SP2D Pemprov Kalsel Akan Betransisi ke Sistem Digital

BANJARBARU – Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel segera beralih ke sistem digital. Pasalnya, sejumlah daerah telah menerapkan ini secara online.

Kabid Perbendaharaan dan Akuntasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Idris, mengungkapkan, mengetahui pengelolaan SP2D berbasis digital yang dijalankan Pemprov Jawa Timur sangat bagus. Maka, hal ini pun patut direalisasikan.

“Disana sekarang sudah menggunakan sistem digital. Jadi, kita mengupayakan agar tata pengelolaan SP2D di Pemprov Kalsel juga menerapkan pola yang sama supaya lebih bagus lagi,” ujarnya, Jumat (15/9).

Apabila ini diwujudkan, kata dia, tentu sangat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Provinsi Kalsel untuk melakukan pengajuan anggaran.

“Jadi mereka tak perlu lagi datang ke BPKAD Provinsi Kalsel cukup memanfaatkan sistemnya lewat digital,” beber Idris.

Ia mengatakan, aplikasi tersebut tinggal menyempurnaan. Terlebih, pihaknya menginginkan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Ditambah lagi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat memahami sistem digital ini.

“Perlahan-lahan kita benahi dan bertahap. Akan tetapi, kita siap bertransisi ke digital,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Motivasi Generasi Muda, Dispersip Kalsel Hadirkan Penulis Buku Sekaligus Youtuber Asal Banua

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Melaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) menggelar “Meet and Greet” bersama penulis buku “Mencari Saranjana”, Gusti Gina, di aula kantor Dispersip Kalsel, Kamis (15/9).

Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan, selain untuk memberikan motivasi kepada generasi muda di Banua, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Kunjungan Perpustakaan yang diperingati setiap tanggal 14 September.

Penulis Buku, Gusti Gina (kiri) dan Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani (kanan)

“Dimomen ini kita ingin mempromosikan perpustakan dan minat baca, serta memberikan motivasi dengan mendatangkan seorang penulis asli orang Banua yang sedang naik daun, Gusti Gina,” katanya.

Gusti Gina sendiri merupakan seorang penulis dengan buku perdananya “Mencari Saranjana Kota Ghaib di Pelosok Kalimantan”. Bukunya pun berhasil terjual sebanyak 1.500 eksamplar melalui pre order. Bahkan saat ini, akan memasuki cetakan kedua.

Nurliani pun mengaku bangga akan prestasi anak banua yang mengharumkan Kalsel itu.

“Bangga sekali, semoga bisa dicontoh yang lainnya. Ke depan kita akan menghadirkan penulis-penulis asal Banua juga,” tuturnya.

Tidak hanya Gusti Gina, ke depan Nurliani juga berencana menghadirkan penulis asal Banua untuk berbagi motivasi kepada pegiat literasi di Kalsel.

Sementara itu, Gusti Gina yang merupakan gadis keturunan Banjarmasin-Barabai itu mengaku tidak pernah menyangka dirinya dapat mengisi kegiatan di perpustakaan palnam.

“Tidak pernah menyangka, bisa hadir bersama Ibu Kadis dan bercerita dihadapan para peserta. Nanti kita akan menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para peserta,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut selain berbagi motivasi sebagai seorang penulis, Gusti Gina juga membagikan pengalamannya saat saat melakukan riset mengenai Kota Gaib Saranjana yang menjadi tema utama buku pertemanya itu.

“Selama dua bulan riset, bertanya sama warga sekitar kemudian ditulis dan itu pengalaman yang panjang,” tuturnya.

Gina juga membagikan saran kepada para pegiat literasi di Banua yang ingin menjadi penulis untuk memulai saja terlebih dahulu.

“Kadang kita tidak mulai-mulai karena ragu, lakukan secara pelan-pelan, serta fokus kepada apa bisa kita lakukan, maka hasilnya akan mengikuti entah itu datangnya di hari ini, besok, atau di masa depan,” tambahnya.

