Hari: 26 Juni 2024

HULU SUNGAI UTARA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi Ketua TP PKK Kalsel, Raudatul Jannah atau Acil Odah, mengukuhkan perpanjangan masa jabatan 214 Kepala Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara di Aula Idham Chalid, pada Rabu (26/6).

Dalam sambutannya Paman Birin menyampaikan selamat kepada kepala desa yang dikukuhkan untuk perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun.

“Ini amanah yang mulia, yang harus diemban dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” kata Paman Birin.

Lebih lanjut Paman Birin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kinerja dari seluruh Kepala Desa di HSU, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan di HSU yang berdampak terhadap banua Kalimantan Selatan atau Kalsel Babussalam.

Paman Birin pun berharap, para kepala desa untuk terus meningkatkan kinerja, inovasi, melanjutkan berbagai program pembangunan di desa.

“Pengukuhan ini merupakan momentum untuk terus meningkatkan kinerja, melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa,” pesan Paman Birin.

Lebih Lanjut Paman Birin berpesan agar para kepala desa dapat menggunakan dana desa dengan seefektif dan seefisien mungkin, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan program di desa.

“Gunakan dana desa dengan efektif dan seefisien mungkin, libatkan para stakeholders, tokoh masyarakat, alim ulama, para pemuda, serta perangkat desa lainnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa,” harapnya.

Perpanjangan masa jabatan bagi 214 kepala desa (kades) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), menyesuaikan dengan aturan terbaru dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebelumnya masa jabatan kades untuk satu periodenya hanya sampai dengan 6 tahun, sedangkan dalam aturan terbaru bertambah jadi 8 tahun. (Biroadpim-RIW/NRH/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalsel menggelar Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Koleksi Museum, di Ruang Auditorium Museum Lambung Mangkurat Kalsel, pada Rabu (26/6).

Kegiatan yang diikuti oleh komunitas penggiat sejarah dan budaya Kalsel serta seluruh pegawai museum di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan prov Kalsel ini, dilaksanakan sebagai bentuk promosi museum dalam upaya menyebarluaskan informasi koleksi yang merupakan tugas dan tanggung jawab museum untuk mengembangkan dan memanfaatkan koleksi museum.

“Karena museum sendiri adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat,” kata Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar.

Sosialisasi dan penyebarluasan informasi koleksi museum ini juga dirangkai dengan tukar pendapat dan tanya jawab seputar koleksi museum, sejarah dan kebudayaan daerah khususnya Kalsel.

 “Melalui kegiatan ini kita akhirnya bias sama-sama belajar dan memahami tentang sejarah dan kebudayaan daerah serta koleksi-koleksi yang terdapat di UPTD Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan” ungkap Akbar.

Akbar berharap melalui sosialisasi ini, pengetahuan dan semangat kerja seluruh pegawai Museum Lambung Mangkurat Kalsel bisa lebih meningkat, terlebih bagi pegawai atau ASN yang masih usia produktif.

“Karena rata-rata ASN kita sudah memasuki masa pensiun, makanya kita ingin ASN yang masih produktif bisa membuat museum kebanggaan Kalsel ini lebih berkembang lagi di tangan mereka,” pungkas Akbar.(SYA/NRH

BANJARBARU – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kapusdiklat) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Kheriawan memberikan apresiasi atas komitmen tinggi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin dalam memberikan dukungan terhadap program peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur di bidang penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel.

Hal tersebut diutarakan Kheriawan saat melakukan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan uji kompetensi bagi 30 tenaga kebencanaan, di Kantor BPBD Provinsi Kalsel, Rabu (26/6).

Kheriawan mengatakan kegiatan sertifikasi bagi aparatur tenaga kebencanaan sangat penting, mengingat penanganan bencana tidak cukup dengan program penanggulangan bencana secara umum, tetapi juga yang paling penting adalah tersedianya SDM yang berkompeten, dimana peran kepala daerah sangat penting dalam mendorong dan memberikan perhatian nyata kepada perangkat daerah di bidang kebencanaan untuk meningkatkan kompetensi aparatur.

“Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, merupakan salah satu kepala daerah yang memberikan perhatian luar biasa bagi peningkatan kompetensi aparatur di bidang penanggulangan bencana,” ungkapnya

Kheriawan menambahkan, kegiatan kompetensi aparatur di bidang penanggulangan bencana seperti digelar BPBD Provinsi Kalimantan Selatan selama empat hari bisa dijadikan percontohan bagi daerah lain dalam upaya peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana.

Seperti diketahui, dalam kunjungannya ke Kalsel, Kapusdiklat BNPB RI juga menggelar pertemuan dengan para Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD, pimpinan perguruan tinggi , Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kalsel. Pada pertemuan tersebut, Kapusdiklat BNPB mendorong pemerintah daerah, perguruan tinggi untuk meningkatkan sinergisitas dalam penanggulangan bencana. Salah satunya adalah memberikan kesempatan bagi SDM di lembaga masing masing untuk mengikuti pelatihan diklat kompetensi.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Raden Suria Fadliansyah mengatakan, peningkatan kompetensi di bidang penanggulangan bencana adalah salah satu implementasi dari Misi ke 5 Gubernur Kalsel, melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para assesor dan kapusdiklat atas dukungan nyata membantu BPBD Provinsi Kalsel,” tutupnya. (BPBD.KALSEL/MRF/NRH/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Banua.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang dilaksanakan di Aula Mathilda Polda Kalsel, Rabu (26/6).

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya terus berkomitmen memerangi dan mencegah peredaran narkoba di Banua, ” ungkapnya.

Peringatan ini, lanjut Gubernur, menjadi momentum bagi semua pihak untuk selalu bertekad dan berkomitmen dalam pencegahan narkoba dan obat obatan terlarang lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak, seluruh masyarakat di Kalsel, untuk bersama sama perang melawan narkoba.

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan Brigjen Pol Wisnu Andayana mengatakan, angka pelaporan kejadian narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan sangat tinggi.

Oleh karena itu, pihaknya bersyukur atas tinggi partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba tersebut.

“Bahaya dari narkoba ini lebih hebat dari bahaya terorisme, karena bisa menghilangkan beberapa generasi akibat pemakaian narkoba,” ucapnya.

Pada Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini, diserahkan juga penghargaan kepada SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel, Diskominfo Kalsel, Dispersip Kalsel, Kesbangpol Kalsel, serta lainnya. (SRI/NRH/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel di Bidang Ekonomi Kreatif Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dispar Kalsel, menggelar Sosialisasi Perlindungan Hasil Kreativitas (Pensil Kreatif) di salah satu hotel berbintang, Rabu (26/06).

Sosialisasi Pensil Kreatif dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata Kalsel yang diwakili Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Kelembagaan dan SDM, Faisal Amir, didampingi Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kalsel, Muhammad Faturrahman, dan jajaran Bidang Ekonomi Kreatif Kelembagaan serta SDM Pariwisata Dispar Kalsel.

Dalam sambutannya, Kabid Ekraf Kelembagaan SDM Dispar Kalsel, Faisal Amir, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atau para pelaku industri kreatif.

Amir berharap, hasil sosialisasi para pelaku ekonomi kreatif akan semakin tertarik untuk mendaftarkan produk, merek, dan ide dalam rangka mendapatkan perlindungan dari Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI.

“Indonesia saat ini telah memiliki sistem perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sangat kuat,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kalsel, Muhammad Faturrahman, menambahkan, guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan, bagi para pelaku usaha, pihaknya telah menghadirkan tiga narasumber berkompeten sesuai bidang masing-masing yaitu dengan berkolaborasi Kemenhumkam RI Ryna Frensiska, Ketua Bidang Hukum Firma Hukum dan Kekayaan Intelektual, Muhammad Erpani, dan Publik Relationship Agri Puspita.

“Sosialisasi Pensil Kreatif diikuti puluhan peserta yang tersebar dari Kabupaten dan Kota,” tutupnya. (NHF/NRH/RH)

Fase pemulangan jemaah haji, hingga Selasa (25/6) pukul 21.00 WAS, tercatat jemaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke tanah air sebanyak 28.593 orang, tergabung dalam 72 kelompok terbang.

Jemaah haji Indonesia yang wafat berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pukul 09.41 WIB berjumlah 275 orang.

Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda menyampaikan, sejalan dengan fase pemulangan jemaah haji gelombang pertama ke Tanah Air, petugas haji Daerah Kerja (Daker) Madinah dan seluruh perangkat sektor Daker Madinah, bersiap untuk operasional layanan jemaah haji gelombang II, yang kedatangannya di Kota Madinah Al-Munawwarah dari Kota Makkah dimulai hari ini, Rabu (26/6).

“Operasional layanan kedatangan jemaah haji di Madinah mencakup seluruh layanan, seperti layanan akomodasi, katering, transportasi, lansia dan layanan kesehatan,” terang Widi dalam keterangan resmi Kemenag di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, pada Rabu (26/6).

Mengingat waktu perjalanan Kota Makkah – Kota Madinah cukup lama, hingga 7 jam, Widi berpesan, jemaah haji agar bersiap diri dengan menjaga kesehatan, segera menghubungi petugas kesehatan yang ada di setiap sektor bila mengalami keluhan kesehatan dan istirahat yang cukup.

“Jemaah haji akan berada di Kota Madinah untuk beribadah dan melakukan ziarah ke sejumlah tempat bersejarah yang ada di Kota Nabi,” katanya.

Pemerintah kembali mengingatkan, jemaah haji bila ingin beribadah di Masjid Nabawi agar tetap memperhatikan hal-hal berikut. Yaitu mencatat nama dan nomor hotel, serta memberi tahu dan mencatat nomor kontak Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di hotel.

“Tetap mengenakan identitas pengenal, terutama gelang jemaah, membawa paspor, visa dan idenditas diri lainnya. Jangan tukar menukar gelang dengan jemaah lainnya, serta pergi dan pulang secara berkelompok,” pesan Widi.

Hari ini, Rabu (26/6) terdapat 18 kelompok terbang, dengan jumlah jemaah haji sebanyak 7.162 orang. Mereka telah dan akan diterbangkan ke tanah air, dengan rincian sebagai berikut:

1. Debarkasi Makassar (UPG) sebanyak 900 jemaah/2 kloter
2. Debarkasi Solo (SOC) sebanyak 1.080 jemaah/3 kloter
3. Debarkasi Kertajati (KJT) sebanyak 880 jemaah/2 kloter
4. Debarkasi Lombok (LOP) sebanyak 393 jemaah/1 kloter
5. Debarkasi Surabaya (SUB) sebanyak 1.113 jemaah/3 kloter
6. Debarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) sebanyak 833 jemaah/2 kloter
7. Debarkasi Batam (BTH) sebanyak 450 jemaah/1 kloter
8. Debarkasi Padang (PDG) sebanyak 393 jemaah/1 kloter
9. Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS) sebanyak 440 jemaah/1 kloter
10. Debarkasi Medan (KNO) sebanyak 360 jemaah/1 kloter
11. Debarkasi Banjarmasin (BDJ) sebanyak 320 jemaah/1 kloter
    (HUMAS KEMENAGRI-RIW/NRH/RH)

JAKARTA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait penolakan keras terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Terbitnya Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Dalam audiensi ke DPR RI pada Selasa (25/06), Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M. Lutfi Saifuddin menyampaikan bahwa kebijakan terkait Tapera dan UKT tidak tepat diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih.

“Kami selaku wakil rakyat, Kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalsel, Abdi Aswadi. Ia mengatakan, sistematika teknis dari Pasal 15 dalam PP tersebut sangat tidak jelas dan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.

“Munculnya angka tiga persen itu tidak mendasar dan tidak dijelaskan secara transparan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sumarlan, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa kebijakan ini akan menambah beban pekerja yang saat ini sedang berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.

“Kami berharap pemerintah lebih bijak dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja dan masyarakat luas,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska juga menyampaikan hal senada. Ia mengakui hal ini menjadi semangat anggota Komisi IX untuk menolak diberlakukannya kedua PP tersebut. Penolakan ini juga sudah disampaikannya di berbagai media masa.

“Secara pribadi kami sudah bersikap. Nanti waktu rapat dengan Menteri ketenagakerjaan akan kami sampaikan berbagai aspirasi yang sudah disampaikan tadi,” jelasnya.

Penolakan ini diharapkan dapat memberikan tekanan kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Komisi IV DPRD Kalsel dan Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi kepentingan masyarakat. (ADV-NRH/RH)