Dislutkan Kalsel Bantu Alat Pendukung Pengamanan Sungai Ke Pokmaswas Udang Lestari Banjarmasin

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, berupa perlengkapan sarana dan prasarana pengawasan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perairan Umum Udang Lestari, Sei Jelai, Kota Banjarmasin, Rabu Sore (7/8).

Bantuan diserahkan langsung Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin Yuliansyah, serta Ketua Pokmaswas Udang Lestari Syahrani.

“Bantuan yang kami serahkan berupa perlengkapan pengawasan, seperti, handytalki, teropong, kamera, sepatu boots, serta lainnya,” ungkap Rusdi.

Kadislutkan Kalsel Rusdi Hartono (Tengah)

Bantuan yang diberikan ini menurutnya, sebagai penunjang Pokmaswas dalam menjalankan aksinya melakukan pengawasan terhadap Sungai, dari kejahatan ilegal fishing.

“Sampai saat ini Dislutkan Kalsel masih menerima laporan adanya kejahatan ilegal fishing tersebut,” ucapnya.

Kejahatan ilegal fishing, jelas Rusdi, masih adanya pengambilan ikan di sungai masih menggunakan bahan kimia, disetrum serta lainnya.

“Pokmaswas inilah sebagai ujung tombak di lapangan dari kejahatan ilegal fishing di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk di Kota Banjarmasin,” tutur Rusdi lebih lanjut.

Dalam melakukan pengawasan, lanjut Rusdi, pihaknya menghimbau kepada Pokmaswas agar tidak main hakim sendiri. Tetapi, dapat melaporkan kepada pihak berwajib ketika menemukan langsung pelaku kejahatan ilegal fishing tersebut.

“Untuk di Kota Banjarmasin kejahatan ilegal fishing tidak sampai berlanjut ke Pengadilan, hanya ada satu kejadian di Kabupaten Banjar sampai ke Pengadilan dan pelaku ditetapkan menjadi tersangka,” ungkap Rusdi.

Karena itu, pihaknya berharap tidak adalagi tersangka lainnya, cukup di Kabupaten Banjar saja.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Banua, agar dapat bersama sama menjaga sungai dari kejahatan ilegal fishing, karena sanksi yang diberikan cukup berat,” ucap Rusdi.

Sementara itu, Ketua Pokmaswas Udang Lestari Syahrani mengucapkan, terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

“Bantuan yang diberikan ini sangat membantu kami dalam menjaga keamanan sungai dari kejahatan ilegal fishing,” ungkapnya.

Mengingat, lanjut Syahrani, pengambilan ikan dengan cara menggunakan potasium atau potas serta penyetruman sangat merugikan, bagi kelompok tani perikanan di tempat mereka ini.

“Penggunaan potas serta penyetruman tersebut dapat mematikan ikan, bibit ikan lainnya di Sungai, serta dapat merusak lingkungan,” ucap Syahrani. (SRI/RDM/APR)

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Banjarmasin Gelar Rakor

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2024, KPU Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi.

Foto bersama : Ketua KPU Banjarmasin dengan Komisioner dan Peserta Rakor

Kepada sejumlah wartawan, Ketua KPU Banjarmasin, Rusnailah, disela Rapat Koordinasi pada Rabu (7/8) Agustus mengatakan, kegiatan ini sangat penting karena pihaknya menargetkan partisipasi pemilih sebesar 90 persen. Di mana, akan semakin gencar memberikan sosialisasi, kepada seluruh lapisan masyarakat di kota ini.

Ketua KPU Banjarmasin, Rusnailah, saat memberikan komentarnya

Target ini juga lebih besar dibandingkan pada Pemilu 2024. Yakni artisipasi pemilih saat itu sebesar 80 persen.

“Sosialisasi diprioritaskan pemilih pemula, seperti ke Pondok Pesantren, SMA/ SMK/ dan MA,” ungkapnya

Disampaikan Rusnailah, selain sosialisasi, pihaknya menggelar berbagai macam lomba,
seperti lomba video pendek, jingle, cipta puisi dan pantun, guna menarik minat para pemilih muda. Ia berharap, mendapat dukungan penuh dari semua pihak, agar tercapai target tersebut.

