BANJARBARU – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 mendatang, untuk meningkatkan partisipatif di Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel, akan memberikan sosialisasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Kepada Abdu Persada FM, disampaikan Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel Heriansyah melalui Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalsel Muhammad Hasanuddin, pihaknya memiliki program kegiatan sosialisasi pendidikan politik untuk meningkatkan jumlah pemilih di Kalsel. Ditahun 2023 yang lalu, program sosialisasi pendidikan politik telah dilaksanakan dengan sasaran pemilih pemula, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Sementara untuk 2024 ini, pihaknya akan kembali melaksanakannya dengan sasaran ODGJ.
“Jadi program ini akan kami selenggarakan di RS Jiwa Sambang Lihum dengan menghadirkan peserta mulai dari para Petugas RS hingga ODGJ,” ungkap Hasanuddin, Rabu (3/1).
Dilanjutkannya, pihaknya juga akan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dengan memberikan pemahaman sebagai narasumber kepada mereka-mereka yang memiliki keterbatasan.
“Semoga pada saat pemilihan nanti para ODGJ bisa ikut berpartisipasi,” lanjut Hasanuddin.
Hasanuddin berharap, dengan adanya sosialisasi kepada para ODGJ ini, dapat meningkatkan jumlah partisipan pemilih pada pemilu dan pilkada 2024 ini. (Tim/RDM/APR)
Banjarmasin – Bank Kalsel melalui Unit Usaha Syariah (UUS) memberikan bantuan Pembangunan Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin. Penyerahan dilakukan Kepala Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin, Yuanita Evayanti kepada Founder Banua Green Hub, Dendy Primanandi bersama Perwakilan Pengelola Masjid Al-Jihad Banjarmasin, Taufik Hidayat.
Turut menyaksikan Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Machli Riyadi; Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin Madyan, Kabag Keberlanjutan Usaha dan Penanganan Hukum Perusahaan Divisi Sekretaris Perusahaan, Shah Rizky Kurniawan; Kabag Dana dan Kelembagaan Syariah Unit Usaha Syariah, bertempat di parkiran Mesjid Al Jihad Banjarmasin, pada Rabu (3/1)
Dalam Sambutannya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Machli Riyadi, mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan beberapa pihak salah satunya Bank Kalsel dalam mewujudkan pembangunan Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin.
Bank Sampah seperti ini sangatlah diperlukan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dalam mengatasi permasalahan sampah yang kini menjadi salah satu permasalahan di Kota Banjarmasin.
“Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dengan adanya Bank Sampah ini menjadi trigger buat para pengelola ta’mir Mesjid yang lain di Banjarmasin dan barang kali menjadi contoh di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, Bank Sampah kedepannya sinergi ini sangatlah diperlukan baik dalam mengelola dalam konsep perbankan sehingga memudahkan Masyarakat untuk memilah/dipilih sampah dari rumah kemudian membawanya ke Mesjid,” ucap Machli.
Sementara itu, Kepala Bagian Keberlanjutan Usaha dan Hukum Perusahaan dari Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Shah Rizky Kurniawan menyampaikan, Bank Kalsel akan selalu mendukung upaya masyarakat dalam menjaga keberlangsungan lingkungan sekitarnya.
Dalam momen ini Bank Kalsel memberikan bantuan pembangunan Bank Sampah untuk area di Mesjid Al Jihad Banjarmasin.
“Bank Kalsel akan terus mendukung seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, agar mewujudkan Kota yang bersih dan nyaman. Kegiatan hari ini, merupakan salah satu dukungan kongkrit Bank Kalsel dalam mewujudkan hal tersebut,” ungkap Rizky.
Dilain pihak, Perwakilan Pengelola Mesjid Al Jihad Banjarmasin, Taufik Hidayat menyambut baik atas dukungan dari Bank Kalsel dalam rangka membantu pihaknya untuk membangun Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin yang lebih menarik, layak dan representatif.