Untuk diketahui, Gusti Gina adalah salah satu Youtuber Kalimantan Selatan yang sukses membawakan cerita-cerita Urban Legend Banua. (NRH/RDM/RH)

Lagi, Pemprov Kalsel Bagikan Bantuan Pada Petani

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, lagi-lagi membagikan bantuan berupa sarana produksi kepada para petani di kabupaten/kota, dalam rangka mendukung mereka dalam meningkatkan kualitas pertanian.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman melalui Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Imam Subarkah menyampaikan, bantuan yang diberikan berupa 3 buah unit kendaraan roda tiga untuk 3 kabupaten/kota yaitu, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah laut.

“Bantuan ini merupakan agenda tahunan kami dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, yang mana kali ini ada 2 kelompok tani dan 1 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) menerima bantuan,” ucap Imam di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Kamis (14/9).

Ia menambahkan, bantuan ini merupakan dukungan pemerintah dalam memfasilitasi para petani, yang mana tidak hanya untuk kegiatan ini saja, tetapi semua kegiatan menyangkut keberlangsungan petani di Kalsel.

“Bantuan berupa sarana mobilisasi produksi sangat membantu para petani untuk mengangkut hasil produksi dan mempermudah anggotanya, dalam menyalurkan hasil produksi nantinya,” lanjut Imam.

Bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusam Gubernur Kalsel dalam mendukung kelompok tani yang ada di berbagai wilayah di Kalsel. Oleh karena itu, diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Apabila ada kendala nanti di lapangan, bisa langsung koordinasikan dengan Dinas Pertanian kabupaten/kota, sehingga mereka bisa langsung menginformasikan ke pemerintah daerah,” tutup Imam. (DPKPPROVKALSEL-MRF/RDM/RH)

BPS Kalsel Akan Data Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kalsel

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengadakan media gathering sebagai bentuk sosialisasi dan publisitas atas kegiatan pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro kecil menengah (PL-KUMKM) 2023 di 8 Kabupaten-Kota di Kalsel oleh BPS. Media gathering dilaksanakan di Aula BPS Provinsi Kalsel, pada Kamis 14/9), dan dihadiri langsung Kepala BPS Provinsi Kalsel Martin Wibisono. Pada kesempatan tersebut, BPS Provinsi Kalsel mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaksanakan PL-KUMKM Tahun 2023 di Kalimantan Selatan, di 8 kabupaten/kota.

Pendataan yang dilaksanakan selama satu bulan, yakni dimulai tanggal 15 September hingga 14 Oktober mendatang tersebut, akan diturunkan sebanyak 1.534 Petugas Cacah Lapangan (PCL) untuk melaksanakan PL-KUMKM Tahun 2023 di Kalimantan Selatan.

Kepala BPS Kalimantan Selatan, Martin Wibisono menyampaikan, bahwa PL-KUMKM Tahun 2023 dilakukan di daerah-daerah yang belum terdata pada tahun lalu. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, dilaksanakan di 8 kabupaten-kota, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, Tapin dan Tanah Bumbu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan, Martin Wibisono

“Tahun ini untuk pertama kalinya BPS ikut langsung dalam PL-KUMKM, melainkan hanya bersifat asistensi,” ungkap Martin.

Ia menambahkan, pada tahun 2022 yang lalu, hanya ada 5 daerah di Kalimantan Selatan yang dilakukan pendataan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Laut dan Kotabaru.

“Jika pada tahun 2022 yang didata hanya usaha yang menetap, tahun ini pendataannya untuk usaha yang menetap dan tidak menetap,” tutup Martin. (MRF/RDM/RH)

Wali Kota Banjarbaru Minta Tetapkan Sumber Permasalahan Stunting Sebelum Lakukan Pencegahan

BANJARBARU – Banyak kondisi yang menyebabkan anak terlahir stunting. Sebabnya, kerjasama stakeholder dan SKPD terkait sangat diperlukan dalam mencegah anak terlahir stunting.

Suasana Desiminasi Audit Kasus Stunting Kota Banjarbaru, di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Kamis (14/9).

Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin, saat membuka kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS), di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Kamis (14/9).

Suasana Desiminasi Audit Kasus Stunting Kota Banjarbaru, di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Kamis (14/9).

Menurut Aditya, sebelum memulai aksi pencegahan, semua permasalahan mengenai stunting harus sudah terpetakan, baik terkait lokus, subjek maupun objek. Termasuk penyebab anak terlahir stunting.

Disitulah, lanjut Aditya, perlunya kerjasama seluruh stakeholder didukung SKPD terkait untuk mengobati sumber permasalahannya.

“Misal masalahnya di sanitasi, maka tindaklanjut akan dilakukan oleh Dinas PUPR. Di lokasi lain misal karena kurang gizi, maka yang bertanggung jawab bisa dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, nanti terlibat pula Dinas Pertanian dan Perikanan serta Dinas Peternakan. Tergantung permasalahannya,” tutur Aditya.

Melalui AKS, Aditya berharap, seluruh permasalahan termasuk program-program penurunan stunting bisa dipetakan dengan baik. Sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengambil peran mereka masing-masing.

“Supaya angka stunting ini dapat ditekan bersama-sama. Jadi target nasional prevelensi stunting 14 persen tahun 2024 bisa terwujud di Banjarbaru,” imbuhnya.

Plh Kepala DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru Rina Khairina menjelaskan, sejak dibentuk pada Juni lalu, tim AKS Kota Banjarbaru mulai menjalankan identifikasi risiko dan penyebab risiko kepada kelompok berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.

Hasil identifikasi, lanjut Rina, akan dikoordinasikan langsung kepada Wali Kota atau Wakil Wali Kota, guna mewujudkan sinergitas dari setiap kegiatan.

“Termasuk identifikasi dalam mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit beresiko stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas dan baduta/balita,” pungkasnya.(ADV/SYA/RDM/RH)

Lab K3 Disnakertrans Kalsel Terus Berinovasi Kembangan Pengujian

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, terus berinovasi mengembangkan pelayanan pengujian di seluruh Perusahaan.

Kepada wartawan, Kepala Lab K3 Disnakertrans Kalsel, Noorlianisyah, ditemui di ruang kerjanya belum lama tadu mengatakan, guna menambah pemasukan kas daerah, pihaknya melakukan inovasi untuk menambah parameter pelayanan, yaitu bukan hanya memberikan pengujian dibidang iklim kerja, pencahayaan, kebisingan dan getaran seluruh tubuh, kemudian kualitas udara baik didalam serta di luar ruangan, tetapi ke lingkungan perusahaan.

“Kami kaji tiru pekan lalu ke Kabupaten Mojokerto, karena dinilai memiliki kemampuan untuk menguji lingkungan di Perusahaan,” ucapnya

Suasana pertemuan di UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab Mojokerto

Disampaikan Noorlianisyah, pada bulan Agustus 2023 tadi, telah digelar Surveilen kedua dalam rangka menuju Komite Akreditasi Nasional, dengan demikian sangat tepat digelar kaji tiru ke UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dalam rangka semakin menambah wawasan dan pengetahuan nantinya. Terkait kesiapan Sumber Daya Manusia, pihaknya menilai sudah siap, karena selama ini telah bekerja secara profesional di lapangan.

“SDM akan terus menerus ditingkatkan kemampuan, terutama dibidang pengujian,” ungkapnya

Memberikan Cindera Mata ke UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab Mojokerto

Lebih lanjut Noorlianisyah menambahkan, untuk pencapaian pelayanan pengujian di bulan September ini sudah ada sebanyak 130 perusahaan dari target 190 perusahaan yang tersebar di 13 Kabupaten dan Kota, serta lintas Provinsi yaitu Kalimantan Tengah. Ia berupaya dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, dapat terpenuhi yang ditargetkan tersebut.

