BANJARMASIN – Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin, telah membagikan bibit cabai kepada warga Kota ini.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Yuliansyah Effendi menjelaskan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga cabai rawit.
“Bibit cabai yang dibagikan sebanyak 15 ribu,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (30/11).
Pembagian bibit cabai tersebut, disampaikannya, sejak bulan September hingga Oktober 2023 lalu.
“Tidak hanya bibit cabai yang dibagikan, pihaknya juga membagikan bibit sayuran lainnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, DKP3 Kota Banjarmasin juga menghimbau, warga untuk membeli cabai hiyung.
“Berbicara mengenai cabai, masyarakat menyukai dari tingkat kepedasannya,” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Yuliansyah, cabai hiyung tingkat kepedasannya mencapai 17 kali lebih pedas dari cabai rawit biasa.
“Karena itu cabai hiyung ini menjadi salah satu solusi, pilihan warga sebagai pengganti cabai rawit,” ujar Yuliansyah. (SRI/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel Muhamad Muslim, bersama Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalsel Tarwin Patik Mustafa, serta Komisioner Komisi Informasi (KI) Kalsel, menyampaikan komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik pada Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Komisi Informasi (KI) RI, di Jakarta, Kamis (30/11).
Muslim menyampaikan, pihaknya bersyukur Kalsel telah memenuhi ambang batas nilai untuk dapat menyampaikan presentaai dan komitmen, uji publik dan inovasi, atas keterbukaan informasi publik di banua ini.
“Semoga apa yang kita presentasikan mendapat hasil maksimal,” ungkap Muslim.
Ia menambahkan, adapun dalam monitoring dan evaluasi tahunan 2023 di Jakarta ini, inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yaitu terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
“Aspek penilaian materi uji publik yang dilaksanakan meliputi inovasi, strategi dan klarifikasi,” lanjutnya.
Diharapkan Muslim, apa yang pihaknya sampaikan pada presentasi Komisi Informasi Pusat yang diikuti 26 provinsi di Indonesia, 38 BUMN, 32 Kementrian, dan 6 partai politik, mendapat hasil positif untuk kemajuan pembangunan Kalsel Babussalam sebagai Gerbang Ibu Kota Negara (IKN).
Usai dilaksanakannya monitoring dan evaluasi tahunan Komisi Informasi Pusat, kembali akan dilakukan visitasi oleh KI Pusat untuk mencari 15 peringkat tertinggi secara nasional pada Desember mendatang. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Sosialisasi Hasil Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2022.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah tersebut bertempat di salah satu hotel berbintang, Kamis (30/11).
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah menjelaskan ada tiga aspek yang dinilai dalam IDI di Kalsel, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kelembagaan.
“Aspek kebebasan, pada tahun 2021 dengan skor 70,13 dan tahun 2022 naik menjadi 80,70. Untuk aspek kesetaraan, pada 2021 mencapai skor 79 dan pada tahun 2022 naik menjadi 80,86 dan untuk aspek kelembagaan demokrasi, pada tahun 2021 Kalsel mendapat skor 76,32 dan pada tahun 2022 naik menjadi 81,1,” jelasnya.
Dengan skor tersebut, lanjut Heriansyah, IDI Kalsel Tahun 2022 menduduki peringkat 10 dari 38 provinsi di Indonesia. Kondisi ini termasuk kategori tinggi dan baik dalam hal Demokrasi Pancasila.
“Ini perlu dipertahankan sehingga aspek-aspek penilaian dari indikator demokrasi bisa dijalankan dengan baik karena meliputi seluruh aspek kehidupan kedemokrasian,” terangnya.
Heriansyah berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh stakeholder dan pihak-pihak terkait mengetahui tugas pokok dan fungsinya untuk mempertahankan kondisi demokrasi di Kalsel.
“Kami berharap kedepan, berusaha keras dari seluruh stakeholder dalam menjalankan tupoksinya dalam aspek demokrasi,” harapnya.
Sementara, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Badan Kesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko, dalam laporannya, mengungkapkan kegiatan ini sebagai upaya memberikan informasi pengukuran hasil IDI Tahun 2022 kepada instansi dan stakeholder terkait.
Selain itu, lanjutnya, tujuan kegiatan ini agar terwujudnya pola pemahaman tentang bagaimana metode pengukuran IDI dan implementasinya bagi pembangunan demokrasi khususnya di Kalsel.
