Bulan: Desember 2024

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja melalui ajang Anugerah ASN Tahun 2024, yang digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Kamis (12/12).

Ajang penghargaan yang juga turut dihadiri Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah ini, melibatkan 59 peserta pendaftaran yang menjalani serangkaian seleksi ketat, mulai dari seleksi administrasi, uji materi secara online, hingga wawancara. Proses penilaian melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala Kanreg VIII BKN, Soni Sultana, Kepala BKD Kalsel, Dinansyah dan dari kalangan akademisi sebagai dewan juri.

Dari hasil penjurian tersebut terpilih 34 peserta yang dinyatakan lolos yakni 6 peserta Pejabat Administrator terbaik, 11 Pejabat Pengawas terbaik, 11 Best Employee dan 6 Guru terbaik.

Dalam sambutannya Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah mengucapkan selamat kepada para penerima Anugerah ASN 2024, sehingga ia berpesan kepada para ASN khusus di lingkup Pemprov Kalsel agar terus memberikan kinerja terbaik dalam hal pelayanan publik dan terus berdampak positif bagi kemajuan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Semoga penerima Anugerah ASN ini dapat menularkan semangat kerja mereka kepada yang lain agar ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel dapat meningkatkan kinerja dan disiplinnya dalam mendukung program pembangunan di Kalsel,” ucap Husnul.

Sementara itu, Kepala BKD Kalsel, Dinansyah melalui Kepala Bidang Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat mengatakan bahwa Anugerah ASN yang pertama kalinya dilaksanakan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel untuk terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Untuk tahun ini ada empat kategori yakni Pejabat Administrator terbaik, Pejabat Pengawas terbaik, Best Employee, dan Guru terbaik,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Dayat, indikator yang menjadi penilaian dalam penganugerahan ini yaitu inovasi dari ASN yang bersangkutan dalam menunjang pelayanan publik di instansi mereka bekerja.

“Penghargaan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan dan ini menjadi bahan evaluasi kami untuk pelaksanaan di tahun depan. Untuk pemenang sendiri nantinya akan kita ikutkan pada ajang inovasi nasional,” tutupnya.

Sebagai informasi, dalam kategori Pejabat Administrator Terbaik, penghargaan juara pertama diraih oleh Adi Maulana dari Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Posisi kedua ditempati oleh Imam Subarkah dari Dinas PKP Kalsel, sementara Bambang Dedi Mulyadi dari BPBD Kalsel berhasil meraih juara ketiga.

Untuk kategori Pejabat Pengawas Terbaik, juara pertama diberikan kepada Deddy Rachman dari BKD Kalsel, diikuti oleh Drg. Mashuda dari RSGM Hasan Aman sebagai juara kedua, dan Andie Putra Pratama dari Dinas PMD Kalsel sebagai juara ketiga.

Pada kategori Best Employee, Achmad Syamsudin dari RSJ Sambang Lihum dinobatkan sebagai juara pertama. Posisi kedua diraih oleh Normalina dari BPSDMD Kalsel, dan Suci Rabella dari Dinas Perdagangan Kalsel melengkapi posisi ketiga.

Kemudian, untuk kategori Guru Terbaik, juara pertama diraih oleh Edy Rakhmadi dari SMAN 1 Pamukan Utara. Posisi kedua diisi oleh Surjoni dari SMKN PP Pelaihari, dan Siti Aisyah dari SMKN 2 Sungai Pinang menempati posisi ketiga.

Untuk diketahui, selain mendapatkan piagam penghargaan dan cinderamata, bagi para pemenang juara pertama dari masing-masing kategori dari Anugerah ASN 2024 ini mendapatkan penghargaan lain salah satunya berupa rekomendasi usulan kenaikan pangkat luar biasa. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel terus mendorong pengelolaan keuangan Partai Politik (Parpol) yang transparan dan akuntabel.

