Hari: 18 Desember 2024

BANJARBARU – Sebanyak 897 Tamtama Polri dari 20 Polda se-Indonesia resmi dilantik pada Upacara Penutupan dan Pelantikan Pengambilan Sumpah Siswa Pendidikan Pembentukan Tamtama Polri Tahun 2024, di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/12).

Upacara pelantikan yang melibatkan ratusan Tamtama Polri tersebut dipimpin oleh Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, yang disaksikan Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan dan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK serta sejumlah perwakilan Forkopimda Kalsel.

Dalam amanatnya, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawana mengucapkan selamat kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan selama 5 bulan dan secara resmi dilantik sebagai Tamtama Polri.

“Lima bulan yang tercerahkan, kita semua sadar bahwa menjadi polisi adalah suatu panggilan di mana saudara di dalam pekerjaannya baik pikiran perkataan dan perbuatan harus menunjukkan sikap sebagai penjaga kehidupan untuk membangun peradaban dan pejuang kemanusiaan,” ucapnya.

Selain menjaga etika profesi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata serta Catur Prasetya dalam setiap tugas yang diemban, Kapolda Kalsel juga berpesan kepada seluruh Tamtama Polri dilantik untuk tetap menjaga integritas dan menjaga situasi Kamtibmas serta menjaga negara.

“Hari ini adalah momentum bersejarah bagi para siswa yang telah berhasil melalui berbagai tahap pendidikan dan pelatihan. Saya berharap, kalian dapat menjalankan tugas sebagai anggota Polri dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan mengatakan atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasinya tinggi terhadap Polri yang telah menjaga keamanan di Indonesia khususnya bagi wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami mengapresiasi dan semoga dengan penutupan ini mampu melahirkan polisi-polisi yang dapat menjadi pengayom masyarakat. Karena kita ketahui bersama keperluan polisi di Kalimantan Selatan memang masih sangat diperlukan terutama untuk menjaga ketertiban keamanan dilingkungan,” harap Bagiawan.

Untuk diketahui, dari 20 Polda se-Indonesia, jumlah siswa yang mengikuti pendidikan pembentukan Tamtama Polri sebanyak 22 Siswa dari Polda Kalsel. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel di ruang rapat Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (17/12).

Dalam kegiatan ini, Wakil Rakyat dan SKPD Terkait membahas pengelolaan galian C dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah menekankan perlunya perhatian lebih terhadap berbagai aspek dalam pengelolaan galian C, termasuk tutupan lahan dan pengawasan lainnya.

Ia menyebutkan bahwa mulai 2025, pajak MBLB yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota akan menjadi kewenangan provinsi. Dengan perubahan ini, diharapkan potensi PAD dari sektor tersebut dapat meningkat secara signifikan.

“Hal ini perlu kita perhatikan lagi, seperti tutupan lahan dan aspek lainnya. Pada 2025, pajak sudah masuk ke provinsi, yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten/kota. Dengan begitu, ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kalsel, M. Rosehan NB, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 130 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di beberapa wilayah di Kalsel, seperti Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Banjarmasin, dan Banjarbaru. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut berupa pengklasifikasian perizinan MBLB dan penyempurnaan regulasi terkait.

“Langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengklasifikasi perizinan MBLB serta menyempurnakan regulasi terkait pemungutan kewajiban MBLB ini,” jelasnya.

Melalui RDP ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap dapat mengoptimalkan tata kelola sektor galian C dan memastikan potensi MBLB memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan PAD provinsi.

Selain itu, kolaborasi dengan Dinas ESDM diharapkan menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Langkah pemerintah pusat untuk menerapkan opsen kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bbea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar 66 persen pada 5 Januari 2025 mendatang mendapat reaksi keras dari kalangan masyarakat Banua yang menolak rencana kenaikan tersebut.

Hal ini terungkap saat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Forum Kota Banjarmasin bersama sejumlah LSM lainnya, di Ruang Rapat HM. Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel, Selasa (17/12).

