Bulan: Juli 2023

BANJARMASIN – Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan bantuan, kepada Pemerintah Daerah termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan untuk upaya peningkatan Indek Pembangunan Pemuda (IPP).

Kepala Bidang Kemitraan Dalam Negeri Aset Kemitraan Pemuda Kemenpora Yustia Elita, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Rokhyatin Efendi, menjelaskan, salah satu dukungan dari Kemenpora, yaitu, adanya pelaksanaan Program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“PPAP ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan IPP di daerah,” ungkap Yustia, di Banjarmasin, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Menurut Yustia, ada lima domain strategi yang menjadi tugas peserta untuk meningkatkan Indek Pembangunan Pemuda tersebut, yaitu, Pendidikan, Kesejahteraan Kesehatan, Kesempatan Lapangan Kerja, Kepemimpinan, gender dan diskriminasi.

“Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai saat ini, terus mendorong Pemerintah di daerah dalam hal peningkatan Indek Pembangunan Pemuda,” ucapnya.

Seperti di Provinsi Kalimantan Selatan ini, salah satu indikator masih rendahnya IPP, masih adanya pernikahan dini.

“Oleh karena itu, dengan adanya program PPAP dapat memberikan motivasi kepada generasi muda di daerah, untuk tidak melakukan pernikahan dini tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan program Pertukaran Pemuda Antar Povinsi (PPAP). Kegiatan akan berlangsung selama satu bulan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau yang diikuti oleh 70 orang peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Guna memastikan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berjalan dengan baik, tim Arsip Nasional Indonesia (ANRI) melakukan pengawasan pengelolaan kearsipan dilingkup pemerintah daerah di Kalsel.

Ketua Tim Pengawasan Kearsipan Daerah ANRI, Hastuti mengatakan, dalam pengawasan ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian pihaknya diantaranya, aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip in-aktif dengan retensi minimal 10 tahun, pengelolaan arsip statis, dan sumber daya kearsipan yang meliputi SDM, pendanaan, pengorganisasian, dan sarana prasarana.

“Untuk lingkup Pemprov Kalsel sudah kami lakukan verifikasi kemarin. Verifikasi ini kita lakukan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai OPD sangat membantu meningkatkan nilai pengelolaan kearsipan Pemprov Kalsel sebanyak 40 persen, dan 60 persennya nilai dari Dispersip Kalsel,” kata Hastuti, Kamis (6/7).

Dari hasil verifikasi yang dilakukan pihaknya kemarin terhadap Dispersip Kalsel dan sejumlah OPD, Hastuti mengungkapkan, secara keseluruhan terjadi peningkatan meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan.

“Alhamdulillah ada peningkatan, namun ada instrumen baru dari Kemen PAN-RB yang harus ditindak lanjuti, diantaranya harus mendaftarkan arsip yang memiliki memori politik bangsa ke ANRI yang nantinya bisa menjadi kolektif memori bangsa, kemudian harus ada wawancara lisan kepada tokoh atau sejarawan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan kearsipan,” tutur Hastuti.

Dia pun berharap pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya lebih meningkat, mengingat saat ini tuntutan tentang penyelenggaraan kearsipan juga lebih banyak.

“Berdasarkan Peraturan ANRI, ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni tentang administrasi dan pidana, untuk saat ini kita masih konsen di administrasi, jadi harus lengkap penyelenggaraan kearsipannya,” ujar Hastuti.

Lebih jauh dia menilai, Pemprov Kalsel saat ini sudah melaksanakan dengan baik apa yang diamanahkan dalam penyelenggaraan kearsipan yang baik.

“Pemprov Kalsel sudah menjalankan amanah penyelenggaraan kearsipan dengan baik, cuman ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan seperti indeks digitalisasi arsip yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Kita harapkan semuanya menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam penyelenggaraan kearsipannya,” jelas Hastuti.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Arsip, Depo Arsip Dispersip Kalsel, Riza Fahlevi mengatakan, kondisi kearsipan di Depo Arsip Kalsel sudah cukup baik.

