Bulan: Februari 2023

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional menyatakan Indeks Harga Konsumen (IHK) beras di Kabupaten Tapin, Kalsel, mengalami kenaikan tak biasa. Pekan ketiga Februari 2023, daerah tersebut masuk dalam deretan 10 besar dari 147 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, menyampaikan, Pemprov Kalsel melalui instansi terkait segera menindaklanjuti permasalahan ini. Begitu pula penyebab terjadinya lonjakan tersebut.

“Harga beras di Tapin memang tinggi. Sehingga, akan segera dilakukan pemantauan ke sejumlah lokasi dan ini menjadi catatan kami,” ujarnya usai mengikuti rakor pengendalian inflasi besama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual yang juga diikuti pemda se Indonesia, di ruang Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (27/2).

Kendati begitu, menurutnya, dari sekian ratus daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar terhadap kenaikan harga. Ia memastikan, tak ada daerah lain lagi di Kalsel selain Kabupaten Tapin.

“Kota lain di Kalsel, Alhamdulillah, tidak masuk dalam perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) beras yang tinggi. Jadi, hanya Tapin saja yang masuk deretan nasional,” jelas mantan Kepala Bappeda Kalsel lulusan dari luar negeri ini.

Sementara itu, Ketua Kadin Kalsel, Shinta Laksmi Dewi, menyampaikan, siap mengajak Kamar Dagang dan Industri lainnya untuk turut andil dalam mengatasi permasalahan beras di daerah.

“Kami telah melakukan penandatangan kesepahaman (MoU) untuk membeli 100 ton beras dari Jawa Tengah dan kami harapkan ketersediaan pasokan beras di Kalsel tetap terpenuhi,” paparnya.

Sebagai tindaklanjut atas terjadinya kenaikan harga komoditi beras di Kalsel, ia juga bakal maksimal melakukan upaya agar inflasi bisa turun.

“Tentu ini juga sebagai langkah mencegah terjadinya pertumbuhan angka inflasi,” imbuhnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, petani asal Margasari, Rifa’i, membeberkan, saat ini di wilayahnya banyak terjadi gagal panen akibat banjir. Sehingga, padi yang ditanam warga mengalami kerusakan.

“Biasanya dapat 25 karung hingga 1 ton, kini hanya mendapat 10 – 12 karung itu pun tidak hanya di daerah Margasari, tetapi dampak ini juga terdapat di Desa Pandahan. Kalau rata-rata menyusut sekarang sekitar 10 persen,” ucapnya.

Ditambah lagi desa yang terletak di Kecamatan Candi Laras, Kabupaten Tapin ini juga mengalami ketersediaan pupuk dan pestisida yang langka di tingkat produsen. Barang yang didapat pun cukup membuat kesusahan bagi petani.

“Kalau pun ada itu mahal. Sebelumnya harganya yang dibeli sekitar Rp60.000, kini rata-rata sudah mencapai Rp125.000,” ungkapnya.

Dari dampak ini, dia merincikan, harga gabah kering untuk jenis siam di daerahnya sudah menembus Rp13.000 – Rp14.000 per liter.

“Kalau sudah jadi beras itu harganya di pasaran bisa Rp16.000 – Rp17.000 per liter. Kalau ditanya untung tidak juga karena pupuk dan lainnya naik, tetapi, dengan menurunnya produksi bagaimana nanti untuk modal tanam berikutnya,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) diharapkan dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur di kawasan perumahan dan permukiman.

Harapan itu disampaikan, Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Isra Ismail, kepada wartawan usai melaksanakan sosialiasi Perda Tentang Permukiman dan Perumahan Rakyat di kawasan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Sabtu (25/2).

Menurut Isra, dari informasi yang disampaikan, di desa-desa Kecamatan Sungai Tabuk ini, masih ada rumah-rumah kumuh yang memerlukan perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah. Selain itu, Isra juga mengharapkan agar kawasan permukimannya mendapatkan perhatian seperti jalan-jalan desa dan jalan pertanian yang rusak.

“Karena informasi dari Kepala Desa, masih ada jalan desa yang belum dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk jalan raya yang masuk dalam kewenangan provinsi, sudah dilakukan perbaikan dan Alhamdulillah sekarang sudah lancar,” jelasnya.

Sementara, Pembakal Sungai Tabuk Kota, Zoelkarnain menjelaskan selama ini ada beberapa kawasan perumahan di daerahnya yang masih minim infrastruktur dan fasilitas umum. Pihaknya sudah mengusulkan permasalahan tersebut ke pihak-pihak terkait, namun belum dapat terealisasi hingga saat ini karena keterbatasan anggaran.

“Permasalahannya terkait infrastruktur seperti jalan lingkungan dan fasilitas umum yang kurang memadai seperti musholla,” terangnya.

