RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel Apresiasi Promosi Berjalan Optimal

BANJARMASIN – Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan mengapresiasi, promosi selama ini telah berjalan optimal di lapangan.

Hal itu disampaikan, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Teguh Hadianto, kepada wartawan baru-baru tadi.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Teguh Hadianto

Teguh mengatakan, selama ini pelayanan yang diberikan berupa Poliklinik Gigi Umum, Poliklinik Gigi Spesialis, Unit Bedah Sentral, Radiologi Gigi, Laboratorium Dental Basah dan Kering, Ruang Integrasi Bedah Mulut, serta Poli Geriatri. Rata-rata pasien BPJS Kesehatan yang berkunjung lebih tinggi yaitu sekitar 85 persen, yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota.

“Kami bangga promosi selama ini gencar dilakukan telah berdampak optimal di lapangan,” katanya

Suasana bakti sosial di RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, pelayanan dalam bentuk indoor

Disampaikan Teguh, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan meski masih tipe B, pihaknya akan terus memberikan mutu dan pelayanan terbaik bagi seluruh warga di Banua. Mengingat juga melayani rawat jalan dan rawat inap, untuk rawat jalan ada beberapa pelayanan diantaranya oral diagnosa, poliklinik gigi umum dan poliklinik gigi spesialis. Sedangkan rawat inap melayani kelas I, II, III satu dan VIP, bahkan UGD umum serta gigi buka 1×24 jam.

“Pelayanan kita tidak hanya indoor juga outdoor, dalam bentuk bakti sosial, yaitu berupa pemeriksaan dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, baik di sekolah maupun lansia,” ucap Teguh

Lebih lanjut Teguh menambahkan, hingga di triwulan ketiga ini untuk Pendapatan Asli Daerah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, telah tercapai sebesar Rp 3 Miliar, dari target Rp 3 Miliar. Pihaknya kembali mengusulkan target PAD melalui APBD Perubahan Tahun 2023 ini sebesar Rp 5,7 Miliar, dan hingga akhir September sudah mampu dicapai Rp 5 Miliar lebih. Ia optimis dapat tercapai melebihi target maksimal Rp 6 Miliar sampai dengan akhir tahun mendatang.

“Kemampuan ini tentu merupakan kerja keras oleh jajaran direksi dan karyawan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, dan tingginya kepercayaan warga, untuk melakukan perawatan, pemeriksaan di RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel,” tutupnya

Seperti diketahui, RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel adalah Rumah Sakit Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, menggunaan teknologi modern / sehingga pelayanan kesehatan gigi yang diberikan kepada masyarakat selalu berkembang, seiring kemajuan ilmu pengetahuan. (NHF/RDM/RH)

Tingkatkan Layanan Informasi Kearsipan, Dispersip Kalsel Lakukan Bimtek SIKN dan JIKN

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di salah satu hotel berbintang, Selasa (24/10).

Suasana Bimtek SIKN dan JIKN

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani ini diikuti sebanyak 73 peserta dari 13 lembaga kearsipan daerah (LKD) kabupaten/kota di Kalsel yang berasal dari kalangan admin, verifikator, kontributor, serta penanggung jawab aplikasi SIKN-JIKN.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani mengatakan kegiatan ini dalam dalam rangka penyediaan akses informasi kearsipan yang autentik, legal, utuh, lengkap, dan terpercaya, dalam kerangka 1-Arsip autentik Indonesia kepada masyarakat dan lembaga negara sebagai pengguna.

Selain itu, dengan kegiatan ini, Nurliani berharap dapat memperkuat koordinasi antara simpul jaringan di Provinsi Kalsel dalam melaksanakan fungsi pengelolaan SIKN dan JIKN, hingga terselenggaranya pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.

“Mengingat Kalsel salah satu yang ditunjuk Arsip Nasional RI sebagai pilot project pelaksanaan SIKN dan JIKN beberapa waktu lalu di Yogyakarta,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pengembangan Layanan Konten SIKN dan JIKN Pusat Anak Agung Gede Sumardika mengatakan, pihaknya memberikan beberapa materi kepada para peserta, salah satunya pelatihan arsip statis.

