Pengelola Perpustakaan Sekolah di Kalsel Diharapkan Berbenah Menuju Akreditasi Perpustakaan

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Workshop Akreditasi Perpustakaan bertempat di aula Dispersip Kalsel, Kamis (7/11).

Kegiatan yang diikuti pengelola perpustakaan sekolah tingkat SD, SMP dan SMA se Kalsel ini dibuka oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani yang diwakili Plt Sekretaris Dispersip Kalsel, Adethia Hailina.

Adethia menjelaskan sesuai tema kegiatan, workshop ini merupakan salah satu upaya meningkatkan akreditasi perpustakaan sekolah di Kalsel. Mengingat jumlah perpustakaan yang terakreditasi masih sedikit, yaitu sekitar 10 persen atau 190 perpustakaan sekolah dari 1.800an perpustakaan sekolah yang ada di Kalsel.

“Ini adalah salah satu usaha kami untuk menggenjot angka akreditasi perpustakaan sekolah di Kalsel,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Adethia, pihaknya berharap setelah dilaksanakannya workshop ini, perpustakaan sekolah di Kalsel dapat berbenah dan menyiapkan diri dalam rangka menuju akreditasi pada tahun 2025 mendatang.

“Paling tidak perpustakaan sekolah yang sudah mengikuti workshop hari ini, siap mengajukan akreditasi di tahun depan,” harapnya.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Asesor Perpustakaan, Moch Isra Hajiri menerangkan bahwa pemerintah berusaha memajukan perpustakaan melalui dua program yaitu akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

“Apalagi Kalsel sebagai daerah penyangga Ibukota Nusantara sehingga kita perlu menyiapkan tenaga SDM ke depan, agar bisa berkontribusi dalam pembangunan,” tuturnya.

Dalam workshop ini, Isra menyampaikan materi terkait Standar Nasional Perpustakaan(SNP) sehingga dengan pemenuhan SNP tersebut diharapkan perpustakaan bisa memenuhi kualitas dan kuantitas, terutama koleksi dan SDM perpustakaan.

“Pada saat ini yang masih jadi kendala, terutama terkait sarana dan prasarananya. Masih terkendala letak perpustakaan itu sendiri kadang masih di ujung. Padahal jargon perpustakaan itu jantungnya sekolah. Bagaimana menyebarkan ilmu pengetahuan di sekolah menjadi brand sekolah itu sendiri. Namun kenyataannya, standarnya masih belum diperhatikan,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Isra, dengan program pemerintah ini diharapkan kesadaran pimpinan sekolah semakin meningkat untuk mengusahakan perpustakaan ini menjadi lebih baik lagi. (NRH/RDM/RH)