Diskominfo Kalsel Gelar Penandatanganan Komitmen Bersama Respon Isu Dengan Kepala SKPD Lingkup Pemprov

BANJARMASIN – Dalam rangka menyamakan persepsi dalam menyikapi isu yang berkembang di masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan penandatanganan komitmen bersama respon isu dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel dan Diskominfo se-kabupaten/kota di Kalsel.

Suasana Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Respon Isu

Penandatanganan komitmen bersama tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar dan Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar memberikan apresiasi atas dilaksanakannya penandatanganan komitmen bersama ini. Ia meminta kepada seluruh kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel untuk merespon isu yang berkembang di masyarakat, baik itu bersifat positif maupun negatif.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar (kiri) didampingi Kepala Diskominfo Kalsel, M. Muslim (kanan)

“Kepala SKPD wajib menanggapi (isu-isu yang beredar) dengan catatan di media mana yang isu tersebut beredar. Sehingga pemberitaan yang sampai ke masyarakat dapat berimbang,” katanya kepada wartawan, Selasa (5/9).

Roy memberikan contoh, misalnya isu yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sedang terjadi. Menurutnya, SKPD terkait, khususnya yang memiliki urusan teknis wajib memberikan tanggapan terkait upaya mitigasi yang sudah dilakukan, mengingat musim panas di prediksi hingga pertengahan hingga akhir bulan November mendatang.

“SKPD yang berkaitan harus menyampaikan upaya apa saja yang dilakukan dan bagaimana hasilnya. SKPD jangan acuh tak acuh, namun kita harus pastikan untuk menyampaikan upaya kita apa saja, kemudian kendalanya bagaimana,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, Roy mengimbau kepada Diskominfo Provinsi Kalsel untuk melakukan evaluasi kepada semua SKPD agar lebih aktif dalam menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat.

“Kepada Diskominfo Kalsel, tolong lakukan evaluasi dan monitoring SKPD mana saja yang aktif dalam merespon isu-isu yang berkembang, agar bisa menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim menambahkan bahwa pihaknya siap melaksanakan arahan dari Sekda Provinsi Kalsel terkait monitoring dan evaluasi keaktifan SKPD dalam merespon isu yang berkembang.

“Kita akan lakukan penilaian secara objektif, dimana hasil evaluasi ini akan kita jadikan indikator bagaimana kecepatan respon, dan bagus tidaknya respon yang diberikan, sehingga respon yang diberikan bisa memberikan penjelasan ataupun pemecahan masalah isu yang berkembang di masyarakat,” tuturnya.

Pihaknya juga akan memberikan apresiasi penghargaan kepada SKPD yang aktif dalam merespon isu-isu tersebut.

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kita akan memberikan anugerah penghargaan, khususnya terkait kecepatan respon isu oleh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel,” pungkasnya.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Forum Group Discussion (FGD) Rekomendasi Isu dengan tema “Isu Mau Dibawa Kemana?” yang menghadirkan beberapa narasumber. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh Teater Kisdam Malapi dari Kelompok Kasumba Entertainment, yang menampilkan drama berjudul “Jarum Jadi Meriam”. (NRH/RDM/RH)

Tanamkan Semangat Nasionalisme Kepada Pelajar, Paman Yani Terapkan Metode Pendekatan

KOTABARU – Mengasah pengetahuan kepada generasi muda khususnya pelajar, harus melalui metode pendekatan. Supaya setiap ilmu yang disampaikan mampu diserap dan diterapkan, sebagai bekal mereka di masa mendatang.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi (tengah) saat memimpin siswa dan para tamu menyanyikan mars Bergerak

Cara itulah yang dilakukan Wakil Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi, saat melaksanakan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di SMA Negeri 1 Kotabaru, pada Selasa (5/9).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Paman Yani (topi) menyampaikan sosialisasi wawasan kebangsaan, di hadapan ratusan siswa SMA Negeri 1 Kotabaru

Terbukti selama kegiatan, ratusan pelajar di sekolah itu mengikuti sosialisasi dari wakil rakyat akrab disapa Paman Yani dengan sambutan hangat serta penuh keceriaan, namun tetap fokus pada pembahasan tentang Pancasila dan Semangat Persatuan.

