Hari: 23 Juli 2024

BANJARBARU – Dalam upaya untuk meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan penilaian evaluasi SPBE 2024 dan Workshop pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemprov Kalsel, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Selasa (23/7).

Kegiatan yang diikuti seluruh SKPD di Lingkup Pemprov Kalsel ini di buka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar serta menghadirkan narasumber dari Deputi SPBE Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kemenpan RB RI, Ugi Cahyo Setiono dan Asesor SPBE, Institut Teknologi Kalimantan, Khakim Ghozali.

Dalam sambutannya, Roy Rizali Anwar meminta agar seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel terus menguatkan komitmennya dalam meningkatkan capai nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Diharapkan dukungan rekan-rekan kepala SKPD, pastikan paham tugas dan tanggung jawab, dengan kolaborasi pada kegiatan ini kita yakin SPBE kita akan meningkat,” ucapnya.

Ia menginginkan agar nilai indeks SPBE Provinsi Kalsel dapat meningkat setiap tahunnya terlebih lagi pada tahun ini, mengingat akan ada pelaksanaan evaluasi oleh tim asesor dari Kemenpan RB pada September mendatang.

“Kita ingin setelah evaluasi pada September nanti nilai kita 3,4 poin dan untuk tahun depan nilai SPBE kita targetkan harus berada di angka 4,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhamad Muslim mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya dan berkomitmen untuk memenuhi indikator penilaian Indeks SPBE ini.

Lebih lanjut, Muslim menjelaskan dalam konteks penilaian ini ada 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator dari 4 domain ini 3 domain diantaranya harus dikejar karena satu domain yang berkaitan dengan pelayanan SPBE yaitu administrasi kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik.

“Hingga saat ini sedang berproses untuk memantapkannya, diantaranya yakni tata kelola dan manajemen pelayanan publik, Dalam praktiknya sudah kita lakukan dengan maksimal tetapi untuk mengintegrasikan antar tim SKPD masih dalam proses,” ujarnya.

Muslim menambahkan berkaitan dengan nilai indeks SPBE berada pada angka 4 poin yang menjadi target Pemprov Kalsel di 2025 ia berharap agar rekan-rekan kepala SKPD tidak lengah dan memperhatikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab.

“Dengan berkolaborasi kita harapkan dapat menjadi efisien dan efektif dalam meningkatkan nilai indeks SPBE kita, dan juga akan meningkatkan pelayanan publik di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Perpus Palnam Berdongeng di aula kantor Dispersip Kalsel, Selasa (23/7).

Acara yang dibuka oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie yang diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Koleksi Bahan Perpustakaan, Muhammad Hanafi menghadirkan Founder Guru Asik dan Menyenangkan (Gurame), Hasan Musthofa Sya’ban yang juga dikenal dengan sebutan Kang Deden.

Kabid Pengelolaan Koleksi Bahan Perpustakaan Dispersip Kalsel, Muhammad Hanafi mengatakan pihaknya bersyukur Kang Deden dapat mengisi acara Berdongeng di hadapan ratusan anak-anak, guru dan orang tua murid Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

“Alhamdulillah kami sangat senang sekali Kang Deden bisa hadir disini,” jelasnya.

Selain mendongeng, lanjut Hanafi, Kang Deden juga akan berbagi ilmu dalam acara Workshop Berdongeng dengan tema “Anak Hebat Terlahir Dari Orang Tua dan Guru Yang Terlibat” kepada para peserta yang berasal dari kalangan guru TK, guru SD dan orang tua murid.

“Kang Deden juga berbagi ilmu bagaimana guru mengelola sekolah hingga anak-anak senang saat mengikuti pelajaran,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan literasi sejak dini. Hal ini sesuai dengan visi dan misi perpustakaan bahwa pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi juga tanggung jawab bersama.

Sementara itu, Founder Gurame, Kang Deden mengatakan kegiatan ini dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024. Menurutnya, kegiatan dipusatkn di perpustakaan dengan mengundang ratusan anak TK dan SD untuk berbagi “Donat” yaitu Dongeng Anak Hebat.

“Kami ada kerjasama dengan beberapa TK dan SD sehingga kemampuan literasi anak bertambah,” ungkapnya.

Kang Deden juga mengajak para guru agar menjadi sosok yang asik dan menyenangkan dalam mengajar. Salah satunya dengan menerapka 4 F yaitu Fun (menyenangkan), Friendly (ramah), Focus (fokus) dan Fresh (segar).

