Hari: 22 September 2023

TANAH BUMBU – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sedari dulu menjadi eksodus bagi transmigran. Meski begitu, tidak pernah terjadi permusuhan antara penduduk asli dan para pendatang.

Di Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu misalnya. Mayoritas penduduk desa itu merupakan transmigran asal Bali, dan diterima dengan baik oleh penduduk lokal (Suku Banjar).

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, sikap toleransi yang diterapkan warga desa itu merupakan sebuah rahmat sekaligus membuktikan bahwa Pancasila benar-benar bisa mempersatukan bangsa.

“Ini patut kita apresiasi dan kita syukuri. Karena apa, meski berbeda suku, berbeda agama, tetapi mereka bisa hidup damai,” ucap Paman Yani (sapaan akrab), usai menggelar Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Desa Madu Retno, Jumat (22/9).

Kendati begitu, lanjut Paman Yani, ideologi Pancasila harus terus ditekankan kepada mereka. Agar tidak mudah terhasut oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa dengan mengatasnamakan suku, ras dan agama.

“Sikap toleransi seperti ini penting kita jaga, agar di masa akan datang kita bisa menjadi bangsa yang besar. Di awali dari Desa Madu Retno ini,” tutur wakil rakyat dari fraksi partai Golkar itu.

Di samping itu, legislator Dapil VI Tanah Bumbu dan Kotabaru ini, menyebut, apa yang dilakukan dan diterapkan warga desa Madu Retno sudah sepatutnya menjadi contoh bagi daerah lain. Terlebih dalam kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap kearifan lokal masing-masing suku.

“Mereka disini saling gotong royong. Ketika ada acara keagamaan Islam misalnya, warga yang beragama Hindu ikut bergotong royong mendukung. Sama halnya ketika Hari Raya Nyepi, warga muslim menghormati dengan tidak membunyikan suara musik yang keras dan sebagainya,” imbuh Paman Yani.

Paman Yani berharap toleransi itu akan berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan ekonomi warga desa Madu Retno.

“Tentu dukungan dari Pemerintah dan DPRD juga tidak ketinggalan. Kehadiran saya disini pun tentu saja untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka membangun Kalsel yang lebih maju kedepannya,” tutupnya.

Sementara itu, Kasubbid Politik Bakesbangpol Kalsel Harry Widhiatmoko mengatakan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas semua lapisan masyarakat.

“Terlebih menjelang tahapan Pemilu saat ini. Masyarakat jangan mudah terprovokasi dan di adu domba. Jangan pula mudah tertipu oleh politik uang dan berita hoax. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial,” katanya.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila demi meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang disampaikan Paman Yani di desa itu patut diacungi jempol.

“Bentuk perhatian Paman Yani terhadap persatuan bangsa khususnya di desa ini patut diapresiasi, karena ini merupakan tugas yang tidak semua dewan bisa lakukan,” cetusnya.

Senada, tokoh masyarakat setempat, I Nengah Sudira, menyampaikan apresiasinya kepada Paman Yani. Lantaran ia menilai, sangat jarang unsur pimpinan yang mau terjun langsung ke desa walaupun hanya sekedar berkunjung.

“Apalagi sampai mau duduk bersama dengan warga dan menyampaikan wawasan tentang kebangsaan seperti yang dilakukan Paman Yani. Ini suatu kebanggaan bagi kami warga Desa Madu Retno,” ungkapnya.

Terlebih, lanjut Nengah, warga Desa Madu Retno terdiri dari tiga suku yakni Bali, Banjar dan Jawa. Wawasan kebangsaan menurutnya sangat diperlukan bagi warga agar tidak menimbulkan perpecahan.

“Melalui wawasan kebangsaan dari Paman Yani, saya berharap perbedaan yang ada di desa ini dapat menjadi suatu keanekaragaman dalam satu wadah yakni Bhinneka Tunggal Ika,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tengah mempersiapkan sidang Pemeringkatan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)

Kepada wartawan, Kepala Bidang Kebudayaan, melalui Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, pada Rabu (20/9) mengatakan, dari hasil konfirmasi dan rapat google meat, pada Senin (18/9) tadi, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan sidang sebanyak 10 usulan Objek Diduga Cagar Budaya, dengan empat Kabupaten, yaitu Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tapin dan Kabupaten Banjar. Ia mengapresiasi peran dari Pemerintah Daerah yang antusias untuk mengusulkan, Pemeringkatan ODCG dari tingkat Kabupaten, hingga dinaikkan ke Provinsi Kalsel.