Ditemui usai memimpin audiensi, Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menyatakan dari awal pihaknya sudah mengira bahwa kenaikan opsen 66 persen ataupun 33 persen dirasakan akan sangat memberatkan masyarakat.

“Artinya kenaikan pajak ini sangat tinggi sekali. Nah ini yang kita perjuangkan kepada pemerintah bahwa ini harus dievaluasi ulang lagi. Walaupun belum dijalankan tapi saya minta ini dievaluasi dulu,” katanya, seraya berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat Kalsel yang masih sulit.

Selanjutnya, Komisi II DPRD Kalsel juga berencana untuk menggelar rapat melibatkan Komisi I, III, dan IV guna membahas permasalahan opsen ini.

“Kita ini bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) di Komisi II ini. Tetapi ketika kita rapat, kita lebarkan lagi ke Komisi I, II dan IV, ini kekuatan yang luar biasa. Bahkan tadi ada yang minta hak interpelasi, ini bisa saja terjadi tapi kita tidak inginlah. Kalau memang ada sekat-sekat komunikasi yang memang bisa kita bangun kenapa tidak,” jelas Yani Helmi.

Sementara itu, Ketua Forum Kota (Forkot) Banjarmasin, Syarifuddin Nisfuady meminta penerapan opsen 66 persen pada 5 Januari 2025 mendatang agar tidak diberlakukan dan berharap ditinjau kembali karena dinilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat.

“Kita menyarankan ke pemerintah se Indonesia, jangan memaksakan kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) diatas 30 persen. Mari kita hitung kembali lah angka yang real berapa,” pintanya seraya menegaskan akan mempersiapkan yudisiap review UU Nomor 1 Tahun 2022 ke Mahkamah Konstitusi (MK). (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kualitas pelayanan terhadap publik yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel terus mengalami peningkatan drastis setiap tahun.

Hal itu dibuktikan dengan dijadikannya Disdikbud Kalsel sebagai lokus penilaian Ombudsman dan mendapat nilai 94 atau Sangat Baik.

Capaian tersebut tentunya merupakan buah hasil dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan Disdikbud Kalsel terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satunya yakni melaui Forum Konsultasi Publik yang membahas tentang peningkatan kualitas pelayanan publik, di Aula Disdikbud Kalsel, pada Selasa (17/12) lalu.

Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun melalui Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Muddasir Rahman, mengatakan forum tersebut bertujuan untuk evaluasi saran dan masukkan dari pengguna pelayanan publik terhadap Disdikbud Kalsel.

Sekaligus menjadi tindaklanjut terhadap amanat UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konsultasi Publik.

“Hasil kegiatan itu nantinya akan kita tindaklanjuti berdasarkan hasil saran dan masukkan dari pengguna pelayanan publik ke depan,” katanya.

Hasil pelayanan publik dengan hasil Opini Hijau dan masuk kategori A itu, pun mendapat apresiasi dari Biro Organisasi Setdaprov Kalsel.

Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Rakhmatiah, berpesan agar Disdikbud Kalsel terus menekankan pertahankan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah bagus tersebut.

Khususnya dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik pada 6 aspek, yakni aspek kebijakan,  aspek profesionalise SDM,  aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan dan aspek inovasi.

“Ada yang khusus dalam pelayanan, yaitu pentingnya penerapan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun) dan bekerja dengan ikhlas,” pesannya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (18/12) siang. Penyerahan ini menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

Hadir pada acara perdana, pasca pelantikan Gubernur Kalsel, Muhidin ini, seluruh unsur Forkopimda Provinsi, seluruh kepala daerah 13 kabupaten kota di Kalsel, serta Kementerian atau Lembaga Vertikal yang ada di Kalimantan Selatan.

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan strategi untuk merespon berbagai tantangan ekonomi global. Antara lain melalui instrumen APBN Tahun 2025 yang dirancang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan, serta mendukung program ”ASTA CITA” Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Oleh karena itu, APBN harus dijaga tetap sehat melalui upaya peningkatan penerimaan dan belanja negara yang berkualitas,” tegas Muhidin.

