Pemprov Kalsel dan BPKP Bersinergi Tingkatkan Pengembangan Ekonomi Banua
2 min readBANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar ekspose hasil kajian pengembangan ekonomi Kalsel serta penyerahan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) penguatan ekonomi, perlindungan sosial, dan pelestarian lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Ekspose tersebut diselenggarakan di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Senin (5/7).
Dalam paparannya, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan latar belakang dari pertemuan ini berawal dari keinginan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Tak lupa dirinya juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, atas dedikasi dan komitmen yang telah diberikan dalam melakukan pengawasan penguatan ekonomi, perlindungan sosial, dan pelestarian lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
“Bahwasanya latar belakang dari pertemuan pada hari ini berawal dari keinginan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel,” ungkap Roy.
Roy menambahkan, pihaknya tak menampik bahwa struktur ekonomi Kalsel masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan dengan kontribusi pada PDRB sebesar 32,02 persen. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan membawa potensi risiko yang tidak bisa diabaikan.
“Kita menghadapi ancaman fluktuasi harga komoditas di pasar global. Ketika harga komoditas tambang turun, dampaknya bisa sangat signifikan terhadap perekonomian daerah kita. Lalu, tentu ada isu keberlanjutan lingkungan hidup yang juga perlu kita perhatikan dengan serius,” lanjut Roy.
Berdasarkan hasil kajian yang dipaparkan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membutuhkan strategi yang komprehensif untuk mendiversifikasi ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.
“Kita perlu mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain yang potensial, sehingga tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja,” ucap Roy.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menurutnya menginginkan, hasil kajian tersebut dapat menjadi salah satu acuan dan panduan utama bagi semua pihak, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat dan relevan untuk memajukan perekonomian Kalsel.
“Dengan menggunakan LHP dan hasil kajian ini sebagai landasan, maka akan mampu merancang strategi yang lebih terarah dan efektif dalam upaya diversifikasi ekonomi. Hal ini akan membantu seluruh pihak dalam mengoptimalkan potensi sektor-sektor lain, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tutup Roy. (MRF/RDM/RH)