Bulan: Juli 2023

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin, menerima rombongan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV tahun 2023, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI, di ruang rapat Abrani Sulaiman Setdaprov Kalsel di Banjarbaru pada Senin (10/7).

Turut hadir Wakil Gubernur Lemhanas RI, Letnan Jenderal TNI Mohamad Sabrar Fadhilah, yang menyampaikan sambutan Gubernur Lemhanas RI.

Sabrar mengatakan, SSDN merupakan salah satu program utama pendidikan calon pimpinan masa depan.

Tujuan kegiatan ujarnya, untuk mempelajari, memahami, dan mengkaji potensi dan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah, ditinjau dari aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan dalam sudut ketahanan nasional.

Sementara itu, Paman Birin dalam sambutannya, menyampaikan beberapa hal terkait Provinsi Kalsel yang memiliki 2028 desa, yang tersebar di 13 kabupaten kota.
Disebutkan juga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalsel mengalami peningkatan yakni 65,20 pada 2010 menjadi 71,84 pada 2022.

Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM 2010-2022 menjadi sebesar 0,85 persen per tahun.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kalsel, dapat dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi sampai dengan periode akhir triwulan III 2022 yakni 5,59 persen (yoy), yang terutama didorong sektor pertambangan dan penggalian, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72 persen pada periode yang sama.

“Keberhasilan pemulihan ekonomi di Kalsel pada 2022 juga terlihat dari penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari semula 4,95 persen pada Agustus tahun 2021 menjadi 4,74 persen pada bulan Agustus 2022,” terang Paman Birin.

Demikian juga untuk tingkat kemiskinan di Kalsel yang menurun, dari semula 208,11 ribu jiwa (4,83 persen) pada Agustus 2021 menjadi 195,70 ribu jiwa (4,49 persen) pada Maret 2022.

Lebih lanjut Paman Birin mengatakan, posisi geografis Kalsel saat ini sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Pada kegiatan itu, Paman Birin dan Wakil Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TNI Mohamad Sabrar Fadhilah saling bertukar cinderamata.

Acara diisi dengan penyampaian paparan oleh Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar disertai diakhiri dengan dialog. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Kemah Bela Negara (KBN) Tingkat Nasional Tahun 2023 resmi dibuka, di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (10/7) malam.

Sebanyak 1.181 Pramuka Penggalang dari 18 Provinsi di Indonesia mengikuti KBN 2023 ini mulai 10-16 Juli mendatang.

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Kalsel Sahbirin Noor, Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Budi Waseso mengaku KBN tahun ini terselenggara atas semangat dan dukungan penuh dari Pemprov Kalsel.

“Sebelumnya KBN tidak masuk dalam program kerja Kwarnas tahun anggaran 2023, tetapi karena Pemprov Kalsel, akhirnya acara ini terselenggara,” ucap Budi Waseso.

Ditengah rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini, Budi mengingatkan perlunya kerjasama agar seluruh rangkaian kegiatan terselenggara dengan baik, aman, nyaman dan menyenangkan.

“Hal ini tentu dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat tetap dalam kondisi tubuh yang sehat secara jasmani maupun rohani,” tuturnya.

Tema KBN Tingkat Nasional 2023 adalah “Bergerak Membela NKRI”. Tema ini menurut Budi sungguh tepat. Melihat begitu banyaknya pengaruh budaya asing yang menginfiltrasi Indonesia melalui berbagai cara.

“Budaya asing ini sedikit banyak dapat mengubah jiwa, perilaku dan budi pekerti masyarakat Indonesia,” lanjutnya.

Para Pembina Pramuka juga dituntut mampu membina para peserta didiknya untuk menjauhi semua hal buruk tersebut. Diantaranya dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat demi kemajuan diri para peserta didik itu sendiri, maupun masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan.

“Mari kita selalu berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menerapkan Kode Kehormatan Pramuka berupa Satya dan Dharma Pramuka,” ajaknya.

