Hari: 20 Juni 2023

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan apresiasi kepada Yayasan Hasnur Center (YHC) atas dedikasinya untuk dunia pendidikan khususnya di Kalsel.

Hal itu disampaikan dalam sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Husnul Hatimah pada acara pembukaan Seminar Nasional dan Expo Pendidikan di gedung Mahligai Pancasila, Selasa (20/6).

“Semoga selalu konsisten dan bersama Pemprov Kalsel menyiapkan SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi untuk kemajuan Banua,” harapnya.

Sahbirin menjelaskan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan, salah satunya berada pada tenaga pendidik, yaitu guru yang memiliki posisi strategis dan berada di garda terdepan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.

“Sebagai sosok yang berinteraksi langsung dengan peserta didik, guru dituntut untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi. Mengingat perkembangan teknologi yang kian pesat, metode-metode yang dikembangkan pun saat ini bergeser dengan memanfaatkan berbagai kemajuan dan kemudahan teknologi tersebut,” terangnya.

Mengangkat tema “Membangun Karakter Guru Indonesia Yang Berkompeten dan Mampu Mengembangkan Siswa Dengan Teaching Mastery Framework dan Berkontribusi Terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia”, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengharapkan kegiatan Seminar Nasional dan Expo Pendidikan ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai metode pengajaran yang efektif.

“Sehingga tercipta pembelajaran yang lebih aktif, kreatif dan partisipatif,” harapnya.

Kegiatan yang diselenggarakan HAFECS (Highly Functioning Education Consulting Services) dan HAFECS Research Publications (HRP) dari Yayasan Hasnur Centre diikuti oleh 500 peserta dari kalangan guru dan tenaga pendidik jenjang TK, SD, SMP, SMA sederajat, juga kepala sekolah dan dosen dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Hadir sebagai narasumber antara lain Dr. Zulfikar Alimuddin selaku Direktur HAFECS, Sutarto Hadi sebagai Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2014-2018 dan 2018-2022, serta Tatang Suratno sebagai praktisi Holistic Education.

Dalam kesempatan ini, juga diberikan 27 penghargaan kepada Dinas Pendidikan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sebagai apresiasi atas kontribusi aktif dalam membantu memperbaiki kualitas pendidikan di daerah masing-masing.

Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai doorprize dan pameran (expo) dari unit-unit kerja di bawah naungan Yayasan Hasnur Centre dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Masyarakat Jalan Karang Anyar Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar meminta jalan desa setempat dicor beton.

Permintaan itu disampaikan Ketua RT 25 Karang Anyar Kelurahan Gambut, Syakhruddin kepada wartawan, ketika kegiatan sosialisasi Perda yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah di kawasan Kecamatan Gambut, pada Senin (19 /6).

Syakhruddin mengungkapkan jalan sepanjang 1,5 kilometer tersebut sudah hampir sepuluh tahun tidak tersentuh oleh pemerintah. Akibatnya, menurutnya, setiap musim hujan tiba, jalan desa ini mengalami kerusakan dan membahayakan pengguna jalan.

“Kita sudah mengusulkan agar jalan diperbaiki mulai tahun 2014, namun sampai sekarang belum ada tanggapan. Mungkin tidak ada dananya. Apalagi sempat terjadi pandemi COVID-19 yang lalu”, jelasnya.

Ditambahkan Syakhruddin, selama ini, untuk perbaikan seperti menutupi lubang-lubang yang ada di jalan ini dilakukan melalui swadaya masyarakat.

“Sangat membahayakan pengguna jalan, apalagi kalau musim hujan. Lubang-lubang ini ditutupi dari dana swadaya masyarakat. Mudah-mudahan pak Abidinsyah bisa memperjuangkannya ke pihak-pihak terkait agar jalan ini bisa diperbaiki, mungkin dicor supaya lebih kuat,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah menjelaskan, selain menyosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dirinya juga menampung aspirasi masyarakat. Salah satunya, usulan perbaikan jalan Karang Anyar dimana kalau musim hujan tiba maka jalan ini rusak parah.

“Oleh karena itu, kami mohon kepada Pemkab Banjar maupun Pemprov Kalsel untuk memperhatikan aspirasi warga ini,” terangnya.

