BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri HernandI menerima penghargaan, Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Pengalihan dan Pengelolaan Pengembangan Angkutan Perkotaan Skema BTS, sebagai bentuk apresiasi Pemerintah melalui Kemenhub atas komitmen dalam mewujudkan pelayanan transportasi yg nyaman, aman dan terintegrasi untuk masyarakatmasyarakat, pada Rakornis di Jakarta, Kamis (11/7).
“Sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menginginkan agar Kalimantan Selatan terus berupaya untuk memajukan angkutan umum,” ungkap Fitri.
Mengingat, lanjutnya, transportasi darat memegang peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
Untuk memaksimalkan itu, di 2024 Kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Banjarbakula (Banjarbaru, Banjarmasin, Kab Banjar, Tala dan Batola) berupa bantuan keuangan khusus untuk operasional layanan angkutan BTS di masing-masing wilayah pun mendapatkan apresiasi dari Kemenhub sehingga kelima Kab/Kota Banjarbakula juga mendapatkan apresiasi penghargaan oleh Kemenhub.
“Pola sharing anggaran BTS Pemprov dan Pemkab/Pemko serta pengelolaan feeder (penumpang bus) oleh Dishub Kab/Kota Banjarbakula juga akan menjadi contoh bagi daerah lain utk menghidupkan kembali Angkutan umum massal di Indonesia”, ujar Fitri
Bahkan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) akan meniru sinergi stakeholder yg digagas Paman Birin di Kalsel agar juga diimplementasikan di Jabodetabek. (DISHUB.KALSEL/SRI/NRH/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata kembali menggelar Banua Triatlon Challenge (BTC) tahun 2024.
Suasana Konferensi Pers, Dinas Pariwisata Kalsel dengan Event Organizer BTC
Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, dalam jumpa persnya kepada sejumlah wartawan, di salah cafe, pada Rabu (10/7).
Syarifuddin menjelaskan, setelah sukses digelar perdana tahun 2023 lalu, pihaknya kembali menggelar di tahun 2024 ini berlokasi di Embung Kebun Raya Banua kawasan Perkantoran Pemprov Banjarbaru. Ia berharap, event tersebut dapat meningkatkan promosi kepariwisataan Banua, agar semakin dikenal masyarakat luas.
Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat diwancara awak media
“Triathlon ini merupakan event sport tourism yang menggabungkan tiga macam olahraga, seperti renang, lari dan bersepeda,” ucapnya
Syarifuddin mengungkapkan, pada Banua Triatlon Challenge Tahun 2024 ini, para peserta akan mempertandingkan empat nomor pertandingan yakni, Olympic triathlon, sprint triathlon, mixed team relay dan aquathlon eksibi. Mereka akan memperebutkan total hadiah Rp100 juta.
“Kegiatan akan dibuka pada Sabtu 13 Juli 2024 mendatang,” jelasnya
Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, untuk peserta BTC pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2023 lalu, yakni ada sekitar 147 orang tidak hanya dari lokal, luar daerah juga dari mancanegara seperti dari Negara Rusia, Inggris dan Irlandia. Selain itu, kegiatan ini akan dimeriahkan dengan stand UMKM atau pelaku usaha ekonomi kreatif Banua.
“Kita ingin promosi potensi pariwisata meningkat begitupun ekonomi di Kalsel,” tutupnya. (DISPAR.KALSEL-NHF/NRH/RH)
BANJARBARU – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan memimpin Upacara Penutupan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Siswa Diktukba Polri TA 2024 di SPN Polda Kalsel, Banjarbaru, Senin (11/7).
Pengambilan sumpah para siswa diawali dengan pemeriksaan pasukan dan Pernyataan penutupan pendidikan oleh Wakapolda Kalsel selaku Inspektur Upacara.
Penutupan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Siswa Diktukba Polri TA 2024 di SPN Polda Kalsel
Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya yang dibacakan Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan ini sebagai anugerah dari Allah SWT yang patut disyukuri. Untuk itu, ia berharap agar para lulusan Diktukba Polri menunjukkan bahwa mereka adalah anggota Polri yang berprestasi.
“Upacara hari ini merupakan pertanda berakhirnya seluruh rangkaian program pendidikan pembentukan Bintara dan Tantama POLRI gelombang I T.A 2024 di Sepolwan, Pusdik Brimob, dan Pusdik Polair Lemdiklat Polri, serta SPN Polda yang berlangsung 5 bulan,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Kapolri menyampaikan beberapa penekanan, antara lain agar meniatkan seluruh pelaksanaan tugas sebagai ibadah dan melaksanakan tugas dengan penuh semangat, tanggung jawab dan keikhlasan.