“Apa yang disampaikan memang sama seperti di tempat lain. Bedanya, mereka ini kan pelajar, tentu harus melalui cara berbeda, yakni pendekatan dan berusaha menyatu dengan mereka,” ujar Paman Yani.

Menurut Paman Yani, sebagai penerus bangsa di masa akan datang, pelajar sudah seharusnya memiliki semangat nasionalisme sekaligus memegang erat tekad para pejuang pada masa penjajahan dulu.

“Semangat dan tekad itu harus mereka pegang teguh. Agar bangsa ini kedepannya tidak mudah dikuasai oleh negara asing,” tutur Paman Yani.

Sebabnya, Legislator Dapil VI Kotabaru dan Tanah Bumbu itu menyebut, semangat pelajar untuk terus mengenyam pendidikan sembari dibekali ilmu tentang kebangsaan harus terus dipompa. Sehingga akan menjauhkan mereka dari sifat kemalasan.

“Akhirnya apa yang diajarkan oleh guru di sekolah bisa terserap maksimal. Mereka juga harus terus kita dukung supaya nantinya juga bisa bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kotabaru, Nasri, mengaku bangga terhadap metode yang dilakukan Paman Yani kepada siswa-siswinya.

Menurut Nasri, Paman Yani merupakan sosok wakil rakyat yang mudah berbaur dengan siapa saja, termasuk anak-anak muda.

“Saya sangat berterimakasih atas kehadiran Paman Yani di sekolah kami. Banyak interaksi dari siswa-siswi yang hadir. Ini menandakan bahwa Paman Yani merupakan wakil rakyat yang bersahaja,” katanya.

Nasri berharap Paman Yani selalu bisa memberikan keceriaan dan kebahagiaan kepada siapapun.

“Semoga Paman Yani bisa terus berkunjung ke sekolah kami dengan membawa semangat persatuan kepada para pelajar di SMA Negeri 1 Kotabaru,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

UPZ Bank Kalsel, Serahkan Bantuan Uang Tunai di Pemurus Dalam

BANJARMASIN – Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama, terutama korban musibah kebakaran yang sering terjadi akhir-akhir ini, Bank Kalsel melalui UPZ kembali serahkan bantuan. Yakni berupa uang tunai untuk 13 Kepala Keluarga (KK) dengan total sebesar Rp26 juta. Bantuan diberikan kepada warga terdampak kebakaran di Jalan Setia RT 36 RW 4, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, pada Senin (4/9).

Bantuan secara langsung diserahkan Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi kepada Sarbani selaku perwakilan warga yang terdampak, dengan disaksikan Lurah Pemurus Dalam, Shelleya Dessesta dan Ketua RT 36, Sugiannor.

Lurah Pemurus Dalam, Shelleya Dessesta berterima kasih atas bantuan yang diberikan UPZ Bank Kalsel kepada warganya yang terkena musibah kebakaran.

“Terima kasih kami ucapkan kepada UPZ Bank Kalsel yang telah menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada warga yang terdampak. Saya juga mengingatkan kepada warga agar memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik mungkin, baik untuk menyewa rumah sementara atau membelikan beragam hal yang penting dalam menyambung hidup sehari-hari” ucap Shelleya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi menyampaikan, bantuan yang disalurkan ini berasal dari zakat yang dipotong secara rutin dari pegawai Bank Kalsel maupun sumbangan dari para donator.

“UPZ Bank Kalsel merupakan wadah kepedulian Bank Kalsel akan sosial, untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah ataupun yang membutuhkan dan semoga dengan bantuan yang diserahkan hari ini dapat meringankan beban warga yang terkena musibah kebakaran. Selain itu, saya juga berharap masyarakat yang terdampak tetap tabah dan semangat untuk melanjutkan hidup yang lebih baik lagi kedepannya,” ungkap Fajri.