Sedangkan, tokoh masyarakat Muhammad Noor menyambut baik adanya sosialisasi Perda tersebut karena juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang menyampaikan aspirasi kepada Wakil Rakyat Kalsel.

“Kami senang sekali karena di daerah kami banyak yang memerlukan informasi dan bantuan mengenai perumahan, seperti bedah rumah. Jadi sekaligus kami sampaikan hal ini kepada Pak Isra,” tuturnya.

Diharapkan melalui sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 itu, masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk dapat mengetahui dan memahami isi Perda yang dimaksud serta dapat menyebarluaskannya kepada warga di lingkungan sekitarnya. (NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyerukan kembali penguatan ideologi Pancasila sekaligus memberikan pembinaan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Desa Salimuran, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (27/2).

Desa yang mayoritas usahanya adalah petani ini juga ternyata jauh dari perkotaan. Sehingga, hal wajar apabila edukasi tersebut terus diserukan.

“Materi yang disampaikan kepada warga di sini begitu antusias, menyimak dengan baik bahkan dibalut suasana penuh keakraban dan akhirnya pengetahuan yang dilaksanakan pun tersampaikan,” terangnya usai melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Selain penguatan ideologi, etika serta toleransi terhadap umat beragama juga ditanamkan. Termasuk menghindarkan paham radikaslime.

“Dengan adanya semangat persatuan tentu perjuangan akan hadirnya keamanan dan ketentraman dapat terjaga,” ucapnya.

Legislatif yang duduk di DPRD Kalsel asal Dapil VI Kabupaten Tanbu dan Kotabaru, juga turut memberikan pengetahuan soal perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk agar masyarakat selalu mengingat betapa kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Makanya saya hadir di sini ingin mengetahui secara lebih luas seperti apa desa ini. Ternyata, memang semangat persatuannya mereka sangat bagus sekali baik dari keingintahuannya dan sistem gotong royongnya hingga kini masih dijaga,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Desa Salimuran, Hayuddin, mengungkapkan, materi yang disampaikan sangat bermanfaat. Apalagi, desa yang dianggap cukup jauh dari perkembangan kota ini beruntung dapat mengetahui secara dalam bagaimana pengaplikasian Idelogi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada warganya.

“Semoga bisa dipahami masyarakat dan bisa diaplikasikan secara luas lagi. Sehingga, masyarakat dapat turut bekerjasama dalam menjaga keamanan khususnya di Desa Salimuran,” ungkapnya.

Disamping itu, dirinya pun tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kesempatan Paman Yani (sapaan akrab) memberikan pengetahuan secara luas terhadap bahaya atas ancaman radikalisme yang mampu membuat perpecahan negara.

“Hadirnya sosialisasi ini kami sangat menerima dan awalnya tidak tahu sekarang bisa memahami apa itu arti dari persatuan dan kesatuan,” tuturnya.

Dalam kegiatan, Paman Yani juga mengajak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel menjadi narasumber. Tujuannya agar pengetahuan ini bisa lebih kuat dan mampu dicerna dengan baik. Termasuk, tidak mudah terintimidasi soal paham radikalisme. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Dinas Kominikasi Dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar sosialisasi Pencegahan stunting di Kalsel di salah satu Kedai Coffee di Kota Banjarbaru pada Senin (27/2). Dalam sosialisasi yang dihadiri para jurnalis yang bertugas di Provinsi Kalsel tersebut, Diskominfo Kalsel menghadirkan sejumlah narasumber yakni Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Diauddin, Kepala Bidang (Kabid) Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel Suharto.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Diauddin menyampaikan, saat ini angka stunting di Kalsel berada di 24,6 persen, dan termasuk tiga besar daerah tertinggi penurunanya se Indonesia dalam kasus stunting. Langkah yang dilakukan Pemprov Kalsel, untuk terus menggalakkan penurunan angka stuntung, salah satunya yakni menjalin komitmen dengan kepala daerah di Kalsel, untuk menurunkan angka stunting di tahun 2023.

“Untuk kedepan kita punya tugas berat, Kalsel jadi tertinggi penurunannya, dari tahun 2021 – 2022. Jadi target kita masih jauh untuk mengejar angka stunting di 14 persen ditahun 2024,” ucap Diauddin.

Selain menjalin komitmen dengan kepala daerah di Kalsel, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel juga terus menggalakkan program Bapak Asuh di Banua Untuk kabupaten dan kota, yang juga melibatkan Forkopimda serta Kepala SKPD.

“Pihak swasta turut dilibatkan. Wilayah-wilayah yang memiliki CSR, semuanya diminta kontribusi untuk penurunan stunting,” lanjut Diauddin.

Diauddin menambahkan, program Bapak Asuh sudah dijalankan di Banua Kalsel sejak beberapa tahun sebelumnya. Seperti untuk wilayah Kabupaten Balangan, satu perusahaan swasta ikut serta penurunan stunting di Kalsel, dengan memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.