Dalam kegiatan sosialisasi Perda ini, Gusti Abidinsyah juga menghadirkan dua narasumber yaitu Lurah Gambut Barat Iwan Taruna dan Lurah Gambut Ahmad Syaukani. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta, dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke XVII, para wartawan dapat semakin profesional dalam bekerja. Hal itu disampaikan, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, usai menghadiri Uji Kompetensi Wartawan, pada Selasa (20/6).

Paman Birin (sapaan akrab gubernur) mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan UKW yang digelar oleh Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, ia berharap dapat semakin menjunjung tinggi profesi wartawan dengan bekerja, untuk lebih profesional di lapangan.

“Pemprov Kalsel sangat mendukung langkah PWI untuk meningkatkan kualitas SDM melalui UKW,” ucapnya

Disampaikan Sahbirin, saat ini sudah memasuki era reformasi dan komunikasi, dengan demikian kecerdasan komunikasi para jurnalis, tentunya harus diimbangi melalui UKW. Mengingat Kalimantan Selatan akan menjadi pintu gerbang bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Kita sebagai provinsi tetangga, harus memiliki kualitas SDM profesional, yaitu wartawan harus bisa diandalkan,” kata Paman Birin.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, menyampaikan, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke XVII ini, merupakan kedua kalinya untuk tahun 2023,
diikuti sebanyak 23 Jurnalis terdiri dari media cetak, elektronik, dan online se Kalsel, yang dibagi 3 kategori jenjang, yaitu tingkat Muda dengan diikuti 12 wartawan, tingkat Madya 5 wartawan, dan tingkat Utama sebanyak 6 wartawan.

“Kami sangat apresiasi terselenggaranya UKW ini didukung penuh oleh Pemprov Kalsel dan PT PLN (Persero),” ungkapnya

Helmie menambahkan, para wartawan yang mengikuti UKW ni, merupakan calon pemimpin redaksi, redaktur, dan wartawan yang bekerja dengan profesional sesuai kode etik jurnalistik. Berdasarkan data sementara, ada sekitar 500 media di Kalsel. Namun, hanya sekitar 70 wartawan memegang sertifikat kompetensi utama, maka ini artinya tidak semua media memiliki wartawan untuk tingkat utama.

“Dengan UKW ini akan semakin banyak yang berkompeten,” tutupnya

Untuk diketahui, PWI Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan PT PLN (persero) menggelar Uji Kompetensi Wartawan ke XVII, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. UKW dibuka secara resmi, oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhamad Muslim. Dihadiri para Ketua PWI kabupaten di Kalsel.

UKW ini digelar selama dua hari, 20 – 21 Juni 2023.Dengan penguji Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainal Helmie, Ketua PWI Kalimantan Tengah, M Haris Sadikin, dan Dewan Kehormatan PWI Kalsel, Fathurrahman, serta Sekretaris PWI Kalsel, Toto Fachrudin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan meluncurkan Polisi Rukun Warga (RW) dan Apel Kepala Satuan Keamanan Lingkungan (Kasatkamling) di Kota Banjarmasin, di Halaman Polresta Banjarmasin, Selasa (20/6).

Bertindak sebagai Pembina Apel Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Turman Sormin Siregar mewakili Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi.

“Polisi RW ini merupakan salah satu dari program Kapolri, untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat,” ungkap Turman, kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, lanjut Turman, targetnya seluruh RW di daerah ada petugas kepolisian yang turut membantu keadaan lingkungan setempat.

“Polisi tersebut bertugas setelah ia selesai bekerja. Kemudian membantu masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi, di wilayah RW tersebut,” tuturnya.

Sehingga, diharapkan dengan adanya Polisi RW ini dapat menjaga keamanan dan ketentraman dapat tercapai diseluruh wilayah yang ada di Provinsi Kalsel, termasuk di Kota Banjarmasin ini.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalsel memberikan dukungan, terhadap keberadaan Polisi Rukun Warga yang telah diluncurkan Polda Kalsel ini.

Seperti yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan, mewakili Gubernur Sahbirin Noor, pada saat menghadiri acara tersebut.

“Pemerintah Provinsi tentunya memberikan apresiasi tinggi terhadap diluncurkannya Polisi RW di Banua ini,” ungkap Sulkan.

