Tahun: 2022

BANJARBARU – Kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsdi perlu dikaji lagi. Mengingat, saat ini Indonesia termasuk calon penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yakni Kalsel masih mengalami dampak inflasi. Bahkan, Kotabaru tercatat masuk dalam deretan di atas target nasional sebesar 6,65 persen.

Menurut Pengamat Ekonomi Kalsel, Hastin Umi Anisah, penyebab akan dihapuskannya BBM bersubsidi ini disebabkan lantaran APBN tak dapat lagi menahan pembelian minyak jadi. Harga per barel yang dikenakan sebelumnya hanya dikisaran Rp63 juta dan kini naik Rp90 juta.

“Untuk memenuhi kebutuhan minyak di Indonesia itu kan dikuasakan ke kontrak karya Migas. Lalu mereka mengekspor ke Singapura untuk minyak jadi dan hanya dapat menghasilkan 1,6 juta barel perhari artinya masih kurang,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (1/9) siang.

Tercatat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BBM bersubsidi dari negara mencapai Rp502 triliun. Sedangkan secara total keseluruhan sebesar Rp2.000 triliun.

“Apabila dana tersebut digunakan untuk subsidi tersebut maka APBN akan jebol, tetapi, maksud dari jebol ini harusnya diperjelas,” imbuhnya.

Ia menilai, kebijakan ini harus benar-benar dikaji secara mendalam selain pertumbuhan laju inflasi pada kebutuhan pokok yang saat ini tengah dijalani secara nasional termasuk Kalsel. Ditambah lagi adanya kebijakan atas kenaikan BBM bersubsidi bakal menambah lagi angka inflasi.

“Otomatis akan menambah beban ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus memikirkan kembali kebijakan ini soal pemenuhan BBM bersubsidi,” ucapnya.

Dari Pengamatannya, selama ini kebutuhan minyak di Indonesia mencapai 1,4 juta barel perhari. Namun nyatanya, hanya mampu memenuhi keperluan dikisaran 600 ribu barel perharinya.

“Berarti kan masih kurang. Nah, dari kurangnya itu Indonesia impor dari kilang minyak luar negeri. Tapi, Indonesia selama ini juga ekspor minyak mentah dan impor minyak jadi,” ungkapnya.

Pemicu alasan kenaikan BBM bersubsidi, sebut dia, karena anggap belum tepat sasaran. Tetapi, dampak yang ditimbulkan ke masyarakat bawah juga harus dipikirkan secara matang. Sehingga, efek domino secara ekonomi dirasakan.

“Dampak domino yang dimaksudkan adalah bakal terjadi inflasi dan salah satunya yakni kenaikan harga bahan pokok tak hanya se Indonesia, Kalsel juga akan mengalami itu. Bahkan tidak semua orang telah mendapatkan pekerjaan atas dampak dari pandemi COVID-19,” tuturnya.

Saat ini Kalsel sendiri dalam perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat tahun kalender Juli 2022 inflasi mencapai 4,53 persen. Sedangkan inflasi di bulan yang sama sudah berada pada angka 0,36 persen. Disisi lain, tahun ke tahun (Juli 2021 – Juli 2022) bekisar 6,15 persen.

“Kita di Indonesia mampu menghasilkan minyak jadi sendiri tanpa harus mengekspor lagi. Mengingat, SDM dan teknologi tak kalah dengan negara lain. Jadi, yang perlu diperhatikan adalag efek domino ekonominya,” paparnya.

Sementara itu, Area Manager Commonication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Susanto Satria, mengatakan, pencanangan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar saat ini masih tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Yang berubah itu hanya Bahan Bakar Khusus (BBK) non subsidi. Ya belum, nanti ditunggu saja, karena kewenangannya ada di pemerintah pusat. Jadi mereka nanti yang mengumumkan,” singkatnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerjanya, Rabu (31/8).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan rapat kerja tersebut dilaksanakan untuk menyelaraskan antara kegiatan-kegiatan SKPD dengan aspirasi masyarakat yang dijaring dalam reses anggota DPRD Kalsel.

