JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menjadi salah satu kepala daerah yang menerima Piagam Penghargaan Anugerah Adinata Syariah tahun 2023.
Gubernur Kalsel (paling kanan) bersama penerima Anugerah Adinata Syariah berfoto bersama Menkeu (kerudung putih)
Pada acara yang diselenggarakan di Tower Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta, Jum’at (26/5), Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini menerima langsung piagam penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Adapun penghargaan yang diterima Paman Birin adalah dari Kategori Kelembagaan Daerah yang difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Syariah di Tingkat Daerah atau Provinsi
Acara penganugerahan ini dihadiri langsung Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selain dihadiri para Gubernur/Wakil Gubernur atau yang mewakili menerima penghargaan, untuk Pemprov Kalsel tampak hadir juga Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Raudatul Jannah. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Biro Pemberitaan DPR RI, Kamis (25/5).
Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan salah satu tugas Setwan Kalsel untuk memfasilitasi kegiatan wakil rakyat, diantaranya penyebarluasan informasi kegiatan di lingkungan DPRD Kalsel.
“Jadi kegiatan DPRD Kalsel perlu diinformasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat,” kata Sekwan Kalsel, Muhammad Jaini kepada wartawan, didampingi jajarannya.
Suasana Kaji Tiru Sekretariat DPRD Kalsel ke DPR RI
Dalam kegiatan yang melibatkan sejumlah anggota persroom wartawan Dewan, Setwan juga menjajaki keberadaan TV Parlemen dalam menyebarluaskan informasi kegiatan di lingkungan DPR RI.
“Keberadaan TV Parlemen dapat mengakomodir penyebarluasan informasi kegiatan DPR RI,” jelasnya.
Namun untuk membentuk televisi di lingkungan DPRD Kalsel, Jaini mengakui masih mempertimbangkan masalah itu, apakah dimungkinkan atau tidak.
“Karena ini menyangkut anggaran, sumber daya manusia dan peralatan pendukung lainnya,” tuturnya.
Jaini menambahkan, Setwan Kalsel rutin melakukan kaji banding untuk memperbaiki kinerja dalam menunjang kegiatan kedewanan, termasuk kehumasan.
“Kedepan, bagaimana kegiatan dewan dapat terinformasikan dengan baik, terutama kerja dewan, seperti di DPR RI,” tambahnya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin menilai keberadaan media sangat penting dalam menyebarluasan kerja wakil rakyat di DPRD Kalsel.
“Media yang tergabung dalam persroom DPRD Kalsel perlu dirangkul agar kegiatan wakil rakyat dapat disampaikan secara luas,” katanya.
Apalagi anggota pressroom bukan nomenklatur dewan, namun semua kegiatan kedewanan dapat diinformasikan kepada masyarakat, salah satunya melalui anggota persroom.
Sedangkan Kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI, Indra Fahlevi menerangkan bahwa terdapat tiga bagian dalam biro yang dipimpinnya yakni Bagian Televisi dan Radio Parlemen, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, serta Bagian Penerbitan.
“Ketiga bagian itu meliputi berbagai medium pemberitaan dan publikasi mulai dari televisi, radio, media cetak, website hingga media sosial,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Indra, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI juga bekerja sama serta berkoordinasi atas aspek pemberitaan dengan media lainnya.
“Salah satunya menjalin kerja sama dengan pihak pressroom di DPR RI yang tergabung dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP, ” terangnya.
Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI pun memfasilitasi kartu identitas Pers untuk lingkungan komplek parlemen.
“Kegiatan kita pun cukup padat, bisa diperhatikan dengan rapat-rapat yang kami tayangkan secara live. Selain itu kami juga meliput kegiatan kedewanan lainnya, itu kami cover semua,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel mendapat kepercayaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) untuk melaksanakan ujian sertifikasi kompetensi pustakawan.
Suasana sertifikasi kompetensi pustakawan Di Dispersip Kalsel
Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan, Provinsi Kalsel terpilih menjadi salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang ujian sertifikasi kompetensi perpustakaannya dibiayai oleh Perpusnas RI.
“Peserta yang ikut uji sertifikasi pustakawan ini berjumlah 65 orang, yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Kalsel,” katanya, Kamis (25/5).
