BANJARMASIN – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Syarifah Rugayah melaksanakan reses di daerah pemilihannya di Kabupaten Banjar.
Ada beberapa titik lokasi yang ia kunjungi dari 4 – 11 Februari 2023, antara lain Desa Penyambaran dan Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan, Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul, Desa Tunggul Irang dan Desa Teluk Selong Kecamatan Martapura, serta Desa Keliling Benteng Kecamatan Martapura Barat.
Suasana reses Anggota DPRD Kalsel, Syarifah Rugayah
Syarifah Rugayah mengungkapkan dalam reses tersebut, persoalan infrastruktur mendominasi aspirasi yang disampaikan warga, mulai dari jalan usaha tani hingga sarana dan prasarana pendidikan.
“Misalnya di Desa Tambak Danau, warga menginginkan adanya perbaikan jalan usaha tani di lingkungan setempat. Kemudian di Desa Tunggul Irang, mereka mengharapkan dibangunnya sekolah Taman Kanak-Kanak,” jelasnya kepada wartawan, Senin (13/2).
Menanggapi aspirasi tersebut, Syarifah Rugayah akan menyampaikannya kepada pihak-pihak berwenang, baik pemerintah provinsi Kalsel maupun pemerintah kabupaten Banjar agar bisa ditindaklanjuti.
“Kami akan sampaikan aspirasi tersebut dan dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran Dewan. Mudah-mudahan aspirasi warga ini bisa diakomodir dan direalisasikan,” harapnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, pada Senin (13/2) menjelaskan, adanya usulan reses di tahun 2023 ini dari masing – masing fraksi yaitu sistemnya perorangan dan perkelompok, maka nanti akan digelar rapat paripurna untuk menentukan keputusan yang diambil dari hasil kesepakatan seluruh anggota dewan.
“Rapur direncanakan pada Rabu tanggal 22 Februari 2023,” katanya
Disampaikan Harry, hasil pertemuan sementara dengan masing – masing Ketua Fraksi, enam Fraksi mengusulkan reses dengan sistem perorangan, yaitu Fraksi PAN, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Gerindra dan Fraksi Restorasi Bintang Pembangunan gabungan (PPP, Nasdem, serta PBB). Sedangkan Fraksi Demokrat serta Golkar, memberi usulan tetap secara berkelompok.
“Sebagian besar mengusulkan reses kembali ke konsep awal secara perorangan, karena pandemi COVID-19 sudah melandai,” katanya.
Lebih lanjut Harry menambahkan, untuk kegiatan reses nanti akan digelar masa sidang pertama tahun 2023 yaitu pada Maret mendatang. Namun hasilnya baik perorangan atau perkelompok akan diputuskan dalam rapat paripurna.
“Apapun keputusannya nanti, itu hasil dari musyawarah mufakat,” tutup Harry. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan kembali mendatangkan pendongeng nasional, Kempho Antaka (Kak Kempho) ke Banua dalam rangka memperingati Hari Dongeng Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 20 Maret.
Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani mengatakan, mendatangkan pendongeng nasional ini merupakan salah satu upaya pihaknya mengenalkan dan menanamkan minat baca sejak dini kepada anak usia dini.
Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani
“Kita sudah koordinasi melalui sambungan telepon, dan nanti rencananya juga saya akan temui untuk sinkronkan berbagai hal,” katanya, kepada wartawan, Senin (13/2).
Nurliani menuturkan, Kak Kempho sendiri rencananya akan mengisi kegiatan di dua perpustakaan milik Dispersip Kalsel yakni Perpustakaan Palnam dan Perpustakaan Tendean.
“Rencana awal kita pada 20 Maret di Perpustakaan Palnam, dan hari selanjutnya Perpustakaan Tendean,” tuturnya.
Tidak hanya di dua perpustakaan tersebut, Nurliani juga mengungkapkan turut menawarkan kepada Dispersip di 13 kabupaten/kota yang ingin didatangi tokoh pencerita tersebut.
