Bulan: November 2023

AMUNTAI – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahrujani menggelar Serap Aspirasi (Reses) Masa Persidangan III Tahun 2023, di Desa Teluk Paring dan Desa Rukam Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin (6/11).

Pada reses tersebut, menurut Sahrujani, fokus keluhan masyarakat di dua desa ini tertuju pada permasalahan di bidang pertanian dan dangkalnya Sungai Hintalu.

“Di Desa Teluk Paring tadi yang di minta itu perbaikan disektor pertanian, khususnya perbaikan saluran air pertanian dan normalisasi sungai,” katanya.

Diketahui bahwa, ada tiga kecamatan yang terdampak akibat dangkalnya air di sungai ini. Tiga Kecamatan ini ialah Sungai Tabukan, Amuntai Selatan dan Sungai Pandan. Dampak yang dirasakan oleh warga sekitar yakni saat musim hujan.

“Sungai ini menyebabkan banjir dan gagal panen disektor pertanian. Saya selaku Ketua Komisi III yang membidangi pertanian, akan menyampaikan hasil reses ini pada rapat gabungan bersama dinas terkait,” pungkasnya. (DPRD.KALSEL-NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Reses dalam menjaring aspirasi masyarakat yang dilakukan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, memasuki hari keempat, Minggu (5/11).

Kali ini lokasi yang menjadi sasaran reses yakni RT 006 dan RT 014 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

Kedatangan wakil rakyat akrab disapa Paman Yani disambut hangat oleh Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama serta warga setempat.

“Alhamdulillah hari ini kita kembali menjaring aspirasi masyarakat. Saya senang melihat antusias masyarakat disini,” ujar Paman Yani.

Paman Yani sendiri dinilai merupakan sosok yang bersahaja dan tidak pernah lelah untuk menyambangi setiap warga di daerah konstituennya.

Terbukti, meski masih dalam kondisi kurang sehat, Paman Yani tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan, untuk mendengarkan setiap aspirasi warga.

“Saya menjadi anggota dewan karena dipilih rakyat. Makanya saya harus bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan. Apalagi ini juga sudah menjadi tugas setiap anggota dewan untuk mengunjungi daerah pemilihannya,” jelas Paman Yani.

Sama seperti di lokasi-lokasi reses sebelumnya, warga Desa Bersujud juga mengeluhkan tentang minimnya air bersih di wilayah mereka.

“Memang tidak bisa dipungkiri kalau hampir setiap wilayah di Kalsel sedang mengalami kesulitan air bersih. Karena kita tahu banua kita sedang dilanda kemarau ekstrem yang bahkan menyebabkan karhutla,” beber Paman Yani.

Seperti diketahui, Paman Yani sendiri telah berupaya agar pemerintah segera membangun embung di daerah rawan kekeringan di Tanah Bumbu.

Sebab menurut dewan dari fraksi Golkar itu, adanya embung akan memberi manfaat sangat luas bagi masyarakat.

“Embung juga bisa jadi solusi untuk mencegah banjir ketika musim penghujan nanti. Bahkan embung juga bisa dimanfaatkan oleh petani untuk mengairi lahan mereka,” imbuh Paman Yani.

Tidak lupa Paman Yani kembali mengingatkan kepada individu maupun perusahaan yang memiliki air bersih serta armadanya untuk membantu suplai kepada warga.

Hal ini juga sesuai dengan imbauan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang meminta setiap SKPD Pemprov Kalsel, agar tidak menutup mata dengan turut membantu kebutuhan air bersih ke seluruh masyarakat.

“Saya sendiri memiliki satu buah pick up dan dua tandon air yang setiap hari keliling membagikan air bersih. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa menggerakan yang lain khususnya Pemkab Tanah Bumbu untuk turut membantu masyarakat,” tutup Paman Yani. (SYA/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, kembali menggelar reses guna menjaring aspirasi dari daerah konstituennya.

Lokus kegiatan kali ini, yakni di Desa Hidayah Makmur dan Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (4/11).

Kedatangan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel akrab disapa Paman Yani itu, disambut antusias oleh ratusan warga. Hal ini terbukti dengan banyak dari mereka yang meminta foto bersama sebelum dan sesudah pelaksanaan reses.

Beberapa hal menjadi bahan yang disampaikan Paman Yani, seperti menjaga persatuan menjelang pemilihan umum, serta memilih kriteria pemimpin yang mengerti dan mau mendengarkan aspirasi masyarakatnya.