“Sarana prasarana sudah kita lengkapi, kita juga sudah membangun gedung baru sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ANRI. Selain itu kita juga mendapatkan tambahan SDM pejabat fungsional Arsiparis sebanyak 7 orang pada tahun lalu,” ujar Riza.

Dia pun berharap, hasil dari verifikasi pengawasan oleh ANRI ini dapat meningkatkan peringkat pengelolaan kearsipan di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Untuk saat ini kita berada di peringkat 10 dari seluruh provinsi di Indonesia. Kita juga sudah menyiapkan semua bahan yang menjadi indikator verifikasi ini. Melalui verifikasi ini, pengelolaan kearsipan Provinsi Kalsel kita targetkan bisa naik ke peringkat 7,” tukas Riza. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

SUMATERA SELATAN – Prestasi nasional penghargaan Satyalancana Wira Karya kembali diraih Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin.

Setelah bulan Juni lalu meraih Satyalancana Wirakarya Bidang Pertanian, kali ini Paman Birin meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam inovasi percepatan penanganan stunting di Kalimantan Selatan.

Penghargaan Satyalancana Wira Karya ini diserahkan langsung Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin pada acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke- 30 Tahun 2023 di Halaman Kantor Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (6/7) siang.

Keberhasilan meraih Penghargaan Satyalancana Wira Karya Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ini tak lepas dari penanganan Stunting di Kalsel yang dilakukan Paman Birin.

Paman Birin dianggap berhasil melakukan percepatan penurunan stunting sejak 2018 pada angka 33,1 persen menjadi 18,0 persen di tahun 2023.

Beberapa kebijakan yang dilakukan Paman Birin untuk menurunkan stunting di Kalimantan Selatan yakni selain pembentukan tim percepatan stunting di Kalsel melalui Peraturan Gubernur, dilakukan juga kesepakatan bersama Kepala Daerah se-Kalsel untuk penurunan stunting. Kemudian juga ada Deklarasi Loksado bersama Pokjanal Posyandu, Program Bapak Asuh Anak Stunting, Deklarasi Ibu Hamil se-Kalsel dalam Pencegahan Anak Stunting dengan Edukasi Penyajian Isi Piringku.

Program lainnya adalah pelaksanaan 8 aksi konvergensi yang juga diganjar penghargaan oleh menteri Kesehatan RI, selain itu juga bekerjasama dengan Ketua TP PKK Kalsel, Raudatul Jannah, yang akhirnya mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai pemrakarsa dan penyelenggara edukasi sajian isi piringku pertama kepada Ibu hamil.

Tak itu saja, kebijakan Paman Birin dalam percepatan penurunan stunting ini pun selain didukung Kabupaten/ Kota se-Kalsel, juga disokong 11 SKPD serta BKKBN perwakilan Kalsel, diantaranya pembuatan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalsel Tahun 2020/2035, Paman Mahaga Gunting (Paman Birin & Mahasiswa Bersama Cegah Stunting), Gerakan Makan Sehat B2SA, Gemarikan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan), relawan sosial tentang stunting dan masih banyak lagi.

Bersama dua Gubernur lainnya yakni Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Jawa Tengah, Paman Birin merasa bangga karena telah berhasil melakukan percepatan penurunan stunting dengan kerjasama solid antar Kabupaten Kota di Kalsel.

“Alhamdulilah. Penghargaan ini menjadi motivasi kami provinsi Kalsel untuk terus meningkatkan penurunan stunting di Banua. Tentu dengan bantuan dan kerjasama semua pihak,” kata Paman Birin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Fit And Proper Test atau Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Periode 2023-2027.

Kegiatan itu dilakukan selama satu hari yaitu Rabu (5/7) terhadap 10 orang calon Anggota KIP Kalsel yang telah diserahkan Tim Seleksi (Timsel) ke DPRD Kalimantan Selatan, yaitu AH. Rijani, Ahmadi, Decky C. Kananto Lihu, Nawang Wijayanti, Nurkhozin Fahimi Hamdi, Riduannor, Sugian Noor, Tati Akhbaryah, Trias Handojo dan Yati Nurhayati.

