Bulan: Mei 2023

BANJARMASIN – Pasca insiden tongkang menabrak puluhan rumah warga di Desa Keladan, Kabupaten Tapin, pada hari pertama lebaran Sabtu (22/4) lalu, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait, untuk melakukan peningkatan keselamatan pelayaran di Banua ini.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel Fitri Hernadi mengatakan, pihaknya memastikan bahwa kolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten terkait keselamatan pelayaran akan melibatkan semua stakeholder terutama pemegang kewenangan di perairan yaitu KSOP (kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas I Banjarmasin dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Wilayah XV Kalimantan Selatan serta BWS (Balai Wilayah Sungai). Akan mulai memetakan tambatan-tambatan tongkang yang tidak termonitor di luar teritori tersus (terminal khusus).

“Tidak hanya itu kami juga akan melibatkan pemerintahan desa dan masyarakat sekitarnya, untuk turutserta dalam peningkatan keselamatan dalam pelayaran,” ungkap Fitri kepada Abdi Persada FM melalui pesan WhatsApp, Jumat (12/5).

Saat ini, lanjutnya, Kemenhub pun sedang dalam proses perluasan wilayah perairan wajib tunda (tug boat) demi peningkatan keselamatan pelayaran.

“Diharapkan dengan begitu dapat meminimalisir terjadinya kembali tongkang lepas tak terkendali yang merugikan banyak pihak,” ucap Fitri.

Menurut Fitri, seperti arahan dari Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin Agustinus Maun yang meminta, bahwa pemerintah daerah mendapat pelimpahan kewenangan untuk turut memperhatikan keamanan pelayaran.

“Pada arahan tersebut KSOP Kelas 1 Banjarmasin meminta, Pemprov Kalsel melalui Dinas Perhubungan untuk berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala dan Tapin mengidentifikasi blankspot yang membahayakan,” jelas Fitri lebih lanjut.

Dimana, nanti dengan dukungan Komisi III akan merekomendasikan pembangunan mooring tambatan tongkang untuk menggantikan tambatan yang selama ini dioperasikan illegal di luar tersus.

“Tambatan tongkang yang selama ini dioperasikan oleh masyarakat atau oleh pihak lainnya perlu mendapat perhatian ekstra dikarenakan dalam operasinya tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran,” tuturnya lagi.

Namun, selama ini tetap existing untuk memenuhi kurangnya lokasi tambat.

Pemetaan ini merupakan salah satu rekomendasi dari hasil pertemuan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel bersama Dishub Provinsi Kalsel, KSOP, BPTD, BWS, pihak keagenan kapal pandu, perusahaan pemilik tongkang serta Pihak Kecamatan Candi Laras Utara, pada Rabu 12 Mei 2023.

Selain membahas tindak lanjut pasca insiden terutama terkait percepatan proses ganti rugi kepada masyarakat terdampak, juga mengantisipasi kejadian serupa terulang lagi pada masa mendatang.

Seperti diketahui, pada Sabtu 22 April 2023 lalu, tercatat ada lima buah rumah warga Desa Sungai Salai Hilir, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Mengalami kerusakan parah akibat dihantam tongkang.

Kejadian tersebut menjadi perhatian dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengusulkan pembentukan Perda untuk peningkatan keamanan pelayaran di semua perairan Kalsel. Termasuk percepatan identifikasi wilayah-wilayah pelayaran tongkang yang berpotensi membahayakan bagi rumah warga masyarakat sepanjang tepi sungai.

DPRD Provinsi Kalsel mendorong percepatan pembangunan infrastruktur terminal dengan tambatan tongkang/mooring yang memenuhi faktor persyaratan keselamatan pelayaran. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Produk lokal Kalimantan Selatan, memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan dipasarkan secata nasional. Sebut saja, kain Sasirangan yang tidak kalah bersaing dengan Batik, yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat Indonesia. Bahkan saat ini sudah banyak pejabat hingga artis nasional, yang mengenakan busana dengan bahan kain Sasirangan. Termasuk para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hingga Presiden RI, Joko Widodo.

Potensi ini pula yang dilihat rombongan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, saat melakukan kunjungan ke sejumlah pengrajin industri logam, di wilayah Nagara kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Kamis (11/5). Kehadiran KADIN Provinsi Kalsel di HSS ini, dipimpin langsung Ketua Umum KADIN Provinsi, Shinta Laksmi Dewi.