Nurliani menuturkan, uji sertifikasi kompetensi pustakawan ini sangat penting untuk mengukur kemampuan dan keahlian dari pustakawan yang ada di Provinsi Kalsel sehingga bisa mendapatkan sertifikasi pustakawan, yang merupakan bentuk pengakuan keahlian perpustakaannya.
Dengan adanya pustakawan yang mempunyai sertifikasi, lanjut Nurliani, maka pengelolaan perpustakaan diharapkan lebih maksimal lagi sehingga perpustakaan semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat.
“Perpustakaan yang semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat merupakan salah satu indikasi minat baca semakin meningkat, dan itu yang diharapkan terjadi di perpustakaan-perpustakaan yang ada di kabupaten/kota se-Kalsel,” jelasnya.
Adapun pejabat dan staf dari Perpusnas RI yang hadir pada kegiatan tersebut yakni Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas RI, Opong Sumiati, dan panitia pelaksana sertifikasi kompetensi pustakawan, Hendra Setiawan.
“Sertifikasi ini juga melibatkan Tim Asesor Perpusnas RI sebanyak 12 orang dan satu orang asesor dari Kalsel,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Gerakan pendampingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, ke perusahaan untuk pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berbuah manis terhadap capaian realisasi investasi Kalsel.
Jika dipresentasekan, capaian investasi Kalsel pada triwulan 1 tahun 2023 sudah 33,45 persen dari target RPJMD sebesar Rp12,55 triliun. Jauh diatas target koletif pertriwulan 25 persen.
Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri mengungkapkan, pendampingan yang mereka berikan berupa pemahaman bagi pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM melalui sistem yang sudah tersedia.
“Sekarang tingkat kepatuhannya tinggi, LKPM yang disampaikan juga riil. Sebelumnya ada pelaku usaha yang tidak menyampaikan sama sekali,” ujarnya, Kamis (25/5).
Endri menyampaikan, realisasi investasi Januari-Maret sebesar Rp4,19 triliun. Terdiri penanam modal dalam negeri (PMDN) Rp3,42 triliun dan penanam modal asing (PMA) Rp771,9 miliar.
Investasi PMDN terbesar berada di Kabupaten Tanahbumbu pada sektor pertambangan. Sementara investasi dari PMA paling besar di Kotabaru pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya.
“Pada triwulan 1 ini negara paling besar berinvestasi di Kalsel berasal dari Hongkong, RRT,” bebernya.
Dengan capaian yang cukup fantastis pada triwulan 1, Endri optomis target yang diberkan kepada pihaknya termasuk targer nasional sebesar Rp16,21 triliun bisa tercapai.
“Kita sudah merancang beberapa program agar target bisa tercapai. Promosi dengan berbagai cara juga terus kami gencarkan untuk menggaet calon investor,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJAR – Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melakukan perancangan percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui kesinergian pengawasan kolaboratif atas kinerja program P3DN.
Suasana rangkaian peringatan HUT ke-40 Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, di Tahura Sultan Adam, Jumat (26/5)
Diketahui, Presiden RI Joko Widodo, berharap 95 persen dari belanja modal daerah dipakai untuk produk dalam negeri.
Menurut Kepala Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, kesiapan Kalsel masih belum cukup. Bahkan, dari target 5 juta produk usaha mikro kecil tayang di katalog elektronik (e-katalog) dengan transaksi Rp500 triliun, capaian Kalsel masih 4,6 juta produk tayang dengan total transaksi Rp46 triliun.
Kepala Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap (mic), saat memberikan sambutan dalam rangkaian peringatan HUT ke-40 Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, di Tahura Sultan Adam, Jumat (26/5)
Di sisi lain diakuinya, banyak produk di e-katalog secara industri masih dari luar negeri.
“Nah dengan kita dorong seperti ini, mudah-mudahan industri dalam negeri termasuk UKM bisa berkembang,” ujarnya, saat menggelar rangkaian HUT ke-40 Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, di Tahura Sultan Adam, Kabupaten Banjar, Jumat (26/5).
Dengan target hanya 40 persen tahun lalu, menurut Rudy, baik provinsi maupun kabupaten kota sudah cukup berat untuk mengejar.