“Bagaimana teknik membuka yang fun, friendly, focus tapi tetap fresh, sehingga guru di depan anak-anak luar biasa, guru yang diidolakan anak-anak. Juga nanti diarahkan dengan metode membaca dengan mudah dan cepat,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan, pertemuan bersama petugas Angka Konsumsi Ikan (AKI) Tingkat Provinsi, di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Selasa (23/7). Acara dibuka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono.

“Pertemuan ini dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 22 sampai 23 Juli 2024. Yang bertujuan, untuk menghitung AKI Tahun 2023,” ungkap Rusdi.

Menurut Rusdi, keberadaan petugas AKI ini merupakan salah satu parameter penting untuk mengetahui, tingkat konsumsi makan ikan masyarakat pada suatu wilayah.

Mengingat, lanjutnya, AKI per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat.

“Angka konsumsi per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijaksanaan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan,” ucapnya.

Sedangkan, tambah Rusdi, untuk konsumsi ikan masyarakat di Kalsel lebih tinggi dari nasional.

“Angka Konsumsi Ikan Kalimantan Selatan mencapai 65 kilogram per kapita per tahun,” ujarnya.

Menurut Rusdi, angka ini termasuk tinggi dan di atas rata rata konsumsi ikan nasional. Yaitu, 56 kilogram per kapita per tahun.

“Meski konsumsi ikan di Banua berasa diatas rata rata nasional, kami terus mengkampanyekan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) berdasarkan arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor,” ucap Rusdi.

Salah satu manfaat dari gemar mengkonsumsi ikan ini, untuk mencegah stunting. (SRI/RDM/RH)

PAPUA – Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Raudatul Jannah atau Acil Odah, menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-40, yang dilaksanakan di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Papua pada Selasa (23/7) pagi.

Puncak peringatan ini dibuka langsung Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Istri Wakil Presiden, Wury Ma’ruf Amin, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM).

Hadir dengan menggunakan topi rumbai khas Papua, Presiden dan Ibu Negara beserta rombongan disambut ribuan anak Papua yang menggunakan baju adat dan diiringi dengan alunan instrument musik asli Papua.

Raudatul Jannah atau Acil Odah menyampaikan rasa bahagianya karena dapat berhadir bersama kurang lebih 6 ribu anak pada puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Papua.

Acil Odah juga menyampaikan pesan agar anak-anak Banua khususnya, selalu semangat dalam mengenyam pendidikan demi menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, sebagai bagian upaya untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

“Alhamdulillah. Senang sekali bisa berhadir langsung pada Puncak Perayaan Hari Anak Nasional ke-40 ini, bersama kurang lebih 6 ribu anak-anak dari Papua dan juga dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan semangat Hari Anak Nasional ini, anak-anak kita khususnya di Kalsel, semakin semangat meraih pendidikan dan menjadi generasi yang berprestasi dan berkualitas,” harap Acil Odah.

Momen ini dapat menjadi pengingat bagi para orang tua, untuk melindungi dan memenuhi hak anak-anak, sebagai penerus bangsa, dan bagian dari upaya untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Pj Gubernur Provinsi Papua, Muhammad Rumasukun dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih, atas kehadiran Presiden dan Ibu Negara di tanah Papua.

“Seluruh masyarakat Papua menyampaikan selamat datang kembali, dan terima kasih atas pelaksanaan Puncak Hari Anak Nasional ke-40 di Provinsi Papua tepatnya di Kabupaten Jayapura. Ini merupakan momen penting untuk mengingatkan kita semua akan tanggung jawab bersama dalam melindungi, mendidik dan membahagiakan anak-anak kita,” sampainya.

Ketua Umum OASE KIM, Tri Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan, bahwa sejak 1984, 23 Juli ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional, dengan tujuan mengingatkan dan penghargaan untuk anak, yang merupakan aset berharga untuk dan penerus bangsa.

“Mengusung tema “Suara Anak Membangun Bangsa”, kegiatan ini kita laksanakan sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang,” sampainya.

Tri juga mengatakan bahwa dihadirkan sekitar 6 ribu anak dari jenjang TK hingga SMA dari Papua dan juga perwakilan anak dari seluruh Provinsi di Indonesia yang masing-masing didampingi Istri Gubernur atau Ketua TP PKK Provinsi.

Sebagai rangkaian puncak peringatan, ditampilkan penyampaian suara anak Indonesia oleh 38 perwakilan dari Forum Anak Indonesia, penampilan anak-anak berbakat matematika, baris berbaris oleh Pocil atau Polisi Cilik, marching band, menyanyi dan desain kostum kreatif. Pemberian beasiswa Program Indonesia Pintar serta penghargaan kepada anak berprestasi.