Kepada Abdi Persada FM pada Jumat (12/5), Shinta memaparkan, daerah Nagara sudah sejak lama dikenal memiliki banyak UMKM yang bergerak di bidang industri muatan lokal, berupa industri logam. Mulai dari logam cor, emas hingga baling – baling kapal. Sayangnya, keberadaan industri ini, belum memberikan kebanggaan tersendiri bagi para pelakunya.

“Terbukti saat kita tanya para pengrajin soal kualitas, mereka beranggapan bahwa produknya masih kalah dengan produk dari pulau Jawa. Terutama untuk produk seperti panci dan wajan. Mereka merendahkan produk mereka hanya berdasarkan pada perkiraan semata, bukan atas perbandingan secara data. Padahal saat saya lihat sendiri produk mereka, saya yakin kualitasnya tidak kalah dengan pulau Jawa,” papar Shinta.

Namun sebaliknya, untuk produk baling – baling, menurut Shinta, pengrajin mengaku produksi mereka jauh lebih bagus dibanding pulau Jawa.

“Bahkan harga yang mereka tawarkan jauh lebih murah. Contoh untuk produk baling – baling Mikasa dari pulau Jawa, dipasarkan dengan harga sekitar 4 juta rupiah. Sementara produk baling – baling Nagara hanya dijual dengan harga 2 juta rupiah,” jelasnya.

Persoalan ini menurut Shinta, muncul karena tidak adanya standar baku yang diterapkan untuk produk kearifan lokal Kalimantan Selatan itu. Dengan kata lain, produk logam Nagara ini belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Padahal standar ini sangat penting, untuk memastikan kualitas produk industri ataupun UMKM.

“Untuk itu, KADIN siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, untuk membantu UMKM dengan kearifan lokal ini, naik kelas. Sehingga kedepannya, para pengrajin ini dapat memasarkan produknya hingga ke tingkat nasional, dan memiliki kebanggaan tersendiri dengan produk yang sudah mereka hasilkan selama ini,” tutupnya.

Selain mengunjungi sejumlah UMKM industri logam, rombongan KADIN Provinsi Kalsel juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat teras kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mulai dari Camat Daha Utara, Sekretaris Daerah hingga Wakil Bupati. Tujuannya tidak lain, untuk mendorong kerjasama yang lebih komprehensif memajukan perekonomian Kalimantan Selatan, termasuk pada sektor industri logam. Selain itu, kunjungan ini juga dalam rangka persiapan pembentukan KADIN kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sempat vakum selama 2 tahun terakhir. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Yayasan Asma Provinsi Kalimantan Selatan Memperingati Hari Asma Sedunia Tingkat Kalsel, di Kota Banjarmasin, di Siring Balaikota Banjarmasin, Jumat (12/5).

Ketua Yayasan Asma Provinsi Kalimantan Selatan Ibnu Sina mengatakan, pihaknya mengajak cabang Kota Banjarmasin, untuk melaksanakan Hari Asma Sedunia, yang dilaksanakan pada 12 Mei 2023 ini.

“Tujuan dari dilaksanakan Peringatan Hari Asma Sedunia di Kota Banjarmasin, untuk memperkenalkan Yayasan Asma di tengah warga kota ini,” ungkapnya.

Dikatakan Ibnu, pada Peringatan Hari Asma Sedunia ini, bertema semua warga bisa mendapatkan perawatan Asma, khusus di Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Yayasan Asma Provinsi Kalimantan Selatan memperkenalkan senam asma, untuk pencegahan penyakit tersebut.

“Senam asma diperkenalkan ditengah masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin, dengan melibatkan pihak Kesehatan, kelurahan serta kecamatan,” ujar Ibnu.

Mengingat, lanjutnya, gerakan gerakan senam asma untuk mengatur dan melancarkan pernapasan. Dalam pencegahan terjadi serangan asma bagi penderita.

“Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan warga di Kota Banjarmasin, salah satunya pencegahan penyakit asma dengan sosialisasi senam asma tersebut,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

AMUNTAI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK bersama Wakil Rakyat Dapil V yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong menghadiri upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ke-71 di Halaman Kantor Bupati HSU, Kamis (11/5).

Supian HK memaknai tema Hari Jadi Kabupaten HSU yang mengangkat tema ‘Kabul Hajat Barakat Ikhtiar wan Tawakal’ sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi daerah Kabupten HSU, termasuk bidang pertanian dan perikanan.