“Serta merumuskan bersama dan mengefektifkan peran dan fungsi kelompok kerja IDI Provinsi,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi yang menghadirkan narasumber, yaitu Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Ahmad Murjani ini diikuti sekitar 100 peserta dari kalangan instansi pemerintah, pengurus parpol, tim Pokja IDI, serta Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalsel. (NRH/ RDM/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi DPRD Banjarmasin, membahas detail tentang Penerangan Jalan Umum (PJU).
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Transportasi DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, baru-baru tadi mengatakan, memasuki pembahasan pasal ke 33, telah diatur tentang penataan Penerangan Jalan Umum (PJU). Dimana, salah satu penunjang dari sarana dan prasarana transportasi, tidak hanya di tengah Kota juga ke seluruh wilayah pelosok di Kota ini.
“PJU ini tidak hanya di jalan protokol, gang sempit juga Jalan lingkungan,” ucapnya
ilustrasi PJU (sumber foto: google)
Disampaikan Afrizaldi, penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) dimaksudkan untuk memberi rasa aman, tentram dan nyaman bagi warga dalam beraktivitas terutama di malam hari, serta menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perampokan, pencurian hingga geng motor.
“Sarana penting kelancaran transportasi khususnya kendaraan, salah satunya ada PJU,” jelasnya.
Lebih lanjut Afrizaldi menambahkan, dengan dibahas secara detail Penerangan Jalan Umum (PJU), agar tidak ada lagi ditemukan yang memasang sembarangan dan merusak estetika lingkungan. Bahkan, berdampak merugikan Pemerintah Kota, karena pembayarannya menjadi sangat tinggi ke pihak PLN.
“Kita tidak ingin ada PJU ilegal, maka menjadi kewajiban Pemko untuk membangunkan bagi masyarakat di Kota Seribu Sungai,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
TAPIN – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Raudatul Jannah, menghadiri acara puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapin yang ke-58.
Gubernur Kalsel saat tiba di lokasi puncak peringatan hari jadi kabupaten Tapin
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapin tahun ini mengusung tema “Maju Baimbai Gasan Tapin Nang Inovatif Wan Unggul” di gelar di halaman Kantor Bupati Tapin, Rantau pada Kamis (30/11) pagi.
Gubernur Kalsel Paman Birin terlebih dahulu mengucapkan selamat hari jadi kabupaten Tapin yang ke-58 tahun 2023, kepada seluruh masyarakat Tapin.
“Semoga peringatan ini, menjadi hari yang bermakna untuk kita hayati, kita renungkan, dan sekaligus momentum menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tapin, agar lebih maju dan berkembang, menyongsong kesiapan daerah kita sebagai Gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ujar Paman Birin.
Menurut Paman Birin, peringatan hari jadi adalah milik bersama, milik pemerintah daerah dan milik seluruh lapisan masyarakatnya. Karena itu, hari jadi bukan hanya seremoni jajaran pemerintahan, tetapi momentum kebersamaan pemerintah dan rakyat.
“Untuk itu, di hari yang bersejarah dan istimewa ini, maka sudah selayaknya pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tapin untuk terus berkomitmen dalam memelihara kerukunan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Karena dengan modal komitmen inilah, kita bisa berkembang lebih cepat dalam membangun daerah,” ujarnya lagi.
Paman Birin berpesan jika komitmen, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota semakin kuat, maka ini juga akan berdampak pada percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Tugas kita sekarang ini adalah terus mempercepat pembangunan di berbagai sektor, karena kita sudah mendeklarasikan provinsi kita sebagai gerbang IKN dan penyangga pangan nasional,” pungkasnya.
Apalagi saat ini Kabupaten Tapin memiliki produk unggulan berupa bawang merah, cabai Hiyung dan padi.
Untuk itu, Paman Birin berharap, kiranya produk semacam ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Disisi lain, Paman Birin menyoroti perkembangan Tapin dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, sangat luar biasa berkembang pesat.
“Tadi Bunda sampai bilang, bahwa jalanan sekarang di Tapin sudah lebar dan mulus, apalagi kompleks perkantoran sekarang begitu tertata dan rapi, jadi saya harap ini menjadi penyemangat kita untuk terus melakukan perubahan demi perubahan dan meningkatkan infrastruktur yang ada di kecamatan maupun di desa-desa,” harapnya.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Tapin M Syarifuddin dalam sambutannya mengatakan, kado istimewa di hari jadi ke-58 ini, yakni Kabupaten Tapin telah menjadi kabupaten Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Kesehatan RI dengan capaian 96,16 persen.
“Insya Allah, tahun depan kita berkomitmen angkanya bisa mencapai 100 persen. Disisi lain, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat kita juga telah membangun minimal health projek di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Utara,” ujarnya.
