Hari: 26 November 2024

BANJARBARU – Integrasi Pupuk bersubsidi (INPUBERS) adalah salah satu upaya Pemerintah melakukan perbaikan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan adanya INPUBERS, maka penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani, akan melalui sistem online, yakni para penyuluh pertanian, akan melakukan pendataan terhadap para petani di wilayah masing – masing, untuk didaftarkan sebagai penerima pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Plh. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalsel, Imam Subarkah mengungkapkan, dengan adanya program INPUBERS, maka kios – kios penjual alat pertanian akan menjadi ujung tombak dalam penyaluran pupuk bersubsidi melalui program INPUBERS.

“jadi para petani yang sudah didata oleh penyuluh pertanian, mereka dapat mengambil pupuk bersubsidi pada kios – kios yang sudah ditetapkan, ” ungkap Imam, Senin (25/11).

Ditambahkannya, awal mula dilakukan uji coba program INPUBERS, hanya terdapat 5 Provinsi yang dipilih Kementerian Pertanian (Kementan) yang menjadi Pilot Project pelaksanaan program INPUBERS. Kalsel menjadi salah satu daerah tersebut, bahkan mendapat penghargaan pada penerapan penyaluran pupuk bersubsidi.

“Untuk selanjutnya ini menjadi tugas Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, karena alokasi pupuk bersubaidi ditahun 2024 ini 2 kali lipat lebih banyak dibanding tahun sebelumnya,” tutup Imam.

Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan, Dinas PKP Provinsi Kalsel, Rahmawati menambahkan, program INPUBERS digunakan para petani untuk mendapat pupuk bersubsidi, dengan alur para petani mendatangi kios penjual alat pertanian untuk mengambil pupuk dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan pemilik kios sudah menginstal aplikasi INPUBERS

“Petani datang membawa KTP, lalu dilakukan foto pada aplikasi INPUBERS, dan melakukan tanda tangan elektronik pada aplikasi tersebut,” ungkap Rahma.

Pada aplikasi INPUBERS sudah tertera alokasi pupuk bagi para petani sesuai dengan alokasi yang sudah diusulkan para penyuluh pertanian, sehingga para petani dapat mengambil jatah pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang tertera di aplikasi.

“Jadi para petani tidak bisa lagi melebihi pengambilan pupuk bersubsidi karena harus sesuai dengan alokasi yang tertera,” tutup Rahma. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD), di Aula Dinas Kominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (26/11).

Diskusi tersebut membahas implementasi pemerintah terhadap Perda Kalsel Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur tentang penerapan regulasi pajak reklame di aset pemerintah sebagai upaya peningkatan daerah. Khususnya yang berkaitan dengan retribusi videotron.

FGD mengundang sejumlah SKPD terkait dari 13 Kabupaten/Kota di Kalsel, diantaranya Dinas Perkim Kota Banjarbaru dan Dinas PMPTSP Kabupaten Banjar.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhamad Muslim mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk mendiskusikan sebuah rumusan optimalisasi terhadap aset milik pemerintah yang dalam hal ini adalah videotron.

Muslim menilai videotron yang dimiliki Pemprov atau Pemko/Pemkab bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber pemasukan daerah.

Dengan kata lain videotron akan dimanfaatkan agar memiliki kontribusi terhadap pembangunan.

“Kita berharap videotron ini memiliki beberapa time atau waktu yang bisa kita mitrakan dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Sehingga optimalisasi bisa tetap terjaga,” katanya.

Pentingnya kehadiran pemerintah Kabupaten/Kota dalam FGD itu, menurut Muslim, karena untuk menyamakan regulasi pemprov dan pemkab/pemko. Pasalnya setiap daerah memiliki regulasi masing-masing dalam hal retribusi pemanfaatan reklame.

“Sehingga pemanfaatan aset ini bisa dioptimalkan dengan menyimpulkan beberapa regulasi yang ada,” jelasnya.

Selain videotron, Muslim menyebut aset lain yang dimiliki oleh pemerintah juga harus memiliki fungsi dan manfaat yang tinggi, khususnya bagi SKPD bersangkutan dan masyarakat.

“Disamping itu, aset-aset tersebut juga harus dioptimalkan menjadi salah satu sumber pemasukan daerah,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk realisasi hingga Oktober 2024, pada Selasa (26/11) di kantornya kawasan jalan D.I Panjaitan Banjarmasin. Pertemuan rutin bulanan ini, dipimpin Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi, Syafriadi, dan dihadiri perwakilan Kementrian Keuangan Kalsel, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Kepala OJK Kalsel, serta instansi vertikal di Kalsel dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalsel

Dalam paparannya saat pertemuan, Syafriadi menyampaikan bahwa kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga akhir Oktober 2024, mencapai Rp35,38 triliun atau sekitar 82,43 persen dari target pendapatan daerah. Angka ini meningkat sebesar 20,04 persen dibanding tahun lalu.

“Pajak Daerah terealisasi 4,48 triliun rupiah atau meningkat 10,23 persen dari tahun lalu dan Retribusi daerah sebesar 0,74 triliun meningkat 555,80 persen dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Menurut Syafriadi, retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan hingga sebesar 555 persen lebih, disebabkan meningkatnya retribusi jasa layanan umum dari pendapatan BLUD.

Di sisi lain, peningkatan pajak daerah sebesar 10,23 persen disumbang dari kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

“Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp28,82 triliun, dengan kontribusi 82,47 persen terhadap total pendapatan daerah,” tambahnya.