“Saat ini masih kami tawarkan kepada kabupaten dan kota mana yang siap menyambut. Barangkali sekalian mau menghadirkan pendongeng ini, agar tentunya tidak banyak mengeluarkan biaya,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Sesuai instruksi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel terus mengupayakan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) sedari dini, khususnya di sekitar kawasan hutan. Dari Prediksi BMKG, diketahui bahwa musim kemarau ditahun 2023 akan berlangsung dari Mei – Juli 2023 mendatang.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Fatimatuzzahra, melalui Kepala Seksi Karhutla Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel, Bambang Winarto menyampaikan, pihaknya mengupayakan pencegahan Karhutla sejak dini, khususnya di sekitar kawasan hutan. Maka dari itu, Dishut Kalsel lebih gencar melakukan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan pencegahan karhutla, serta pemasangan spanduk imbauan larangan membakar hutan dan lahan di wilayah rawan Karhutla.
Kepala Seksi Karhutla Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel, Bambang Winarto
“Jajaran Dishut Provinsi Kalsel bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Kalsel difokuskan untuk melakukan patroli rutin, guna memantau titik api yang berpotensi rawan karhutla di sekitar kawasan hutan,” ungkap Bambang baru – baru tadi.
Bambang menambahkan pemetaan terhadap area rawan Karhutla perlu dilakukan sebagai salah satu langkah dalam penanganan Karhutla, serta sinergitas dan kolaborasi antar instansi terkait, terutama jajaran TNI/Polri sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya Karhutla.
“Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Desa Peduli Karhutla akan selalu berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan melakukan deteksi dini,” lanjut Bambang.
Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH), akan diintruksikan para pemegang izin dalam membuat tim penanggulangan Karhutla dengan sarana dan prasarananya yang memadai. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Sejak 7 – 10 Februari kemarin, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan menggelar bimbingan teknis pengawas standarisasi industri se Kalsel di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, dalam rangka tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah yang diprakarsai oleh Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
Bimbingan teknis pengawas standarisasi industri se – Kalsel
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Mahyuni, melalui Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Zickry Monariza menyampaikan, Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawas Standardisasi Industri untuk membina ASN yang membidangi perindustrian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian di perusahaan industri pada wilayah kerjanya berdasarkan skala investasi. Sehingga setiap bidang perindustrian di 13 kabupaten – kota se Kalsel dapat mengimplementasikan Bimtek tersebut dalam bentuk pengawasan pada perusahaan yg terdaftar di Sistem Informasi Industri National (SIINas).
“Kita ingin perusahaan industri itu wajib menerapkan peraturan dan aturan yang telah ada, khususnya perizinan sektor industri,” ucap Zickry kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.
Zickry menambahkan, Bimtek tersebut dilaksanakan dengan tujuan menambah pengetahuan bagi seluruh petugas industri dibidang pengawasan yang tersebar di 13 Kabupaten-Kota se Kalimantan Selatan, terkait tata cara mengawasi perusahaan-perusahaan diwilayah. Bimbingan Teknis untuk membina ASN yang membidangi perindustrian, dalam melakukan pengawasan dan pengendalian di perusahaan industri, pada wilayah kerjanya berdasarkan skala investasi.
pengawasan kegiatan industri dilaksanakan bersama Dinas Perindustrian di 13 Kabupaten-Kota, dikarenakan terdapat ranah masing-masing untuk pengawasan. Koordinasi akan terus dilaksanakan bersama 13 Kabupaten-Kota untuk pengawasan industri setiap bulannya,” lanjut Zickry.
Sudah terdapat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 117 ayat (2) Pengawasan dan Pengendalian Kepatuhan Terhadap per undang-undangan perindustrian pada ayat (3) dan kepatuhan yang diamanatkan pasal 52 terhadap SNI ditemukan dugaan apabila pelanggaran, maka pejabat pengawas melaporkan kepada ASN Bidang Perindustrian. Sehingga pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diantaranya, sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, manajemen energi, manajemen air, data industri dan data kawasan industri, standar industri hijau, standar kawasan industri, dan lainnya.