Untuk memeriahkan acara, Presiden dan Ibu Negara juga memanggil serta memberikan pertanyaan kepada sejumlah anak peserta acara, dan memberikan hadiah.

Puncak acara ditampilkan 2.600 anak-anak yang menari kolosal tari pergaulan tanah Papua, yang juga menciptakan Rekor MURI anak-anak menari terbanyak, diiringi musik medley Papua.

Tema yang diangkat pada HAN ke-40 ini adalah “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”.

Papua dipilih sebagai lokasi pelaksanaan agar kemeriahan perayaan HAN juga dapat dirasakan anak-anak di daerah terpencil dan terluar. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program relaksasi pajak yang diinisiasi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, mulai 1 Juli hingga 9 Desember nanti.

“Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Tanah Bumbu dan seluruh masyarakat Kalsel,” kata Wakil Rakyat akrab disapa Paman Yani, usai melaksanakan Sosialisasi Perda (Sosper) Pajak dan Retribusi Daerah, di Desa Hidayah Makmur, Tanah Bumbu, Minggu (21/7).

Paman Yani menyayangkan, masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya program penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II itu.

Padahal menurut Paman Yani, kebijakan selama 3 bulan ini sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran.

“Pemprov Kalsel bahkan telah memberi kemudahan bagi pekerja yang tidak memiliki waktu luang untuk membayar PKB, melalui antar jemput berkas pembayaran wajib pajak,” ungkap Paman Yani.

Di sisi lain, Paman Yani juga mendorong UPPD Samsat Batulicin mensosialisasikan program pembebasan denda pajak ini melalui Samsat Keliling (Samkel).

Tujuannya agar informasi menggemberikan itu bisa menjangkau masyarakat yang berada di wilayah pelosok.

“Masyarakat yang memang tertunda bayar wajib pajak beberapa tahun, pasti akan berpikir dua kali untuk membayar denda pajaknya. Nah karena ada program ini harusnya jadi tergerak untuk segera membayarkan pajaknya,” pungkas Paman Yani. (SYA/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Program relaksasi pajak yang dicetuskan oleh Pemprov Kalsel sejak 1 juli – 9 Desember 2024, mendapat antusias tinggi dari masyarakat.

Di Kabupaten Tanah Bumbu misalnya. Animo masyarakat dalam memanfaatkan program bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II sangat tinggi hingga membuat capaian harian Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Batulicin meningkat drastis.

Hasil tersebut jelas mendapat apresasi dari Wakil Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi. Menurutnya, program yang digalakan Pemprov Kalsel melalui Bapenda ini sangat luar biasa, karena mengurangi beban masyarakat dalam membayar Wajib Pajak (WP).

“Ini bukan hanya meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam membayar WP, tetapi juga memudahkan masyarakat yang mengalami penunggakan pajak,” jelas Muhammad Yani Helmi, saat melaksanakan evaluasi program Relaksasi Pajak, di UPPD Samsat Batulicin, Kamis (18/7).

Untuk kesekian kalinya, Wakil rakyat akrab disapa Paman Yani itu juga kembali mengingatkan dan mengajak masyarakat agar memanfaatkan program pembebasan denda pajak ini.

Sebab Paman Yani menjelaskan, WP yang dibayarkan juga akan kembali ke masyarakat melalui berbagai pembangunan, seperti infrastruktur dan pengembangan daerah.

“Pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Mari manfaatkan momentum penghapusan denda pajak ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Paman Yani.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah, mengungkapkan sejak program penghapusan denda pajak dimulai pada 1 Juli 2024 lalu, pendapatan harian UPPD Samsat Batulicin rata-rata mencapai 700 juta rupiah.

Indra mengakui, tingginya animo masyarakat dalam memanfaatkan program ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya pendapatan harian UPPD Samsat Batulicin.

Ditambah sosialisasi yang dilakukan Paman Yani ke masyarakat Tanah Bumbu melalui kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, membuat program relaksasi pajak benar-benar tersampaikan hingga ke pelosok desa.

“Kami sangat berterimakasih atas kegiatan yang seringkali dilaksanakan Paman Yani dengan melibatkan UPPD Samsat Batulicin juga. Dengan kegiatan seperti itu kami mengaku sangat terbantu untuk mensosialisasikan program relaksasi pajak ini,” ucap Indra. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Forum Pemangku Kepentingan (FPK) Program Sekolah Penggerak (PSP) Provinsi Kalimantan Selatan angkatan 2 dan 3, digelar di salah satu hotel berbintang kota Banjarbaru, Selasa (23/7).