Syafriadi mengatakan, dari sisi Belanja Daerah, realisasi belanja telah mencapai Rp28,32 triliun (56,99 persen) tumbuh 29,86 persen. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp8,35 triliun. Untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7,73 triliun, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp6,09 triliun.

“Semua jenis belanja mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 kecuali Belanja Tidak Terduga yang terkontraksi 61,63 persen (yoy),” timpalnya.

Mesk rata – rata kinerja APBD di Kalsel mengalami peningkatan, namun Syafriadi menyayangkan, bahwa Belanja Daerah yang bersumber dari APBD, masih memiliki kecenderungan setiap tahunnya terealisasi paling besar, atau menumpuk di akhir tahun anggaran. Sehingga belum optimal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Belanja Modal merupakan jenis belanja yang paling tinggi persentase realisasinya di triwulan IV yakni sampai dengan Oktober sebesar 63,55 persen,” tambahnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pergerseran belanja modal sebesar Rp1 triliun dari akhir triwulan IV ke pertengahan triwulan III akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,05 persen di triwulan III.
Penyebab utama keterlambatan realisasi belanja APBD adalah terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa sehingga realisasi belanja daerah mundur ke akhir tahun anggaran.

Beberapa penyebab keterlambatan realisasi belanja daerah selain keterlambatan lelang adalah perencanaan DED (Detail Enginering Design) yang terlambat, penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang juga terlambat dan keterlambatan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kementerian/Lembaga Negara terkait.

Solusi atau rekomendasi dalam rangka akselerasi belanja APBD yang dapat diberikan, menurut Syafriadi, yaitu pengadaan atau lelang pekerjaan barang/jasa secara dini, percepatan DED, penetapan pejabat pengelola kegiatan dan pengadaan lebih awal dan percepatan penerbitan juknis DAK Fisi. (RIW/RDM/RH)

PARINGIN – Sebagai wujud kepedulian terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM), khususnya pedagang pentol keliling, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel menyalurkan bantuan berupa gerobak dan tambahan modal usaha pada Senin (25/11) di Bank Kalsel Kantor Cabang Paringin. Penyerahan bantuan dilakukan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, didampingi Kepala Bank Kalsel Cabang Paringin, Fitri Hernadi.

Bantuan tersebut diberikan kepada dua pedagang pentol asal Balangan, yaitu Muhammad Abdillah Akbar dan Muhammad Dahlan. Fachrudin berharap agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung keberlangsungan usaha dan mencari nafkah untuk keluarga mereka.

“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjalankan usaha, guna menunjang perekonomian mereka,” harapnya.

Fachrudin juga menambahkan, kegiatan serupa rutin dilakukan di berbagai daerah. Selain bantuan berupa barang, UPZ Bank Kalsel turut memberikan tambahan modal untuk memastikan usaha penerima bantuan dapat berkembang lebih baik di masa depan.

Salah satu penerima bantuan, Muhammad Abdillah Akbar, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan berupa gerobak dan tambahan modal ini. Semoga usaha kami semakin maju,” ungkapnya.

Program ini merupakan bentuk nyata komitmen Bank Kalsel dalam mendukung UMKM lokal, sekaligus menunjukkan peran lembaga keuangan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ratusan anak-anak PAUD dari sejumlah sekolah di Banjarmasin tampak sangat antusias mengikuti kegiatan Perpus Palnam Berdongeng yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional 2024 ini menghadirkan Pendongeng Asli Banua, Bunda Enik Pendongeng asal Kampung Dongeng Banjarmasin, bertempat di aula Dispersip Kalsel, Selasa (26/11).

Tidak hanya mendongeng, pada kesempatan tersebut Bunda Enik juga mengajak anak-anak yang hadir dengan untuk melakukan senam guna melatih konsentrasi dan motorik mereka.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya pihaknya dalam meningkatkan literasi dan minat baca kepada anak-anak sejak usia dini.

“Ini merupakan upaya kami dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional yang jatuh di tanggal 28 November, dimana kali ini kita menghadirkan pendongeng asli Banua” katanya.

Tidak hanya meningkatkan literasi dan minat baca kepada anak-anak sejak usia dini, melalui kegiatan ini, Nurliani juga ingin mengangkat citra pendongeng lokal.

“Di hari Dongeng Nasional ini kita ingin menyampaikan bahwa Kalsel juga punya pendongeng yang tidak kalah dengan bagusnya dengan pendongeng nasional,” jelasnya.

Kepala Dispersip Kalsel yang akrab disapa Bunda Nunung ini berharap melalui kegiatan ini bisa meningkatkan kecintaan anak-anak kepada buku dan juga perpustakaan.

“Semoga anak-anak mencintai buku dan perpustakaan sejak usia sedini mungkin” harapnya.

Sementara itu, Pendongeng Banua, Bunda Enik mengatakan pada kesempatan ini dirinya membawakan salah satu cerita rakyat Kalsel yang berjudul Bulu Landak.

“Cerita ini memiliki pesan moral yang bagus untuk anak-anak. Dimana melalui cerita ini anak-anak diharapkan dapat saling menghormati, kerjasama, dan musyawarah untuk mufakat” tuturnya.

Tidak hanya Bunda Enik, pada peringatan Hari Dongeng Sedunia 2024 Dispersip Kalsel juga turut mendatangkan pendongeng nasional Kang Deden sebagai salah satu upaya mereka dalam meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat Banua. (NRH/RDM/RH)