“Alhamdulillah, hari ini kita kembali berada di tengah masyarakat. Karena memang sebagai wakil rakyat, saya harus datangi mereka dalam setiap kondisi. Tidak pada saat hendak minta dipilih saja. Karena bagi saya, jabatan adalah amanah,” paparnya.

Sama seperti dilokasi reses sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan tentang kekeringan air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Kalsel termasuk Tanah Bumbu.

“Memang selama tiga hari reses ini, masyarakat banyak mengeluhkan kekeringan. Untuk sementara kita hanya bisa membantu dengan membagikan air bersih setiap harinya, tetapi permasalahan kekeringan ini juga sudah saya sampaikan dalam rapat Banggar,” tutur Paman Yani.

Paman Yani pun mengaku akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa embel-embel politik, mengingat amanah yang harus dilaksanakan.

“Apa yang saya lakukan bukan untuk kampanye, ini murni untuk menjalankan amanah saya selaku anggota deman,” tegas Paman Yani.

Di sela reses, Paman Yani memberikan beberapa kuis seputar proyek prioritas yang saat ini tengah digalakan oleh Pemprov dan DPRD Kalsel  untuk Kabupaten Tanah Bumbu, seperti jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin serta jembatan penghubung Pulau Laut-Pulau Kalimantan. (SYA/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Hari kedua reses tepatnya di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, mendapat banyak ucapan terimakasih dari warga setempat.

Salah seorang warga, Abdul Azis, bahkan mengaku bangga kepada wakil rakyat akrab disapa Paman Yani itu.

Menurutnya,Paman Yani bukan saja mendengarkan apa yang mereka keluhkan, tetapi juga benar-benar direalisasikan.

“Contohnya pembangunan tempat ibadah di sini. Beliau banyak berkontribusi terhadap pembangunan masjid untuk kami. Berkat Paman Yani masjid di sini sudah mulai rampung 70 persen, dan sudah bisa digunakan untuk beribadah,” ungkapnya.

Selain bekerja nyata, Abdul Azis menilai Paman Yani juga merupakan sosok legislator yang ramah dan murah senyum.

“Paman Yani sosok menyenangkan. Legislator yang merakyat,” imbuhnya.

Sementara itu, Paman Yani menyebut, apa yang ia lakukan semata-mata karena untuk kesejahteraan masyarakat. Khususnya di daerah konstituennya yakni Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

“Ini memang sudah tugas dewan. Bagaimanapun sebagai anggota dewan, saya harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Paman Yani.

Meski sudah banyak memberi bukti, Paman Yani mengaku masih banyak PR yang harus dikerjakan demi kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk jangka panjang.

“Misalnya masalah kekeringan di musim kemarau seperti sekarang. Tidak bisa kalau kita hanya berpikir untuk membangun sumur bor, karena manfaatnya hanya dirasakan di skala kecil. Jadi solusinya yang sedang kita upayakan yakni pembangunan embung, supaya bukan hanya warga desa sini yang merasakan manfaat, tetapi seluruh warga Tanah Bumbu,” terang Paman Yani.

Adapun saat reses, dihadapan ratusan warga yang hadir, Paman Yani menyerukan tetap menjaga persatuan terutama menjelang pemilihan umum tahun 2024.

“Jangan ada perpecahan. Jangan sampai tertipu oleh politik uang, pilihlah pemimpin berdasarkan hati nurani,” pesan Paman Yani. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar festival barongsai Paman Birin Cup 2023, yang bertempat di Atrium salah satu Mall terbesar di Kota Banjarbaru, pada Minggu (5/11). Pembukaan festival barongsai tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi kalsel Hermansyah, beserta Ketua Barongsai Kalsel Nawang Wijayati.

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini menyampaikan rasa bangganya karena Barongsai Kalsel pernah menjadi juara dunia. 

“Sebagai orang Kalimantan Selatan, saya tentu kaget melihat kehebatan Tim Barongsai Banua ini yang berhasil Go Internasional,” ucap Paman Birin. 

Ia juga mengharapkan, Kalimantan Selatan dapat menggelar Event Festival Barongsai Internasional, yang dapat menghadirkan berbagai tim dari dunia untuk berlomba di banua tercinta ini. 

“Didalam kesenian Barongsai, memiliki sejuta makna serta mengandung nilai-nilai luhur kehidupan yang bisa kita jadikan sebagai landasan dalam kehidupan sosial masyarakat, ” ucap Paman Birin. 

Ia juga berpesan, agar masyarakat Kalimantan Selatan dapat menjaga banua ini, agar seni maupun budayanya tetap lestari hingga ke generasi-generasi selanjutnya.