Karena, lanjutnya, Polisi RW ini merupakan kewajiban bersama sama untuk menjaga keamanan dilingkungan tempat tinggal. Untuk kenyamanan dan ketertiban bersama.

“Diharapkan dengan suasana Kondusif maka pembangunan dapat terus dilaksanakan, untuk kesejahteraan bersama,” ucap Sulkan. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tercatat lebih 150 UMKM mengikuti Expo UMKM Kemenkeu Satu, yang digelar di halaman kantor Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, di jalan Ahmad Yani kilometer 2,5 Banjarmasin, mulai 20-22 Juni 2023. Expo ini digelar Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan (Kemenkeu Satu Kalsel), berkolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuan dari expo ini, adalah untuk mendukung peningkatan kapasitas dan memberdayakan UMKM, juga turut serta melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Khususnya di Kalimantan Selatan.

Perwakilan Kemenkeu Satu Kalsel, terdiri dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel, dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah.

Acara ini dibuka langsung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dan dihadiri Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Oza Olavia, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Plt. Direktur Kemitraan BPDP KS Kabul Wijayanto. Turut hadir Forkopimda Provinsi Kalsel, Bupati Tanah Laut, Sukamta, serta Kepala Perwakilan Kemenkeu Kalsel Ferdinan Lengkong.

Dalam sambutannya, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana – Plt. Direktur Kemitraan BPDP KS Kabul Wijayanto mengatakan, sinergi antara BPDPKS dengan Kemenkeu Satu, telah menghasilkan kolaborasi kegiatan yang mendukung UMKM di beberapa wilayah. Diantaranya berupa pameran dan talkshow Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu di Pontianak dan Palangkaraya, BLU Expo di Jakarta, Dukungan Sawit Learning Centre BPPK Riau, Partisipasi UKM Sawit mitra BPDPKS dalam Asean Finance Minister Meeting di Bali dan PAStival Fair di Jakarta.

“Kami berharap kegiatan ini semakin mempercepat upaya membangun sinergi dalam pengembangan UMKM. Para pelaku UMKM, peserta kegiatan dapat memanfaatkan beragam layanan dalam Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu satu untuk menunjang dan meningkatkan kapasitas bisnisnya,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Oza Olavia, Kemenkeu Satu didorong untuk langsung menyentuh dunia usaha dan masyarakat, melalui sejumlah proses analisis yang lebih baik.

“Kemenkeu satu tidak hanya terkait dengan fiskal APBN, namun lebih kepada memahami bagaimana cara mendorong perkembangan perekonomian,” tambahnya.

Selain itu, sesuai arahan Menteri Keuangan, Kemenkeu Satu di daerah diminta untuk dapat lebih dekat dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, universitas, lembaga penelitian, dan mitra strategis lainnya untuk berdiskusi tentang perekonomian regional, sesuai dengan peran Kemenkeu Satu di daerah sebagai Regional Chief Economist (RCE), yang menjadikan Kemenkeu Satu sebagai advisor sektor keuangan maupun perekonomian di daerah.

Dalam sambutannya saat membuka Expo UMKM bertajuk “Kemenkeu Satu Mendukung UMKM Tumbuh melalui Digitalisasi dan Globalisasi Menuju Indonesia Maju”, Gubernur, Sahbirin Noor sangat mengapresiasi expo yang digagas Kementrian Keuangan ini. Apalagi kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi, untuk memajukan sejumlah sektor ekonomi, untuk menggantikan sektor pertambangan batubara, sebagai sumber penopang ekonomi Kalsel.

“Pengembangan UMKM naik kelas, saat ini menjadi prioritas pembangunan di Kalsel. Dimana diharapkan UMKM akan memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Prosesi pembukaan Expo UMKM ini dilakukan dengan pemukulan rebana, oleh Gubernur Kalsel, didampingi Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Ketua DPRD Provinsi, Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Kalsel, dan juga Bupati Tanah Laut. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar Coffe Talk bersama belasan awak media, di salah satu kedai kopi, di Banjarbaru, Selasa (20/6).

Dalam Coffee Talk kali ini, tema yang diangkat yakni Kalsel Membangun Konektivitas Gerbang IKN. Hadir sebagai narasumber yakni Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kalsel, Agung Rahmadi, dan Kepala Seksi Jalan Dinas PUPR Kalsel, Wahid Ramadhan.