Belanja negara, menurutnya, juga harus dilakukan secara cermat, sesuai prioritas, tepat sasaran, dan memberi dampak secara langsung kepada masyarakat.

Terkait strategi tersebut, secara khusus Muhidin menyampaikan secara rinci. Beberapa diantaranya adalah menguatkan bidang – bidang pembangunan utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan perumahan.

‘Belanja modal diutamakan untuk mendukung kegiatan masyarakat dan dunia usaha, agar lebih bermanfaat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Subsidi dan perlindungan sosial lainnya agar diperbaiki supaya lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” urainya.

Selanjutnya, Muhidin mengingatkan, bahwa DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting sebagai amanah, mandat serta untuk menjadi acuan bagi semua pihak. Baik bagi para Kepala Daerah, Pimpinan Satuan Kerja Vertikal dan Daerah, dalam melaksanakan berbagai Program Pembangunan Secara Kolaboratif di Tahun 2025.

Ia berpesan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, dan para pengelola keuangan pada satuan kerja, supaya menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, sesuai prioritas, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

“Tidak boleh ada korupsi. Segera lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun 2025, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Muhidin juga mengingatkan untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat kerjasama antara pusat dan daerah, serta kerjasama antar daerah. Gubernur juga meminta para Bupati dan Walikota, untuk memastikan pengelolaan TKD dan APBD tahun 2025 sesuai tujuan, bermanfaat, dan optimal, dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

“Penggunaan anggara tersebut harus mampu mengembangkan dan membangun pusat-pusat ekonomi baru untuk memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas belanja daerah.,” tutupnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi memaparkan, alokasi APBN 2025 di Kalimantan Selatan mencapai 38,70 trilyun. Jika dibandingkan dengan nasional, maka porsi belanja APBN di Kalimantan Selatan sebesar 1,07 persen.

Adapun, sepuluh Kementerian/Lembaga yang mendapat alokasi terbesar di Kalimantan Selatan, menurut Syafriadi, adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kepolisian Negara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan PAS, serta Kejaksaan RI.

“Alokasi Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) 2025 untuk 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan di awal tahun 2025 ini sebesar 27,89 trilyun. Persentase Kenaikan TKD tertinggi pada Kabupaten Tabalong sebesar 13,73 persen, yang berasal dari kenaikan DBH Sumber Daya Alam,” tutupnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur, Muhidin didaulat menyerahkan sejumlah penghargaan kepada Kementerian / Lembaga serta pemerintah kabupaten kota berprestasi, pada realisasi anggaran tahun 2024. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) penanggulangan kemiskinan tahun 2024, di RR Syahrir Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/12).

Kegiatan dibuka Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Nurul Fajar Desira, dan dihadiri oleh Kepala Bappeda Kalsel, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) provinsi dan kabupaten/kota, para camat, kepala desa se-Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan kondisi kemiskinan Kalsel yang secara umum menunjukkan pencapaian dari tahun ke tahun.

“Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kalsel berada pada angka 4,11 persen, dan menjadikan Kalsel sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Indonesia setelah Bali,” katanya.

Meski begitu, menurutnya, perlu disadari pula bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi. Terutama terkait dengan perlambatan laju penurunan kemiskinan belakangan ini, sementara Kalsel memiliki target menuju nol persen kemiskinan pada tahun 2045.

Salah satu tantangan yang dihadapi yakni terkait keberadaan data yang belum terintegrasi.

Muhidin menyebut persoalan itu menjadi tantangan besar dalam perencanaan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan. Ketidaksesuaian antar data, dinilainya, bahkan dapat menghambat efektivitas intervensi yang dilakukan.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat untuk mengintegrasikan ketiga sumber data utama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi satu data kemiskinan daerah.

“Data ini harus mencakup informasi terbaru dan telah diverifikasi serta divalidasi dengan baik, sehingga dapat menjadi acuan tunggal yang akurat untuk perencanaan yang lebih terarah dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Tantangan lainnya, lanjut Gubernur, adalah sebagian besar data terkait kemiskinan yang hingga saat ini masih belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan data yang digunakan belum sepenuhnya akurat dan dapat diandalkan untuk perencanaan program.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk bersama-sama melangkah lebih jauh, lebih cepat, dan lebih kuat dalam menanggulangi kemiskinan di Kalimantan Selatan,” imbaunya.