“Jadi kita mintakan komitmen perusahaan yang ada dan mereka bersedia,” tutup Diauddin. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, mengimbau seluruh Kabupaten dan Kota, dapat meningkatkan pariwisata berbasis ekonomi kreatif. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru – baru tadi.

Syarifuddin menjelaskan, untuk semakin mengembangkan sektor pariwisata, saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, telah mempersiapkan berbagai program, seperti lomba desa wisata dan kota kreatif di seluruh Indonesia.

“Kami terus jalin koordinasi di tiga belas Kabupaten dan Kota, untuk mempersiapkan berbagai lomba,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, Pemerintah kabupaten dan kota hendaklah menyambut baik semua program itu, dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pengembangan ekonomi kreatif, apalagi beberapa wilayah sudah memiliki Perda Pengembangan Ekraf.

“Pemerintah pusat sudah memberikan jalan, kalau program itu terlaksana, tentu dapat memberi dampak positif kesejahteraan masyarakat di Banua,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, dari data sementara ini di Kalimantan Selatan, baru ada satu kota kreatif, yaitu Kota Banjarbaru. Hal itu terlihat dari banyak masyarakat yang menekuni di bidang ekonomi kreatif diantaranya kampung pejabat (Pengolah Jamu Loktabat), dan kampung purun.

“Semoga di tahun 2023 ini akan ada lagi kota atau desa kreatif lain,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Akibat Salah Input data, banyak siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di Provinsi Kalimantan Selatan tidak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Hal itu disampaikan, Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin, Mukhlis Takwin kepada wartawan, usai menjadi narasumber dalam sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Suripno Sumas, pada Sabtu (25/2).

Menurut Mukhlis, banyak siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak menerima KIP karena mencantumkan pekerjaan orang tua mereka sebagai swasta. Padahal, lanjutnya, pekerjaan sebenarnya adalah buruh harian lepas, tukang ojek bahkan pengangguran yang seharusnya masuk kriteria penerima bantuan.

“Siswa mengisi data pekerjaan orang tuanya hanya umum, menuliskan swasta. Sementara kita ketahui, swasta ini bisa dimaknai, dia bisa pemborong, pengusaha, pedagang,” jelasnya.

Oleh karena itu, Mukhlis mengimbau kepada para siswa yang tidak mampu agar tidak malu mengisi data pekerjaan orang tua sesuai dengan pekerjaan sebenarnya. Mengingat kalau salah memasukkan data justru dapat merugikan diri sendiri.

“Makanya pada saat pengisian data di sekolah, kami tekankan kepada anak-anak jangan malu menulis pekerjaan orang tua yang sebenarnya, kalau buruh harian lepas, jujur saja,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas menjelaskan menjelaskan salah satu persoalan yang dikemukakan dalam sosialisasi tersebut, yaitu terkait dengan program KIP dimana banyak Ketua RT yang berasumsi data penerima KIP dimulai dari pihak sekolah.

“Padahal saat ini sudah diambil alih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan data yang diambil dari Ketua RT,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Suripno menambahkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan sehingga ke depan pelaksanaan program KIP ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Selain mendapat keluhan tentang KIP, dalam Sosper Nomor 3 Tahun 2017, Suripno Sumas juga menerima aspirasi terkait sistem penerimaan peserta didik baru yang diterapkan secara zonasi. Salah satu keluhannya, adalah peserta didik yang tidak diterima di sekolah manapun karena jarak tempat tinggal yang tidak strategis. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, menyambangi warga yang terdampak banjir di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Sabtu (25/2) pagi.

Sebelum ke lokasi banjir, Gubernur akrab disapa Paman Birin singgah terlebih dahulu membeli makanan di warung-warung yang dilewati, untuk selanjutnya dibagikan kepada warga terdampak banjir.

Tiba di kawasan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, kedatangan Paman Birin dsambut gembira oleh warga.

Sembari membagikan makanan, Paman Birin juga mendengar langsung keluhan warga di lokasi banjir itu.

“Semoga warga Cempaka sabar menghadapi cobaan banjir ini. Dan mari kita bersama-sama bergotongroyong saling membantu,” kata Paman Birin.

Kecamatan Cempaka memang seringkali terkena banjir ketika dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi, seperti yang terjadi sejak Jumat (24/2) malam hingga Sabtu (25/2) pagi.

Salah satu warga, Akhyar, mengatakan banjir yang melanda di Sungai Tiung ini sudah terjadi beberapa hari ini. Ia pun menyampaikan rasa terimakasih kepada Paman Birin atas keprihatinannya kepada rakyat yang terkena musibah.

“Terimakasih Paman Birin atas perhatiannya. Bantuan Paman Birin sangat membantu warga,” ungkap Akhyar.