Selain itu, lanjutnya, terkait permasalahan eceng gondok dan susupan gunung menutup alur dan jalur pelayaran perahu nelayan, sehingga pembersihan harus dilakukan.

“Kami sudah pernah membersihkan sungai Danau Panggang menuju Sungai Barito itu kurang lebih 12 km,” katanya.

Supian HK juga mendoakan agar tujuan pembangunan Kabupaten HSU dapat tercapai, tentunya dengan disertai kerja keras sebagai ikhtiar serta rasa syukur dan doa tawakkal kepada Allah SWT.

Sementara, Penjabat Bupati HSU, Raden Suria Fadliansyah berharap momentum Hari Jadi Kabupaten HSU ini dapat menjadi pendorong dan spirit seluruh elemen masyarakat setempat untuk menjalin kebersamaan.

“Semoga peringatan Hari Jadi Kabupaten HSU ini mampu meningkatkan kerjasama yang sinergi serta bahu membahu membangun HSU sehingga merubah tantangan menjadi peluang,” jelasnya.

Pada gelaran Hari Jadi Kabupaten HSU ini, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini turut berhadir untuk memberikan doa dan bersilaturahmi. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel berhasil meningkatkan jumlah desa mandiri. Keberhasilannya pun mampu merealisasikan 357 persen. Jika dibandingkan tahun lalu, perbedaannya sangat jauh. Melalui data resmi pihaknya, angka berstatus mandiri pada 2022 telah mencapai 100 desa di 11 kabupaten.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kabid Pengembangan Kawasan Pedesaan (PKP), Siti Norbayah, mengungkapkan, keberhasilan ini tentu tidak lepas dari usaha serta kinerja dari seluruh jajaran baik ditingkat kabupaten, pemerintahan desa hingga pendamping dari Kemendes RI.

“Tim kami di PMD Kalsel ini hanya sekitar 90 orang lebih. Artinya, keberadaaan mereka sangat membantu sekali dalam merealisasi Indeks Desa Membangun (IDM) sekaligus membantu mengimplementasikan secara maksimal program-program untuk mengentaskan masalah ini,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (11/5) siang.

Apalagi, katanya, selain turut berkolaborasi dengan TNI melalui program nyata Manunggal Membangun Desa atau dikenal TMMD, ada pula Pembangunan Manunggal Menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan (PAMAN MUDIK) yang digagas langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah.

“Ini programnya sangat membantu sekali bahkan mengapresiasi karena percepatan penurunannya akurat. Bahkan, target kami adalah menurunkan hingga tidak ada lagi status desa sangat tertinggal di Kalimantan Selatan,” paparnya.

Dari data yang dirilis tahun 2021 lalu, jumlah status sangat tertinggal mencapai 6 desa tersebar di 11 kabupaten di Kalsel. Namun pada 2022, angka tersebut menunjukkan penurunan yang sangat baik dan signifikan yakni tinggal 2 desa lagi.

“Penilaiannya itu masih pada saran prasarana seperti jalan karena 2 desa ini berada di perbukitan. Turut menjadi perhatian kami,” bebernya.

Ia membeberkan, untuk jumlah desa berkembang tercatat pada 2021 mencapai 1.334. Lalu, desa maju sekitar 398. Sementara, berdasarkan rilis resmi status mandiri baru berjumlah 28 desa.

“Tetapi pada tahun rilis 2022 (data 2023) status mandiri mengalami penambahan menjadi 100 desa. Tentu, ini merupakan capaian Pemprov Kalsel melalui dukungan penuh dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (Paman Birin),” beber Kepala Bidang (Kabid) PKP Dinas PMD Provinsi Kalsel, Siti Norbayah.

Kendati begitu, dia menjelaskan, pada 2022 status desa maju yang sebelumnya hanya terealisasi sebanyak 398 kini mampu merangkak pesat dikisaran angka 835 desa tersebar di kabupaten.

“Terjadi kenaikan yang posif yakni sebesar 210 persen. Ini juga dipengaruhi adanya program PAMAN MUDIK dan TMMD tadi,” ucapnya.

Berdasarkan hasil data status desa 2022, status maju juga mengalami kenaikan. Dari 398 kini berubah menjadi 892 desa. Artinya, 1.334 desa dengan statusnya berkembang jadi berkurang.