“Kalau Kementrian lembaga itu baru arsip dinamis. Jadi di LKD ini input materi ke SIKN, kami di Jakarta yang mengelola JIKNnya. Selanjutnya masyarakat yang mengakses arsip yang diinput melalui JIKN,” tuturnya.

Untuk diketahui, SIKN dan JIKN ini merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan arsip statis secara Nasional, yang memiliki tujuan mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara, serta menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa Indonesia. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Tindaklanjuti SE Dari Kemendagri Soal Pilkades se Indonesia

BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) telah menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2023 yang dilayangkan sah melalui surat edaran (SE). Batas pelaksanaannya pun hanya berlangsung sampai November ini, setelah itu dilakukan moratorium.

Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Wahyu Widio Nugroho, mengungkapkan, setelah dilayangkan suratnya oleh Kemendagri ke masing-masing daerah. Sebagai tindaklanjut Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD Kalsel pun juga mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan Pilkades 2023.

Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Kalsel, Wahyu Widio Nugroho

“Jadi, semua kabupaten sudah mengetahui terkait regulasi pelaksanaan Pilkades yang batasnya waktu sampai November ini,” ujarnya, Selasa (24/10) siang.

Ia membeberkan, rencananya ada dua kabupaten yang bakal melaksanakan Pilkades di tahun ini.

“Kalau tidak salah itu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan satunya lagi ada cuman lupa daerahnya yang pasti ada dua,” bebernya.

Alasan dilakukannya moratorium, diungkapkan Wahyu, pemerintah pusat dan daerah terlebih dahulu akan berfokus pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang dipastikan pelaksanaannya tahun 2024.

“Nantinya Pilkades boleh dilaksanakan kembali di tahun 2025 mendatang,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Paman Birin Terima Penghargaan ProKlim 2023 dari Menteri LHK

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin, dianugerahi Penghargaan Festival Program Kampung Iklim (ProKlim) 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, atas kerja keras Pemerintah Provinsi ini terhadap pembinaan ProKlim.

Gubernur Kalsel berfoto bersama penerima penghargaan dari Kalsel

Penyerahan Penghargaan ProKlim 2023 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dirangkai dengan Peresmian Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK), berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK, pada Selasa (24/10), di Jakarta.

Penghargaan yang diterima Paman Birin ini, adalah apresiasi sebagai Pembina ProKlim Tingkat Provinsi Tahun 2023. Sebagai Gubernur, Paman Birin berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Pembinaan Kampung Iklim (ProKlim) di Daerah

ProKlim merupakan program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Paman Birin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah mengapresiasi kerja Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan.

Menjadi komitmen Paman Birin, mendukung program ini dalam upaya pengembangan potensi kewilayahan di desa, untuk memperlancar proses pembangunan serta menjadi sarana produktivitas ekonomi masyarakat di wilayah desa/kelurahan.

“Kami berharap kegiatan ProKlim akan membawa dampak positif kepada masyarakat di Kalimantan Selatan, dan memotivasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan-lahan kosong di sekitar rumah untuk pemenuhan gizi keluarga,” ujar Paman Birin.

Selain Provinsi Kalsel, sembilan Pemprov lainnya juga menerima penghargaan serupa yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Kemudian, diserahkan juga Piagam Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat kota kepada 13 pemko, salah satunya untuk Pemko Banjarmasin.

Sedangkan Piagam Apresiasi Pembinaan ProKlim tingkat Kabupaten diserahkan kepada 42 pemkab. Di Kalsel, turut sebagai penerima yakni pemkab Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tabalong, Tanah Laut, dan Tapin.

Gubernur Kalsel diapit Pj Bupati Tala dan Pj Bupati Batola serta Kadis LH Kalsel

Di acara yang sama, dari 26 dusun/desa/kelurahan penerima trophy ProKlim Lestari, lima diantaranya berasal dari Provinsi Kalsel. Yakni desa Mandikapau Barat Kecamatan Karang Intan kabupaten Banjar, desa Danda Jaya kecamatan Rantau Badauh, Barito Kuala, RW 02 Kelurahan Sungai Miai kecamatan Banjarmasin Utara kota Banjarmasin, dusun I Desa Asri Mulya Kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut, dan RW 04 Kelurahan Karang Taruna kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut.

