16 Juni 2024

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

Akibat Salah Input Data, Banyak Siswa Tak Mampu Tidak Terima KIP

2 min read

BANJARMASIN – Akibat Salah Input data, banyak siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di Provinsi Kalimantan Selatan tidak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Hal itu disampaikan, Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin, Mukhlis Takwin kepada wartawan, usai menjadi narasumber dalam sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Suripno Sumas, pada Sabtu (25/2).

Suasana Sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas

Menurut Mukhlis, banyak siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak menerima KIP karena mencantumkan pekerjaan orang tua mereka sebagai swasta. Padahal, lanjutnya, pekerjaan sebenarnya adalah buruh harian lepas, tukang ojek bahkan pengangguran yang seharusnya masuk kriteria penerima bantuan.

“Siswa mengisi data pekerjaan orang tuanya hanya umum, menuliskan swasta. Sementara kita ketahui, swasta ini bisa dimaknai, dia bisa pemborong, pengusaha, pedagang,” jelasnya.

Oleh karena itu, Mukhlis mengimbau kepada para siswa yang tidak mampu agar tidak malu mengisi data pekerjaan orang tua sesuai dengan pekerjaan sebenarnya. Mengingat kalau salah memasukkan data justru dapat merugikan diri sendiri.

“Makanya pada saat pengisian data di sekolah, kami tekankan kepada anak-anak jangan malu menulis pekerjaan orang tua yang sebenarnya, kalau buruh harian lepas, jujur saja,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas menjelaskan menjelaskan salah satu persoalan yang dikemukakan dalam sosialisasi tersebut, yaitu terkait dengan program KIP dimana banyak Ketua RT yang berasumsi data penerima KIP dimulai dari pihak sekolah.

“Padahal saat ini sudah diambil alih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan data yang diambil dari Ketua RT,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Suripno menambahkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan sehingga ke depan pelaksanaan program KIP ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Selain mendapat keluhan tentang KIP, dalam Sosper Nomor 3 Tahun 2017, Suripno Sumas juga menerima aspirasi terkait sistem penerimaan peserta didik baru yang diterapkan secara zonasi. Salah satu keluhannya, adalah peserta didik yang tidak diterima di sekolah manapun karena jarak tempat tinggal yang tidak strategis. (NRH/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.