Sebagai Informasi, bagi donatur yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu sesama yang membutuhkan, dapat berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi Bank Kalsel melalui UPZ menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui rekening Bank Kalsel Syariah dengan nomor 6500844928 (Zakat) dan 6500846214 (Infak dan sedekah) atas nama Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel dan bisa konfirmasi transfer melalui WA UPZ di nomor 0811505153. (ADV-RIW/RDM/RH)

Dapat 20 Ribu Keping, Pemprov Kalsel Pastikan Jatah Blanko e KTP Cukup

BANJARBARU – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kalsel menjamin ketersediaan blanko e KTP tetap terpenuhi. Pasalnya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI baru saja mengeluarkan bantuan 20 ribu keping blanko.

Ilustrasi saat melakukan perekaman e KTP di mobil keliling dinas dukcapil

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Kalsel, Zulkifli, menerangkan, terpenuhinya puluhan ribu keping blanko e KTP bagi masyarakat itu, tentunya tak lagi menjadi kekhawatiran lebih untuk beurusan ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di kabupaten/kota.

“Kami sempat mengusulkan ke Kemendagri kemarin. Alhamdulillah, ada 20 ribu keping blanko e KTP. Sehingga, dipastikan tidak terjadi kekurangan saat pelayanan,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Yang lebih penting, kata dia, tercukupinya puluhan ribu blanko untuk layanan administrasi kependudukan (adminduk) di kabupaten/kota itu setidaknya mampu mengurangi pencetakan surat keterangan (suket) pengganti sementara e KTP.

“Dari pusat memang tidak diperkenankan lagi menggunakan suket. Makanya, pemerintah mengoptimalkan ketersediaan blanko sebagai sarana identitas kependudukan di Indonesia termasuk di Kalsel,” tuturnya.

Terlebih, ia menjamin, selama penyelenggaraan layanan adminduk di kabupaten/kota untuk e KTP dipastikan berjalan lancar.

“Kami masih punya jatah blanko sebelumnya. Jadi, semua masyarakat dipastikan terlayani secara maksimal,” paparnya.

Dengan ketersediaan itu pula, ia menyampaikan, masyarakat yang bakal menginjak umur 17 tahun diperbolehkan melakukan perekaman lebih awal. Hal tersebut sebagai bentuk mencegah terjadinya antrian panjang saat pengambilan e KTP.

“Ini bentuk apresiasi kita kepada masyarakat. Bahkan, generasi muda diketahui mendominasi menjadi pemilih pada pesta demokrasi nanti. Maka, kita dukung melalui digencarkannya perekaman,” tukasnya. (RHS/RDM/RH)

Diskominfo Kalsel Gelar Bimtek Pengelolaan Website

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website bertempat di salah satu hotel berbintang selama dua hari, yaitu 4 dan 5 September 2023.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim diikuti sebanyak 115 orang peserta pengelola website dan konten SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam kesempatan itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim menyampaikan bahwa dalam era dimana teknologi informasi berkembang begitu pesat, peningkatan kualitas pengelolaan situs web dan penanganan insiden siber telah menjadi keharusan yang tidak bisa diabaikan.

Situs web, lanjutnya, bukan hanya wajah perusahaan atau organisasi di dunia maya, tetapi juga merupakan alat utama dalam berkomunikasi dengan audiens.

“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mempertajam kualitas pengelolaan situs web agar informasi yang disajikan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat,” jelasnya, Senin (4/9).

Suasana Bimtek Pengelolaan Website Yang Digelar Diskominfo Kalsel

Tak hanya itu, tantangan insiden siber juga semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Serangan siber dapat berdampak serius pada operasi perusahaan dan bahkan mengancam keamanan data sensitif.