Saat membuka kegiatan, Gubernur Kalsel melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur, menyampaikan apresiasinya kepada Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel, karena telah memfasilitasi adanya pertemuan FPK.

“Di forum ini kita berupaya meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan PSP,” katanya.

Agus mengatakan, Pemprov Kalsel selalu siap mendukung pelaksanaan PSP sejak awal berjalan di tahun 2021 hingga seterusnya.

Keberadaan sekolah penggerak, menurutnya, menjadi daya ungkit untuk pendidikan di Banua, dimana kompetisi kepala sekolah, tenaga pendidik dan peserta didik diharapkan meningkat dalam target waktu tertentu.

“Apresiasi saya sampaikan kepada sekolah yang tergabung dalam program dari Kemendikbudristek ini, terutama kepada para sekolah yang kualifikasinya berhasil mmbawa sekolah lolos seleksi,” lanjutnya.

Kepala BPMP Kalsel, Yuli Haryanto, berharap forum ini mendapat banyak masukan dari Sekolah Penggerak. Ia juga berharap Sekolah Penggerak bisa mewujudkan visi pendidikan melalui terciptanya profil pelajar Pancasila.

“Seharusnya PSP ini jauh lebih baik dibanding sekolah-sekolah lain karena ada kontraknya, ada perjanjian kinerjanya, bahkan kami punya MoU dengan Gubernur, Bupati/Walikota, terutama Kemendikbudristek,” ungkapnya.

Sekolah penggerak, lanjutnya, memiliki beban untuk menjadi menjadi percontohan. Salah satu tolak ukurnya adalah menggunakan rapot pendidikan.

“Harapannya jangan sampai rapot pendidikan ada yang turun,” pintanya.

Diketahui, sekolah penggerak di Kalsel angkatan pertama terdiri dari 49 sekolah, angkatan kedua 136 sekolah dan ketiga 82 sekolah. Jumlah tersebut meliputi jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA serta SLB yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Dalam FPK tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama peningkatan mutu pendidikan, yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel, BPMP Kalsel, Balai Guru Penggerak, serta Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalsel. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima kunjungan pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalsel di rumah dinasnya Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Selasa (22/7) pagi.

Kedatangan jajaran Kemenkumham untuk melakukan audiensi terkait peringatan Hari Pengayoman ke-79 tahun 2024 ini, dipimpin langsung Kepala Kanwil KemenkumHAM Provinsi Kalsel, Taufiqurrakhman.

Turut mendampingi, Kepala Divisi Administrasi, DR Candra Friandi Achmad, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ramlan Harun, Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil, dan Kepala Bidang Hukum, Agus Sartono. Selain itu, tampak hadir dalam audensi itu Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.

Paman Birin pun menyambut hangat silaturahmi jajaran Kemenkumham Provinsi Kalsel sebagai bentuk sinergitas Pemerintah Provinsi Kalsel dengan instansi vertikal di Banua.

“Alhamdulilah, pagi ini kita mendapat kunjungan dari jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel. Semoga silaturahmi ini semakin memperat sinergitas Pemprov Kalsel dan Kemenkumham yang selama ini telah terjalin dengan baik,” kata Paman Birin

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Taufiqurrakhman menyebutkan, kedatangan jajarannya untuk menyampaikan permintaan agar Paman Birin bersedia menyerahkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana kepada para warga binaan lembaga permasyarakatan tahun ini, pada 17 Agustus 2024 di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin.

Setelah itu, Gubernur Paman Birin juga diminta menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Pengayoman 2024 di halaman Kantor Gubernur di Banjarbaru pada 19 Agustus 2024 mendatang.

Di momen 79 tahun KemenkumHAM, Taufiqurrakhman berharap, para insan pengayoman dapat turut andil dalam memberikan pencerahan atau pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Kalsel, terkait perundang-undangan, bantuan hukum, hingga hak cipta atau paten, dan lainnya.

Pada peringatan Hari Pengayoman kali ini Kemenkumhan akan mengusung tema “Kementerian Hukum dan HAM Mengabdi Untuk Negeri Menuju Indonesia Emas 2045”.

Rangkaian Hari Pengayoman ke-79 tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof Yasonna H. Laoly di aula Kanwil Kemenkumham Jakarta, Senin (15/7) lalu. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)