“Mohon dukungan semua lapisan masyarakat, termasuk kawan-kawan pers,” jelasnya

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Banjarmasin, Barkatullah Amin, menambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah KPU Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi, guna mewujudkan partisipasi yang tinggi, agar tercipta Pemilihan Umum Serentak 2024 aman lancar dan sukses.

“Pengawasan tetap terus dilakukan mulai 27 – 29 Agustus mendatang. Di mana, pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, mendaftar ke KPU Banjarmasin,” tutupnya

Untuk diketahui, KPU Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dalam rangka menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota. Kegiatan dibuka secara resmi Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah, didampingi Komisioner KPU, Sekretaris KPU dan Jajaran KPU Banjarmasin. Menghadirkan beberapa Narasumber diantaranya Bawaslu, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Banjarmasin. Turut hadir Perwakilan Partai Politik Banjarmasin, bertempat disalah satu Hotel Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Pemko Banjarmasin Segera Selesaikan Pembebasan Lahan Veteran

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin segera menyelesaikan, pembebasan lahan Veteran untuk normalisasi sungai.

Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Hizbul Wathony, menjelaskan, pembebasan lahan hampir keseluruhan sudah dapat diselesaikan.

Kabid Sungai Dinas PUPR Banjarmasin Hizbul Wathony

“Saat ini hanya tertinggal dua bangunan saja. Jika sebelumnya empat bangunan yang belum dapat dibebaskan,” ungkap Thony.

Empat bangunan tersebut, lanjutnya, Warung Ridho, D’master, Klenteng Soetji Nurani, serta Taher Square.

Namun, setelah dilakukan pembicaraan dengan pihak Balai Besar Sungai, kemungkinan untuk dua Bangunan Warung Ridho dan D’master tidak terkena pembebasan.

“Setelah berdiskusi untuk kedua bangunan tersebut, kemungkinan tidak terkena pembebasan,” ucapnya.

Sehingga, tambah Thony, saat ini tertinggal dua bangunan saja, yang secepatnya dapat dibebaskan. Yaitu Klenteng Soetji nurani serta Taher square.

“Untuk pembebasan tersebut nantinya akan ada pembicaraan lebih lanjut bersama pimpinan,” ujarnya.

Mengingat, kemungkinan pengerjaan normalisasi Sungai Veteran ini, pada Agustus ini, akan ada penandatanganan kontrak kerja.

“Meski tersisa dua bangunan yang belum bisa dibebaskan. Namun untuk pekerjaan pembangunan normalisasi sungai oleh Pemerintah Pusat terus dilakukan,” tutur Thony.

Dan, lanjutnya, rencana pada Agustus ini proses pelaksanaan sudah memasuki tahapan penandatanganan kontrak kerja.

“Pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai Veteran ini merupakan proyek nasional. Sedangkan Pemko Banjarmasin bertugas melakukan pembebasan lahan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Proyek Pekerjaan Normalisasi Sungai Veteran ini merupakan pekerjaan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, dengan anggaran sebesar 1 Triliun, dengan jangka program pekerjaan 5 Tahun, dimulai dari Tahun 2023 – 2028. (SRI/RDM/RH)

Tingkatkan Pengelolaan Multimedia Pemerintah, Diskominfo Kalsel Gelar Workshop

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Workshop Pemberdayaan Multimedia Pada Tranformasi Jurnalisme Digital Tahun 2024, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Rabu (7/8).

Suasana Kegiatan Workshop

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 7-8 Agustus 2024 ini diikuti puluhan peserta yang terlibat dalam pengelolaan media atau kehumasan SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan perwakilan Diskominfo 13 kabupaten/kota.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan pihaknya ingin meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan media pemerintah.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim saat membuka kegiatan Workshop

“Kita ingin agar mereka ini bisa lebih optimal dalam memanfaatkan multimedia, dalam rangka menyampaikan informasi berkaitan dengan kinerja SKPD mereka,” ucapnya.