“Hal ini dilakukan agar dalam aplikasinya pada APBD tahun 2023 nanti bisa tepat sasaran dan kalaupun ada belanja modal sifatnya bisa produktif sehingga pembangunan bisa lebih merata di Kalsel,” kata Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini kepada wartawan.

Paman Yani mengungkapkan dalam rapat tersebut, anggota dewan bersama SKPD mitra kerja bertukar pikiran sambil memastikan bahwa pembangunan ini benar-benar merata di Kalsel.

“Kami anggota dewan yang mewakili tujuh daerah pemilihan ini juga sama. Jangan sampai ada terjadi ketimpangan, tidak balance, sehingga dalam aplikasi pembangunan ini bisa benar-benar selaras dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalsel,” jelasnya.

Selain itu, Paman Yani juga menginginkan agar SKPD mitra kerja diminta fokus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan anggota DPRD Kalsel akan memonitoring hal itu.

“Kita akan lihat perkembangannya sehingga benar-benar terarah dan yang ujungnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di Banua,” tambahnya.

Untuk diketahui, rapat kerja tersebut dihadiri antara lain Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata dan lain-lain. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, meminta seluruh stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalsel yang saat ini berada diurutan 20 se-Indonesia dengan nilai 75,41.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Kapasitas lembaga demokrasi dengan 28 indikator yang meliputi kinerja di bidang politik ekonomi dan sosial tingkat demokrasi Indonesia ini bahkan sudah tercantum dalam RPJMD Kalsel yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel, Heriansyah, mengaku dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat, termasuk didalamnya unsur Parpol, Mahasiswa, dan lembaga masyarakat, pihaknya optimis mampu meningkatkan IDI Kalsel sebanyak 5 poin dalam jangka waktu 5 tahun.

“Kita menargetkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, IDI kita bisa mencapai 80 poin, dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat,” ungkapnya, Rabu (31/8).

Heriansyah menyebut, upaya-upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalsel dalam hal ini Bakesbangpol, salah satunya yakni melalui sosialisasi untuk mengetahui faktor yang menghambat peningkatan IDI.

“Misalnya dalam hal keuangan, bagaimana partisipasinya dalam anggaran pendidikan. Kemudian kebebasan publik, dimana 12 Kabupaten-Kota kita masih memiliki Perda Ramadhan. Jadi bagaimana itu semua nanti bisa jadi kearifan lokal,” jelasnya.

Heriansyah berharap, dengan keterlibatan seluruh pihak dan seluruh upaya-upaya tersebut, pembangunan demokrasi di Kalsel mampu mencapai tingkatan demokrasi substantif yang ditandai dengan melekatnya perilaku demokrasi Pancasila.

“Tentu upaya-upaya tersebut membutuhkan kerja keras, sistematik dan berkelanjutan. Oleh sebab itu konsepsi pelaksanaan kebijakan menjadi kunci keberhasilan pembentukan karakter kebangsaan dan pencapaian nilai-nilai demokrasi,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel kembali meraih prestasi membanggakan pada ajang 27th Infobank Awards 2022 yang dilaksanakan di Jakarta jelang akhir Agustus 2022. Event yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank tersebut, menetapkan Bank Kalsel sebagai peraih predikat “Sangat Bagus” dari kinerja keuangan pada Kelompok KBMI 1 (Modal Inti sampao dengan Rp6 Triliun) Aset Rp10 Triliun sampai dengan di bawah Rp25 Triliun.

Penghargaan ini diterima langsung Direktur Bisnis Bank Kalsel, Fachrudin, yang didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi.

Menyikapi raihan tersebut, Fachrudin menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pihak yang selama ini telah berkontribusi terhadap pencapaian positif ini.