“Bagi peserta festival barongsai, teruslah berkreasi, berekspresi dan teruslah berinovasi, dalam memberdayakan, mengembangkan serta memasyarakatkan seni maupun budaya yang kita miliki sekarang,” tutup Paman Birin. 

Sementara itu, Ketua Barongsai Kalsel Nawang Wijayati menyampaikan, pihaknya menyambut baik wacana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang berencana akan menggelar festival Barongsai Internasional di Banua ini. Dimana Kalimantan Selatan pernah menjadi juara pada kejuaraan Barongsai Nasional, dan Internasional. Bahkan, Kejuaraan festival barongsai Paman Birin Cup 2023 yang saat ini dilaksanakan, merupakan kejuaraan Nasional, sehingga pihaknya mendatangkan para 10 juri dari berbagai Daerah yang sudah memiliki sertifikasi khusus penjurian standar Nasional pada festival Barongsai.

“Artinya ini perhatian Pemangku kebijakan, dimana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sangat peduli terhadap olahraga yang ada di Kalimantan Selatan, ” ungkap Nawang. 

Nawang menjelaskan, suatu kehormatan bagi Barongsai Provinsi Kalimantan Selatan, yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kejuaraan Barongsai Internasional di Banua ini. Hal ini juga memerlukan persiapan yang lebih matang, dikarenakan sudah banyaknya Negara-Negara yang berminat untuk mengikuti kejuaraan festival Barongsai ini. 

“Ada sekitar 10 Negara yang ingin hadir kedepannya, apabila Kejuaraan Festival Barongsai dilaksanakan di Kalimantan Selatan,” tutup Nawang. 

Kejuaraan Festival Barongsai di Kalimantan Selatan, tentunya akan membawa pergerakan dan dampak yang luar biasa di berbagai bidang, seperti bidang perekonomian, pariwisata, sosial dan budaya. (MRF/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, mengaku prihatin atas kekurangan air bersih yang dialami sebagian besar warga Tanah Bumbu, akibat kemarau ekstrem sejak beberapa bulan terakhir. 

Hal itu disampaikan wakil rakyat akrab disapa Paman Yani, pada hari pertama kegiatan menjaring aspirasi masyarakat (Reses), di RT 001 dan RT 017, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, baru-baru tadi. 

Menurutnya, kekurangan air bersih adalah permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor juga telah menyerukan kepada siapapun yang memiliki suplai air bersih berlebih dan armada angkutnya, untuk berkolaborasi membantu masyarakat yang kekeringan. 

“Memang di daerah lainpun sama. Persoalan yang kita hadapi adalah air bersih dampak kemarau ekstrem yang kita alami sejak beberapa bulan terakhir,” kata Paman Yani. 

Ia sendiri mengaku memiliki satu buah pick up serta tandon yang hampir setiap hari menyuplai air bersih gratis ke beberapa Kecamatan di Tanah Bumbu. 

“Saya berharap dengan kemampuan seadanya ini, bisa menggerakkan Pemerintah Daerah, aparat Desa dan Kecamatan, serta perusahaan agar turut membantu kebutuhan air bersih ke seluruh masyarakat di Tanah Bumbu,” harap legislator Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru itu. 

Selain bantuan langsung, Paman Yani mengaku, juga telah menggelar rapat Banggar untuk membangun embung di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di wilayah yang rawan kekeringan. 

“Semoga bisa segera direalisasikan. Walaupun memang ada kabar baik dari Pemerintah Pusat yang akan membangun bendungan Riam Kiwa menggunakan APBN, tetapi ini tidak menyelesaikan persoalan kami di Tanah Bumbu. Makanya kami minta disini juga dibangun embung,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Catatan Mukernas 5TH INDONESIAPERSADA.ID 2023 di Bali, 31 Oktober – 1 November 2023

DENPASAR – Diyakini, separuh lebih rakyat Indonesia tidak tahu apa itu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan TV. Apa sebab? Lebih dari separuh Provinsi/ Kabupaten/Kota di negeri ini tidak punya LPPL. Sesuai amanah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002, LPPL memang hanya bisa didirikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Peraturan Daerah (Perda). Namun, meski separuh lebih Pemda tidak punya LPPL, itu tidak menyurutkan langkah para pengelolanya untuk membangun kekuatan jaringan.

Hal itulah yang ditunjukkan para pengelola LPPL Indonesia selama dua hari di Denpasar Bali, 31 Oktober – 1 November 2023. Dari segala penjuru Sabang sampai Merauke, mereka berjuang hadir dengan segala daya, mengikuti rangkaian kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (INDONESIA PERSADA.ID). Setidaknya sekitar 300 orang pengelola LPPL dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara berjuang riang hadir. Hanya Papua yang terkendala sehingg terpaksa menyimak rangkaian kegiatan Mukernas secara daring melalui Youtube.

