Hari: 8 Maret 2024

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan tema Focus Group Discussion (FGD) IDI Tahun 2023 di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Salah Satu Hotel Berbintang di Banjarmasin, Kamis (7/3).

Raker ini merupakan sebagai tindak lanjut untuk mempercepat rilis IDI pada Tahun Anggaran 2024 dengan tahapan pengukuran IDI yang meliputi Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, yang diwakili Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah dalam sambutannya sekaligus membuka acara tersebut menyebutkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalsel pada tahun 2022 mencapai nilai 80,86 dalam skala indeks 0 – 100.

“Capaian ini menempatkan Kalsel berada di peringkat ke-10 secara nasional, dengan tingkat demokrasi pada kategori tinggi,” sebutnya.

Ia menyatakan FGD yang dilaksanakan atas kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) ini patut untuk disyukuri sebagai ruang untuk peningkatan dan perbaikan lebih lanjut.

“Adapun terkait perolehan capaian IDI ini dilakukan dengan beberapa aspek yakni ada tujuh indikator serta aspek kapasitas lembaga demokrasi dengan delapan indikator, ini dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai aspek dan indikator tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya melalui FGD IDI ini akan didapatkan gambaran yang akurat terkait pelaksanaan demokrasi di Kalsel dan upaya-upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses demokratisasi di daerah.

“Kita perlu memahami secara mendalam poin-poin penting terkait metode pengukuran IDI, ketersediaan data-data dan informasi yang valid, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mengukur aspek-aspek IDI beserta indikatornya,” ucapnya.

Pelaksanaan FGD Tahun 2023 ini melibatkan para narasumber dan peserta yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya masing-masing, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Kalsel.

“Kesempatan ini pula, kita akan membahas secara kritis mengenai ketersediaan data-data dan informasi yang valid, serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam proses pengukuran IDI, masukan dan saran dari peserta FGD akan sangat membantu kita dalam memahami konteks dan realita yang sesungguhnya terjadi di lapangan,” tutupnya.

Untuk diketahui FGD IDI Kalsel Tahun 2023 tersebut diikuti sekitar 50 orang peserta atau undangan terdiri dari Tim Kelompok kerja pengembangan dan pemanfaatan IDI di daerah Prov. Kalsel seperti Diskominfo dan LHK, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum, Biro Humas Polda, Unsur Korem 101/Ant, Ombudsman, PWI, KPU, Bawaslu, Redaksi harian Banjarmasin Post dan Radar Banjar, FKUB, PGI, PHDI, LK3 Banjarmasin, Kelompok dan LSM, BEM ULM Banjarmasin dan perwakilan sejumlah Partai Politik serta turut hadir sebagai Moderator dari BPS Prov. Kalsel, Ahmadi Murjani dengan Narasumber Kepala BPS Prov. Kalsel, Martin Wibisono dan Akademisi ULM, Saprudin. (Bakesbangpol-BDR/RDM/RH)

TANAH LAUT – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor bersama Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bergerak cepat menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan, dengan menggelorakan integrasi tanaman pangan dengan tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit. Yakni melalui Program Kelapa Sawit Tumpang Sari dengan Tanaman Pangan (KESATRIA) Padi Gogo, yang tanam perdananya dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, pada Jumat (8/3).

Paman Birin (sapaan khas Gubernur Kalsel) meminta jajaran Kepala Daerah, SKPD terkait tingkat provinsi hingga Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, agar berkolaborasi mensukseskan program KESATRIA guna mendorong produksi tanaman pangan, khususnya padi gogo dan jagung, di sela lahan perkebunan kelapa sawit. Meskipun kondisi ketersediaan beras di Kalimantan Selatan dalam keadaan surplus.

Sebagai gerbang logistik Kalimantan, produksi pangan termasuk padi harus terus ditingkatkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Kalsel, tapi juga kebutuhan Indonesia.

Paman Birin juga berharap implementasi program KESATRIA di Kalsel, dapat mengikuti kesuksesan program SISKA KU INTIP, yang merupakan inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan swasembada sapi di Kalimantan Selatan.

Terkait program KESATRIA ini, Kick Off Penanaman Perdana Kelapa Sawit Rakyat integrasi padi gogo ini dilaksanakan pada lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kelompok Tani Bumi Tani, Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Tanah Laut.

Turut hadir pada kegiatan ini, Ketua Kelompok Perbenihan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjenbun, Kementan RI, Ratna Rubandia, beserta tim.

Pj. Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman pada kesempatan ini menyampaikan, bahwa pihaknya sangat mendukung sekaligus berterima kasih kepada Menteri Pertanian, Gubernur, Dirjen Perkebunan dan Dirjen Tanaman Pangan, karena telah memilih Kabupaten Tanah Laut sebagai lokasi Kick Off Program KESATRIA.