“Tiga Kabupaten seperti Kotabaru, Tanah Bumbu, Tapin masih belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya Bersertifikasi. Sehingga, akan dibantu sepenuhnya oleh Tim Ahli Cagar Budaya Sertifikasi Kalsel. Sedangkan dari Kabupaten Banjar sudah lama memiliki TACB Bersertifikasi,” katanya panjang lebar

Disampaikan Arry, untuk persyaratan yang harus disiapkan dalam mengusulkan menjadi Objek Diduga Cagar Budaya, ada beberapa dilengkapi diantaranya sejarah objek itu, kajian ilmiah, dan kelengkapan naskah akademik, karena akan dibahas secara detail bersama Tim Ahli Cagar Budaya Sertifikasi Kalsel.

“Sidang Pemeringkatan Cagar Budaya di tingkat Provinsi, kami rencanakan dalam waktu dekat ini,” katanya

Lebih lanjut Arry menambahkan, saat ini total sementara Cagar Budaya Pemeringkatan Provinsi ada sebanyak 10 buah yang tersebar di Kabupaten dan Kota, diantaranya Rumah Gudang, Makam Surgi Mufti, berlokasi di Jalan Sungai Jingah Banjarmasin, kemudian Rumah Balai Bini di Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, dan dua Rumah adat Khas Banjar di Telok Selong, Kabupaten Banjar.

“Adanya Pemeringkatan CB ini, dari sebelumnya di tingkat Kabupaten/Kota, dinaikkan menjadi peringkat Provinsi Kalsel, ke depannya dapat memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap Cagar Budaya,” tutupnya

Untuk diketahui, Cagar Budaya di Kalimantan Selatan, secara keseluruhan ada sebanyak 600 lebih, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, tersebar di Kabupaten dan Kota. Sedangkan untuk di Museum Perjuangan (Wasaka) ada sekitar 448 buah benda koleksi bersejarah. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding) tentang pinjam pakai materi audio visual dengan TVRI Kalsel.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Nurliani Dardie dan Kepala TVRI Stasiun Kalsel, Hari Satya di Gedung Teater Perpustakaan Palnam, Banjarmasin, Jum’at (22/9).

Tidak hanya melakukan penandatanganan nota kesepahaman, pada kesempatan tersebut Kepala Dispersip Kalsel dan Kepala TVRI Stasiun Kalsel beserta jajarannya juga melaksanakan nonton bersama film dokumenter Pahlawan Kalsel “Aluh Idut”.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani mengucapkan terimakasih atas kesediaan TVRI Kalsel untuk bekerjasama pinjam pakaikan produksi audio visualnya untuk diputarkan di Gedung Teater Perpustakaan Palnam.

Ia meyakini film-film tersebut akan sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang kebudayaan Kalsel kepada generasi muda di masa sekarang.

“Alhamdulillah hari ini kita laksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan TVRI Kalsel, ada 17 film yang dipinjam pakaikan ke kita dengan berbagai macam kategori seperti film anak, dokumenter, dan features” katanya.

Lebih lanjut, menurut Nurliani, pemutaran film produksi TVRI Kasel ini rencananya akan dilakukan bersamaan dengan pemutaran film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Mengingat jadwal pemutaran film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Gedung Teater Perpustakaan Palnam ini sangat padat dimana tercatat sebanyak 5.400 pendaftar hingga Desember mendatang.

“Sebenarnya kita ingin menjadwalkan pemutaran film dari TRVI ini seperti film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tetapi karena jadwal pemutaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat padat sampai Desember, jadi kita sisipkan saja pemutaran film dari TRVI sebelum pemutaran film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari” jelasnya.

Sementara itu, Kepala TVRI Kalsel, Hari Satya menambahkan bahwa kerjasama dengan Dispersip Provinsi Kalsel ini menjadi kebanggaan bagi TVRI Kalsel. Apalagi film-film tersebut akan diputar untuk anak usia sekolah, sehingga sangat bagus bagi perkembangan mereka.

“Kerjasama ini merupakan yang pertama hingga Desember mendatang. Meskipun begitu kami pasti akan evaluasi, dan kami selalu bersedia mambantu Dispersip Kasel untuk meningkatkan literasi generasi muda kita,” tuturnya.

Tidak hanya kerjasama pinjam pakai produksi audio visual, Hari juga berharap ke depan pihak bisa berkerjasama dengan Dispersip Kalsel dalam hal produksi film.