Kegiatan Mukernas diisi dengan tiga rangkaian acara yaitu Workshop di hari pertama, penganugerahan INDONESIAPERSADA.ID AWARD, dan Mukernas sebagai agenda utama pada hari kedua. Workshop mengangkat tema Radio Senantiasa Ada menghadirkan sejumlah narasumber yang semuanya menyoal dan mengarah pada bagaimana agar radio, terutama LPPL, semakin eksis dan tumbuh di seluruh daerah di Indonesia.

“Saya selalu mengingatkan bahwa salah satu tujuan konkret dari visi misi pendirian INDONESIA PERSADA.ID adalah agar Pemerintah membangun LPPL di seluruh daerah di Indonesia. LPPL, terutama radio, adalah jalan keluar paling efektif dan efisien dalam menjaga ketahanan informasi negara di daerah,” kata Rita Triana, Wasekjen 1 INDONESIAPERSADA.ID yang menjadi salah satu narasumber yang mengangkat sub tema Radio Senantiasa Ada vs Radio Publik (Tidak) Baik – Baik Saja.

Lebih lanjut Rita menjelaskan, mengingat mayoritas kondisi geografis negara kita adalah non perkotaan. Konvergensi ke platform digital perlu dan penting, tapi yang konvensional yang terestrial malah sangat penting. Coba kita bayangkan, jika kita hanya mengandalkan digitalisasi multi platform berbasis internet, kemudian tiba – tiba Google memutus jaringan internet, maka masyarakat Indonesia akan terisolir dari akses informasi.

“Jika Google misalnya, atau penyedia jasa internet lain mematikan jaringan internet dan seluler, kita bisa apa? Maka, siaran radio terrestrial di Indonesia mutlak sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Dan itu sangat mudah. Mengapa? Pemanfaatan frekuensi dikuasai negara karena sebagai sumber daya yang sangat terbatas. Penggunaan frekuensi harus diutamakan dulu untuk kepentingan negara, baru sisanya bisa untuk kepentingan bisnis swasta. Maka, jangan hanya frekuensi untuk RRI saja yang dapat previlige, tapi juga wajib untuk LPPL,” imbuhnya.

Penjelasan Rita tersebut sekaligus menanggapi paparan dua narasumber dari Kementerian Kominfo RI yang menguraikan tentang bagaimana mekanisme perijinan LPPL di sessi sebelumnya. Dua narasumber tersebut adalah Hari Purnomo, S.Kom, M.Si Ketua Tim Pengelolaan PNBP dan SIMP SPPDP dari Direktorat Penyiaran dan Adityawarman yang menangani Perijinan SFR2 dari Direktorat Operasi Sumber Daya.

“Proses perijinan LPPL memang harus melalui system perijinan online terpadu satu pintu OSS (Online Single Submission – red) dan LPPL wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha – red),” terang Hari Purnomo.

Sementara itu, Adityawarman mengatakan bahwa alokasi frekuensi untuk LPPL baru bisa diberikan jika quota 20% untuk RRI sudah terpenuhi. Pihaknya tidak bisa berbuat apa – apa, mengingat hal tersebut tertuang jelas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

“Saat ini tengah dilakukan revisi terhadap PP 11/2005, usulan – usulan dari LPPL melalui diskusi yang kami lakukan bersama (Mbak) Rita (Wasekjen 1 INDONESIAPERSADA.ID – red) telah kami rangkum dan kami coba memasukkan. Kita lihat nanti bagaimana setelah revisi PP ditandatangani Presiden,” ujar Adityawarman.

Menanggapi paparan mekanisme perijinan LPPL dari Kementerian Kominfo tersebut, narasumber lain dari Rumah Perubahan LPP Jogja menyampaikan kegemasannya. Hal tersebut tertuang dalam poin – poin materi bahasan tiga narasumber dari Rumah Perubahan LPP Jogja yang tertuang dalam Posisiton Paper LPPL terhadap Undang Undang Penyiaran.

“LPPL itu bukan perusahaan radio, bukan sebuah unit usaha radio. Mengapa harus pakai NIB segala? LPPL itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hak informasi rakyat di daerah. Itu sesuai amanat Undang Undang (Penyiaran – red),” protes keras Paulus Widianto, pegiat Rumah Perubahan LPPL yang juga mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran Tahun 2002 yang juga diundang sebagai salah satu narasumber.