Ditambah tahun 2022 lalu, penilaian dilakukan dari segi penerapan. Akibatnya pemberian penghargaan hanya diberikan kepada Kementrian PUPR dan DKI Jakarta.
“Nah sekarang kita mendorong harusnya yang dibangun itu adalah usaha. Yang diukur adalah kinerja P3DN di Pemda, Kementrian/Lembaga, Korporasi BUMD adalah usahanya,” tuturnya.
Sebab itu, menurut Rudy, harus ada ukuran-ukuran kinerja. Misalnya program pengembangan inkubasi lokal serta pendanaan terhadap daerah oleh Pemda.
“Jadi definisi seperti itu sebenarnya banyak dilakukan di Kalsel, tetapi tidak diukur waktu itu. Sehingga tidak terpilih menjadi salah satu yang juara,” bebernya.
Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar menyebut, Pemrpov Kalsel saat ini terus berusaha mencari pengusaha-pengusaha baru untuk meningkatkan produk dalam negeri.
Kemudian mengatur pembiayaannya, serta membuat produk yang dihasilkan tidak hanya diakui secara nasional tetapi juga internasional.
“Akhirnya kita berharap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ucapnya.
Roy menambahkan, pihaknya juga akan terus berkolaborasi bersama dengan BPKP dalam rangka pengawasan dan penampingan guna peningkatan P3DN. Termasuk bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk meningkatkan SDM.
“Kemudian peningkatan kinerja dan sebagainya nanti akan kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar untuk pemenuhan target,” harapnya.
Pihak ULM pun mengaku sangat siap untuk berkolaborasi dengan Pemprov Kalsel dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi industri yang ada.
“Sebisa mungkin dapat meningkatkan daya saing termasuk untuk go internasional, dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian Kalsel,” ucap Rektor ULM, Prof. Ahmad. (SYA/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Seluruh perusahaan di Bumi Bersujud bakal kembali dikumpulkan. Hal ini dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pajak Air Permukaan (PAP).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, setelah sebelumnya sempat melakukan pertemuan bersama jajaran perusahaan dan dibantu Bupati Tanbu Zairullah Azhar. Kini pihaknya mulai kembali melakukan lagi kegiatan serupa dalam upaya peningkatan PAP.
“Kami ingin kembali mengulang kesuksesan pada tahun 2022 lalu dengan mengumpulkan seluruh pengusaha dan perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya kepada awak media, usai melakukan pertemuan dengan Sekdakab Tanah Bumbu, Ambo Sakka, Jumat (26/5) petang.
Alasan akan digelarnya kembali, beber legislatif yang akrab disapa Paman Yani itu, menyebutkan, bahwa penerimaan disektor Pajak Air Permukaan (PAP) cukup menggembirakan 2021 ke 2022 lalu.
“Alhamdulillah, di tahun itu PAP naik sebesar 95 persen dan ini hal yang sangat menggembirakan bagi kami,” ungkap dari Dapil VI Kalsel ini.
Dalam pertemuannya bersama Sekdakab Tanah Bumbu Ambo Sakka, ia berharap, kegiatan itu dapat kembali terselenggara. Bahkan, perusahaan industri dan perkebunan di daerah ini cukup banyak.
“Maka dari itu, kami mengajak seluruh perusahaan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Kalsel. Semoga dengan pertemuan ini menjadi kolaborasi yang baik,” jelasnya.
Menanggapi itu, Sekdakab Tanah Bumbu, Ambo Sakka, menuturkan, sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Paman Yani dalam rangka mengupayakan pendapatan PAP. Apalagi, Pemkab Tanbu juga ikut menerima hasil dari penerimaan pajak ini.
“Kami sangat mengapresiasi sekali tentu pajak yang dibayarkan itu untuk kemaslahan masyarakat. Tak lupa, kami juga sangat berterima kasih sekali kepada Paman Yani yang turut ikut berpartisipasi membangun kerjasama untuk upaya optimalisasi PAP khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu,” tuturnya.
Terlebih, dia mengungkapkan, Pemkab Tanbu siap mendukung penyelenggaraan ini sebagai bentuk apresiasi dalam merealisasikan target penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2023.