Upaya ini dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Parpol, yang diikuti oleh 10 parpol yang lolos parlemen dan Bakesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel, yang dilaksanakan di salah satu hotel Kota Banjarmasin, Rabu (11/12).

Acara ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Muzni Fauzi selaku Pemeriksa Ahli Madya BPK Kalsel, Alfathir Badra sebagai Fungsional Penyuluh Ahli Madya DJP Pajak Kalselteng, dan Idris yang merupakan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Kalsel.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan laporan bantuan keuangan parpol dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan parpol.

Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah menegaskan bahwa parpol memegang peran strategis dalam sistem politik Indonesia.

“Parpol tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik,” ujarnya.

Ia menambahkan, parpol juga memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan kader calon pemimpin bangsa, sekaligus memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi masyarakat.

“Hari ini kita berikan sosialisasi, sehingga bantuan keuangan untuk parpol dapat dipertanggungjawabkan, dan tentunya dengan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran parpol untuk dapat melaporkan penggunaan dana bantuan tersebut,” katanya.

Heriansyah juga mengungkapkan perkembangan jumlah bantuan keuangan untuk parpol saat ini adalah Rp7.500 per suara, yang meningkat dari sebelumnya Rp5.000. Kenaikan ini merupakan hasil studi kelayakan tahun 2022 dan mulai direalisasikan pada tahun 2024.

“Jadi tahun 2024 ini, pertanggungjawabannya 7.500, tetapi itu bukan dana biasa, harus digunakan sebaik-baiknya. Jumlah ini merupakan realisasi dari studi kelayakan pada tahun 2022 yang dipandang perlu meningkatkan bantuan keuangan dari 5.000 menjadi 7.500 per suara,” jelasnya.

Selain itu, Bakesbangpol Kalsel sedang mengkaji rencana kenaikan bantuan keuangan menjadi Rp10.000 per suara. Rencana ini telah diusulkan melalui studi kelayakan tahun 2024 dan diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2026, tergantung keputusan lebih lanjut.

“Tahun ini juga ada pergantian di Komisi I DPRD Kalsel 2024-2029, bahwa tahun 2024 ini dilaksanakan studi kelayakan kenaikan bantuan parpol yang diusulkan dibantu 10 ribu per suara. Mudahan ini disetujui dan akan direalisasikan pada tahun 2026, kecuali ada komitmen lain sehingga bantuan parpol ini bisa berjalan sebaik-baiknya,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil meraih sertifikat penghargaan anugerah ASN tahun 2024, sebagai juara II kategori pejabat administrator terbaik. Ia adalah Imam Subarkah, Plh kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel. Penghargaan diserahkan dalam penganugerahan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, di hotel berbintang di Banjarbaru, Kamis (12/12).

Salah satu program yang membuat Plh Kadis PKP ini berhasil meraih penghargaan anugerah ASN tahun 2024, adalah program padi apung.

Kepada Abdi Persada FM, Imam menyampaikan bahwa budidaya padi apung adalah metode pertanian yang unik, dimana padi tumbuh diatas permukaan air dengan menggunakan sterofoam, rakit atau media apung lain. Budidaya padi apung merupakan salah satu metode budidaya padi yang sudah dilakukan sejab berabad-abad lalu di beberapan negara seperti china, myanmar dan thailand.

“Anugerah ini merupakan salah satu penerimaan yang luar biasa. Anugerah ini juga menjadi salah satu dukungan para petani di Kalimantan Selatan, yang selalu turut serta dalam meningkatkan ketahanan pangan di banua ini,” ungkap Imam.

Dilanjutkan Imam, program padi apung, sangat membantu para petani terlebih khususnya untuk peningkatan produksi tani dilahan – lahan yang terendam air.

“Program padi apung diharapkan dapat membawa Kalimantan Selatan, menjadi lumbung pangan nasional,” ungkap Imam.

Budidaya padi apung mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20, ketika orang-orang Tionghoa membawa teknologi budidaya apung dari Tiongkok ke Sumatera Utara.