“Meski adanya disebagian wilayah terdampak kabut asap, untuk pelayanan pengujian tetap berlangsung tidak ada libur, sesuai permintaan dari perusahaan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Imbas Kabut Asap, Senam Pagi Lansia di PPRSLU Budi Sejahtera Sementara Dihentikan

BANJARBARU – Imbas dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Banjarbaru kini mulai diselimuti kabut asap. Meski kualitas udara tercatat saat ini masih tergolong biru atau sedang. Efek tersebut ternyata cukup berdampak terhadap rutinitas dari keseharian lanjut usia.

Kepala Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PPRSLU) Budi Sejahtera Kalsel, Hairun Nisa melalui Kasi Pelayanan, Aditya Anin Primasari, mengungkapkan, munculnya kabut asap memang harus membuat aktivitas lansia dikurangi. Alasannya adalah untuk menjaga kesehatan mereka.

Kasi Pelayanan PPRSLU Budi Sejahtera Kalsel Aditya Anin Primasari saat menjelaskan rutinitas yang dihentikan sementara akibat kabut asap

“Dalam kondisi kabut asap yang semakin hari mulai pekat, tentu kami mengimbau supaya lansia dilingkungan panti pada pagi hari apabila cukup tebal agar sementara tidak melakukan aktivitas di luar dulu dan dianjurkan untuk beristirahat di dalam saja,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (14/9).

Selanjutnya, dia menyampaikan, rutinitas lain yang mengalami dampak akibat kabut asap adalah kegiatan senam yang digelar setiap satu minggu sekali atau Jumat pagi.

“Apabila kabutnya tebal maka kami tiadakan senam pagi itu,” ungkapnya.

Sebagai antisipasi agar kesehatan lansia tetap dengan kondisi yang baik selama kabut asap masih terjadi, ia menyampaikan, terus dipantau dengan memberikan asupan gizi makanan berprotein sehat dengan diimbangi sayuran serta buah-buahan berserat.

“Kita juga mengimbau agar lansia turut memperbanyak minum air putih apalagi tak hanya kabut asap tetapi musim kemarau seperti ini juga menjadi perhatian,” bebernya.

Kendati begitu, dirinya mengungkapkan lagi, jadwal keagamaan yang diikuti lansia setiap minggunya dipastikan tetap digelar.

“Karena kan kalau jam 9 pagi kabut asapnya sudah tak ada lagi. Namun, kami tetap memberikan masker kepada mereka sebagai langkah antisipasi,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

Banjarmasin Optimis Masuk Nominasi Penghargaan TPID 2024

BANJARMASIN – Kota Banjarmasin sudah mempersiapkan diri agar bisa masuk nominasi, Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan.

Ke optimistisan tersebut, disampaikan Kabag Perekonomian Setdako Banjarmasin Seine Apriliawati, baru baru tadi.

“Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik,” ungkap Siane.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini berusaha untuk mendapatkan penghargaan tersebut, di Tahun 2024 mendatang, dengan melakukan kegiatan kegiatan berdasarkan ketentuan dari kategori penilaian TPID Award tersebut.

Penilaian tersebut terdiri tiga komponen, salah satunya melakukan rapat dan koordinasi yang dihadiri pimpinan, untuk pengendalian inflasi daerah tersebut.

“Tiga komponen penilaian yaitu proses, output, dan outcome, hal tersebut saat ini kami penuhi, ” ucapnya.

Namun, tambah Siane, pihaknya optimis dapat masuk nominasi pada tahun 2024 mendatang.

“Kami berharap Kota Banjarmasin dapat meraih penghargaan tersebut, paling tidak masuk nominasi,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Pusat memberikan total penghargaan TPID sebesar Rp 1 Triliun.

Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Agus Salim menjelaskan, penghargaan sebesar Rp 1 Triliun tersebut, akan dibagi bagikan kepada daerah penerima penghargaan.

Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Kalsel Agus Salim

“Namun, untuk besaran nilai masih belum mengetahuinya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah daerah yang ada di 13 kabupaten dan kota dapat meraih penghargaan TPID Awards,” tutur Agus.

Penghargaan berupa anggaran tersebut, tentunya, digunakan untuk percepatan pengendalian inflasi di daerah masing masing penerima penghargaan.