Menurut Syafruddin, di tahun ini, perkembangan pembangunan di Kabupaten Tapin terus mengalami kemajuan, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga banyaknya pihak swasta dan masyarakat.
“Untuk itu, saya berharap, koordinasi dan kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” harapnya.
Dalam acara tersebut, tampak hadir mantan bupati Tapin H.M Arifin Arpan, pimpinan Forkopimda Kalsel, DPRD Kalsel, Forkopimda Kabupaten Tapin, tokoh masyarakat Tapin Haji Ijai, Haji Ciut serta masyarakat Tapin pada umumnya.
Hadir pula sejumlah Pejabat Bupati di Kalsel. Seperti Pj. Bupati Batola Mujiyat, Pj. Bupati HSS Hermansyah, Pj. Bupati Tala Syamsir Rahman serta Pj. Bupati HSU Zakkly Aswan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Masih tingginya angka stunting di Kalimantan Selatan, menjadi perhatian khusus Gubernur, Sahbirin Noor. Dimana, orang nomor satu di Kalsel itu menginginkan adanya keterlibatan unsur pentahelix untuk menurunkan angka stunting, sesuai dengan target Presiden Joko Widodo, di angka 14 persen pada 2024 mendatang.
Perhatian Paman Birin ini, kemudian memunculkan inovasi bernama Paman Mahaga Stunting, atau Paman Bersama Mahasiswa Cegah Stunting. Program ini secara resmi diluncurkan pada Kamis (30/11) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Tercatat ratusan mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, hadir pada acara peluncuran tersebut.
Para mahasiswa dan pejabat pemerintah saat peluncuran program Paman Mahaga Stunting di Banjarbaru
Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol virtual di layar raksasa, oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang dalam hal ini diwakili plt Asisten bidang Perekonomian Pemprov Kalsel, drh. Suparmi. Penekanan tombol juga dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dr. Diauddin dan Kepala DP3AKB Provinsi, Adi Laksono, serta Rektor ULM yang diwakili Dekan Fakultas Kedokteran dan Rektor UMB.
Jajaran Dinkes provinsi dan Kepala BKKBN Kalsel (sasirangan hitam) berfoto bersama usai peluncuran Paman Mahaga Stunting
Kepada wartawan usai peluncuran program, Suparmi mengatakan, Paman Mahaga Stunting ini merupakan inovasi Paman Birin, untuk percepatan penurunan angka stunting. Dimana sebelumnya, Paman Birin juga mencetuskan ide pemberian makanan tambahan protein hewani berupa telur, kepada anak stunting di 13 kabupaten kota.
“Keterlibatan mahasiswa dan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, tentu diharapkan mempercepat penurunan stunting di Banua,” tutupnya.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr. Diauddin, saat ini ada dua perguruan tinggi di Kalimantan Selatan yang dilibatkan pada program Paman Mahaga Stunting. Yakni Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Baik itu melalui program penelitian, hingga Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.
“Kita juga baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Poltekkes Banjarmasin. Hanya saja kita masih belum menentukan titik pelaksanaan KKN nya,” jelasnya.
Keterlibatan mahasiswa ini, menurut Diauddin, sangat membantu tugas tenaga kesehatan yang sudah memiliki banyak beban tanggung jawab.
“Kita kekurangan SDM tenaga kesehatan. Bukan dari segi jumlah, tapi tenaga kesehatan kita sudah memiliki banyak beban tugas, tidak hanya soal stunting saja,” urainya.
Pada kesempatan ini, juga dilakukan pelepasan secara simbolis mahasiswa ULM dan UMB yang akan melakukan KKN ke 13 kabupaten kota. Diantaranya ke Tanah Bumbu bagi mahasiswa ULM, dan Batola bagi mahasiswa UMB.
Provinsi Kalimantan Selatan, juga memberikan penghargaan kepada 3 kabupaten dengan prestasi terbaik penurunan stunting di Kalsel. Yakni kabupaten Tabalong sebagai juara pertama, disusul Hulu Sungai Selatan di posisi kedua, dan kabupaten Tapin sebagai juara ketiga.
Di akhir acara, ratusan mahasiswa yang hadir di gedung Idham Khalid Banjarbaru, mendapatkan pembekalan terkait stunting. Yakni dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Provinsi, Dinas Kesehatan dan juga Bappeda Provinsi Kalsel. (RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Tahunan, pada 28-29 November 2023 di Jakarta. Monev ini diantaranya diikuti 26 provinsi di Indonesia, 38 BUMN, 32 Kementrian, dan 6 partai politik.