“Saya berharap dengan pembangunan ini akan semakin banyak masyarakat, khususnya jemaah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin yang tertarik menukarkan sampahnya di sini,” harapnya.
Baginya keberadaan Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin sangatlah penting. Karena tidak hanya untuk jemaah saja, tapi dapat sekalian mengelola sampah yang ada di Mesjid Al Jihad Banjarmasin menjadi lebih bernilai kedepannya. (ADV-RIW/ RDM/APR)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyelesaikan 8 (delapan) Peraturan Daerah (Perda) selama tahun 2023. Sedangkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lainnya sedang dibahas Panitia Khusus.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Persidangan, Hukum, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kalsel, Muhammad Andri Yuzhar kepada wartawan, Rabu (3/1).
Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi Setwan Kalsel, M. Andri Yuzhar
Andri Yuzhar menjelaskan delapan Raperda telah yang ditetapkan menjadi Perda pada tahun 2023, yaitu Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2022, Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043, Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Raperda Tentang APBD Tahun 2024, serta Raperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Sedangkan dua Raperda lainnya yakni Raperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kalsel Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalsel Tahun 2018-2038, yang semula direncanakan ditetapkan menjadi Perda pada 2 Januari 2024 dilakukan penundaan dan akan dijadwalkan kembali,” jelasnya.
Sementara, lanjut Andri, tiga Raperda yang sedang dibahas di Pansus, yakni Raperda Tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi yang merupakan inisiatif Komisi IV sedang dibahas di Pansus per Maret 2023, Raperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran inisiatif Komisi I sedang dibahas di Pansus per September 2023.
“Serta Raperda Tentang Inovasi Daerah yang merupakan inisiatif Komisi III sedang dibahas di Pansus per September 2023,” terangnya.
Andri menambahkan pada tahun 2024, DPRD Kalsel menerima usulan sebanyak 15 Raperda yang terdiri dari tujuh Raperda yang merupakan inisiatif Dewan dan delapan Raperda inisiatif Pemprov Kalsel, termasuk tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka.
“Tujuh Raperda inisiatif Dewan itu yakni Raperda Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan inisiatif Komisi I, Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan Ikan serta Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang keduanya inisiatif Komisi II,” tambahnya.
Sedangkan Raperda Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian C pada Wilayah Sungai dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan inisiatif Komisi III dan Raperda Tentang Pedoman Pembentukan Perda inisiatif Badan Pembentukan Perda DPRD Kalsel.
Sementara, lanjut Andri, Raperda inisiatif Pemprov Kalsel pada 2024 sebanyak delapan Raperda yaitu Raperda Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara usul Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Raperda Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam usul Dinas Kehutanan, Raperda Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi usul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Raperda Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 usul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Raperda Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan usul Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
“Sementara tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka yakni Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2024 dan Raperda APBD Tahun 2025,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menggelar Rapat Dengar Pendapat, dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin, Rabu (3/1).
Suasana RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin
Usai kegiatan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, menyampaikan rapat ini sangat penting untuk melakukan evaluasi program kerja di tahun 2023. Guna mengetahui berapa proyek pekerjaan, terlwbih infrastruktur. Mulai jalan, jembatan dan drainase, baik sudah selesai maupun terlambat diselesaikan. Ia berharap, dapat segera rampung.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, saat memberikan komentarnya
“Dari rapat ini beberapa proyek infrastruktur yang belum selesai sudah diketahui kendalanya,” ucap Afrizal
Disampaikannya, selain evaluasi, pihaknya juga menerima penyampaian program kerja di tahun 2024, untuk pekerjaan pelebaran Jalan, di Jalan Padat Karya Sungai Andai, dan pembangunan Jembatan yang menghubungkan Sungai Jingah dengan Sungai Bilu.
“Kami berharap perencanaan ini dapat direalisasikan,” pintanya
Lebih lanjut Afrizaldi menambahkan, pekan depan pihaknya menjadwalkan Rapa Dengar Pendapat dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Banjarmasin, mulai dari realisasi kegiatan tahun 2023 dan program kerja di tahun 2024 mendatang. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan.