“Pada acara ini, kita akan membahas langkah-langkah proaktif dalam menghadapi ancaman siber dan bagaimana kita bisa bersiap diri menghadapinya,” terangnya.

Ditambahkan Muslim, dalam kegiatan ini, juga akan berbicara tentang kiat-kiat dan trik-trik dalam penulisan berita dan artikel pada website. Konten yang baik tidak hanya informatif, tetapi juga menghibur dan relevan bagi pembaca.

“Dalam kegiatan ini juga akan berbagi panduan praktis untuk membantu peserta menghasilkan konten yang menarik dan berkualitas,” tambahnya.

Berdasarkan data Diskominfo Provinsi Kalsel, Muslim menuturkan, bahwa sampai saat ini masih ada sejumlah website SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel yang kurang aktif dalam mengupdate informasi websitenya. Bahkan tidak sedikit pula SKPD yang hosting server website tidak ke Diskominfo.

“Padahal sesuai dengan regulasi baik dari peraturan Kementerian Kominfo maupun Pergub Kalsel, Diskominfo memiliki peran untuk mengawal pengelolaan website ini,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata Muslim, kedepan pihaknya akan melakukan monitoring evaluasi terkait pengelolaan website di masing-masing SKPD.

“Untuk itu, kedepan kita akan optimalkan peran kita sebagai pengawal pengelolaan website di daerah. Kita juga memastikan domain dan hosting yang kita sediakan aman,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada SKPD yang mengelola websitenya dengan baik, Diskominfo Kalsel juga akan memberikan apresiasi berupa penghargaan.

“Setelah kita lakukan evaluasi, hasil tersebut akan kita sampaikan kepada Gubernur, dan kita akan berikan apresiasi penghargaan bagi SKPD yang sudah mengelola websitenya dengan baik,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Gubernur Kalsel Sampaikan Rancangan APBD-P 2023

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023.

Penyampaian Rancangan APBD-P Kalsel Tahun 2023 dilakukan dalam ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin dan diikuti anggota DPRD Kalsel serta dihadiri sejumlah pejabat lingkup Pemprov Kalsel dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (4/9).

Dalam penjelasannya, Gubernur Kalsel menjelaskan proses perubahan APBD 2023 ini disusun dengan berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD, serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Senin (4/9)

Sedangkan struktur/postur APBD yang tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD 2023 yaitu pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp9,087 triliun. Nilai ini lebih besar dari target pendapatan pada APBD murni sebesar Rp7,826 triliun atau naik sebesar 16,11 persen.

“Untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp10,007 triliun, yang lebih besar dari belanja daerah yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp7,826 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 29,50 persen,” jelasnya

Sementara, lanjut Gubernur, pada posisi penerimaan pembiayaan yaitu pada jenis pembiayaan Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp64,5 miliar. Sedangkan di APBD Perubahan sebesar Rp1,083 triliun.

“Untuk pengeluaran pembiayaan tidak terjadi perubahan dari APBD murni yaitu Rp162,837 miliar,” terangnya.

Ditambahkan Gubernur, perubahan APBD 2023 tetap berfokus pada empat arah pembangunan, yaitu pertama fokus para sektor kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Hal ini adalah upaya untuk memantapkan kondisi sosial budaya masyarakat Kalsel.

“Kedua, fokus pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta ketenagakerjaan. Dengan mengupayakan perkuatan perekonomian pasar skala masyarakat, diharapkan perekonomian dapat tumbuh lebih cepat sehingga keselarasan dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana,” tuturnya.

Ketiga, fokus pada investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata. Sedangkan ke empat, fokus pada penanganan banjir, kebakaran hutan dan lahan serta COVID-19.

“Mudah-mudahan, perubahan APBD 2023 ini memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan di Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Akan Dibahas Detail Oleh Pansus

BANJARMASIN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Banjarmasin, akan dibahas secara detail.