“Fokus utama kita pada 2023 ini di antaranya adalah menuntaskan nol status desa sangat tertinggal dan tertinggal. Terutama tertinggal di Kalsel sempat diangka 94 pada 2021, tetapi kini telah mengalami penurunan menjadi 34 desa. Selain itu, desa sangat tertinggalnya tercatat ada 2 di HST yaitu Desa Juhu dan Aing Bantai yang kawasannya terletak di pegunungan Meratus,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Mendekati musim haji tahun 2023 akhir Mei ini, provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan berbagai tahapan persiapan untuk keberangkatan kloter pertama pada 29 Mei mendatang. Salah satunya adalah pelantikan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1444 Hijriah, yang dilaksanakan pada Kamis (11/5) di asrama haji Embarkasi Banjarmasin. Pelantikan dilakukan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Asisten bidang Pemerintahan dan Hukum Pemprov Kalsel, Nurul Fajar Desira. Pejabat dari Kementerian Agama RI, turut menyaksikan pelantikan para petugas yang melayani tamu Allah ini.

Kepada wartawan usai pelantikan, Nurul Fajar Desira menyampaikan pesan Paman Birin (sapaan khas Gubernur) kepada para petugas yang baru dilantik.

“Tahun ini cukup berat, tugas yang akan diemban PPIH, karena itu Paman berpesan, untuk bekerja dengan tulus dan ikhlas, serta fokus. Paman juga meminta PPIH menjaga kesehatan, mengingat tugas ini akan dijalankan dengan jangka waktu cukup panjang,” ujarnya

Paman Birin juga mengingatkan, bahwa tugas melayani para jemaah ini adalah mulia karena memiliki nilai ibadah.

“Kesungguhan dan keikhlasan PPIH, mudah-mudahan menjadi pahala bagi mereka,” tutup Fajar.

Usai melantik PPIH Embarkasi Banjarmasin, Fajar Desira juga menyempatkan diri untuk mencicipi atau meal test menu makanan untuk penerbangan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin. Beragam menu ditampilkan katering pemenang tender pengadaan makanan haji tersebut, termasuk didalamnya Nasi Kuning, salah satu masakan khas Banjar. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai memberlakukan tarif Rp1.000 untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, peruntukkannya hanya dikhususkan bagi ketagori perusahaan yang berlabel profit.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kalsel, Zulkifli, mengungkapkan, pengenaan tarif itu sepenuhnya berlaku pada 28 Maret lalu dan terus disosialisasikan.

“Kami juga turut menyosialisasikan ke seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota. Kita ketahui NIK itu kan sifatnya rahasia. Ditambah lagi, tidak sembarangan diakses. Bahkan, yang dikenakan tarif ini juga memerlukan proses agar datanya aman,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Alasan dikenakannya biaya, lanjut dia, perangkat keras (hardware) yang digunakan secara terus menerus harus mendapatkan perawatan (upgrading) berkala. Apalagi, saat ini pemerintah hanya mengalokasikan anggaran blanko saja.

“Biaya untuk perawatan alat server di sana tidak dianggarkan, sementara seluruh Indonesia mengakses NIK ini. Selanjutnya, peningkatan kapasitasnya juga perlu,” bebernya.

Sementara, ia menjelaskan, untuk kategori kementerian/lembaga (K/L) masih mendapat despensasi penggratisan alias tidak dipungut biaya Rp1.000 untuk bisa mengakses NIK.

“Masyarakat umum yang ingin mengakses NIK KTP digital juga tidak dikenakan biaya. Pengenaan tarif Rp1.000 itu hanya berlaku bagi perusahaan yang tercatat di BUMN, BUMD dan swasta sifatnya itu lebih kepada profit mereka (keuntungan),” jelas mantan Kepala Dinas PMD Kalsel ini.

Selain itu, diungkapkannya lagi, tidak dikenakannya biaya akses NIK dari data base Ditjen Dukcapil oleh kementerian/lembaga tersebut karena keperluannya murni hanya untuk pelayanan publik.

“Kita ketahui untuk mendapatkan data penduduk yang bakal mendapat bantuan sosial (bansos) perlu kan akses NIK mereka baik itu program Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RTLH), Pogram Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain,” ucapnya.

Dari data resmi agregat kependudukan Kalsel tahun 2022 lalu bahwa jumlah penduduk di provinsi ini mengalami penambahan dari sebelumnya 4,11 kini sudah mencapai 4,18 juta jiwa. Artinya, peningkatan sadar tertib administrasi kependudukan mulai menunjukkan ke arah yang cukup baik.

“Instansi Pemprov yang sudah mendapat izin akses NIK di antaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)