BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel berupaya untuk menjaga data informasi agar tak mudah diretas. Apalagi, Computer Security Insedent Response Team (CSIRT) siap melakukan pengamanan 24 jam.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhamad Muslim, menjelaskan, keberadaan tim CSIRT tentu sangat membantu. Apalagi, anomali negatif seperti peretas (hacker) dapat dengan mudah terdeteksi.
Kadis Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim, saat menjelaskan peran CSIRT dalam menanggulangi ancaman peretasan data informasi
“Kemudian ada serangan ini segera cepat ditanggulangi. Nah, sesuai dengan SOP dan teknisnya tentu juga melibatkan stakeholder terkait agar dapat teratasi,” ujarnya, dalam sosialisasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) bersama kabupaten/kota, di ruang H Maksid Setdaprov Kalsel, baru-baru tadi.
Pemda kabupaten/kota yang ikut dalam sosialisasi ini lebih membahas cara menangkal peretasan data informasi
Antisipasi ini, dikatakan dia, tak hanya sebatas mendeteksi. Melainkan juga memberikan informasi terperinci langkah apa saja yang bisa dilakukan agar peretasan tak terjadi.
“Itu upaya yang kita lakukan secara bersama-sama,” ungkapnya.
Terlebih lagi, Muslim menyebut, sudah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dalam melakukan upaya pencegahan peretasan data informasi penting yang dimiliki pemerintah daerah.
“Karena mereka yang memberikan fasilitasi serta dukungan dalam upaya pencegahan sekaligus melakukan tindakan (proteksi) dan perbaikan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan audiensi bersama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dalam rangka penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan operasional selama tahun 2023.
Kegiatan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi dan anggota komisi II lainnya bertempat di ruang Komisi II DPRD Kalsel, Rabu (27/9) dihadiri oleh perwakilan BPSK Banjarmasin didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira beserta jajarannya.
Perwakilan BPSK Banjarmasin, Syahrani, menyampaikan bahwa di Kalsel, terhitung sejak 2018 hingga 2023, rata-rata ada 20 kasus yang mereka tangani. Kasus paling banyak, ungkapnya, ialah dari lembaga pembiayaan. Namun, 90 persen dari kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan.
“Pada prinsipnya, BPSK ini tugasnya ialah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Meski begitu, lembaga ini belum terlalu familiar di masyarakat dikarenakan sosialisasi kami yang masih kurang masif dan intens,” katanya.
Lebih lanjut, Syahrani mengutarakan kurangnya sosialisasi dan promosi dari BPSK ini terjadi akibat terbatasnya anggaran. Karenanya, ia meminta dukungan dari perwakilan rakyat “Rumah Banjar” untuk ikut serta mendukung kinerja dari BPSK ini.
Hal senada juga disampaikan Plt Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Nurul Fajar Desira. Menurutnya, BPSK ini masih perlu dukungan dari pihak-pihak pemangku kebijakan agar dapat bekerja secara maksimal. Ia mengatakan, dari 2018 hingga 2023, total ada Rp6 miliar lebih dana yang terselamatkan.
“Melalui pertemuan yang berharga ini, kami dengan hormat memohon BPSK ini bisa mendapatkan bisa menjadi perhatian, sehingga mendapatkan dukungan, baik dari segi publikasi dan dukungan-dukungan lainnya,” harapnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi kinerja BPSK selama ini meski penuh dengan keterbatasan. Terkait publikasi, ia menyarankan agar bekerja sama dengan pihak-pihak media yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Suasana Audiensi BPSK Banjarmasin dengan Komisi II DPRD Kalsel
“Selain itu, kita nanti juga dari Komisi II, akan mencoba memperjuangkan peningkatan anggaran BPSK, sehingga mampu mengakomodir segala tantangan yang ada. BPSK ini ternyata begitu luas cakupannya, barangkali dari kita baru saja mengetahui ini. Tapi yang saya yakini BPSK ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dalam hal perlindungan dan pemberdayaan konsumen,” jelas Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani tersebut. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan untuk merealisasikan Geopark Meratus menjadi UNESCO Global Geopark (UGGp) ke-11 di Indonesia. Mulai dari kajian, pemenuhan visibilitas, infrastruktur, fasilitas, dokumen hingga serangkaian promosi dan publikasi telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menjadikan Geopark yang sejak tahun 2018 lalu, sudah mendapatkan status sebagai Geopark Nasional.
Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Meratus (BPGM) Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, akselerasi menuju penilaian UNESCO Global Geopark (UGGp) terus dilakukan. Dengan terwujudnya Geopark Meratus sebagai UGGp, diharapkan dapat mendorong terciptanya usaha lokal inovatif serta dapat digunakan sebagai sumber pendapatan yang dihasilkan melalui geowisata dan geoproduk, dengan sumber geologi tetap terlindungi.