“Dalam waktu singkat akan kami undang dan tentu akan diberi pengertian juga kepada perusahaan saat dilakukannya nanti pertemuan,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sebagai bentuk dukungan program pemerintah menyelenggarakan implementasi transaksi non tunai (cashless), Bank Indonesia (BI) senantiasa melakukan perluasan adopsi Quick Response Indonesian Standard (QRIS), guna mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, salah satunya di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Terhitung sebanyak 235.866 orang di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 terdata sebagai pengguna baru, dengan jumlah merchant mencapai 270.227 merchant, dengan rincian 71,29 persen dari pelaku usaha mikro, 23,73 persen dari pelaku usaha Kkecil, 2,54 persen dari usaha menengah, dan 2,29 persen dari usaha bersama.
Pada tahun 2023, target pencapaian QRIS di Kalsel meningkat menjadi 290.572 penambahan pengguna/user baru, ditambah dengan target baru untuk volume transaksi sebanyak 6.948.586 transaksi.
Atas hal ini, BI menggagas pelaksanaan merchant gathering dan lomba QRIS Racing 2023 dengan mengajak Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), salah satunya adalah Bank Kalsel, dengan tajuk Merchant Gathering dan QRIS Racing Bank Kalsel disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (24/5).
Kegiatan digelar dengan menghadirkan 75 (tujuh puluh lima) pelaku UMKM binaan Bank Kalsel sebagai peserta QRIS Racing Bank Kalsel. Gelaran ini, menyuguhkan talk show terkait edukasi penggunaan QRIS maupun penjabaran program QRIS Racing, sharing session pelaku UMKM, hiburan live music serta pemberian apresiasi berupa doorprize kepada para peserta.
Tentunya kegiatan yang tak kalah penting adalah launching QRIS Racing yang dilakukan oleh Budi Widihartanto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Hambali, selaku Kepala Divisi Dana dan Digital Banking Bank Kalsel.
Dalam sambutannya, Fachrudin selaku Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, mengungkapkan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan BI untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan tersebut.
“Tentunya kami berharap, kegiatan ini semakin mendorong peningkatan transaksi QRIS lebih besar lagi, begitu juga dengan penambahan user baru,” tutur Fachrudin.
Lebih lanjut Fachrudin menyampaikan kepada seluruh peserta QRIS Racing, agar giat dalam mengkampanyekan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran, guna mendukung program pemerintah untuk transaksi non tunai. Terhitung mulai Kamis (25/5) hingga 24 Agustus 2023.
“Nantinya bagi 5 (lima) peserta yang melakukan jumlah transaksi terbanyak akan mendapatkan apresiasi oleh BI, dan diumumkan dalam kegiatan Festival Antasari tahun 2023,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Budi Widihartanto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menjabarkan tujuan atas dilaksanakannya kegiatan tersebut, guna mendukung tercapainya target QRIS 2023 di Kalsel.
“Kami mengharapkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi, baik dari Bank Kalsel, merchant, dan masyarakat umum untuk bersama-sama mendorong penggunaan transaksi QRIS sebagai metode pembayaran sehari-hari di Kalsel”, pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menilai penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan, harus melibatkan seluruh lintas sektor di kota ini. Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, kepada wartawan pada Kamis (25/5)
Matnor menjelaskan, guna mewujudkan penanganan maksimal bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan, tidak hanya dibebankan Dinas Sosial Banjarmasi, juga melibatkan beberapa lintas sektor diantaranya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendidikan. Mengingat kesejahteraan sosial, menjadi tugas wajib Pemerintah Daerah dalam rangka untuk melaksanaan pembangunan yang lebih baik dan maju terdepan.
“Kami minta mereka saling kerjasama dan bersinergi di lapangan,” ucapnya
Disampaikan Matnor, selama ini Kota Banjarmasin sudah dimiliki Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan dan Pengemis, ini artinya berbagai upaya dan langkah dalam melakukan sudah jelas dan terarah.