Dalam kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan dan apresiasi kepada daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam pelaporan, serta menunjukkan komitmen kuat dalam pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir.

Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor mengatakan, penyerahan penghargaan itu merupakan upaya Pemprov Kalsel guna memotivasi kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan kinerja penanggulangan kemiskinan.

“Semoga kedepannya kami bisa memberikan penghargaan yang lebih baik lagi kepada pemda terbaik dalam hal penurunan angka kemiskinan di Kalsel,” ucapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peringatan HUT ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional 2024, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/12).

Acara dihadiri oleh Gubernur Kalsel Muhidin yang diwakili Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun, dan dihadiri perwakilan Kepala Kemenag Kalsel, Ketua PGRI Kalsel, Kepala BPG Kalsel, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Guru Kalsel, serta Kepala Disdik dan Ketua PGRI se Kalsel.

Dalam sambutannya, Muhidin menyampaikan rasa terima kasih atas jasa para guru yang selama ini terus membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Kalsel.

Di sisi lain, Muhidin berpesan kepada para guru untuk cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, demi menciptakan proses pembelajaran yang efektif efisien dan relevan dengan zaman.

“Seorang guru harus memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif,” tegasnya.

Keterampilan tersebut, menurutnya, juga harus ditunjang dengan kemampuan dasar lainnya seperti kepemimpinan, komunikasi, kecerdasan, emosional, serta mampu bekerja sama dengan memecahkan masalah.

“Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun PGRI dan hari guru sebagai ajang untuk refleksi atau evaluasi tentang proses penegakan pendidikan di Kalimantan Selatan,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun, mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kualitas SDM guru di Kalsel.

Menurutnya selain penguasaan terhadap teknologi digital, seorang guru juga harus terus hadir secara langsung untuk mengajar di kelas.

“Karena kehadiran guru sangat diperlukan oleh para murid,” katanya.

Di tempat sama, Ketua PGRI Kalsel Abdul Rivai, berharap guru di Kalsel semakin meningkat kompetensi, prestasi dan profesionalisme, serta menjadi lebih berguna dalam rangka mendidik anak-anak bangsa khususnya di Kalsel.

“Kita berharap rekan-rekan guru bisa terus bekerja secara profesional,” harapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kalsel terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM, di bidang penyelamatan. Hal ini disampaikan, Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Zakly Asswan, saat menutup pelatihan Diklat Basic Rescue Angkatan I tahun 2024, di halaman kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/12).

Zakly mengatakan, peningktan Kompetensi dan keterampilan, adalah suatu keharusan. terlebih kalsel memiliki kondisi geoprafis yang beragam, sehingga sering kali menghadapi tantangan bencana seperti karhutla, banjir dan tanah longsor.

“Untuk itu dalam menghadapi situasi ini membutuhkan SDM yang tanggap dan terlatih agar nantinya pada saat terjadi bencana petugas kita sudah siap untuk membantu masyarakat,” ucap Zakly

Ia menambahkan, pelatihan Basic Rescue sangat penting dan strategis, sehingga mendapat apresiasi dari Gubernur Kalsel Muhidin. Pelatihan ini bukan hanya sekedar formalitas, namun menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan personil yang berdaya saing.

“Pelatihan ini sangat strategis diharapkan para peserta nanti dapat menerapkan ilmunya di lapangan,” lanjut Zakly.

Untuk itu, kepada para peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan diklat ini, diharapkan dapat terus berkontribusi meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, di bidang penyelamatan untuk membantu masyarakat.

“Diklat ini memiliki peran yang sangat penting, dalan upaya peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan personil, dalam menghadapi berbagai kondisi darurat khususnya dibidang keselamatan,” tutup Zakly. (MRF/RDM/RH)