Ketua BPGM Kalsel Hanifah Dwi Nirwana (kiri) bersama Wakil Ketua BPGM Kalsel Nurul Fajar Desira (kanan)
“2023 ini kita melengkapi rambu penunjuk jalan menuju situs, papan informasi yang akan bercerita sejarah dan perkembangan situs,” ungkap Hanifah saat menghadiri kegiatan Coffe Talk, oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, baru-baru tadi.
Ia menambahkan, Pemberdayaan masyarakat juga terus diupayakan, terkait bagaimana masyarakat mengelola situs, melestarikan lingkungan termasuk warisan geologi, biodiversity, budaya, juga ekonomi masyarakat yang menjadi kunci penting tumbuh bersama geopark.
“Kemudian terdapat keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan tentunya dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi dan pembangunan berkelanjutan” tutup Hanifah.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pengelola Geopark Meratus (BPGM) Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan, Pemerintah Daerah menginginkan Geopark Meratus menjadi sumber pendapatan masyarakat berbasis pariwisata, sehingga pendapatan ekonomi di Kalimantan Selatan tidak selalu bergantung pada pertambangan, tetapi dapat beralih ke ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan seperti Geopark Meratus.
“Langkah itu untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa sumber perekonomian utama tidak selalu tentang pertambangan batu bara saja, tetapi melalui pariwisata juga dapat membuka peluang besar berbagai sektor yang menjanjikan,” ucap Fajar.
Dilanjutkan Fajar, pada Oktober nanti pihaknya bersama Komite Geopark Nasional Indonesia (KGNI) untuk menyerahkan berkas ke UNESCO untuk mengajukan Geopark Meratus agar ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
“Sejak 2018 Geopark Meratus sudah mendapatkan status sebagai Geopark Nasional sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai upaya agar situs warisan budaya tersebut mendapat pengakuan secara internasional,” tutup Fajar.
Untuk diketahui, Geopark Meratus mempunyai luas wilayah sekitar 3.645,01 km² meliputi enam kabupaten/kota, yaitu Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Barito Kuala, yang terbagi empat rute, yakni rute utara, timur, selatan, dan barat dengan total 54 situs yang bisa dijelajahi. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sebanyak 191 Atlet Petinju tengah bertanding dalam Kejuaraan Provinsi Danrem CUP, bertempat di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin, Rabu (27/9)
Kejurprov Danrem CUP dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Pertina Kalsel, Ari Ariyanto, yang juga sebagai Danrem 101 Antasari, dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik serta unsur Forkopimda Kalsel.
Foto bersama : Ketua Umum Pertina Kalsel, sekaligus Danrem 101 Antasari Kalsel (ditengah), bersama jajaran Korem Antasari 101 Kalsel
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Umum Pertina Kalsel, Ari Ariyanto, setelah menyaksikan pertandingan Tinju mengatakan, Kejuaraan Tinju ini dalam rangkaian memperingati HUT Ke – 78 TNI Tahun 2023, guna memajukan olahraga khususnya cabang Tinju, untuk mencari bibit-bibit berbakat yang mampu mengusung Prestasi Tinju Amatir Nasional.
Ketua Umum Pertina Kalsel, Ari Ariyanto, saat diwancara awak media
“Kita ingin melahirkan petinju berbakat, untuk kejuaraan yang lebih tinggi yaitu PON XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara,” ucapnya
Disampaikan Ari, untuk menghasilkan petinju berbakat dan berprestasi, diperlukan pembinaan atlet sejak dini atau diusia muda, secara terpadu dan berkesinambungan. Salah satunya melalui peningkatan intensitas latihan dan frekuensi pertandingan. Sehingga digelar Kejurprov Tinju Danrem CUP Tahun 2023.
“Para Pengurus, Pelatih, dan Pendukung seluruh petinju, saya berharap dalam berlaga dikejuaraan ini penuh semangat dan sportivitas yang tinggi,” pintanya
Lebih lanjut Ari menambahkan, dalam Kejurprov Tinju Danrem CUP, telah diikuti peserta dari Kabupaten dan Kota ada sebanyak 191 atlet, terdiri dari putra 146 atlet dan putri 45 atlet. Adapun kelas yang dipertandingkan untuk putra yaitu Kadet 3 Kelas, Junior 9 Kelas, Youth 9 Kelas dan Senior 11 Kelas, memperebutkan 32 Medali Emas, 32 Perak dan 64 Medali Perunggu.
“Sedangkan untuk putri kelas yang dipertandingkan yaitu Junior 10 Kelas, Youth 9 Kelas dan Senior 9 Kelas, memperebutkan 28 Medali Emas, 28 Perak dan 56 Medali Perunggu,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkunjung ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Suasana Kunker DPRD Kalteng ke DPRD Kalsel
Rombongan DPRD Kalteng yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Tentang RTRWP Kalteng Tahun 2023-2043, Yohannes Freddy Ering diterima oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Suwardi Sarlan dan Agus Mawardi di gedung DPRD Kalsel, Rabu (27/9).