KI Kalsel dan tim Dinas Kominfo Kalsel saat menghadiri uji publik keterbukaan informasi publik tahun 2023 di Jakarta
Terkait dengan kegiatan ini, maka Komisi Informasi Provinsi Kalsel, bersama dengan PPID dalam hal ini Kepala Dinas Kominfo beserta jajarannya, turut hadir pada acara tahunan ini.
Dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM pada Kamis (30/11), Ketua KIP Kalsel, Nawang Wijayati mengatakan, selama dua bulan jelang diselenggarakannya monev atau uji publik ini, pihaknya telah berupaya maksimal untuk menaikkan angka Indeks Keterbukaan Informasi di provinsi Kalsel. Sehingga peringkatnya meningkat dari posisi saat ini, 7 terbawah secara nasional.
“Diantara upaya itu adalah dengan penyelesaian 7 sengketa informasi dari berbagai badan publik. Dimana 5 diantaranya berhasil diselesaikan dengan baik dan damai, dan 2 sisanya masih dalam proses penyelesaian sengketa,” jelas Nawang.
Tidak lupa menurut Nawang, pihaknya juga menyusun program kerja berupa sosialisasi dan edukasi, yang sudah dirancang untuk dimaksimalkan.
“Dengan seluruh upaya ini, kami menargetkan pada monev tahun depan, peringkat Kalsel naik ke 10 besar,” tutupnya.
Perlu diketahui, adanya keterbukaan informasi yang baik kepada publik, merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Manfaat yang sama juga akan terasa pada pengawasan badan publik lainnya, dan terhadap segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. (KIP-RIW/RDM/RH)
KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi berkesempatan menyerahkan bantuan hibah sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada kelompok nelayan di Desa Rampa Berkah serta Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru, Rabu (29/11).
Paman Yani saat memberikan bantuan kepada kelompok nelayan
Bantuan ini berasal dari permohonan masyarakat yang diajukannya kepada Pemprov Kalsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Kita bersyukur dan berterimakasih kepada Pemprov Kalsel, terutama kepada Gubernur Sahbirin Noor dan kepala dinas, yang sudah memperhatikan aspirasi masyarakat kami yang ada di sarang tiung dan Rampa Berkah,” ucapnya.
Legislator yang akrab disapa Paman Yani ini mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel untuk membantu masyarakat pesisir yang mayoritas sebagai nelayan ini.
“Padahal permohonan diajukan pada saat Turdes tahun ini, namun sudah langsung direalisasikan tahun ini juga oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor,” terangnya.
Ia memastikan akan kembali menjembatani keperluan kelompok nelayan ini apabila masih belum cukup terpenuhi.
“Masyarakat kami disini kan mayoritas nelayan, sehingga perlu untuk terus dikawal. Apalagi ini merupakan cermin kolaborasi yang sangat baik antara eksekutif dan legislatif, serta bukti nyata bahwa ini sesuai dengan harapan masyarakat sehingga masyarakat yang memilih tidak kecewa,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Desa Rampa Berkah, Syamsir Alam mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Pemprov Kalsel yang sudah memberikan bantuan, serta Paman Yani selaku wakil rakyat yang terus memberikan perhatian kepada masyarakat.
“Bagi kami, Paman Birin dan Paman Yani adalah bagian dari keluarga. Karena bukan hanya saat ini kami mendapatkan bantuan, tetapi sudah seringkali,” ucapnya.
Diketahui berdasarkan data yang disampaikan Kasi Sarana Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Yuliandi Surya, ada dua kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. Yakni 16 unit untuk kelompok nelayan Sarang Tiung dan 9 unit untuk Rampa Berkah.
“Bantuan berupa mesin Dong Feng 26PK. Pengajuan disampaikan dan direalisasikan di tahun yang sama,” jelasnya. (ASC/RDM/RH)
KOTABARU – Para Kepala sekolah serta guru SMA Negeri dan SMK Negeri se-kabupaten Kotabaru berkumpul di SMA Negeri 1 Kotabaru, Rabu (29/11), guna mengikuti Sosialisasi Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selata.
Paman Yani saat memberikan paparan kepada para PNS
Turut hadir sebagai narasumber yakni Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi.
Dalam paparannya legislator yang akrab disapa Paman Yani ini menyampaikan akan pentingnya menjaga semangat sebagai abdi negara seperti pada saat awal mengemban status sebagai aparatur sipil negara.