“Kegiatan ini merupakan yang pertama dilakukan di Kalimantan Selatan maupun Pulau Kalimantan, hal ini merupakan anugerah yang luar biasa terlebih lagi kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat yang penuh dengan berkah,” ucapnya saat memberikan sambutan.

Sementara itu, Kadisbunnak Provinsi Kalsel, drh. Suparmi dalam sambutannya menyampaikan, penanaman padi gogo di lahan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu strategi pemerintah demi meningkatkan produksi beras, sebagai upaya mencukupi ketersediaan beras bagi masyarakat Indonesia. Yakni dengan mengintegrasikannya pada lahan tanaman belum menghasilkan (TBM) peremajaan sawit rakyat, yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

“Melalui program PSR ini, pemerintah hadir untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit rakyat, baik lewat peremajaan, sarana dan prasarana, penelitian maupun pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit untuk mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Perlu diketahui, tumpangsari merupakan sistem budidaya tanaman, dimana lebih dari satu tanaman yang ditanam dalam satu areal penanaman. Program tumpang sari kebun kelapa sawit dengan tanaman pangan yang salah satunya padi gogo yang umumnya ditanam di area kebun sebagai salah satu bentuk efisiensi penggunaan lahan pertanian.

Sementara KESATRIA merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta stakeholder terkait. Diharapkan melalui program ini mampu meningkatkan perekonomian pekebun, peningkatan produksi, memperkuat produksi padi nasional melalui akselerasi kegiatan PSR. (DisbunnakKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021. Para pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) wajib memiliki sertifikat halal pertanggal 17 Oktober 2024. Kewajiban sertifikasi halal tersebut, akan dimulai untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Untuk mengingatkan hal tersebut kepada para pelaku IKM dan UMKM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel, membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan dan Pengawasan Sertifikat Halal.

Kepala Disperin Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana, melalui Kabid Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri, Kris Wibowo menyampaikan, pembentukan tim satgas pemantauan dan pengawasan sertifikat halal dimaksudkan untuk melakukan pemantauan di toko-toko ritel modern dan tradisional, serta pusat oleh – oleh, tentang produk IKM mana saja yang sudah memiliki sertifikat halal. Selain itu, tim satgas pemantauan dan pengawasan sertifikat halal juga akan mensosialisasikan terkait kewajiban memiliki sertifikat halal bagi para pelaku IKM.

“Hal ini tentunya agar pelaku IKM dapat terus memasarkan produk mereka dan membuat serfikat halal,” ungkap Kris, saat ditemui Reporter Abdi Persada FM, baru – baru tadi.

Ia melanjutkan, lebih dari 22 ribu lebih pelaku IKM produk makanan dan minuman yang terdapat di Kalsel. Dari data tersebut, baru sebanyak kurang lebih 5 ribu pelaku IKM yang memiliki sertifikat halal.

“Nanti akan kami arahkan pelaku IKM yang belum bersertifikat halal untuk diberikan bantuan, baik dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota,” lanjut Kris.

Pemerintah Provinsi Kalsel, melalui Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel juga terus mendorong peningkatan pembuatan sertifikat halal bagi para pelaku IKM, yakni dengan memfasilitasi sertifikasi halal gratis.

“Setiap tahunnya program sertifikasi halal gratis dari Pemerintah Provinsi terus dijalankan, meskipun tidak dapat memfasilitasi seluruh pelaku IKM di Banua,” sahut Kris.

Selain program sertifikasi halal gratis, Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel juga melakukan koordinasi kepada Dinas Perindustrian Kabupaten – Kota, agar juga dapat memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku IKM dan UMKM. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel kembali akan menyelenggarakan Bursa Kerja (Job Fair) pada tahun 2024 ini sebagai bentuk fasilitasi para pencari kerja di Provinsi Kalsel.

Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti melalui Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja (P4TK) Disnakertrans Kalsel, Indah Fajarwati mengatakan tahun ini pihaknya akan memfasilitasi ribuan lapangan pekerjaan dari berbagai sektor melalui Job Fair 2024.

“Pelaksanaannya diperkirakan akan digelar pada pertengahan tahun setelah hari raya Idul Fitri,” ucapnya, baru-baru tadi.

Indah menjelaskan pelaksanaan Job Fair 2024 juga menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Kalsel dalam menekan angka pengangguran dan menumbuhkan sektor ketenagakerjaan di Banua.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penempatan Tenaga Kerja Bidang Pembinaan Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kalsel, Humaidi Sya’ban Salam menambahkan untuk tahun ini pihaknya juga menyediakan lowongan pekerjaan untuk para disabilitas.

“Karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 peran perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)