“Mewakili manajemen dan seluruh insan Bank Kalsel, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan oleh Infobank Media Group. Penghargaan ini sangat membanggakan bagi kami, di tengah misi peningkatan literasi finansial dan transformasi keuangan dalam menghadapi situasi yang tak menentu saat ini. Bank Kalsel mampu beradaptasi dan menunjukkan kinerja yang positif. Semua raihan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh insan Bank Kalsel dan dukungan dari stakeholders, nasabah Bank Kalsel serta para pemegang saham,” ucap Fachrudin.

Fachrudin juga menambahkan bahwa Infobank Awards 2022 ini akan menjadi stimulus bagi seluruh insan Bank Kalsel untuk berkontribusi semakin baik lagi.

“Penghargaan ini menjadi pendorong Bank Kalsel untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan nasional. Bank Kalsel, Setia Melayani Melaju Bersama,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalsel bakal mengikutsertakan drum (marching) band dalam gelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) pada 2023. Tak tanggung-tanggung, Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 juga dilibatkan.

Menyikapi adanya hal ini, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, melalui Staf Ahli bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, mengungkapkan, turut mendukung upaya ini. Seiring pula telah mendapat apresiasi penuh dari kepala daerah.

“Tentu ini tidak lepas dari dukungan dari Gubernur Kalsel dalam memberikan perhatiannya kepada atlet berbakat drum band ini,” ujarnya usai membuka kegiatan pelatihan bagi pelatih nasional tingkat dasar dilingkup Pengprov PDBI Kalsel yang diselenggarakan di Kiram Park, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Rabu (31/8).

Sebagai kontribusi, ungkap dia, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan dana hibah bagi Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kalsel sebagai tindaklanjut dalam mengembangkan potensi dan kemampuan agar pada pelaksanaan Kejurnas 2023 dan PON 2024 mampu membawa pulang gelar juara.

“Ini salah satu bentuk kontribusi kami dari Pemprov Kalsel dan kegiatan pelatihan ini gratis karena dibiayai oleh pemerintah. Semoga, dengan pelaksanaan tersebut dapat secara matang nanti mengejar gelar juara,” harapnya.

Sementara itu, Kabid Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel, Fitri Hernadi, mengungkapkan, perlu dukungan serius agar atlet drum (marching) band terus berkembang salah satunya langkah nyata stimulus bantuan alokasi dana hibah bagi mereka. Tujuannya, agar organisasi yang membina kelompok ini terus tumbuh bahkan mampu berkontribusi terhadap prestasi di Indonesia terutama di banua.

“Drum band ini animo antusiasnya sangat luar biasa dan melihat potensi mereka serta telah resmi mempunyai kepengurusan sehingga patut dianggarkan dalam bentuk dana hibah agar pengembangannya lebih maju lagi,” paparnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Pengprov PDBI Kalsel, Mujiyat, berterima kasih serta mengapresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemprov dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam memberikan ruang pengembangan potensi dalam menyiapkan bibit berprestasi untuk bisa melaju ke tingkat Kejurnas 2023 dan Pra PON 2024.

“Tentu saja ini menjadi penyemangat dalam diri kami untuk memberikan kepercayaan diri agar kegiatan PDBI dapat berkembang dan lebih besar lagi serta berprestasi,” jelasnya.

Selain bakal mengikutsertakan atlet marching (drum) band ke tingkat nasional baik Kejurnas dan Pra PON, sebagai persiapan dalam meningkatkan kapasitas keahlian pengembangan potensi diri, Pengprov PDBI Kalsel dan Pemprov Kalsel mengadakan pelatihan bagi pelatih nasional yang digelar selama lima hari, mulai Rabu 31 Agustus sampai Minggu 4 September 2022.