“Dari 10 orang tersebut nanti akan dipilih lima orang untuk menjadi Anggota KIP Kalsel dan lima orang lagi sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW),” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias, kepada wartawan, di sela kegiatan.

Setelah Uji Kelayakan dan Kepatutan, lanjut Rachmah, Komisi I DPRD Kalsel akan menggelar rapat internal untuk menentukan nama-nama yang terpilih sebagai anggota KIP Kalsel periode 2023-2027.

“Kami berharap anggota KIP Kalsel yang terpilih nanti merupakan yang terbaik sehingga dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tuturnya.

Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan itu, Rachmah didampingi Wakil Ketua Komisi I, Siti Nortita Ayu Febria dan Sekretaris Komisi I, Suripno Sumas dan sejumlah Anggota Komisi I DPRD Kalsel lainnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias oleh puluhan Ketua RT dan Ketua RW di Kota Banjarmasin yang bertempat di jalan Meratus kecamatan Banjarmasin Tengah, Selasa (4/7).

Selain menyampaikan tentang peraturan penyelenggaraan kesehatan, Suripno juga mengajak Spesialis Orthopedi dan Traumatologi, dr Priza Prazunip, Sp.OT sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang penyakit tulang dan persendian yang berkaitan dengan penuaan.

“Jadi kami harapkan melalui pertemuan ini, masyarakat bisa mengerti tentang kesehatan, termasuk penyakit pengapuran tulang sehingga bisa dilakukan pencegahan dan penanganan secara dini,” jelasnya.

Sementara, narasumber, dr Priza Prazunip menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Anggota Dewan Kalsel ini. Mengingat, lanjutnya, warga yang mengakses layanan ortopedi baik di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta saat ini dinilai masih minim.

“Kebanyakan warga memilih pengobatan tradisional jika mengalami penyakit tulang dan sendi. Penyebabnya, lantaran banyak warga mengira layanan ortopedi tidak ditanggung jaminan kesehatan. Padahal, layanan ortopedi sepenuhnya dicover BPJS,” jelasnya.

Padahal, fungsi tulang dan sendi sangat menentukan kualitas hidup seseorang, sehingga penanganannya pun harus dilakukan oleh tenaga profesional.

Dalam sosialisasi ini, masyarakat juga diberikan layanan pemeriksaan tulang dan sendi gratis. Jika diperlukan tindaklanjut, warga dan para ketua RT juga diperbolehkan menyerahkan BPJS-nya untuk didaftarkan pemeriksaan ortopedi di Rumah Sakit yang melayani BPJS. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor menyambut baik dan akan mendukung penuh penyelenggaraan pameran Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) Jawa Tengah (Jateng) Expo di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Banjarmasin pada 28 Juli 2023 mendatang.

Kepada abdi Persada FM, Ketua Harian Dekranasda Provinsi Kalsel, Mahyuni mengatakan, pihaknya bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan SKPD terkait melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan kelancaran pameran UKM Jateng Expo di Banjarmasin.

“Memang dari IKM kita tidak diikutsertakan dan hanya memfasilitasi 32 UKM Jateng dalam memasarkan produk unggulannya, seperti fashion, home decor dan kuliner,” Ucap Mahyuni di Kantor Dinas Perindustrian Kalsel pada Rabu (5/7).

Mahyuni melanjutkan, dari kegiatan UKM Jateng expo bisa menunjang para pelaku IKM, terutama di Kalsel untuk berkembang melalui kolaborasi dengan UKM di Jateng. Dalam event UKM Jateng expo nantinya akan digelar pula berbagai kegiatan menarik, seperti talkshow dan bussiness matching yang akan menghasilkan beberapa MoU, seperti kopi, sasirangan dan usaha lainnya.

“Sehingga pertemuan bisnis antara masing – masing pelaku usaha dapat berkomunikasi untuk menghasilkan kerjasama dari sisi bahan baku atau hasil produksi dalam memasarkan produknya bisa go internasional,” lanjut Mahyuni.

Event di Banjarmasin akan membuka peluang pasar UKM Jateng yang lebih baik dan bisa meraih nilai penjualan yang lebih besar dari event yang sama di provinsi lainnya.