Bagaimana seharusnya Pemerintah menempatkan LPPL? Sebagai bagian dari kewajiban negara yang harus hadir di seluruh pelosok negeri untuk memenuhi kebutuhan informasi atas rakyatnya secara efektif dan efisien. Semuanya tertuang dalam Position Paper LPPL terhadap UU Penyiaran yang akan dikirim ke Komisi I DPR RI, Presiden dan Menteri Kominfo sebagai pernyataan sikap INDONESIAPERSADA.ID sebagai rekomendasi terhadap revisi UU Penyiaran yang hingga saat ini belum berujung.

Narasumber lain dari Rumah Perubahan LPP dalam Workshop tersebut adalah Darmanto peneliti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional – red) dan Masduki dosen Prodi Ilmu Komunikasi UII Jogja. Keduanya sepakat bahwa LPPL perlu aturan tersendiri, sama dengan jenis lembaga penyiaran yang masing – masing diatur dalam Peraturan Pemerintah.

“Poin utama yang kami rangkum dan kita tuangkan dalam Position Paper ini adalah melawan diskriminasi Pemerintah terhadap LPPL. Meliputi perijinan, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan,” papar Darmanto.

Sedangkan Masduki mengingatkan agar para pengelola LPPL juga sungguh – sungguh memperhatikan konvergensi multi platform.

“Jangan hanya terjebak di siaran terestrial, tapi juga harus multi platform, agar bisa menjangkau pendengar tradisional atau konvensional tetapi sekaligus menyentuh memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan pada segmen pendengar yang ramah internet,” kata Masduki.

Saat sessi tanya jawab Workshop, sekaligus dimanfaatkan oleh peserta untuk menumpahkan kegundahan mereka atas sikap Pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada LPPL sebagai media paling praktis dalam penyebarluasan informasi negara di daerah. Salah satunya adalah kegemasan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Magetan Jawa Timur.

“Kami ini sudah bertahun – tahun berusaha mengurus ijin Magetan Indah FM. Kami ingin memberikan kado akhir masa jabatan untuk Bupati kami yang juga mantan Sekjen Kementerian Kominfo (Suprawoto – red). Tapi apa hasilnya? Semua proses sudah kita penuhi, semua persyaratan telah kita penuhi. Tapi ujung – ujungnya adalah, tidak ada frekuensi karena dipakai RRI. Hingga habisnya masa jabatan Pak Bupati, (LPPL) Magetan Indah belum punya ijin. Jika tidak punya ijin, bagaimana kami bisa membiayai operasionalnya? Karena akan disoal oleh BPK dan menjadi masalah saat audit. Jika tidak bisa punya ijin, Magetan Indah akan kami tutup dan hanya akan menggunakan media sosial saja,” pungkas Eko dengan nada geregeten seraya menyerahkan kronologis pengurusan ijin LPPL Radio Magetan Indah FM kepada narasumber guna diteruskan kepada Menteri Kominfo. (RELEASE/RDM/RH)

BANJARBARU – Destinasi wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam di Mandiangin Kabupaten Banjar kembali dibuka sejak Selasa (1/11). Pembukaan Destinasi wisata alam ini dibuka usai penutupan kawasan wisata disaat musim kemarau menindak lanjuti kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda kawasan wisata yang berada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel Fatimatuzzahra menyampaikan, Pembukaan Tahura Sultan Adam ini menyusul menurunnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Banua. Tempat wisata kebanggan warga Kalsel ini sempat ditutup sejak 4 September 2023 lalu. Penutupan itu dilakukan untuk menghindari karhutla meluas di kawasan tersebut.

“Sempat ditutup hampir dua bulan sejak September kemarin,” ungkap Fatimatuzzahra, usai menghadiri Rakor Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) ke 18 Tahun 2023 di Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel pada Jum’at (3/11) siang.

Fatimatuzzahra menambahkan, meskipun Tahura Sultan Adam kembali dibuka setiap hari, dari pukul 08.00-16.100 Wita. Namun, meski telah resmi dibuka, pengunjung belum diperbolehkan untuk Camping. Akan tetapi untuk Sabtu-Minggu juga ada jam malam buat Camping.

“Pengunjung harap bersabar, untuk kamping masih belum bisa karena banyak pertimbangannya,” lanjut Fatimatuzzahra.

Dibukanya kembali Tahura Sultan Adam ini diharapkan dapat menambah pendapatan pengelolaan. Target pendapatan pengelolaan Tahura Sultan Adam di tahun ini mencapai Rp5 miliar. (MRF/RDM/RH)