Budi berharap pengetahuan dan wawasan yang didapat selama kegiatan ini berguna bagi perjalanan hidup peserta. Ia juga berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti program kegiatan yang telah disusun dengan hati yang gembira dan penuh dengan semangat.

“Mari kita sama-sama terus bergerak dan bergandeng tangan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebagai wujud komitmen memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kestabilan harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan meluncurkan beberapa inovasi budidaya pertanian dari sisi hulu hingga hilir. Inovasi tersebut meliputi, Gerakan Budidaya dengan model padi apung dan penanaman varietas baru padi Siam Madu. Kemudian implementasi smart greenhouse dalam proses pembibitan dan manipulasi klimatologi, melalui metode sungkup. Selanjutnya, hilirisasi pangan dengan melaksanakan capacity building bagi anggota kelompok tani untuk mendukung pengembangan produk turunan, serta on boarding penjualan melalui market place.

Peluncuran inovasi tersebut, dicanangkan pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan 2023, yang diselenggarakan di Banjarbaru, pada Senin (10/7).

GNPIP Kalimantan 2023 mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Melalui Alterasi Budidaya Pertanian dan Kelancaran Distribusi: Menuju Nusantara Kita”.

Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono, menekankan perlunya memperkuat sinergi dan inovasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) dalam kerangka GNPIP, guna memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Di samping itu, Doni juga mengingatkan agar integrasi budidaya pertanian dari hulu hingga hilir menjadi fokus rencana kerja TPID se-Kalimantan, sebagai upaya meningkatkan produktivitas pangan guna menjamin ketahanan pangan di Ibu Kota Negara masa depan.

“Beberapa inovasi komoditas pangan strategis khususnya padi, perlu direplikasi daerah-daerah lainnya guna memperkuat ketahanan pangan Kalimantan, dalam menopang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru,” jelas Doni dalam sambutannya di gedung Idham Khalid Banjarbaru.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menekankan pentingnya inflasi sebagai salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi, dimana tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu, Gubernur Kalimantan Selatan menilai upaya pengendalian inflasi yang menjadi tanggung jawab TPIP di tingkat nasional dan TPID di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, menjadi kunci untuk mencapai tujuan utama pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat.

“Upaya pengendalian inflasi tersebut memerlukan sinergi antara seluruh pihak, terlebih untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang dapat memberikan tekanan terhadap kenaikan harga pangan, seperti peningkatan tensi geopolitik dunia maupun risiko El-Nino,” ujar Paman Birin dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan apresiasinya terhadap Bank Indonesia atas penyelenggaraan GNPIP Kalimantan dan bentuk kolaborasi yang nyata atas pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan.

“Inflasi di Kalimantan Selatan pada Juni 2023 masih terkendali di angka 4,30 persen secara tahunan, terus menunjukkan penurunan dari bulan Maret 2023. Tren penurunan tersebut harus terus dipertahankan, salah satunya dengan menjaga inflasi volatile food,” tambahnya.

Selain mendorong aspek budidaya pertanian, acara ini juga turut menginisiasi pencanangan program unggulan lainnya seperti optimalisasi operasi pasar, penguatan infrastruktur TIK, digitalisasi, dan data pangan, penguatan KAD, serta Implementasi pupuk organik hasil olahan limbah perikanan dan pemanfaatan pupuk hasil olahan batu bara.

Kegiatan ini dihadiri Forkopimda, Bupati/Walikota, anggota TPID, pimpinan perbankan dan instansi vertikal, serta akademisi se-Kalimantan. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan acara, pada hari yang sama diselenggarakan pula Capacity Building on ASEAN Issues dengan tema yang sama kepada pemangku kepentingan di wilayah Kalimantan Selatan. Kegiatan ini merupakan acara pendukung Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, dan diselenggarakan di sejumlah provinsi guna meningkatkan pemahaman atas Keketuaan Indonesia dan kontribusinya di kawasan ASEAN. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Jemaah haji kloter 01 Debarkasi Banjarmasin (BDJ) yang merupakan kloter pembuka kedatangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin, tiba pads Senin (10/7) dini hari, sekitar pukul 00.41 WITA.