Kepada wartawan, Ketua Pansus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono, pada Senin (4/9) mengatakan, dari lima kali pertemuan sudah memasuki pasal ke 90, dari 108 pasal. Untuk sementara akan dilakukan pemetakan aturan besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah di kota ini.

“Kita akan bahas detail dengan SKPD terkait di lingkup Pemko,” katanya

Disampaikan Bambang, saat ini pihak panitia khusus kalangan legislatif, masih menunggu pengajuan besaran perhitungan tarif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Banjarmasin, yaitu ada sebanyak 13 SKPD yang dinilai sebagai penghasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

“Beberapa SKPD itu diantaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta PUPR Banjarmasin,” jelasnya

Lebih lanjut Bambang menambahkan, adanya pembahasan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyesuaikan dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2022, tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu berdasarkan pasal 94, seluruh ketentuannya ditetapkan dalam satu peraturan daerah (Perda). Hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

“Ada lima jenis pajak yang akan menjadi satu jenis pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Sedangkan untuk retribusi, diklasifikasikan ada tiga jenis. Yakni retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan,” tutup Bambang. (NHF/RDM/RH)

Gubernur Kalsel Minta SKPD Pemprov Perkuat Koordinasi Antisipasi Karhutla

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar apel gabungan awal bulan September, yang bertempat di halaman kantor Setda Provinsi Kalsel pada Senin (4/9). Apel gabungan tersebut dihadiri para pegawai dari 24 SKPD lingkup Provinsi Kalsel, dan dipimpin langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Dalam sambutannya Sahbirin Noor menyampaikan, menurut data dari BMKG, bulan Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau ditahun 2023 ini, untuk mengatasi berbagai dampak musim kemarau seperti kebakaran hutan dan lahan, seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalsel, tidak boleh menurunkan kewaspadaan, dimana upaya dan penanganan bencana terkait dengan datangnya musim kemarau ini harus berjalan secara maksimal.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

“Kondisi kemarau juga dapat berdampak pada kekeringan, dan peningkatan organisme pengganggu tumbuhan, sehingga kita harus bersiap diri lebih dengan baik, ” ungkap Sahbirin Noor.

Sahbirin Noor menambahkan, dirinya meminta kepada seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalsel agar tidak lelah dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam antisipasi datangnya musim kemarau dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lembaga.

“Dan sangatlah penting dalam seluruh aspek dan penanganan karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” lanjut Sahbirin Noor.

kondisi kemarau juga dapat berdampak pada kekeringan dan peningkatan organisme pengganggu tumbuhan, sehingga seluruh Instansi harus bersiap diri dengan baik. (MRF/RDM/RH)

Pengendara Melawan Arus Jadi Salah Satu Sasaran Operasi Zebra Intan 2023 Polres Banjarbaru

BANJARBARU – Polres Banjabaru secara resmi menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan “Zebra Intan-2023” di Lapangan Hijau Mako Polres Banjarbaru, Senin (4/9) pagi. Operasi Zebra tersebut merupakan salah satu Operasi rutin yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan serta pelanggaran di jalan.

Kegiatan ini dihadiri oleh para PJU Polres Banjarbaru, perwakilan Kasat Pol PP Kota Banjarbaru, perwakilan Kadishub Kota Banjarbaru serta tamu undangan lainnya. Apel gelar pasukan ini adalah langkah awal dalam rangkaian Operasi yang akan berlangsung selama 14 hari, yakni mulai dari tanggal 4 – 17 September 2023.