Plh Kadis PKP Kalsel Imam Subarkah, yang juga merupakan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, memandang bahwa budidaya padi apung dapat menjadi solusi untuk banyaknya luasan lahan rawa yang tidak termanfaatkan.

“Oleh karena itu, saya berinisiatif melakukan inovasi pengembangan dan modernisasi teknologi budidaya padi apung dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih tahan lama dan bisa digunakan beberapa kali tanam (munculkan foto-foto proses pembuatan media tanam padi apung seperti sterofoam, dll), ” lanjut Imam.

Dari tahun 2020 hingga saat ini, terus dilakukan program padi apung di beberapa daerah di Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, Banjar, Tapin dan Banjarbaru serta Barito Kuala.

Pada tahap awal pengembangan inovasi ini, Kecamatan Daha Kabupaten Hulu sungai selatan menjadi salah satu Kabupaten sebagai uji coba untuk budidaya padi apung hingga akhirnya menjadi salah satu pengembangan dalam skala luas dan berhasil panen raya budidaya padi apung.

“Metode ini terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen serta mengatasi berbagai kendala yang muncul seperti masalah sampah dan polusi air. Selain itu, budidaya padi apung juga menjadi alternatif bagi petani yang memiliki lahan yang terbatas dan sulit diolah,” tutup Imam.

Salah satu kelebihan budidaya padi apung adalah dapat menghasilkan produksi padi yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara budidaya padi pada umumnya. Hal ini disebabkan karena tanaman padi apung tidak terkenan serangan hama dan penyakit yang begitu besar yang biasanya menyerang tanaman padi yang ditanam di lahan biasa.

Selain itu, budidaya padi apung juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena metode ini tidak memerlukan lahan yang luas, dan petani yang sebelumnya tidak bisa menanam karena lahannya rawa, akhirnya bisa tanam dan menghasilkan padi melalui teknik budidaya ini. Dan lahan rawa juga bisa lebih maksimal dimanfaatkan.

Selain Imam Subarkah, dalam kategori Pejabat Administrator Terbaik, penghargaan juara pertama diraih oleh Adi Maulana dari Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Posisi kedua ditempati oleh Imam Subarkah dari Dinas PKP Kalsel, sementara Bambang Dedi Mulyadi dari BPBD Kalsel berhasil meraih juara ketiga.(MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka memeriahkan HUT Korpri Tahun 2024 ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar lomba Bulutangkis, di Kota Banjarmasin, pada Selasa 12 sampai Rabu 11 Desember 2024.

Kabid Pembudayaan Dispora Kalsel Budiono mengatakan, pertandingan bulutangkis telah berjalan lancar dan sukses serta telah menghasilkan juara.

“Alhamdulillah pertandingan berjalan lancar dan menghasilan juara,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/12).

Pertandingan bulutangkis ini, lanjutnya, sebagai sarana mempererat silaturahmi dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pertandingan ini bukan hanya ajang kompetisi tetapi juga untuk menjadi semangat kebersamaan dan persaudaraan diantara sesama pegawai negeri dan tenaga kontrak,” ujarnya lebih lanjut.

Budiono berharap, meski begitu ajang pertandingan bulutangkis ini juga merupakan olahraga yang digemari dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Cabang olahraga Bulutangkis merupakan salah satu unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Pekan Olahraga Korpri Tingkat Nasional,” ucapnya.

“Tahun 2025 mendatang akan diadakan Pekan Olahraga Korpri Tingkat Nasional di Sumatera Selatan,” ungkapnya.

Cabang olahraga Bulutangkis sebagai salah satu cabang olahraga unggulan untuk Provinsi Kalimantan Selatan.

“Saat ini Dispora Kalimantan Selatan telah mempersiapkan atlet terbaik untuk mewakili Kalimantan Selatan pada pertandingan nasional tersebut,” ucap Budiono.