Muslim menambahkan pemanfaatan multimedia ini tentunya bertujuan untuk menghasilkan informasi yang bervariasi dan menarik, namun tetap akurat terhadap substansi kinerja yang dilakukan serta dapat mudah diterima oleh masyarakat.

“Pentingnya peran multimedia dalam menyajikan informasi yang akurat dan menarik bagi masyarakat,” katanya.

Muslim berharap melalui kegiatan ini wawasan dan kompetensi pengelolaan media di SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan kabupaten kota dalam memanfaatkan multimedia bisa lebih baik lagi.

“Jika mudah diterima oleh masyarakat maka mereka akan memahami dan tahu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah,” tutupnya.

Untuk diketahui, Kegiatan Workshop yang merupakan bagian dari program Diskominfo Kalsel untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk media ini. Menghadirkan narasumber berkompeten seperti dari PWI Kalsel serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Informasi dan Media Kementerian Kominfo RI. (BDR/RDM/RH)

Pembangunan Infrastruktur Di Tabalong Diharapkan Jadi Skala Prioritas

TANJUNG – Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara (IKN) Nusantara, pembangunan di Kabupaten Tabalong terus mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel), khususnya Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur. Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Tabalong, Selasa (6/8).

Komisi III DPRD Provinsi Kalsel dan DPRD Kabupaten Tabalong

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani mengatakan, kunker ini selain dalam rangka monitoring, juga sekaligus bentuk dukungan terhadap Kabupaten Tabalong sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan IKN Nusantara terutama pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan.

“Jadi kami hari ini ke DPRD, sharing dengan DPRD Kabupaten Tabalong untuk membicarakan sinkronisasi tentang infrastruktur khususnya di bidang jalan”, ungkapnya.

Menurut Sahrujani, diakhir masa bakti sebagai Anggota DPRD Kalsel Periode 2019-2024, dirinya berharap pembangunan infrastruktur di daerah ini dapat diteruskan dan dimasukan dalam skala prioritas pembahasan APBD Kalsel tahun 2025.

“Kami berharap nanti dipembahasan anggaran tahun 2025 agar skala prioritas mengenai jalan yang disampaikan oleh kawan-kawan dari DPRD Tabalong untuk bisa dianggarkan di tahun 2025,” jelasnya.

Terlebih, lanjut Sahrujani, bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tabalong adalah untuk mendukung kelancaran mobilitas logistik dari Kalsel ke IKN Nusantara.

“Tanpa didukung infrastruktur jalan yang bagus pasti akan terganggu pengiriman atau suplai (logistik) nya,” tuturnya.

Kunjungan rombongan Komisi III DPRD Kalsel diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong, Abu Bakar. Ia menyampaikan terimakasih, apresiasi dan penghargaan, juga sekaligus berharap, agar DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel senantiasa memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong. (ADV-NRH/RDM/RH)

Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Monitoring Bantuan Rehabilitasi Tempat Ibadah di Tabalong

TABALONG – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk Musholla Nurul Huda di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifudin, selaku pimpinan rombongan, berharap agar bantuan rehabilitasi tempat ibadah ini akan terus digalakkan oleh Pemprov Kalsel. Sebab, menurutnya, hal seperti ini bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Semoga anggaran kegiatan semacam ini bisa ditambah lagi anggarannya, karena masih banyak sekali di Kalsel ini tempat ibadah yang perlu mendapatkan bantuan rehabilitasi atau perbaikan-perbaikan,” ungkapnya, Selasa (6/8).

Atas nama Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Bang Lutfi, sapaan akrabnya, juga berharap dana bantuan hibah rehabilitasi atau renovasi perbaikan tempat ibadah ini terus ditingkatkan. Bukan hanya tempat ibadah umat muslim, lanjutnya, tetapi juga agama-agama lainnya agar bisa lebih luas jangkauannya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelola Musholla Nurul Huda, Muliadi mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kalsel dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang sudah membantu penyempurnaan dari rehabilitasi Musholla Nurul Huda itu.