“RDP ini untuk semakin meningkatkan kinerja, agar dapat mengetahui kendala di lapangan,” tutupnya
Untuk diketahui, Komisi III DPRD Banjarmasin, menggelar Rapat Evaluasi Bidang Infrastruktur tahun 2023, bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, didampingi Wakilnya Afrizaldi dan Anggota, dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, didampingi Sekretaris bersama Kabid, bertempat di ruang Komisi III DPRD kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Konservasi Perairan Banua Raya.
Ekspos Pembentukan UPTD baru di Kementerian Dalam Negeri
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, pada awal Desember 2023 lalu, pihaknya telah melakukan ekspos pembentukan UPTD baru ini di Kementerian Dalam Negeri.
Kadislutkan Kalsel Rusdi Hartono
“Kami bersyukur pada awal Desember lalu, telah melaksanakan ekspos UPTD baru tersebut,” ungkap Rusdi, Rabu (3/1).
UPTD baru tersebut, lanjutnya, merupakan UPTD Konservasi Perairan Banua Raya, di 4 wilayah salah satunya di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.
“Pembentukan UPTD baru tersebut, guna menunjang Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam melindungi dan melestarikan sumber keluatan dan ekosistem pesisir,” jelas Rusdi lebih lanjut.
Rusdi berharap, kawasan konservasi perairan yang di kelola UPTD Banua Raya kedepannya, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat persisir disekitar kawasan tersebut.
“Tentunya dengan adanya UPTD baru tersebut, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” ucap Rusdi.
Dalam kesempatan tersebut, Rusdi juga mengungkapkan, di Tahun 2024 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan, potensi Kelautan yang ada di Banua.
“Untuk upaya peningkatan potensi kelautan di Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya terus melakukan penggalian potensi tersebut,” ujar Rusdi.
Untuk kewenangan pengelolaan kelautan 0 – 12 mil laut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Tentunya, lanjut Rusdi, dengan wilayah tersebut akan banyak potensi perikanan dapat dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Peningkatan potensi kelautan ini, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Rusdi. (SRI/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Komisi II DPRD Kalsel mengapresiasi hasil kinerja Bank Kalsel Cabang Batulicin yang terus meningkat setiap tahun.
Suasana kunjungan Komisi II DPRD Kalsel ke kantor Bank Kalsel Cabang Batulicin
Saat memimpin kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke Kantor Bank Kalsel Cabang Batulicin, Rabu (3/1), Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, mengaku sangat gembira dengan hasil capaian Bank Kalsel Cabang Batulicin.
“Jadi ini yang sebenarnya kita inginkan. Jangan sampai stagnan atau tidak ada yang menggembirakan dari hasil capaian kinerja tahun-tahun nanti,” ujar Yani Helmi.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel akrab disapa Paman Yani itu, hasil capaian ini tidak terlepas dari peran Pemprov Kalsel maupun Pemkab Tanah Bumbu yang terus memperhatikan bank daerah untuk terus tumbuh.
“Mudah-mudahan Pemkab Tanah Bumbu lebih perhatian kepada bank daerah karena ini milik dan untuk rakyat Kalsel termasuk Tanah Bumbu,” harapnya.
Paman Yani berharap hasil kinerja Bank Kalsel Cabang Batulicin bisa lebih meningkat tahun 2024. Baik dalam hal tabungan maupun deposito.
“Kredit usaha untuk UMKM dan usaha lain juga harus diperhatikan dan dijalankan,” pintanya.
Beberapa masukan juga disampaikan dalam pertemuan tersebut. Salah satunya yaitu lokasi cabang pembantu yang harus lebih strategis demi meningkatkan jumlah nasabah.
Menanggapi hal itu, Pimpinan Bank Kalsel Cabang Batulicin, Teguh Indra Bayu akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan.