“Karena format kita dengan Dispersip Kalsel berbeda, akan lebih bagus jika ke depan bisa bekerjasama dalam tahap produksi sehingga kita bisa menentukan tema bersama-sama, film seperti apa yang cocok untuk di putar di Dispersip Kalsel,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini masih terjadi membuat kualitas udara di Banjarbaru masuk kategori sangat tidak sehat. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menunjukkan angka 245 dan indikator Particulate Matter (PM) sudah tercatat 2,5 sejak 18 September 2023.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, mengungkapkan, meski sempat dinyatakan membaik. Namun, hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya pada 18 September lalu tercatat sangat tidak sehat.

“Sempat pada 14 September lalu dari hasil yang kami dapatkan sekitar jam 12 siang udara terpantau sangat tidak sehat,” ujarnya, usai mengikuti FGD bersama Ombudsman RI di ruang Command Center Setdaprov Kalsel, Kamis (21/9) siang.

Ia menjelaskan, dari pencermatan yang mereka lakukan setiap pergantian waktu kategori pencemaran udara selalu berubah-ubah mulai sangat tidak sehat menjadi sedang.

“Data-data dari hasil pemantauan kami tangkap melalui Air Quality Monitoring System (AQMS) secara realtime terus kami informasikan ke Dinas Kesehatan Kalsel,” tuturnya.

Melihat kondisi ini, ia menghimbau, supaya masyarakat di Banjarbaru yang beraktivitas di luar rumah dapat menjaga kesehatan. Termasuk, wajib menggunakan masker.

“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk sosialisasi penggunaan masker,” imbaunya.

Upaya yang dilakukan, kata dia, Dinas Lingkungan Hidup Kalsel juga baru mendapat bantuan sarana prasarana dari Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGRM) dalam rangka keikutsertaannya terjun melakukan pembasahan lahan.

“Kami mendapatkan tandon air portabel sebanyak 6 unit dengan kapasitas 3.000 liter dan pompanya 2 unit, selang dan konektornya ini merupakan wujud bantuan nyata dari BRGRM dalam situasi karhutla saat ini,” pungkasnya.

Sedang Banjarmasin, data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel menunjukkan masuk kualitas kategori sedang. Indeks Standar Pada Udara (ISPU) hanya diangka 62 dan Particulate Matter (PM) 2,5. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel menyelaraskan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota (RPIP dan RPIK) melalui Rapat Koordinasi (Rakor). Rakor dilaksanakan di Aula Disperin Provinsi Kalsel pada Kamis (21/9).

Kepala Disperin Provinsi Kalsel menyampaikan, sesuai program prioritas Gubernur Kalsel Tahun 2021-2024, yaitu hilirisasi industri diawali dengan penyusunan dokumen kajian hilirisasi industri dan rantai pasok bahan baku industri yang telah dilaksanakan di tahun 2022.

“Maka dari itu, hasil kajian dari perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2018 tentang RPIP Kalsel 2018-2038 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri,” ucap Mahyuni kepada Abdi Persada FM, Kamis (22/9).

Industri unggulan provinsi Kalsel, seperti industri hulu agro, pengolahan karet, pengolahan logam, pengolahan hasil tambang, pengolahan hasil hutan, dan lainnya. Namun, ada juga komoditi unggulan kabupaten/kota, diantaranya dari Hulu Sungai Selatan industri hulu agro, Hulu Sungai Tengah industri pangan, Hulu Sungai Utara industri agro, Tabalong industri sandang, Balangan industri hasil hutan dan perkebunan karet, Tapin kerajinan dan aneka, Kotabaru industri logam dasar, Tanah Laut industri pengolahan hasil tambang, Barito Kuala industri hasil perkebunan, Banjar industri pengolahan lainnya, Banjarmasin industri sandang, kulit dan kerajinan serta Banjarbaru industri logam.

“Dalam memulihkan dan meningkatkan kinerja pembangunan industri, perlu disusun perencanaan pembangunan industri yang sistematis, komprehensif, solutif dan futuristik, ” lanjut Mahyuni.

Mahyuni melanjutkan, pihaknya akan terus mengupayakan pembangunan industri, seperti pemanfaatan sumber daya alam, standardisasi, P3DN, pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

“Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor industri dari pengolahan migas atau non migas di tahun 2028 sebesar 20 persen lebih dan itu sebagai indikator bahwa Kalsel kedepannya akan menjadi daerah industri,” sahut Mahyuni.

Dengan hal tersebut, kedepannya diharapkan dari berbasis industri agro bisa berkembang pemanfaatan hasil tambang menjadi investasi di Kalsel, dan akan ada tumbuh kembang industri smelter mineral, baik itu biji besi dan nikel bisa menjadi sumber daya alam serta pertumbuhan tenaga kerja di sektor industri lebih besar dibandingkan kondisi sekarang. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, akhirnya tiba di Banjarbaru, Kamis (21/9) malam.