“Tentunya dengan meraih penghargaan tersebut menguntungkan bagi daerah,” ucap Agus. (SRI/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Jadikan Lima Prioritas Pembangunan Sebagai Acuan Dalam Rancangan APBD 2024

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel Terkait Penjelasan Gubernur Atas Raperda APBD 2024

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin serta dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kalsel, pejabat SKPD lingkup Pemprov dan unsur-unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (13/9).

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini, menjelaskan dalam Rancangan APBD TA 2024, Pemprov Kalsel berpedoman dan menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel yang terintegrasi dalam tema “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”

Menurutnya, dalam hal ini, ada lima prioritas yang menjadi acuan dalam rancangan APBD TA 2024 yaitu penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ketiga, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah. Ke empat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik.

“Kelima meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sahbirin mengungkapkan kebijakan belanja Pemprov Kalsel juga memprioritaskan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tahapan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

“Pengalokasian anggaran belanja untuk Pilkada serentak ini, menggunakan skema penganggaran melalui pembentukan dana cadangan selama dua tahun anggaran, yaitu 2022 dan 2023, yang akan dicairkan pada tahun 2024,” tuturnya

Pengalokasian anggaran untuk belanja yang prioritas maupun belanja lainnya, bermuara apa percepatan untuk mewujudkan Kalsel Maju sebagai gerbang Ibukota Nusantara.

“Karena itu, pendapatan dan belanja yang kita rancang dalam APBD TA 2023, akan selalu mempertimbangkan manfaat apbd untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, memelihara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta memperkuat daerah kita agar tangguh dalam menghadapi bencana,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Hujan Belum Merata, Sholat Istisqo Makin Gencar Digelar di Kalsel

BANJARMASIN – Waktu menunjukkan pukul 07.30 WITA, ketika ratusan jemaah masjid raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin memulai sholat Istisqa atau sholat meminta hujan, di lapangan parkir barat, pada Kamis (14/9) pagi. Terlihat puluhan siswa sekolah dasar Sabilal Muhtadin, juga turut serta memanjatkan doa bersama para guru mereka. Bahkan dua ekor ayam, diikutkan pula pada sholat Sunnah Muakad ini. Tujuannya tidak lain, agar seluruh makhluk hidup yang ada di Kalimantan Selatan, mendoakan turunnya rahmat dari Sang Maha Kuasa, berupa hujan.

Tidak ketinggalan ikut serta pada sholat Istisqa ini, Gubenur Kalsel, Sahbirin Noor, yang tiba sekitar 10 menit sebelum sholat digelar. Hadir pula sejumlah unsur Forkopimda Provinsi, serta kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi.

Dalam sambutannya sebelum memulai sholat, Gubernur mengatakan, bahwa sejumlah langkah strategis sudah dilakukan pemerintah provinsi, untuk menangani dampak musim kemarau kali ini. Mulai dari pemadaman rutin kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, serta membagikan air bersih kepada warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari – hari.

“Sholat hari ini juga adalah ikhtiar kita, dengan meminta turunnya hujan langsung kepada Sang Maha Kuasa,” jelas Paman Birin (sapaan khas Gubernur Kalsel).

Sementara itu, usai sholat Istisqa, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Darul Qutni memaparkan, semakin banyak sholat Istisqa digelar, maka diharapkan doa yang dipanjatkan dikabulkan Yang Maha Kuasa.

“Seperti juga sholat hajat, sholat Istisqa juga dapat dilaksanakan berkali – kali. Hal ini menunjukkan seberapa besar keinginan kita untuk terwujudnya suatu harapan, yaitu turunnya hujan,” ujarnya.

Suasana sholat Istisqa di masjid raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin

Sejak awal September 2023, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di provinsi Kalimantan Selatan, secara bergantian menggelar sholat Istisqa. Dimulai dari Korem 101/Antasari, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan di masjid Al Karomah Martapura, dan kemudian dilanjutkan seluruh pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. (RIW/RDM/RH)

Exit mobile version