“Ada sekitar 60 orang yang ikut dalam kegiatan ini tersebar se Kalsel dan harapnnya setelah mendapatkan pelatihan ini dapat diaplikasikan serta membagi ilmu kepada rekan-rekannya dimasing-masing daerah nanti,” pungkas Ketua Pengprov PDBI Kalsel, Mujiyat. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 600 Aparatur Sipil Negera di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2022 dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kehormatan ini diberikan, atas pengabdian para ASN, selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

Penghargaan disematkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Hatimah, didampingi Ketua DPRD Provinsi Kalse, Supian HK, di gedung Idham Khalid Banjarbaru, Rabu (31/8) siang.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Hatimah, mengucapkan selamat kepada penerima Satyalencana Karya Satya. Baik yang hadir langsung sebanyak 300 orang, maupun 300 orang lainnya yang mengikuti kegiatan secara daring.

“Kepada para penerima Satyalancana Karya Satya, saya ucapkan selamat. Semoga, penganugerahan tanda kehormatan ini, semakin mendorong semangat kita, untuk memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” harap Gubernur.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Gubernur juga mengatakan, bahwa melalui Satyalancana ini, negara ingin menumbuhkan kebanggaan dan sikap keteladanan dari kalangan ASN.

“Oleh karena itu, siapapun yang menerima tanda kehormatan, maka sesungguhnya mereka juga memiliki tanggung jawab moral untuk memelihara penghargaan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menerima tanda kehormatan, maka hargailah dengan meningkatkan prestasi kerja, kedisiplinan dan keteladanan”, tutupnya.

Diantara para penerima tanda kehormatan itu, adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Kalsel, Fajar Desira, yang menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya atas pengabdian selama 30 tahun. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengrajin sasirangan di Banua ini, maka Dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Pelatihan Pewarnaan Alami Kain sasirangan Se Kalimantan Selatan, di Gedung Dekranasda Kalimantan Selatan, Rabu (31/8).

Ketua Dekranasda Kalimantan Selatan Raudatul Jannah Sahbirin Noor diwakili Ketua Harian Dekranasda Kalimantan Selatan Mahyuni membuka secara langsung pelatihan tersebut.

“Dengan adanya pelatihan pewarnaan alami sasirangan ini, maka para pelaku industri kain sasirangan di Provinsi Kalimantan Selatan ini, memiliki keperdulian terhadap lingkungan,” ucap Ketua Dekranasda Kalimantan Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Mahyuni.

Mengingat, lanjutnya, pewarnaan alami ini lebih ramah lingkungan. Begitu juga dengan ketersediaan bahan baku alami cukup tersedia di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pelatihan ini diikuti perwakilan pengrajin sasirangan yang ada di 13 Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan Pewarnaan Alami Kain Sasirangan Dekranasda Kalimantan Selatan Siti Hasanah mengatakan, pewarna alami ini lebih disukai pasar nasional serta internasional, oleh karena itu pengrajin sasirangan di Kalimantan Selatan diminta menggunakan pewarna alami tersebut.

“Dilaksanakan pelatihan pewarnaan alami kain sasirangan ini, untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi para pengrajin sasirangan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Mengingat, lanjutnya, saat ini pewarnaan alam lebih disukai oleh pasar nasional maupun internasional.

“Oleh karena itu, para pengrajin kain sasirangan di Provinsi Kalimantan Selatan diminta, untuk menggunakan Pewarnaan Alami untuk produk kain sasirangan mereka tersebut. Untuk memenuhi selera pasar saat ini,” ucap Siti Hasanah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mewujudkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan salah satu pertimbangan SMKN didorong berstatus BLUD karena pada saat ini ada banyak SMKN yang telah melakukan praktik-praktik kerja industri yang tentu saja dapat memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kejuruan yang dilaksanakan di SMKN tersebut yang biasanya yang dapat memberikan pendapatan bagi sekolah.

“Agar pendapatan ini dapat digunakan kembali oleh sekolah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di SMKN maka status sekolah ini harus segera diubah menjadi BLUD karena jika tidak diubah statusnya maka dana yang dihasilkan dari layanan jasa yang diberikan ini, statusnya tidak jelas,” katanya kepada wartawan, Selasa (30/8).