“Ini tentu suatu masukan yang sangat baik dan akan terus coba kami tindaklanjuti dan harapannya segera terealisasi,” ungkap Teguh.
Teguh berharap Komisi II DPRD Kalsel terus mendukung segala upaya mereka dalam mewujudkan kinerja yang semakin baik.
“Semoga kami terus menjaga dan meningkatkan kinerja,” tutup Teguh.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota Komisi II DPRD Kalsel yakni Karlie Hanafi Kalianda, Fahrani, Iskandar Zulkarnain serta Habib Musa Assegaf. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin melepas keberangkatan sekitar 320 jemaah umrah di depan pintu keberangkatan bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, pada Selasa (2/1).
Wajah kegembiraan terpancar di raut wajah Paman Birin saat melepas rombongan jemaah umrah, yang dipimpin dan nantinya sebagai pembimbing ibadah Umrah, Alimmul Fadhil Al Hafidz, KH Muhammad Wildan Salman.
Sebagaian jemaah yang berasal dari berbagai unsur masyarakat seperti tenaga pengajar, ustad, tokoh masyarakat, pelajar, dan lainnya itu, diberi kesempatan menunaikan ibadah umrah yang diinisiasi Paman Birin, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam membangun Banua melalui berbagai kegiatan.
Jemaah umroh yang berangkat ke tanah suci juga satu penerbangan dengan Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, beserta sejumlah kepala dinas lingkup Pemprov Kalsel.
Paman Birin berpesan agar jemaah umrah tetap menjaga kesehatan dan stamina dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat.
Tidak lupa diingatkan, agar para jemaah umrah menjaga kekompakan dan saling membantu satu sama lain jika ada yang kesulitan atau memerlukan bantuan, serta menjaga nama baik Kalsel Babussalam.
“Ulun doakan pian-pian berangkat dengan selamat dan kembali nantinya dengan selamat pula, mudah-mudahan segala ibadah yang dilakukan selama umrah menjadi amal ibadah oleh Allah SWT serta ibadahnya mabrur,” doa Paman Birin.
Paman Birin pun menyalami satu persatu jemaah umrah sebelum memasuki ruang tunggu Bandara Syamsuddin Noor untuk selanjutnya diberangkatkan ke Mekkah.
Para jemaah nampak sangat bahagia berkesempatan umrah dilepas orang nomor satu di Kalsel itu.
Turut menyaksikan pelepasan keberangkatan jemaah yang akan menjalani umrah mulai 2 – 11 Januari itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel mencatat performa positif pada tahun 2023. Hingga November 2023, aset bank menembus Rp26,26 triliun atau tumbuh 18,65 persen secara tahunan. Dari sisi liabilitas, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan sebesar15,24 persen, mencapai nominal Rp20,57 triliun. Sementara untuk penyaluran Kredit dan Pembiayaan tumbuh di 8,19 persen dengan nominal mencapai Rp14,66 triliun.
Suasana saat jumpa pers akhir tahun Bank Kalsel
Pencapaian atas kinerja bisnis dan operasional tersebut mendorong perolehan laba konsolidasi bank sebesar Rp338 miliar pada November 2023, mengalami pertumbuhan 5,82 persen secara tahunan. Perolehan laba ini menjadi kontribusi terhadap peningkatan Modal Inti Bank Kalsel yang terealisasi secara organik sebesar Rp2,65 triliun pada November 2023, dan diproyeksikan akan terealisasi sebesar Rp3,42 triliun pada Desember 2024.
“Selama tahun 2023, Bank Kalsel juga telah menyalurkan pembiayaan KPR Sejahtera dengan total pembiayaan sebesar Rp1,68 miliar, sedangkan untuk UUS Bank Kalsel realisasi penyaluran pembiayaan KPR Sejahtera pada tahun 2023 kepada 37 peserta dengan total pembiayaan sebesar Rp6,05 miliar,” ujar Fachrudin, selaku Direktur Utama Bank Kalsel, saat jumpa pers akhir tahun di Banjarmasin belum lama tadi.