“Saya berharap saudara dapat memberikan dedikasi terbaik kepada institusi Polri, Masyarakat, bangsa dan Negara. Keberhasilan ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya
Mengakhiri amanatnya Kapolri melalui Wakapolda Kalsel mengucapkan terimakasih kepada Kalemdiklat Polri, Kepala SPN, para Gadik dan Instruktur, atas terlaksananya proses pendidikan ini dengan lancar. Dirinya juga memberikan penekanan kepada Bintara Remaja untuk dipedomani, agar setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. (MRF/NRH/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel menggelar sosialisasi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat UMKM, melalui usaha kemitraan Pertashop di wilayah Kalimantan.
Kegiatan yang dilaksanakan di di Aula Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, pada Kamis (11/7), dihadiri langsung Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor, PT Pertamina, serta tamu undangan lainnya yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), Pelaku UMKM, serta Perwakilan Pondok Pesantren (Ponpes).
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah menyampaikan, sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam memajukan Desa-Desa yang ada di Banua ini, maka pihaknya mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) untuk melakukan kerjasama bersama PT Pertamina dalam pembangunan Pertashop.
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah (kanan)
“Jadi pertashop peruntukannya nanti untuk pelaku usaha UMKM, Koperasi, Bumdesa, serta Pondok Pesantren,” ungkapnya.
Faried menilai, kerjasama bersama Pertamina dalam pembuatan Pertashop bagi para Bumdesa di wilayah Kalimantan Selatan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap desa untuk semakin maju dan berkembang.
“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan, salah satu solusinya adalah mengembangkan program Pertashop melalui kegiatan Bumdesa,” tutupnya.
Sementara itu, Sales Area Manajer Kalimantan Selatan PT Pertamina Patra Niaga, Bondan Tri Wibowo, menyampaikan bahwa di Kalimantan Selatan, sudah terdapat sebanyak 135 unit Pertashop yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Banua. Dari jumlah tersebut, juga terdapat 0ertashop hasil kerjasama bersama Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dengan total sebanyak 6 unit Pertashop.
Sales Area Manajer Kalimantan Selatan PT Pertamina Patra Niaga, Bondan Tri Wibowo
“Bumdesa sudah mulai melirik usaha pertashop ini, namun untuk UMKM serta Pondok Pesantren masih belum ada melakukan kerjasama,” ungkap Bondan.
Bondan menambahkan pihaknya mempersilakan bagi siapa saja, baik perseorangan maupun kelompok yang ingin melakukan kerjasama menjadi mitra pertashop, agar dapat mengajukan diri dengan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat di website Kemitraan.pertamina.com.
“Modal untuk membuat pertashop minimal modal yang dibutuhkan selain mempunyai lahan tempat pertashop, yakni sekitar Rp. 300 Juta,” tutup Bondan.
Untuk diketahui, Pertashop merupakan outlet penjualan Pertamina berskala tertentu, yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya, dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa maupun di Kota. (MRF/NRH/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalsel kepada Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kalsel Perseroda kembali melaksanakan rapat bersama mitra kerja terkait.
Suasana Rapat Pansus II DPRD Kalsel
Rapat yang dilaksanakan pada Rabu, (10/7/24) siang itu, dipimpin langsung oleh Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, atau yang lebih akrab disapa Paman Yani didampingi Wakil Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudiannor.
Paman Yani mengatakan bahwa pihaknya sengaja memanggil mitra kerja terkait untuk melakukan pembahasan lebih lanjut karena rapat ini sangat penting untuk memastikan bahwa penambahan modal yang direncanakan dapat memberikan dampak positif dan sesuai dengan harapan.
“Saya mengundang seluruh mitra kerja untuk memberikan masukan yang konstruktif agar kita bisa menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah ini,” katanya.
Dalam rapat tersebut, lanjut Paman Yani, berbagai aspek terkait penambahan penyertaan modal dibahas secara mendetail. Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh mengenai manfaat dan risiko yang mungkin timbul dari kebijakan ini. Mengingat penambahan modal ini berasal dari uang rakyat, karenanya sudah seharusnya arah tujuannya jelas yaitu untuk kepentingan rakyat, khususnya UMKM.
Paman Yani berharap dengan adanya penambahan modal ini, dapat menambah lincah pergerakan PT Jamkrida Perseroda Kalsel dalam melaksanakan peran-perannya. Ia juga berharap Perda ini kelak dapat memberikan output seperti apa yang diinginkan.
Setelah ini, menurut Paman Yani, pihaknya akan dilaksanakan rapat lanjutan berkenaan dengan pembahasan draf Raperda. Hal ini dilakukan agar bisa memastikan semua aspek, dari hal yang besar dan hal mendetail bisa dibuat dengan sebaik-baiknya, sehingga produk hukum ini benar-benar memberikan dampak yang positif sesuai harapan, yakni menggeliatnya perekonomian di Banua. (NRH/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, menjadi peserta Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, pada Kamis (11/7) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Kebijakan Satu Peta.