Selain di Kecamatan Cempaka, beberapa waktu lalu Paman Birin beserta rombongan juga beberapa kali melakukan hal serupa di sejumlah Desa di Kabupaten Banjar. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 189 tahun 2023 tentang kouta haji Indonesia tahun 1444 H / 2023 M yang ditandatangani secara elektronik oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 13 Februari 2023, disebutkan Kalimantan Selatan mendapatkan kuota sebanyak 3.818 orang.

“Alhamdulillah untuk Banua kita Kalsel kembali mendapatkan kuota normal. Hal ini patut kita syukuri bersama, setelah dua tahun tertunda karena pandemi pada tahun 2020 dan 2021, serta pembatasan kuota pada tahun 2022 lalu, akhirnya pada tahun ini kuota kita kembali normal seperti pada tahun 2019,” terang Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Kalsel, Muhammad Tambrin

Selanjutnya, Tambrin merincikan, dari kuota 3.818 tersebut terdiri dari jemaah haji sebanyak 3.583 orang, untuk prioritas lanjut usia 191 orang, untuk pembimbing KBIHU 11 orang, dan untuk Petugas Haji Daerah 33 orang.

“Kuota ini merupakan kuota pembagian dari kuota nasional yang berjumlah 221.000 yang terdiri dari kuota haji reguler 203.320 dan kuota haji khusus 17.680,” tambahnya.

Tambrin mengungkapkan, bagi provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji ke dalam kuota kabupaten/kota, ditetapkan secara proporsional berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim, dan atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota.

Selanjutnya jika sampai penutupan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih ada sisa kuota jemaah haji reguler, kuota prioritas lansia, kuota petugas pembimbing ibadah haji dari KBIHU, dan kuota Petugas Haji Daerah, maka sisa kuota tersebut digunakan untuk jemaah haji reguler nomor porsi berikutnya.

Berikut sebaran daftar kuota haji reguler per provinsi tahun 1443 H/ 2022 M:
(1)Aceh: 4.378, (2) Sumatera Utara: 8.328, (3) Sumatera Barat: 4.613, (4). Riau: 5.047, (5) Jambi: 2.909, (6) Sumatera Selatan: 7.012 (7) Bengkulu: 1.636 (8) Lampung: 7.050 (9) DKI Jakarta: 7.926 (10) Jawa Barat: 38.723 (11) Jawa Tengah: 30.377 (12) DI Yogyakarta: 3.147 (13) Jawa Timur: 35.152 (14) Bali: 698 (15) NTB: 4.499 (16) NTT: 668 (17) Kalimantan Barat: 2.519 (18) Kalimantan Tengah: 1.612 (19) Kalimantan Selatan: 3.818 (20) Kalimantan Timur: 2.586.

(21) Sulawesi Utara: 713 (22) Sulawesi Tengah: 1.993 (23) Sulawesi Selatan: 7.272 (24) Sulawesi Tenggara: 2.019 (25) Maluku: 1.086 (26) Papua: 1.076 (27) Bangka Belitung: 1.065 (28) Banten: 9.461 (29) Gorontalo: 978 (30) Maluku Utara: 1.076 (31) Kepulauan Riau: 1.291 (32) Sulawesi Barat: 1.453 (33) Papua Barat: 723 (34) Kalimantan Utara: 416. (KakanwilKemenagKalsel-RIW/NRH/RH)

BANJAR – Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diimbau agar lebih peka dan peduli dengan lingkungan sekitar dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Imbauan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, usai melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, pada Kamis (23/2).

Rachmah berharap melalui sosialisasi Perda tersebut, pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban perempuan dan anak dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa lebih meningkat.

“Dimana diharapkan masyarakat menjadi lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan melaporkan kepada Ketua RT maupun pihak Kelurahan, apabila menemukan kasus kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak. Contohnya anak-anak disuruh mengemis atau dipekerjakan menjadi badut untuk mencari nafkah”, jelasnya.

Sementara, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kertak Hanyar, Masruroh menyambut baik kegiatan sosialisasi Perda yang dilakukan Anggota Dewan tersebut dan akan menyebarluaskannya kepada masyarakat disekitarnya.

“Insya Allah kita akan turut menyosialisasikan Perda ini, apalagi kami di wilayah induk ada majelisnya, mungkin nanti akan bekerjasama dengan Anggota Dewan”, tambahnya.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, juga dirangkai dengan kegiatan Aisyiyah yang mengangkat tema “Penguatan Peran Keluarga Sebagai Basis Utama Pendidikan”. Tampak para peserta kegiatan ini yang berasal dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kertak Hanyar dan anggota Pengurus Wilayah Aisyiyah Kalsel sangat antusias mengikuti sosialisasi Perda ini. (NRH/RH)