Direktur Utama Bank Kalsel saat memaparkan capaian tahun 2023
Disisi lain, menurut Fachrudin, Bank Kalsel yang telah menginjak usia ke-59 di tahun 2023, terus mendapat apresiasi dan penghargaan atas berbagai prestasi cemerlang di tahun 2023. Berbagai bentuk penghargaan ini sebagai bukti bahwa Bank Kalsel telah dikelola dengan baik dan profesional.
Tercatat ada 10 penghargaan yang diraih Bank Kalsel sepanjang tahun 2023. Diantaranya adalah Banking Service, Category BPD yang diberikan oleh Warta Ekonomi dalam ajang Indonesia Best BUMD Awards 2023, Top BPD Bintang 5, Top CEO BUMD 2023 dan Top Pembina BUMD 2023 dari TOP BUMD Awards 2023, dan kategori Pembiayaan Daerah Terbaik oleh Republika dalam Anugerah Syariah Republika 2023.
“Melanjutkan apa yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, Bank Kalsel juga konsisten melakukan ekspansi bisnis, inovasi dan pengembangan serta transformasi digital dalampeningkatan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder diberbagai sektor bidang usaha,” tambah Fachrudin.
Tidak hanya itu, Bank Kalsel juga optimis mampu berekspansi di bidang layanan jasa keuangan yang lebih baik, serta berperan mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa-masa mendatang.
Dalam menghadapi tahun 2024, dari sisi rencana kinerja dan strategis, Bank Kalsel telah mengatur strategi bisnis yang tepat dan prudent di berbagai segmen bisnis, dengan target menjaga optimalisasi pendapatan, meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas kredit bank.
Untuk merealisasikan strategi tersebut, Bank Kalsel harus selaras dengan ketentuan regulator maupun pemerintah dalam memproyeksikan tumbuhnya kinerja keuangan yang positif serta turut menjaga kesehatan industri keuangan dan perbankan dalam negeri.
Dalam proyeksi tahun 2024 yang telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank, Bank Kalsel menargetkan pertumbuhan Aset sebesar 10,94 persen, Dana Pihak Ketiga tumbuh 9,32 persen, sedangkan Kredit dan Pembiayaan Bank Kalsel ditargetkan tumbuh 10,39 persen.
Dari aktivitas dan ekspansi bisnis bank yang akan dilakukan di tahun 2024 tersebut, ditargetkan laba bank tumbuh 6,55 persen. Pertumbuhan laba ini juga menjadi upaya bank untuk memenuhi modal inti minimum Rp3 Triliun di tahun 2024, sebagaimana disyaratkan POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Dengan semua rencana strategis dan bisnis yang akan dijalankan di tahun 2024, Bank Kalsel optimis, modal inti akan melampaui regulasi tersebut.
Disamping semua yang telah diutarakan diatas, selain dunia bisnis, Bank Kalsel juga memberikan kontribusi dalam bentuk lain. Untuk pengembangan industri keuangan, Bank Kalsel berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem keuangan di daerah. Melalui partisipasinya dalam pengembangan ekosistem keuangan daerah tersebut, Bank Kalsel dapat menciptakan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan mendukung kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Selain itu, bank juga menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan sosial di sekitarnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun Taksonomi Hijau. Dengan melibatkan diri dalam CSR, bank tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Bank juga menunjukkan kepeduliannya terhadap umat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel. Melalui UPZ ini, bank secara rutin mengumpulkan Zakat, Infaq, dan Sedekah dari penghasilan seluruh pegawainya. Tindakan ini mencerminkan kepedulian bank terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, serta komitmen untuk berkontribusi pada pemberdayaan dan kesejahteraan umat. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna Internal dengan agenda Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2024 bertempat di Ruang Paripurna H. Mansyah Addrian gedung DPRD Kalsel, Selasa (2/1).