“Maka dari itu, event UKM Jateng expo dapat juga membuka akses pasar, kerjasama dan peluang berkembangnya IKM Kalsel,” kata Mahyuni. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kalsel Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Rabu (5/7).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana dan diikuti sejumlah Anggota Dewan serta dihadiri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

PAW dua Anggota DPRD Kalsel yaitu Susan dari Fraksi Partai Golkar Kalsel dilantik menggantikan almarhum Hasanuddin Murad dan Fahruri dari Fraksi PKS Kalsel menggantikan Haryanto yang mengundurkan diri dari Dewan.

Dilantiknya dua PAW tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Nomor 100.2.1.4-1332 Tahun 2023.

Usai memimpin pengucapan sumpah dan janji PAW, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK menyampaikan dengan dilantiknya dua orang anggota dewan PAW ini, selain jumlah anggota dewan lengkap 55 orang, juga diharapkan di sisa masa jabatan ini agar dapat bersinergi dalam rangka memajukan Banua yang lebih baik.

“Lengkap sudah anggota dewannya. Ini kolaborasi yang baik, saling sinergitas satu dengan yang lain. Kami di dewan ini tidak ada hijau, kuning, putih, semua sama mewakili rakyat. Wabil khusus lagi kebijakan selama lima tahun tidak lepas dari peran pemerintah,” katanya kepada wartawan.

Sementara itu, Fahruri usai dilantik menyampaikan apresiasinya dengan terselenggaranya pelantikan anggota dewan PAW ini. Ia bertekad akan menjalankan sisa masa jabatan ini dengan sebaik-baiknya.

“Terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya pelantikan hari ini. Kami akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, turun ke lapangan menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Susan yang menyampaikan rasa terima kasihnya setelah resmi dilantik dan diambil sumpah janji sebagai anggota dewan PAW dan memulai tugas pertama pada hari ini sebagai wakil rakyat di provinsi.

“Saya akan bersinergi dengan anggota dewan lainnya dan mudah-mudahan bisa menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala yang saya wakili. Tugas pertama hari ini adalah rapat komisi terkait uji kelayakan,” pungkasnya.

Sedangkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira, dalam rapat paripurna PAW tersebut menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Dalam sambutan tertulisnya, antara lain gubernur menyampaikan pelantikan anggota dewan PAW ini merupakan momentum yang tepat dalam memperkuat komitmen di era reformasi.

“DPRD memiliki peran strategis dan penting dalam sistem demokrasi kita,” jelas Gubernur.

Oleh karena itu, lanjut Gubernur, badan legislasi menjadi semakin strategis dalam mewakili kepentingan rakyat dan sebagai mitra kerja, Pemprov Kalsel selalu memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Martapura menggelar Syariah Expo 2023, di Alun-alun Ratu Zaleha Martapura, mulai 5-7 Juli 2023.

Saat membuka kegiatan, Rabu (5/7), Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Husnul Hatimah, menyampaikan apresiasinya terhadap Fakultas Syariah IADI Martapura, karena telah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Banjar.

“Terutama dalam mengendalikan inflasi akibat hampir dua tahun lebih kita mengalami masa pandemi yang menyebabkan ekonomi terpuruk,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, menurut Gubernur, mampu memberikan kesempatan yang sangat berharga untuk berperan aktif dalam masyarakat dan menjalin hubungan lebih erat dengan pelaku UMKM sekitar.

“Saya yakin kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ucapnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyebut kegiatan ini menjadi sarana dalam mensosialisasikan pentingnya hidup dengan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.

“Sebagai Fakultas Syariah, fakultas ini memiliki peran strategis dalam mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan syariat Islam,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam kegiatan Syariah Expo 2023 terdapat bazar dari berbagai UMKM setempat. Kegiatan juga akan dirangkai dengan berbagai lomba berkonsep syariah.

Hadir pada kegiatan, Bupati Banjar diwakili Kadisdik Kabupaten Banjar Liana Penny, Wakil Rektor III IAID Martapura Izuddin, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya. (SYA/RDM/RH)