“Pengawasan dilakukan secara berkala atau secara khusus agar semua perusahaan industri yang diawasi tertib dalam melaporkan laporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM),” lanjutnya.
Dengan adanya bimbingan teknis pengawas standarisasi industri se – Kalsel, diharapkan pengawasan terhadap kegiatan usaha industri dan usaha kawasan industri meliputi pemantauan, audit, inspeksi, surveilans dan verifikasi teknis dapat terealisasi. (MRF/RDM/RH)
BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, membagikan beras sebanyak 2,5 ton untuk masyarakat di Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk dan Antasari Sutun Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, pada Senin pagi (13/2) pagi.
Warga mengantre pembagian beras dari pemprov Kalsel
Sebanyak 1.000 penerima beras merupakan warga yang terkena dampak banjir, dan sebagian besar kesulitan melakukan tanam kembali setelah lahan mereka terendam air.
Paman Birin (julukan khas Gubernur Kalsel) pun secara langsung menyerahkan bantuan beras dari cadangan pangan pemerintah (CPP) itu kepada warga.
Tak hanya membagikan beras, Paman Birin juga membagikan makanan kepada semua warga yang ada di Tajau Landung dan Antasari Sutun.
“Semoga warga yang terdampak banjir tabah menghadapi musibah banjir ini. Kita bersama-sama bergotong royong untuk membantu meringankan,” kata Paman Birin.
Paman Birin yang didampingi Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman menyampaikan, total beras cadangan ini masih mencapai 300 ton yang akan dibagikan secara bergelombang sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua RT 1 Tajau Landung, Arsyad menyampaikan rasa terima kasih warganya yang telah dibantu oleh Paman Birin ini.
Dikatakan Arsyad, saat ini warga setempat banyak yang kesulitan untuk pemenuhan bahan pokok seperti beras, karena mereka gagal panen akibat banjir dan saat ini masih kesulitan untuk tanam kembali.
“Bantuan Paman Birin sangat membantu, apalagi banyak warga tidak bisa melakukan usaha lain (setelah gagal panen),” tutupnya. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan, untuk lokasi Pasar Wadai Ramadhan Tahun 2023 adalah di kawasan Siring Menara Pandang.
Pada saat melakukan peninjauan ke lokasi rencana Pasar Wadai Ramadhan
“Dipilihnya kawasan Menara Pandang tersebut, karena merupakan kawasan wisata yang ada di Kota Banjarmasin,” ungkap Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, kepada sejumlah wartawan, usai Rapat penentuan Lokasi Pasar Wadai Ramadhan Kota Banjarmasin Tahun 2023, di aula Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Senin (13/2).
Sehingga, lanjutnya, warga bisa sambil menunggu waktu berbuka puasa di kawasan ini. Karena Menara Pandang memiliki lahan yang luas, sehingga ada tempat untuk warga bersantai.
“Biasanya warga setelah berbuka akan bersantai, maka kawasan Siring Menara Pandang ini, merupakan pilihannya,” jelas Arifin.
Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin bersama pihak terkait lainnya, untuk segera melakukan pembenahan kawasan Siring Menara Pandang, untuk persiapan Pasar Wadai tersebut.
“Disisa waktu 1 bulan ini diharapkan pembenahan lokasi Pasar Wadai Ramadhan dapat selesai,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Iwan Fitriadi mengatakan, saat ini pihaknya masih membicarakan ketersediaan tempat, untuk para pedagang di kawasan Pasar Ramadhan.
“Kami meminta kepada pihak penyelenggara Event organizer untuk segera mendesain lokasi Pasar Wadai Ramadhan tersebut,” ujarnya.
Mengingat, lanjut Iwan, setiap pelaksanaan Pasar Ramadhan, diikuti dengan Pedagang Kaki Lima. Untuk PKL pihaknya masih membicarakan apakah dapat difasilitasi atau tidak.
“Namun yang terpenting ketersediaan tempat untuk 160 pedagang yang tergabung pada Panguyuban Pasar Wadai Ramadhan Kota Banjarmasin,” ucap Iwan. (SRI/RDM/RH)