“Bantuan yang diberikan ini sangat bermanfaat. Dengan adanya rehabilitasi ini, semoga tempat ibadah ini bisa lebih berguna dan bermanfaat untuk lebih banyak jamaah lagi,” harapnya. (ADV/NRH/RDM/RH)

Biro Kesra Provinsi Kalsel Gandeng Tokoh Ulama dan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting

BANJARBARU – Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan tentang pencegahan stunting guna memaksimalkan penurunan stunting di Kalimantan Selatan

Kepala Biro Kesra Fatkhan, menyampaikan, Tokoh agama ini bisa mengemas pesan stunting melalui tausiyah, ceramah yang dibungkus dalam dakwah dan peringatan-peringatan keagamaan lainnya sehingga bisa memberikan edukasi yang positif dari masyarakat

Kepala Karo Kesra Setdaprrov Kalsel Fatkhan

“Apalagi, bagaimana pesan mengkampanyekan hidup sehat, menjaga kebersihan, minimal membuang sampah, serta mengatur pola makan yang sehat sehingga jika itu tersampaikan dengan baik maka diharapkan dapat berdampak pada penurunan stunting,” ucap Fatkhan, di sela kegiatan Sarasehan dan Dialog Umat Beragama, dengan Tema “Peran Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan” di Banjarbaru, Selasa (6/8)

Dalam penurunan stunting, Biro Kesra Provinsi Kalimantan Selatan juga telah memaksimalkan mengalokasikan anggaran untuk penurunan stunting, untuk lebih fokus ke tujuan pokok daripada kegiatan yang sifatnya penunjang. Hal ini juga merupakan salah satu kegiatan utama Biro Kesra, terkait bagaimana menurunkan stunting melalui kegiatan -kegiatan yang nyata.

“Upaya yang telah Biro Kesejahteraan Rakyat laksanakan untuk penurunan stunting yakni melaksanakan Rakor serta FGD dengan perangkat daerah di Kalsel,” tutup Fatkhan. (MRF/RDM/RH)

Biro Kesra Provinsi Kalsel Gelar Rakoor Bidang Keagamaan 2024

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur membuka Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan Tahun 2024 dengan Tema Moderasi Beragama di Kalimantan Selatan, yang diselenggarakan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (7/8).

Dalam sambutannya Agus menyampaikan, rapat koordinasi ini, memang penting dan relevan untuk diselenggarakan, sejalan dengan upaya bersama untuk mewujudkan kehidupan masyarakat kalimantan selatan yang agamis dan berbudi pekerti luhur.

“ini merupakan forum untuk kita saling bersinergi, dalam upaya bersama mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai,” ucap Agus

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, menginginkan adanya sinergi antar pemerintah daerah, tokoh agama dan pimpinan organisasi keagamaan, harus terus tingkatkan. Dengan bersinergi, program dan kegiatan pembangunan bidang keagamaan, insya allah akan mencapai hasil yang lebih baik dan optimal. Tanpa sinergi pembangunan bidang apapun akan terhambat, dan tidak mencapai hasil yang maksimal, apalagi untuk pembangunan bidang keagamaan, yang bersentuhan langsung dengan keumatan.

“Paman Birin (Gubernur Kalsel) memberikan apresiasi penghargaan setinggi – tingginya kepada para pemuka agama, pimpinan organisasi keagamaan, serta pihak-pihak lainnya, yang selama ini telah bersinergi dengan baik,” lanjut Agus.

Sehingga menurutnya, pembangunan keagamaan di Banua berlangsung secara harmonis dan dinamis. Melalui rapat koordinasi ini juga dapat menjadi upaya yang konkrit dan berkelanjutan, khususnya berkaitan dengan memelihara kerukunan umat beragama di provinsi kalimantan selatan.

“Saat ini kemampuan kita sedang diuji dalam berkoordinasi dan bersinergi, khususnya dalam menyikapi isu-isu keagamaan yang di media sosial, yang cenderung memecah belah kerukunan keumatan,” ucap Agus.

