin Wikanto. Ia merasa bangga atas kunjungan rombongan DPRD Kalsel karena paling tidak berbagi sedikit pengalaman yang ada di Jatim ke Kalsel, dan juga sebaliknya. (ADV-NRH/RDM/RH)