Seperti diketahui, pada Tahun 2023 lalu Cabang Bulutangkis Provinsi Kalimantan Selatan mampu memberikan prestasi terbaiknya pada Pekan Olahraga Korpri Tingkat Nasional. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) bersama KSBSI Provinsi Kalsel, di Gedung B DPRD Kalsel, Rabu (11/12).

Rombongan organisasi buruh tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Irfan Sayuti, dan Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, beserta jajaran masing-masing.

Dalam kegiatan itu, DPRD Kalsel juga turut menghadirkan perwakilan dari Dewan Pengupahan (DP) Provinsi Kalsel dan DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel.

Kartoyo mengatakan, pertemuan ini untuk memfasilitasi organisasi buruh dengan pihak-pihak terkait yang membahas terkait Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2025.

“Karena pembahasan UMSP ini belum rampung pada rapat di Dewan Pengupahan pada 9 Desember 2024. Jadi hari ini mereka minta difasilitasi bertemu dengan pihak-pihak terkait agar UMSP ditinjau ulang,” katanya.

Kartoyo mengungkapkan pada pertemuan ini, disepakati bahwa UMSP ditinjau ulang dan mekanisme pembahasannya diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Ia berharap, selaku fasilitator atau mediator pada pertemuan kali ini, UMPS Kalsel 2025 bisa ditetapkan dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja serta nilainya tidak memberatkan perusahaan.

“Ibaratnya “Ular tidak kekenyangan, kodok tidak mati”, artinya kedua pihak yang ingin menyelesaikan suatu masalah dengan prinsip saling menguntungkan dan masing-masing pihak merasa puas atas keputusannya yang diambil,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

TAPIN – Plt Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyimak arahan Presiden, Prabowo Subianto, saat mengikuti penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 secara daring. Muhidin mengikuti daring, saat peringatan HUT ke-59 Kabupaten Tapin.

DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 ini diserahkan langsung Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12).

Muhidin dalam kegiatan daring itu didampingi Syafriadi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Subhan Nor Yaumil, Kepala Bapenda Provinsi Kalsel.

Sementara Muhidin mengikuti secara daring, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar hadir langsung di Istana Negara bersama kepala daerah se-Indonesia.

Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin tampak seksama menyimak dan mendengarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan penyerahan ini merupakan momen penting dalam pemerintahan, karena DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.

“Setelah hampir dua bulan Kabinet Merah Putih menjabat, hari ini kita memasuki tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu acara penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2025. Hal ini merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025,” jelas Presiden.

Prabowo juga meminta agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dilaksanakan secara fokus dan efisien dengan mengurangi pemborosan terhadap kegiatan yang tidak perlu.

“Kita harus jamin setiap rupiah sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat,” kata Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo menjelaskan, pemerintahannya bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan transformasi bangsa menuju Indonesia Maju dan makmur.

APBN tahun depan, kata Prabowo, dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian.

Pada kegiatan ini, Presiden RI, Prabowo Subianto hadir didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, juga menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah perwakilan kepala daerah.

Usai daring, Kepala Kanwil DJPB Kalsel Syafriadi menyebutkan, untuk Kalsel tahun 2025 mendapatkan pagu Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 27,89 triliun. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Plt. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Fatkhan menghadiri Rapat Senat Terbuka Wisuda ke-XXVIII Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Jami Banjarmasin Tahun 2024, yang dilaksanakan disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Rabu (11/12).

Dalam sambutannya, Fatkhan menyampaikan pesan Plt Gubernur Kalsel yang mengatakan bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Pendidikan, menurutnya, menjadi fondasi penting untuk mendorong kemajuan dan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan.

“Sejarah telah mencatat, kemajuan dan keunggulan suatu bangsa, selalu diawali dengan kesuksesan dalam membangun pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan,” kata Fatkhan.