Gubernur Kalsel saat tiba di lokasi rakernas OMP di Jakarta
Kehadiran Paman Birin dalam Rakernas OMP Summit 2024, sebagai wujud dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap kebijakan OMP ini.
Gubernur Kalsel menghadiri rakernas OMP di Jakarta
“Alhamdulilah, kita turut menghadiri Rakernas dan Pemprov Kalsel sangat mendukung kebijakan satu peta yang dilaksanakan pemerintah pusat,” kata Paman Birin.
Dipahami, pemanfaatan Kebijakan Satu Peta adalah dukungan untuk perbaikan kualitas rencana tata ruang, mendukung dalam percepatan penetapan batas daerah, serta mendukung dalam master plan pengembangan beberapa kawasan di Indonesia.
Diketahui, pelaksanaan kebijakan ini melibatkan 24 Kementerian / Lembaga dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.
Hadir juga dalam rakernas OMP, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri LHK, Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muhammad Aris Marfai, dan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam laporannya menyebutkan, rangkaian kegiatan OMP Summit 2024 meliputi Rapat Kerja Nasional serta diskusi yang turut melibatkan beberapa pihak terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perusahaan, NGO hingga akademisi.
“Sebelum dilaksanakan pada acara hari ini, sudah ada sekian banyak rangkaian acara pre-event dan juga non-event pada hari dan sampai dengan besok,” ungkapnya.
OMP Summit 2024 melibatkan mahasiswa, pemerintah pusat dan daerah, asosiasi profesi, dunia usaha, dan berbagai NGO untuk berpartisipasi. Kemudian Geospatial Challenge ini diikuti sejumlah perguruan tinggi dan mahasiswa.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap, OMP Summit 2024 dapat membuat rumusan kebijakan strategi satu peta, dan penyelesaian serta arah kebijakan OMP ke depannya.
“Ada tugas agenda pertama kemajuan kebijakan satu, kedua terkait penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan ketiga, keberhasilan kebijakan satu peta setelah 2024,” ungkapnya.
Kebijakan Satu Peta atau OMP merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial, serta dapat dijadikan sebagai acuan bersama dalam penyusunan kebijakan terkait penataan dan pemanfaatan ruang.
Rakornas OMP Summit 2024 diakhiri dengan penyerahan penghargaan atau apresiasi atas rencana aksi kebijakan satu peta kepada pemerintah daerah dan kementerian/kelembagaan. (Biroadpim-RIW/NRH/RH)
BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin menerima kedatangan Tim Visitasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso Jakarta.
Kedatangan Rombongan Tim Visitasi Kemenkes RSPI Suliati Saroso yang dipimpin Teguh Sarry Hartono ini diterima Wakil Direktur Penunjang Non Medik Hukum dan Diklat Rusma Khazairin, beserta seluruh Tim Penanganan Penyakit Infeksi Emerging RSUD Ulin Banjarmasin, di Ruang Aula 1 Gedung Ulin Tower Lantai 7 RSUD Ulin Banjarmasin, Kamis (11/7).
Wadir Penunjang Non Medik Hukum dan Diklat RSUD Ulin Banjarmasin Rusma Khazairin
“Kedatangan Visitasi Kementerian Kesehatan RSPI Sulianti Saroso tersebut, untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pengampunan Layanan PIE atau Penyakit Infeksi Emerging) Tahun 2024,” jelas Wakil Direktur Penunjang Non Medik Hukum dan Diklat RSUD Ulin Banjarmasin Rusma Khazairin.
Rusma berharap, dengan adanya kegiatan ini RSUD Ulin Banjarmasin semakin lebih baik lagi, dalam penanganan dan memberikan layanan PIE kepada masyarakat di Banua.
Kedatangan Tim ini juga, dalam rangka RSUD Ulin Banjarmasin menuju penilaian paripurna untuk Layanan Penyakit Efeksi Emerging tersebut.
Sementara itu, Perwakilan Tim Visitasi Kementerian Kesehatan RSPI Sulianti Saroso, Teguh Sarry Hartono menjelaskan untuk menuju penilaian Paripurna tersebut. RSUD Ulin Banjarmasin diminta untuk dapat melengkapi fasilitas untuk peningkatan pelayanan PIE tersebut. Meski saat ini sudah dinilai baik dalam memberikan pelayanan PIE tersebut.
“Untuk mendapatkan nilai Paripurna tersebut, RSUD Ulin Banjarmasin diwajibkan menjadi Rumah Sakit Pengampuan untuk tiga rumah sakit lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Rumah Sakit daerah tersebut, yaitu RSUD Boejasin Kabupaten Tanah Laut, RSUD Ratu Zaleha Kabupaten Banjar serta RSUD Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
“RSUD Ulin Banjarmasin diharapkan mampu memenuhi persyaratan tersebut, sehingga nilai Paripurna dapat diraih,”jelasnya.
Pada kegiatan ini turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Arlan Prabowo. (SRI/NRH/RH)