Tokoh-tokoh agama, pimpinan organisasi, mempunyai peran penting dalam mencegah pemahaman yang keliru dalam menanggapi penyebaran isu-isu agama. Isu-isu agama sangat mudah memecah persatuan dan kesatuan, jika menyebar luas ke ruang publik. ini ancaman terhadap keutuhan kita, sebagai bangsa dan umat beragama.

“Program dan kegiatan untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman keagamaan bagi umat beragama, juga lebih kita intensifkan,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BSI Dukung Pemerintah Berantas Judi Online, Syariah Compliance Jadi Landasan

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) selalu memperkuat komitmen penerapan syariah compliance yang selaras dengan prinsip Maqashid Syariah, dalam menjalankan sistem dan operasionalnya. Termasuk dengan mendukung pemerintah memberantas judi online melalui penerapan berbagai strategi mitigasi risiko.

Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar menjelaskan, dukungan terhadap pemerintah dalam memberantas judi online sejalan dengan syariah compliance. Di mana kegiatan judi dilarang secara prinsip keuangan syariah.

Kepatuhan tersebut berlandaskan prinsip Maqashid Syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Untuk itu, kata Wisnu, BSI telah menerapkan mitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPA) Perjudian berdasarkan lima pilar utama Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

“BSI secara aktif melakukan pengawasan melalui forum Komite Pemantau Risiko untuk memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPSPM berjalan dengan baik,” ujar Wisnu.

Menurut Wisnu, dalam aspek pengendalian internal, BSI juga melakukan monitoring dan analisis rekening yang terindikasi TPA Perjudian serta melaporkannya ke PPATK.

“Kami juga berkoordinasi dengan Bank Mandiri (perusahaan induk) terkait penerusan informasi data pihak terkait perjudian online dari OJK untuk pemadanan data di BSI,” jelas Wisnu.

Selain itu, BSI secara aktif melakukan penelusuran situs/website yang terindikasi menggunakan rekening BSI untuk TPA Perjudian.

“Penelusuran ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa rekening BSI tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal,” kata Wisnu.

Dalam hal mitigasi keamanan IT, lanjut Wisnu, BSI melakukan web crawling dan cyber patrol pada situs yang menggunakan rekening BSI. Selain itu, perseroan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta web hosting untuk penutupan situs yang terindikasi digunakan tindak pidana perjudian.

BSI juga menerapkan berbagai tindakan pencegahan TPA Perjudian. Termasuk di antaranya melalui monitoring pemberitaan media, menunda transaksi dan memblokir rekening nasabah yang terindikasi judi online, serta melakukan sosialisasi awareness bagi pegawai terkait TPA Perjudian.

Wisnu menegaskan, BSI memberikan perhatian khusus pada pelatihan sumber daya manusia (SDM) agar semakin mumpuni dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan judi online yang memanfaatkan sistem jasa keuangan.

“Kami telah melakukan pelatihan analisis transaksi keuangan mencurigakan untuk seluruh pegawai AML berkolaborasi dengan PPATK,” katanya.

Dengan berbagai strategi mitigasi risiko yang dilakukan, tegas Wisnu, pihaknya berharap dapat berkontribusi aktif dalam menekan dan memberantas kasus judi online yang merugikan masyarakat di Tanah Air. Hal ini juga sejalan dengan nafas BSI untuk senantiasa menghadirkan manfaat kebaikan bagi umat sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah. (ADV-RIW/RDM/RH)

Puncak Hari Indonesia Menabung, Gubernur Apresiasi Bank Kalsel dan OJK Berikan Layanan Kepada Disabilitas

BANJAR – Dalam upaya mengedukasi dan inklusi keuangan sejak dini, OJK Provinsi Kalsel dan Bank Kalsel, pada 21 Juni sudah melaksanakan kick off Hari Indonesia Menabung, dan berlanjut pada puncaknya Selasa (6/8).

