Dorong Wujudkan TPBIS, Dispersip Kalsel Gelar Bimtek Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel terus mendorong Dispersip kabupaten/kota untuk mewujudkan Tranformasi Perpustakan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas atau kompetensi pengelola perpustakaan desa di kabupaten/kota melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi di salah satu hotel, Senin (30/9).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dispersip Provinsi Kalsel, Adethia Hailina menuturkan, peningkatkan kapasitas atau kompetensi pengelola perpustakaan ini dianggap penting karena menjadi salah satu indikator dalam penerapan TPBIS.

“Melalui kegiatan ini kami inginkan pengelola perpustakaan di kabupaten/kota Se Kalsel memahami tentang layanan perpustakaan yang baik, kemudian mampu menyusun strategi menarik minat masyarakat, mampu membuat kegiatan keliterasian yang melibatkan masyarakat sekitar perpustakaan, dan mampu menjadi jembatan informasi atau fasilitator ketika masyarakat membutuhkan kemitraan dengan pihak lain dalam rangka implementasi inklusi sosial,” jelasnya.

Adethia mengungkapkan bahwa upaya ini perlu dilakukan mengingat saat ini paradigma masyarakat tentang perpustakaan masih monoton dimana mereka berpikir perpustakaan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja.

Melihat hal tersebut, ia pun mengimbau agar Dispersip kabupaten/kota aktif memberikan pemahaman tentang perpustakan inklusi sosial, dimana perpustakaan itu milik semua golongan masyarakat.

“Jadi disini kita berusaha merubah sudut pandang masyarakat bahwa perpustakaan bukan cuma milik pelajar atau mahasiswa saja. Tapi perpustakaan juga milik ibu-ibu rumah tangga, perpustakaan juga bisa menjadi manfaat bagi pekerja non kantoran, bahkan perpustakaan juga bisa menjadi wadah hiburan bagi anak anak yang belum memasuki usia sekolah,” terangnya.

Sementara itu, salah satu narasumber kegiatan, Kepala Dispersip Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tajiddin Noor, juga menilai bahwa pemantapan kapasitas pengelola perpustakaan menjadi hal penting dalam upaya penerapan TPBIS ini.

Menurutnya, hal ini juga diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial berdasarkan penilaian “Key Performance Indicator” (KPI) di kabupaten tersebut mencapai 100 persen.

“Jadi kalau sudah punya standarisasi kapasitas SDM pengelola perpustakaan ini Insya Allah untuk pengembangan TPBIS akan lebih mudah dilakukan,” jelasnya.

Penerapan TPBIS ini, diakui Tajiddin, membawa banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Alhamdulillah kalau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada beberapa peningkatan yang menurut kami cukup urgent dimana meningkatnya interaksi masyarakat dengan perpustakaan. Kami juga aktif membuat program yang melibatkan masyarakat, salah satunya pelatihan dasar komputer untuk meningkatkan skill mereka kedepannya,” ungkapnya. (NRH/RDM/RH)