Rapat Paripurna tersebut diawali dengan penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel Masa Sidang Ketiga Tahun 2023 yang diserahkan perwakilan masing-masing fraksi Dewan kepada Ketua DPRD Kalsel, Supian HK selaku Pimpinan rapat.
Suasana Rapat Paripurna Internal DPRD Kalsel
Ada delapan Fraksi yang menyerahkan hasil reses yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi Persatuan Nurani Demokrat.
Kemudian dilanjutkan dengan Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2023 terhitung September – Desember 2023.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Dewan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi rapat-rapat komisi dan Alat Kelengkapan Dewan, pelaksanaan studi komparasi dan konsultasi, penyerapan aspirasi, penyebarluasan program pembentukan Rancangan Perda, Perda serta peraturan perundang-undangan lainnya, serta sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ke Kabupaten/Kota.
“Pada tahun 2023, DPRD Kalsel telah merampungkan beberapa Raperda bersama dengan Pemerintah Daerah sehingga Perda-perda yang dimaksud dapat segera diimplementasikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Supian HK menambahkan kegiatan Masa Sidang Pertama Tahun 2024 yang dimulai terhitung 1 Januari dan berakhir pada 30 April 2024.
Adapun pokok-pokok kegiatan dewan yang akan dilaksanakan antara lain kegiatan komisi-komisi DPRD dan AKD berupa rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan pihak terkait, pembahasan Raperda atau rancangan keputusan DPRD, penyebarluasan program pembentukan Raperda, Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya dan sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
“Selain itu, kegiatan-kegiatan rapat paripurna yang disesuaikan dengan kebutuhan, rapat konsultasi Forum Silaturahmi DPRD dengan Gubernur Kalsel, kegiatan masa reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Mengawali tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi (KIP) provinsi Kalimantan Selatan, terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi terkait kelembagaannya dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Termasuk kepada organisasi kemasyarakatan yang ada di Kalimantan Selatan.
Suasana pertemuan antara Komisi Informasi Provinsi Kalsel dan HIPMI kota Banjarmasin pada Selasa (2/1)
Diinisiasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) kota Banjarmasin, digelarlah silaturahmi dengan Komisi Informasi Provinsi Kalsel, pada Selasa (2/1) disalah satu kafe di kota Banjarmasin.
Pertemuan penuh keakraban ini, dihadiri langsung Ketua Umum HIPMI kota Banjarmasin, Aulia Rahman, Sekretaris Ridwan Abdul Qadir Jailani, Bendahara Dewi Marissa, serta para ketua bidang. Begitu juga dari Komisi Informasi Provinsi, dihadiri langsung Ketua KI, Nawang Wijayati, didampingi 3 komisioner. Yakni Komisioner Bidang Kelembagaan, AH Rijani, Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Riduannor, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Yati Nurhayati.
“Tujuan pertemuan ini adalah untuk lebih mengenalkan tugas dan fungsi Komisi Informasi kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu juga untuk mengedukasi dan mensosialisasikan terkait keterbukaan informasi publik, sesuai amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008,” jelas Nawang.
Dalam pertemuan tersebut, komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan terkait keorganisasian Komisi Informasi, serta tugas, fungsi dan wewenangnya dalam hal keterbukaan informasi publik.
Pada kesempatan ini, juga terjadi dialog santai antara anggota HIPMI dengan komisioner Komisi Informasi provinsi, terkait bagaimana cara memohon informasi di badan publik dan apa yang harus dilakukan masyarakat, untuk ikut serta mengawal undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
“Saya harap dengan pertemuan ini, gaung keterbukaan informasi publik di Kalimantan Selatan menjadi lebih luas, sehingga menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang terbuka informasinya untuk menuju Banua sejahtera Kalsel Babussalam,” harap Aulia Rahman, ketua umum HIPMI kota Banjarmasin, menutup pertemuan. (RIW/RDM/RH)