Dalam paparannya, Agung menjelaskan tentang rencana transportasi pendukung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim. Seperti Kereta Api, Kapal Laut, Pesawat serta transportasi umum lainnya.

“Yang jelas Dishub Kalsel mendukung segala moda transportasi menuju IKN. Kita juga bekerjasama dengan pemerintah Pusat serta Kaltim untuk merancang trayeknya,” ungkapnya.

Sementara itu Wahid Ramadhan, lebih menekankan kepada proyek prioritas Dinas PUPR Kalsel khususnya di bidang infrastruktur jalan menuju IKN.

“Kita punya enam prioritas infrastruktur jalan, diantaranya jalan akses menuju Bandara Syamsudin Noor serta jalan bebas hambatan Banjarbaru ke Batulicin,” terangnya.

Wahid menerangkan, pentingnya pembangunan jalan itu salah satunya agar seluruh distribusi Kalsel menuju IKN atau sebaliknya dapat berjalan lancar.

“Apalagi kita juga dinobatkan sebagai Pintu Gerbang IKN, tentu infrastruktur jalan harus maksimal,” tuturnya.

Untuk diketahui, Coffe Talk Dinas Kominfo Kalsel bersama awak media ini rutin digelar setiap bulan. Setiap pertemuan diselenggarakan dengan berbagai tema dan narasumber dari SKPD Pemprov Kalsel.

Diharapkan, dengan kegiatan ini sinergitas antar pemerintah dan media menjadi lebih meningkat. Terlebih, dalam kegiatan selalu dirangkai dengan tanya jawab antar para jurnalis dan narasumber.(SYA/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi (Paman Yani) kembali menyapa konstituennya, guna melaksanakan Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper), bertempat di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (20/6).

Menjadi bahan sosialisasi kali ini adalah Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah provinsi Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah hari ini kita berada di tengah masyarakat. Ini merupakan bentuk konsistensi sebagai wakil ketua komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan untuk menyampaikan perda nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel dari fraksi Golkar Daerah Pemilihan VI (Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu) ini.

Selain itu, Paman Yani juga menyampaikan kabar gembira bagi masyarakat wajib pajak tentang adanya pembebasan denda pajak oleh pemerintah provinsi dari Juli hingga September mendatang.

“Adanya pembebasan denda pajak ini merupakan kebijakan tepat yang diambil oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Karena ini akan menjadi hadiah bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena hampir semua masyarakat mempunyai kendaraan bermotor,” paparnya.

Adapun bagi wajib pajak yang taat, lanjutnya, juga akan mendapat pengurangan antara 2 hingga 4 persen.

Yani Helmi menyampaikan tentang banyaknya manfaat dari pembayaran pajak yang diwajibkan kepada masyarakat ini.

“Pajak ini tidak lain untuk membangun daerah. Jadi jalan, bangunan serta fasilitas umum lainnya,” paparnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan PKB/BBNKB Hariyadi, menjelaskan tentang pembebasan denda pajak ini, yakni pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 hari mendapatkan pengurangan 2 persen dari pokok pajak. Adapun pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 31 hari sampai dengan 60 hari sebelum jatuh tempo mendapatkan pengurangan 4 persen dari pokok pajak.

“Sementara pajak kendaraan motor yang tertunggak 11 tahun ke atas mendapatkan pengurangan menjadi 10 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan. Sedangkan pajak kendaraan motor yang tertunggak 6-10 tahun mendapatkan pengurangan menjadi 5 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan,” jelasnya

Adapun pajak kendaraan motor yang tertunggak 5 tahun, lanjut Hariyadi, mendapatkan pengurangan menjadi 3 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan. Kemudian pajak kendaraan motor yang tertunggak 4 tahun mendapatkan pengurangan menjadi 2 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan.

“Sedangkan pajak kendaraan motor yang tertunggak 3 tahun mendapatkan pengurangan menjadi 1 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan,” terangnya.

Hariyadi pun mengaku optimis dengan adanya program ini untuk bisa meningkatkan minat masyarakat membayarkan pajak kendaraan bermotor nya. Terlebih dengan adanya bantuan dari Paman Yani selaku wakil rakyat yang membantu dalam sosialisasinya. (ASC/RDM/RH)