Jemaah haji dan petugas haji Kloter BDJ 01 diberangkatkan dari Embarkasi Banjarmasin sebanyak 327 jemaah dan yang pulang juga berjumlah 327 jemaah.

Sesampainya di debarkasi Banjarmasin, jemaah haji disuguhkan makanan khas berupa soto Banjar.

Makanan khas Banjar tersebut dipilih untuk mengobati kerinduan jemaah haji akan makanan khas daerah, yang juga langsung dicicipi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

“Khas soto Banjar memang beda,” ujar gubernur yang biasa disapa paman Birin tersebut usai mencicipi Soto Banjar yang disediakan bagi jemaah haji di ruang makan Lobby Gedung Jabal Rahmah, pada Senin (10/7) dini hari.

Didampingi Ketua Petugas Penyelengara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Banjarmasin Muhammad Tambrin Paman Birin langsung mencek kesiapan dan rasa soto Banjar yang akan disajikan bagi jemaah haji.

“Soto Banjar makanan khas daerah Kalsel dan dengan cita rasa serta kuahnya yang hangat pas disajikan bagi jemaah haji yang baru saja tiba,” ujar Tambrin menambahkan.

Tambrin menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Gubernur Kalsel serta seluruh jajaran stakeholder penyelenggaraan ibadah haji di Kalsel, yang telah memberikan dukungan untuk kesuksesan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Setelah kedatangan jemaah haji BDJ 01 yang berasal dari kabupaten Banjar, jemaah haji BDJ 02 yang merupakan jemaah haji asal kabupaten Tabalong dijadwalkan akan tiba pada Selasa (11/7) pagi. (PPIHDebarkasiBanjarmasin-RIW/RDM/RH)

SURABAYA – Meski tak menjadi sorotan dalam catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) namun persoalan aset menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel khususnya Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan.

Untuk mendukung percepatan penyelesaian persoalan aset tersebut, dipimpin Wakil Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani bersama anggota Komisi II lainnya menyambangi DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jum’at (7/7), guna menggali cara penanganan aset yang diyakini tidak saja terjadi di Kalsel namun juga dialami oleh provinsi lain, termasuk Jatim.

Disela pertemuan, Paman Yani mengatakan, pihaknya mencoba menggali informasi bagaimana penanganan aset ke DPRD Jatim. Dan diperoleh jawaban bahwa untuk mentreatmen masalah ini Kepala Daerah pun ikut turun, ikut memfasilitasi, mensupport agar masalah aset dapat segera diselesaikan.

Bahkan, lanjut politisi Partai Golongan Karya ini menyebutkan, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat juga dilibatkan oleh Pemprov Jatim sehingga dalam tahun ini ada 1300 lebih sertifikat aset yang dikeluarkan (terselesaikan).

“Nah ini bagus sekali untuk masukan kita di DPRD Kalsel. Kita akan coba panggil kawan-kawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel. Bagaimana PR-PR yang sudah kita berikan, sampai dimana progres sertifikasinya ? Sudah selesai berapa bayak ? Dan yang tersisa berapa ? Nanti kita akan konfirmasi,” tegas Paman Yani.

Sebelumnya, Staf Komisi C DPRD Provinsi Jatim, Andreas Bagus W yang menerima rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel mengungkapkan, Jatim juga memiliki permasalahan yang sama dengan Kalsel. Meski telah 12 kali berturut-turut WTP namun juga menyisakan permasalahan aset yang tak kunjung terselesaikan.

Dikatakannya, saat ini Komisi C yang membidangi keuangan sedang mendalami terkait permasalahan aset. Aset ini ada yang asetnya BUMD, ada asetnya Provinsi termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aset di BUMN termasuk aset yang dipisahkan sehingga beda penanganannya karena sudah berbentuk perusahaan. Kalau penanganan di OPD lagi difokuskan pada permasalahan fisik dan sertifikat ada di Pemko tapi aset dikuasai pihak lain. Ada juga sertifikatnya tidak ada tapi fisiknya dikuasai Pemprov Jatim.