Untuk penerima trophy ProKlim Utama, enam diantaranya berada di provinsi Kalsel, yakni desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, RW 01 Kelurahan Pangambangan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin, desa Maburai Murung Pudak kabupaten Tabalong, desa Al-Kautsar kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu, desa Sungai Bakar kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut, dan desa Hiyung, Tapin Tengah kabupaten Tapin.

Kementerian LHK juga menyerahkan Piagam Apresiasi Pendukung ProKlim kepada 23 perusahaan/yayasan/lembaga.

Diawal acara, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK Laksmi Dewanthi menyatakan, dalam dokumen komitmen pengurangan emisi GRK (Nationally Determined Contributions/NDC), Indonesia mengakui besarnya peran multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim.

Menurutnya, salah satu program yang dikembangkan untuk menjalin kemitraan multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim dari berbagai tingkatan mulai dari nasional hingga di tingkat tapak, adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikembangkan sejak tahun 2012, dan terus diperkuat sebagai program strategi pengendalian perubahan iklim. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

Banua Ekonomi Syariah Expo ke 2 di Kalsel, Resmi Digelar

BANJARBARU – Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama DPW Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Kalsel untuk menggelar Banua Ekonomi Syariah Expo 2023 kembali terlaksana. Event Expo Ekonomi Syariah yang ke 2 diselenggarakan di Kalsel ini, dilaksanakan di Lapangan dr Murjani Kota Banjarbaru, selama 3 hari terhitung 23 – 25 Oktober 2023.

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan, penyelenggaraan banua ekonomi syariah expo ini, menjadi sarana untuk menghimpun ekosistem usaha berbasis syariah di kalimantan selatan, dalam satu area yang terkoordinir dan terfasilitasi sebagaimana mestinya.
“Event ini diharapkan, dapat menjadi ruang bagi unit usaha pesantren dan pelaku usaha berbasis syariah, untuk meningkatkan daya saing dan lebih dikenal masyarakat, ” ungkap Sahbirin Noor.

Melalui banua ekonomi syariah expo ini, pemerintah provinsi kalimantan selatan bermaksud mendorong pemberdayaan pesantren dalam bidang ekonomi. unit usaha pesantren yang sejahtera, tidak hanya akan menyokong kemandirian pesantren, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya.

“Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah,” lanjutnya.

Orang yang akrab disapa Paman Birin ini menuturkan, di Kalimantan Selatan, terdapat 286 pondok pesantren dengan jumlah santri lebih dari 64.000 orang. selain itu, empat perguruan tinggi di banua membuka program studi keuangan syariah. lahirnya sdm-sdm di bidang tersebut niscaya akan semakin menggerakkan pengembangan ekonomi berbasis islam di Kalsel Babussalam.

“Sosok para ulama sebagai penyambung umat juga berperan dalam menanamkan prinsip-prinsip yang sejalan terhadap praktik ekonomi syariah,” lanjut Paman Birin.

Event ini diharapkan, dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan Islam, kemandirian, dan kreativitas di kalangan para santri. event ini kiranya juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah dan kewirausahaan islam tidak hanya di kalangan para santri, tetapi juga masyarakat umum.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pesantren Indonesia (DPW IPI) Kalimantan Selatan KH Mukri Yunus menyampaikan, kegiatan ini adalah rangkaian Hari Santri Nasional 2023 yang akan diisi pameran ekonomi pesantren dan UMKM, forum ekonomi pesantren, forum ekonomi dan keuangan syariah.

“Kegiatan ini adalah kedua kalinya dilaksanakan, sebelumnya telah dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia KH Maruf Amin, ” ucapnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2023 ini One Pesantren One Product (OPOP) Kalsel telah menerima dana hibah sebesar Rp 500 juta dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dana tersebut akan disalurkan kepada 14 pesantren anggota OPOP untuk pengembangan usaha. Dengan adanya banua event ekonomi syariah expo 2023, produk-produk pesantren dapat terus berkembang dan mampu mensosialisasikan literasi keuangan syariah. (MRF/RDM/RH)

Exit mobile version