Kapolres Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah, dalam sambutannya pada gelar pasukan itu menggarisbawahi pentingnya Operasi Zebra dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

“Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya, merupakan suatu hal yang harus kita jaga dan kelola dengan baik. Hampir sebagian besar aktivitas masyarakat menggunakan prasarana jalan sebagai bagian penting dalam kesehariannya, selain itu moda transportasi jalan juga merupakan kunci dalam tumbuhnya roda perekonomian suatu bangsa,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana jalan, berbanding lurus dengan kompleksitas permasalahan tentang jalan, seperti semakin banyaknya titik-titik kemacetan lalu lintas, tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan. Dimana hal ini disebabkan oleh kelalaian masyarakat pengguna jalan itu sendiri, dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum perundang-undangan terkait lalu lintas.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, maka Polda Kalimantan Selatan termasuk Polres Banjarbaru menyelenggarakan “Operasi Zebra Intan-2023″ dengan mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif serta humanis didukung penegakan hukum (gakkum) secara elektronik baik statis maupun mobile dan teguran simpatik dalam rangka meningkatkan kepatuhan maupun disiplin masyarakat dalam berlalu lintas guna menurunkan angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas keselamatan serta terbangunnya budaya tertib berlalu lintas di jalan raya,” jelasnya.

Target dan tujuan “Operasi Zebra Intan-2023” yang akan dilaksanakan nanti adalah meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan situasi Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polres Banjarbaru serta melakukan gakkum lantas dengan ETLE mobile dan teguran terhadap 7 (tujuh) prioritas pelanggaran.

“Adapun 7 prioritas pelanggaran itu antara lain pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor (Ranmor) yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara Ranmor yang masih dibawah umur, pengemudi atau pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu, pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan sabuk pengaman (safety belt), pengemudi atau pengendara Ranmor dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol, pengemudi atau pengendara ranmor yang melawan arus serta pengemudi atau pengendara Ranmor yang melebihi batas kecepatan,” tuturnya.

Selain penegakan hukum, Operasi ini juga akan diikuti dengan berbagai program edukatif dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya disiplin dalam berlalu lintas. Polri juga akan melibatkan unsur instansi terkait lainnya dalam mensukseskan kegiatan Operasi.

Masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib selama pelaksanaan Operasi Zebra Intan-2023 berlangsung. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas adalah kunci untuk mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran, serta meningkatkan keselamatan semua pengguna jalan. (RILIS-RDM/RH)

Ditutup Paman Birin, Kalsel Expo Catatkan Transaksi 7,6 M

BANJARBARU – Kalsel Expo resmi berakhir pada Minggu (3/9) malam, setelah berlangsung selama 5 hari terhitung dari 30 Agustus 2023 di lapangan Murjani kota Banjarbaru. Penutupan dilakukan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah.

Gubernur Kalsel didampingi Ketua TP PKK Provinsi saat penutupan Kalsel Expo

Dalam laporannya di hadapan Gubernur dan tamu undangan serta pengunjung yang hadir, Plt Kepala Dinas Perdagangan Provinsi sekaligus Ketua Panitia Kalsel Expo 2023, Nurul Fajar Desira mengatakan, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah transaksi yang dicatatkan pada Kalsel Expo tahun ini.

“Total transaksi selama 5 hari kegiatan, adalah 7,6 miliar rupiah. Jumlah ini naik dua kali lipat lebih dibanding Kalsel Expo tahun lalu,” paparnya.

Jumlah tenant atau peserta yang mengikuti even tahunan pemerintah provinsi inipun, meningkat sekitar 14 persen dari Kalsel Expo tahun 2022.

“Kami juga mendata sebanyak 165 orang datang berkunjung ke  Kalsel Expo,” tutupnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur, Sahbirin Noor mengatakan, Kalsel Expo 2023 memberikan manfaat cukup besar bagi pelaku UMKM, karena ada transaksi dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

“Saya harap transaksi tahun depan lebih meningkat lagi, sehingga memberi manfaat bagi pelaku UMKM di Banua,” harapnya.

Gubernur Kalsel saat menyerahkan hadiah lomba pada penutupan Kalsel Expo

Pada kesempatan ini, Gubernur dan Ketua TP PKK menyerahkan hadiah kepada pemenang sejumlah lomba-lomba. Diantaranya lomba memasak selada Banjar, lomba menggambar dan mewarnai, serta lomba stand antar SKPD lingkup pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. (RIW/RDM/RH)

Exit mobile version