“Semangat ini harus direfresh lagi, seperti awal menjadi PNS. Agar semangat ini tidak luntur nya dan kedisiplinannya tetap terjaga,” ujarnya.
Paman Yani juga mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Disdikbud Kalsel ini, mengingat persiapan untuk menyambut bonus demografi 2045 harus dimulai dari sekarang, dan hal itu harus dimulai dari para guru yang memberikan pendidikan kepada generasi muda.
“Kualitas pendidikan ini harus ditingkatkan, karena siswa saat inilah yang akan menjadi penerus di masa akan datang, yang mana kita tentu mengharapkan generasi muda yang berkualitas,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Fahrudinoor menjelaskan kegiatan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
“Melalui kegiatan ini diharapkan akan menambah wawasan guru dan kepala sekolah sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh pemateri tadi,” ujar Fahrudinoor.
Ia pun menegaskan akan pentingnya untuk menjaga kedisplinan dan etos kerja sesuai dengan sumpah ASN yang mempunyai batas-batas terhadap apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. (ASC/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, menerima penghargaan Bank Indonesia (BI) Award Tahun 2023.
Gubernur Kalsel (tengah) bersama para penerima BI Awards
Penghargaan yang diterima Paman Birin ini atas prestasi Provinsi Kalsel sebagai daerah dengan implementasi terbaik penggunaan QRIS di wilayah Kalimantan.
Gubernur Kalsel (kanan) saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023
BI Award 2023 diserahkan langsung Gubernur BI, Perry Warjiyo yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 di Kantor Pusat Bank Indonesia, Rabu (29/11) malam.
Atas apresiasi Bank Indonesia ini, Paman Birin menyampaikan, bahwa keberhasilan ini sebagai wujud upaya Penprov Kalsel bersama Bank Indonesia serta stake holder terkait untuk terus menggerakan digitalisasi di Banua.
“Alhamdulilah. Penghargaan ini sebagai wujud pertumbuhan ekonomi di Banua terus meningkat dan menjadi semangat serta komitmen kita bersama untuk terus membangun daerah, khususnya dalam peningkatan ekonomi Banua,” kata Paman Birin.
Paman Birin juga menyebut, tingginya volume penggunaan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran di Banua, tak lepas dari semakin tumbuhnya UMKM.
Untuk itu, Paman Birin terus mendorong pertumbuhan UMKM dengan aneka produk lokal yang menjangkau pasar nasional bahkan internasional.
“Kita terus dorong dan dukung untuk kemajuan UMKM. Termasuk juga digitalisasi pembayaran dengan menggunakan QRIS,” ungkap Paman Birin.
Dalam pertemuan tahunan yang dibuka Presiden Joko Widodo dan dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo, tampak hadir juga sejumlah menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan perbankan nasional, serta pelaku UMKM selaku mitra kerja BI.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta perbankan, tidak menghabiskan likuiditas untuk membeli instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Saya mengajak seluruh perbankan harus prudent, harus hati-hati tapi tolong lebih didorong lagi kreditnya, terutama bagi UMKM,” kata Jokowi.
Jokowi menyatakan, berdasarkan laporan pelaku usaha, peredaran uang kini makin kering.
“Meskipun kalau kita lihat kadang-kadang di bawah tadi saya sampaikan ke Pak Gub, Pak Gubernur saya mendengar dari banyak pelaku usaha ini kelihatannya kok peredaran uangnya makin kering,” tegas Jokowi.
Ada indikasi, kata Jokowi ini disebabkan pembelian instrumen yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
“Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN atau terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SRBI atau SVBI. Sehingga yang masuk ke sektor riil berkurang,” paparnya.
Di sisi lain realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah juga masih rendah, padahal tahun anggaran 2023 tersisa dua bulan lagi.
Senada dengan Presiden Jokowi bahwa dunia saat ini memang tak sedang baik-baik saja, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan akan banyak isu domestik negara yang berdampak ke global.
“Seperti Amerika Serikat mengalami inflasi dan suku bunga tinggi, China mengalami perlambatan ekonomi dan krisis properti. Juga ada peningkatan tensi geopolitik yang semua dadakan,” katanya.
Gubernur BI Perry juga mengatakan sebelumnya prospek ekonomi 2024 redup.
“Dunia masih terus bergejolak, ada perang Rusia-Ukraina, perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dan kini konflik Israel-Palestina yang menimbulkan fragmentasi geopolitik dan akibatnya propek ekonomi global meredup 2024 sebelum bersinar lagi di 2025,” tutur Perry. (BIROADPIM-RIW/ RDM/RH)