Puncak Hari Indonesia Menabung ini, digelar di SLB Negeri 2 Martapura, Kabupaten Banjar, yang dihadiri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Dirut Bank Kalsel menyerahkan buku tabungan kepada salah satu anak disabilitas

Sebelum sambutan dan menutup kegiatan, Gubernur Kalsel menyerahkan secara simbolis rekening SIMPEL kepada perwakilan siswa – siswi SLB Negeri 2 Martapura. Turut mendampingi, Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Radhatul Jannah atau Acil Odah; Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo, dan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.

Turut menyaksikan Plt. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Martapura, Fauzul Adhim, Kepala Divisi Dana dan Digital Banking, Suriadi dan Kepala Cabang Martapura, Perwakilan Divisi Usaha Syariah serta seluruh guru dan siswa – siswi serta pendamping.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengungkapkan, bahwa pihaknya sering berkolaborasi dalam program OJK tiap tahunnya, yaitu edukasi dan inklusi keuangan. Tahun ini Bank Kalsel menargetkan penyandang disabilitas dengan membuat program Bank Kalsel Ramah Disabilitas seperti TVC Iklan layanan Masyarakat.

“Kami sebelumnya juga telah melakukan roadshow di enam Kabupaten/Kota dan berhasil membuka 6.587 tabungan yang merupakan total rekening dari Januari 2024 hingga saat ini,” ujarnya.

Khusus untuk siswa-siswi SLB, sudah terealisasi 1.000 rekening baru dan optimis di akhir Agustus sudah mencapai target sejumlah 1.600 rekening.

Adapun beberapa program yang telah dilakukan Bank Kalsel bersama OJK Provinsi Kalsel seperti talkshow mengenai inklusi keuangan bersama OJK, Financial Konten Kreator dan kepala panti disabilitas di Banjarbaru melalui medsos Bank Kalsel, dan talkshow di enam SLB Kabupaten/Kota, hingga pembuatan iklan layanan masyarakat yang bertujuan untuk menyebarluaskan pesan pentingnya menabung dan inklusifitas bank terhadap seluruh kalangan,” ungkap Fachrudin.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo mengatakan, program ini bertujuan agar siswa – siswi penyandang disabilitas bisa mengambil peran dalam membangun pertumbuhan ekonomi daerah, melalui menabung seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, memiliki hak setara untuk mendapatkan akses layanan jasa keuangan. Seperti halnya menabung di bank.

“Paling kecil ini bermanfaat bagi mereka pribadi, dimana saat mereka memerlukan dana untuk keperluan sekolah. Mereka telah memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk keperluan tersebut. Yang membuat lebih istimewa, tahun ini fokus kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi siswa-siswi yang ada di SLB,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Gubernur, Sahbirin Noor mengapresiasi program Inklusif Untuk Semua dengan akronim Bekantan “Bekal Untuk Masa Depan” yang dilakukan Bank Kalsel bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalsel.

“Bank Kalsel sebagai pelopor dan juga bank daerah, sangat luar biasa bisa sudah memberikan, semoga program bersama OJK ini diikuti bank-bank lainnya dalam memberi layanan kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas,” ungkap Gubernur.

Sementara itu, Plt Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Martapura, Fauzul Adhim menyambut positif program yang diinisiasi Bank Kalsel dan OJK Provinsi Kalsel Goes to SLB ini, mengingat anak-anak jarang mendapat edukasi cara mengatur keuangan sejak dini.

“Secara jumlah keseluruhan terdapat 220 siswa-siswi di sini, dan kami pihak sekolah menargetkan sekitar 200 orang dari mereka bisa membuat tabungan di Bank Kalsel, kami pun berharap pasca selesainya program ini akan ada layanan mobil keliling Bank Kalsel yang datang ke sekolahnya pada waktu tertentu. Tujuannya agar mereka (siswa-siswi) bisa mempraktikkan langsung bagaimana cara menabung di Bank,” pungkas Fauzul. (ADV-RIW/RDM/RH)

Exit mobile version