Pemprov Kalsel, lanjutnya, terus memberikan perhatian dan mendorong agar pendidikan di Kalsel lebih berkualitas, berdaya saing, serta memberikan bekal untuk perwujudan masyarakat yang hidup dalam kemuliaan akhlak dan berpengetahuan yang luas, termasuk menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Fatkhan kini tantangan lulusan dunia pendidikan tinggi cukup berat. Selain tuntutan perubahan dunia kerja yang sudah bergeser ke era masyarakat informasi, juga semakin banyaknya sarjana yang dilahirkan oleh perguruan tinggi.

“Sebagai akibatnya, tidak semua lulusan perguruan tinggi dapat terserap oleh dunia kerja. Jika paradigma kita masih berfikir sarjana berarti mudah mencari kerja, maka bersiap-siaplah untuk kecewa,” ucapnya.

Ia meyakini STAI Al Jami Banjarmasin mempunyai kemampuan untuk melahirkan sarjana yang berkualitas serta memiliki potensi besar untuk menjadi tenaga pendidik yang unggul dan profesional.

“Atas nama pribadi dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat kepada mahasiswa atas gelar yang didapat, sehingga diharapkan lulusan dari STAI Jami Banjarmasin ini dapat memberikan bakti terbaik bagi almamater, masyarakat dan Banua Kalimantan Selatan khususnya di bidang pendidikan Agama Islam,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua STAI Al Jami Banjarmasin, Akhyar Rasyidi menyebutkan jumlah wisudawan kali ini sebanyak 152 orang yang terdiri dari 88 perempuan dan 64 laki-laki dengan gelar sarjana pendidikan atau S.Pd pada jurusan Pendidikan Agama Islam.

“Harapan besar kami agar para lulusan dapat menjadi generasi muda yang berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan Banua Kalsel, terlebih lagi di bidang keagamaan dan sosial,” tukasnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, turut menghadiri Kick Off taman asuh anak (Tamasya) dan gerakan ayah teladan (GATE) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kick Off Tamasya dan GATE, dilaksanakan serentak diseluruh Provinsi se – Indonesia, dan Di Kalimantan Selatan, program tersebut diikuti secara daring, bertempat di BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (11/12).

Dalam sambutannya, Plt Gubernur Kalsel Muhidin, yang diwakili Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKB Kalsel, Musyridyansyah menyampaikan, dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan dorongan, terkait penanganan anak anak mulai dari Bayi baru lahir, hingga Balita, agar generasi penerus bangsa, dapat bersaing menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan adanya program ini semakin yakin bahwa relevansi taman asuh anak (Tamasya) dan gerakan ayah teladan (GATE) akan memberikan dorongan bahwa kita tidak hanya menangani anak – anak yang baru lahir, namun juga menangani anak – anak di tataran balita,” ungkap Musyridyansyah.

Plt Gubernur Kalsel Muhidin menilai, anak – anak harus memiliki masa depan yang cerah. Terlebih di era globalisasi seperti sekarang ini, pola asuh anak tidak hanya menjadi urusan ibu semata, namun juga menjadi urusan ayah.

“Jadi program ayah teladan diyakini kedepannya dapat membuat anak – anak akan memiliki semangat luar biasa untuk menghadapi saingan dunia yang semakin berat,” tutupnya

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Farah Adibah menyampaikan, kedua program tersebut, bertujuan dalam rangka pengembangan layanan pengasuhan anak usia dini yang berkualitas, serta mendorong penguatan peran ayah dalam pengasuhan.

“Launcing program taman asuh anak (Tamasya) dan gerakan ayah teladan (GATE) dilaksanakan serentak di Indonesia, dan di Kalimantan Selatan, kami berkerjasa bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan,” tutup Adibah.

Untuk diketahui, selain dihadiri Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Kalsel, Kick Off taman asuh anak dan gerakan ayah teladan, juga dihadiri Wakil Walikota Banjarbaru Wartono, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto, beserta satgas Stunting Kabupaten – Kota. (MRF/RDM/RH)