Ketua Pansus Raperda RTRWP Kalteng, Y. Freddy Ering menjelaskan pihaknya memilih Kalsel sebagai tujuan komparasi karena Kalsel sendiri sudah memiliki Raperda RTRWP sehingga Pansus berharap mendapatkan banyak masukan dari hasil pertemuan tersebut.
“Kita belajar adanya koordinasi yang bagus antara DPRD dan Pemprov Kalsel termasuk kabupaten/kota karena pembahasan RTRWP ini sangat luas dan komprehensif serta memerlukan pengkajian yang mendalam,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Suwardi Sarlan menambahkan penyusunan RTRWP ini dapat berjalan optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Karena RTRWP ini menata wilayah hingga 10 sampai 20 tahun ke depan, sehingga diharapkan bisa optimal untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Untuk diketahui, Provinsi Kalsel Kalimantan Selatan telah memiliki Peraturan Daerah tentang RTRWP Tahun 2023-2043 yang disahkan pada rapat paripurna DPRD Kalsel pada Juli 2023 lalu. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkolaborasi bersama Dispersip Kota Banjarmasin menggelar Bimbingan Teknis Pendataan Perpustakaan yang dilaksanakan di gedung Menara Pandang Banjarmasin, Rabu (27/9).
Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Wildan Akhyar mengatakan bimtek ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait pendataan perpustakaan dan pembuatan laporan perkembangan perpustakaan.
Kabid Pelayanan dan Pembinaan Dispersip Kalsel, Wildan Akhyar (kiri) dan Kepala Dispersip Kota Banjarmasin, M. Ikhsan Al-Haq (kanan)
“Melalui kegiatan ini, diharapkan akan semakin banyak perpustakaan yang ada di Kalsel memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan dapat mengisi data perpustakaan dengan benar,” jelasnya.
Wildan mengungkapkan pendataan ini sangat penting untuk menggambarkan kondisi yang ada di lapangan yang akan menjadi masukan untuk menetapkan kebijakan di level provinsi maupun nasional.
“Ada sekitar 1.978 perpustakaan yang sudah memiliki NPP dari 4.781 perpustakaan yang ada di Kalsel. Data ini sesuai dengan Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dispersip Kota Banjarmasin, Muhammad Ikhsan Al-Haq menjelaskan dari 498 perpustakaan yang ada di kota Banjarmasin, sebesar 50 persen atau 250 perpustakaan diantaranya sudah memiliki NPP. Menurutnya, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pendataan ini, diantaranya permasalahan sumber daya manusia.
“Seperti kekurangan jumlah pustakawan dan tidak ada petugas khusus perpustakaan yang mengelola perpustakaan, jadi sebagian dikerjakan oleh tenaga honorer,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Ikhsan menyatakan bimbingan teknis pendataan perpustakaan ini sangat berarti agar ke depan perkembangan perpustakaan semakin baik.
“Melalui kegiatan ini diharapkan target semua perpustakaan di Banjarmasin memiliki NPP pada tahun 2025 mendatang bisa terealisasi,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sebagai bentuk kepedulian sosial khususnya terhadap warga yang terdampak akibat kebakaran yang sering terjadi akhir-akhir ini, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kembali menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp46 juta rupiah, kepada 23 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak akibat kebakaran di belakang Masjid Jami. Yakni warga Gang Syukuri dan Gang Suka Damai, Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara, pada Selasa (26/9).
Bantuan diserahkan Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi kepada Haris Fadillah selaku perwakilan warga yang terdampak, dengan disaksikan Ahmad Fakhrudy Lurah Antasan Kecil Timur dan Ketua RT setempat.
Ahmad Fakhrudy mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan UPZ Bank Kalsel kepada warganya, yang terkena musibah kebakaran pada Kamis malam pekan lalu.
“Saya mewakili warga yang terkena musibah kebakaran mengucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah menyalurkan bantuan uang tunai. Saya juga mengimbau warga agar memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik mungkin, baik untuk menyewa rumah sementara atau membelikan beragam hal yang penting dan keperluan hidup sehari-hari,” ungkap Fakhrudy.
Pada kesempatan yang sama, Direktur UPZ Bank Kalsel, M Fajri Muhtadi mengungkapkan, bahwa bantuan yang disalurkan ini berasal dari zakat penghasilan pegawai Bank Kalsel yang dipotong setiap bulannya maupun sumbangan lainnya.
“Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan wadah untuk kami menyalurkan segala bentuk kepedulian di bidang pendidikan, kesehatan dan aktivitas sosial lainnya. Kali ini kami memberikan bantuan kepada warga Gang Syukuri dan Gang Suka Damai yang terkena musibah kebakaran. Berharap dengan bantuan yang diserahkan hari ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan semoga warga yang terdampak diberikan kesabaran dan ketabahan serta kita sama-sama berdoa agar tidak terjadi lagi musibah lainnya,” pungkas Fajri. (ADV-RIW/RDM/RH)