“Adanya Perda ini merupakan komitmen bersama untuk mewujudkannya, yaitu tahun 2023 ini terjadi penurunan jumlah anak jalanan, pengemis dan gelandangan,” katanya
Lebih lanjut Matnor menambahkan, peranan dari pengusaha dan warga sekitar sangat besar dalam memberdayakannya, dengan cara memberi lapangan pekerjaan, yang mana bertujuan sebagai langkah pencegahan, agar tidak kembali turun ke jalan dengan profesi sebelumnya, baik sebagai anak jalanan, pengemis dan gelandangan.
“Pengusaha dan warga, dengan memberi peluang kerja, akan sangat membantu mereka, untuk bekerja sesuai kemampuan,” tutup Matnor. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Untuk meningkatkan kualitas hidup para petani di Kalimantan Selatan, yang selalu mengalami penurunan harga dimusim panen padi. Maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten-Kota, agar dapat ikut serta membeli gabah para petani.
Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, baru-baru tadi.
Syamsir menyampaikan masih banyak Kabupaten-Kota di Kalsel yang tidak menyiapkan dana cadangan untuk pembelian gabah petani. Hal ini menyebabkan petani terpaksa menjual gabah mereka dengan harga yang murah kepada tengkulak sehingga menyebabkan inflasi. Sehingga Pemerintah Daerah Harus memiliki dana cadangan untuk membeli gabah para petani, sehingga petani tidak perlu menjual kepada tengkulak.
“Hal ini sudah diterapkan di Kabupaten Tabalong dan Tanah Laut. Dan dinilai berhasil meningkatkan harga jual para petani, ” ucap Syamsir.
Ia melanjutkan, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tabalong dinilai telah berhasil menerapkan program pembelian gabah para petani dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang dibeli oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) serta tengkulak.
“Dengan meningkatnya harga jual para petani, maka para petani akan senang dan tetap menanam padi ditahun – tahun selanjutnya,” lanjut Syamsir.
Syamsir menambahkan, selain dengan menghimbau Kabupaten-Kota agar menyiapkan dana cadangan untuk membeli gabah para petani, pihaknya juga akan kembali mengatur pola tanam para petani. Dengan diaturnya pola tanam para petani dalam menanam padi, maka produksi padi akan kembali meningkat, sehingga akan terjadi peningkatan pasokan beras, yang juga berdampak untuk menurunkan angka inflasi.
“Secara bertahap pola tanam para petani akan kembali ditingkatkan pertriwulan ditahun ini, sehingga inflasi di sektor hortikultura akan selesai dengan sendirinya pada saat terjadinya musim panen,” Tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Gubernur Sahbirin Noor mengajak warga Tionghoa yang tergabung dalam Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), untuk dapat menjaga kerukunan antar umat beragama baik di Tanah Air maupun di Kalsel.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Paman Birin tersebut, pada saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSMTI ke 19, di Kota Banjarmasin, Jumat (26/5).
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor
“Pemerintah Provinsi berharap, agar Rakernas ini dapat menghasilkan program kerja lebih baik lagi, serta dapat menyelesaikan persoalan persoalan yang dihadapi oleh PSMTI serta lainnya,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Paman Birin, Pemerintah Provinsi Kalsel juga meminta, agar PSMTI dapat hidup berdampingan dengan damai, dengan masyarakat lainnya.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina yang juga turut hadir pada Rakernas tersebut mengharapkan, kegiatan skala nasional lebih sering dilaksanakan, di Kota Banjarmasin.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
“Dengan diselenggarakan kegiatan Rakernas PSMTI di Kota Banjarmasin, dengan jumlah peserta sebanyak 600 orang lebih dari perwakilan daerah di Tanah Air ini. Kota Banjarmasin dapat lebih dikenal lagi,” ungkapnya.
Tentunya, lanjut Ibnu, dengan kedatangan anggota PSMTI di Kota Banjarmasin, dapat meningkatkan perekonomian dari sektor penginapan, pariwisata, kuliner, serta lainnya.
“Kami tentu berharap kegiatan berskala nasional seperti Rakernas PSMTI, lebih banyak lagi di Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu.
Hadir pada Rakernas PSMTI tersebut, Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta, Ketua DPRD Kalsel Supian HK serta lainnya. (SRI/RDM/RH)