Kedatangannya itu disambut Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, diwakili Kepala Dinas PPPA dan KB Kalsel, Adi Santoso, yang turut didampingi sejumlah penggiat organisasi profesi lintas kesejahteraan perempuan dan anak.

Mewakili DPW Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Kalsel, Nawang Wijayanti, mengungkapkan, kehadiran Menteri PPPA RI ke Kalsel setidaknya sudah memberikan motivasi terhadap peran perempuan di provinsi ini. Apalagi, banyak masukan yang telah diberikan.

“Kami juga sangat bangga dan termotivasi atas kehadiran Menteri PPPA menyempatkan waktunya untuk datang ke Kalsel,” ujarnya.

Ia yang juga menjabat Ketua Komisi Hukum dan HAM di PPLIPI itu berharap, program yang sudah dicanangkan bisa lebih meningkatkan peran perempuan yang tergabung dalam organisasi ataupun dari binaannya.

“Kami lebih mengenalkan kebudayaan di banua dengan meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan,” ungkapnya.

Tak hanya menonjolkan peran perempuan, dia menjelaskan, PPLIPI yang juga dinaungi dan didukung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA dan KB) Kalsel itu turut berkolaborasi memberikan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak.

“Pembinaan terus kita laksanakan termasuk kolaborasi dengan Pemprov Kalsel agar tetap berakhlak dan mempunyai budi pekerti yang baik,” papar Nawang.

Sementara itu, Ketua Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kalsel, Mariani, menyampaikan, turut mendukung sejumlah program pemerintah dalam merealisasikan peningkatan peran perempuan dan anak untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Tentu kami juga ikut membantu percepatan dalam penyelesaian yang dihadapi perempuan dan anak sampai sekarang ini masalah-masalah mereka masih menjadi PR kita bersama,” ucapnya.

Usai tiba di VIP Room bersama rombongan, Menteri PPPA Ayu Bintang Darmawati langsung dijamu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA dan KB) Kalsel yang turut dihadiri Pemerintah Provinsi Kalteng. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam, melaksanakan Festival Kesenian dan Budaya Islam se Kalimantan Selatan, dalam rangka Pembinaan dan Pelestarian, serta untuk mensosialisasikan seni budaya Islam kepada masyarakat secara umum, dan generasi muda secara khusus. Festival dilaksanakan selama dua hari, yakni dari 18 hingga 19 September 2023, di Halaman Sekolah Dasar Islam Sabilal Muhtadin komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

Festival Kesenian dan Kebudayaan Islam ini, dibuka Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Kalimantan Selatan Hafiz Anshari

Ketua Panitia Pelaksana Festival Abdul Khair Amrullah dalam laporannya menyampaikan, bahwa tujuan diselenggarakannya festival ini adalah sebagai salah satu bentuk pembinaan dan upaya melestarikan seni budaya Islam yang ada di Kalimantan Selatan.

“Tujuannya agar budaya Islam tetap hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat dijadikan media untuk syiar dakwah dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Rasulullah Muhammad SAW,” ujar Abdu Khair dalam siaran persnya yang diterima Abdi Persada FM pada Jumat (22/9).

Sementara itu, Wakil Ketua MUI Kalsel, A. Hafiz Anshari menyampaikan terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara.

“Terima kasih terutama kepada Bank Kalsel, LPI Sabilal Muhtadin, Komite Sekolah SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin,” paparnya

Festival Kesenian Budaya Islam melombakan tiga kategori. Yakni sinoman Hadrah, maulid Ad-Diba’i dan Rudat Banjar. Keluar sebagai peserta terbaik pertama hingga ketiga, pada kategori sinoman Hadrah, adalah Grup Darussalim dari Tanah Laut, grup A’wanul Ikhwan dari kabupaten Banjar, dan grup Ashabah dari kota Banjarmasin.

Pada kategori maulid Ad-Diba’i, grup Al Mujahidin dari Barito Kuala berhasil menjadi peserta terbaik pertama. Disusul di tempat kedua Rijalun Najihin dari Tanah Laut menjadi peserta terbaik ketiga.

Sedangkan pada kategori Rudat Banjar, posisi terbaik pertama grup Rudat Al Kirami Barito Kuala. Terbaik kedua diraih grup At Taubah dari Banjarmasin, dan grup Karya Baru kabupaten Banjar di posisi ketiga. (HumasMUI-RIW/RDM/RH)