Oleh karena itu, lanjut Firman, pihaknya melakukan studi komparasi ke SMKN 27 Jakarta dalam rangka studi komparasi untuk mematangkan persiapan sembilan sekolah di Kalsel yang rencananya ditetapkan statusnya menjadi BLUD. Menurutnya, SMKN 27 Jakarta sudah hampir 4 tahun berstatus menjadi BLUD yang tentu saja memiliki pengalaman cukup panjang untuk dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan BLUD sekolah di Kalsel.

“Apa yang menjadi tujuan dari BLUD itu sudah sangat jelas terlihat di SMKN 27 Jakarta dimana mereka sudah memberikan layanan jasa kepada pihak lain dan kemudian dana yang diperoleh dari layanan jasa tersebut dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan di sekolah tersebut,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Firman menilai hal tersebut sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah karena kalau bisa terlaksana dengan baik maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak lagi sepenuhnya bergantung dari APBD setempat.

“Akan tetapi sekolah dapat menyelenggarakan berbagai upaya untuk peningkatan kualitas sekolah itu dengan menggunakan dana yang diperoleh dari layanan jasa yang diberikan oleh sekolah,” terangnya

Untuk diketahui, Pemprov Kalsel melalui Disdikbud sedang mempersiapkan beberapa SKMN yang akan menjadi BLUD yaitu SMKN 2 Banjarmasin, SMKN 3 Banjarmasin, SMKN 4 Banjarmasin, SMKN 5 Banjarmasin, SMKN 2 dan SMKN 3 Banjarbaru, SMKN 1 Martapura, SMKN 2 Amuntai serta SMK PP Negeri Pelaihari. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pembukaan Pelatihan dasar untuk CPNS golongan III angkatan 21 sampai dengan 27, serta golongan II angkatan 7 sampai dengan 16 ini, dilaksanakan di aula BPSDMD Provinsi Kalsel, Rabu (31/8).

Dalam sambutannya, sekretaris daerah provinsi kalsel roy rizal anwar menyampaikan, dirinya mengharapkan seluruh peserta diklat CPNS dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik mungkin, untuk diterapkan kedepannya. proses untuk menjadi PNS sangatlah sulit dari tahun ke tahun, untuk itu, peserta diklat yang sudah lulus CPNS diharapkan, dapat menjadi pelayanan masyarakat yang baik.
“Manfaatkan sebaik mungkin diklat ini, maknai sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai Abdi Negara. Proses awal CPNS sangatlah sulit dari tahun ketahun,” ungkap Roy.

Roy menambahkan, pihaknya meminta kepada seluruh CPNS lingkup Provinsi Kalsel, untuk bersungguh sungguh dalam menerapkan kewajiban pegawai negeri, dikarenakan pegawai negeri harus menjalankan amanat rakyat sebagai tempat pelayanan terdepan dan terbaik. Saat CPNS menentukan untuk menjadi PNS, maka mereka harus menjalankan kewajiban, yang sudah tertuang didalam amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

“Saya meminta peserta CPNS untuk tidak memandang Diklat CPNS sebagai formalitas, namun harus mengikuti sungguh – sungguh untuk mengoptimalkan tata organisasi Pemerintahan, para peserta diklat harus menyadari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengikuti sejumlah aturan – aturan kepegawaian,” tutup Roy.

Untuk diketahui, pada pelaksanaan diklat calon pegawai negeri sipil (CPNS). golongan III angkatan 21 sampai dengan 27, serta golongan II angkatan 7 sampai dengan 16 ini, diikuti sebanyak 720 CPNS, yang terdiri dari 280 CPNS golongan III angkatan 21 sampai dengan 27, dan 440 CPNS golongan II angkatan 7 sampai dengan 16. (MRF/RDM/RH)