“Pemprov Jatim sangat tegas terkait aset. Selama kita ada sertifikasi dan hak-hak Pemprov itu kuat, kita bisa gunakan untuk merebut kembali aset itu,” tandasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJAR – Selaku tuan rumah kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) tahun 2023, Kwarda Kalsel dan seluruh panitia menyelenggarakan Sholat Hajat berjamaah, di Kebun Pramuka Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Jumat (7/7) malam.

Ketua Harian Kwarda Kalsel Agus Salim mengatakan, sholat berjamaah ini dilakukan agar seluruh agenda KBN 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kita boleh berencana, tetapi semua kan Allah yang mengatur. Jadi kita laksanakan sholat ini dengan harapan mudah-mudahan semua kegiatan berjalan lancar,” ujarnya.

Usai sholat berjamaah, Agus Salim melakukan briefing kepada seluruh panitia. Ia ingin memastikan seluruh tamu maupun peserta KBN nanti terlayani dengan baik.

“Kita juga akan lakukan rapat evaluasi setiap hari. Kita akan bahas rencana kegiatan besok harinya, dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan,” ungkapnya.

Sebagai permulaan, pihak panitia akan melakukan simulasi kepada peserta dari Kwarcab Kalsel. Mereka diagendakan datang lebih dahulu dari peserta luar daerah.

“Dari cabang datang besok (8 Juli 2023). Kita simulasikan semua. Mulai proses penjemputan hingga pelayanan lainnya. Kita akan minta masukan dari mereka, terkait pelayanan yang kami berikan,” terangnya.

Seperti diketahui KBN 2023 di Kalsel dijadwalkan mulai pada 10 Juli 2023. Pembukaan akan berlangsung di Kiram Park, Kabupaten Banjar, pada malam harinya, dengan dipimpin oleh Ketua Kwarnas Kak Komjen Pol (Purn) Budi Wasesa. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direkorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) kembali melakukan gerakan “Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih” untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-78 pada 17 Agustus 2023.

Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar mengatakan, gerakan ini dapat menggalang partisipasi serta swadaya masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok, organisasi kemasyarakatan, partai politik, unsur pemerintahan dan swasta, dalam memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia.

Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Pemprov Kalsel. Kepala Badan Kesbangpol Kalsel Heriansyah mengatakan, pihaknya sudah melakukan gerakan ini sejak 1 Juni 2023. Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.

“Atas arahan pimpinan kita, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, kita sudah melakukan gerakan ini. Beliau (Gubernur) sangat komitmen terhadap wawasan kebangsaan, generasi muda dan merah putih,” papar Heriansyah saat menghadiri rakor virtual bersama Dirjen Polpum Kemendagri secara virtual, di Command Center Setdaprov Kalsel, Jumat (7/7).

Sebagian wilayah Kalsel, lanjut Heriansyah, sudah mulai melakukan gerakan pembagian bendera ini. Kota Banjarmasin sejak 1 Juni lalu bahkan sudah mencanangkan setiap kelurahan wajib memiliki satu “Kampung Merah Putih”.

“Mereka (Pemko Banjarmasin) juga sudah membagikan lebih dari sepuluh ribu bendera di wilayah mereka,” ungkapnya.

Sementara di Kabupaten Tanah Bumbu, gerakan akan dilakukan mulai 1 Agustus 2023 dengan memasang 5.000 bendera di sepanjang median jalan.

“Kurang lebih 5 kilometer jalan nanti akan dipasangi bendera disana,” terangnya.

Heriansyah juga memastikan seluruh lembaga pemerintahan maupun swasta akan turut melakukan gerakan ini.

“Ini wujud komitmen kita untuk meningkatakn semangat nasionalisme di Kalsel,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)