BANJAR – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banjar bakal mengembangkan sistem informasi pengelolaan industri nasional yang dirancang secara digital.
“Tentu ini merupakan langkah dalam membantu meningkatkan industri di Kabupaten Banjar,” ujar Kabid Perindustrian Diskumperindag Kabupaten Banjar, Lily Agustriana, baru-baru tadi.
Langkah ini juga ditunjukkan Pemkab Banjar, selain mengembangkan IKM di di wilayahnya, pihaknya akan menggelar pelatihan yang dikhususkan untuk masyarakat umum.
“Kami bekerjasama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian itu dalam pelatihan pengelolaan digital yang diikuti masyarakat umum,” beber Lily.
Kendati begitu, ia mengungkapkan, tak hanya fokus pada program pengembangan industri secara digital saja, melainkan langkah strategis di bidang perindustrian juga tetap dilaksanakan optimal.
“Salah satunya pengembangan industri melalu pelatihan kain sasirangan dan cutting batu mulia. Selain itu, kami juga melakukan penyuluhan produk IKM pangan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJAR – Salah satu langkah strategis Pemkab Banjar untuk memitigasi permasalahan banjir yang sering terjadi di sejumlah wilayah adalah mengharapkan bendungan riam kiwa dapat segera terealisasi.
Posisi bendungan raksasa ini nantinya berada di dua desa di Kecamatan Paramasan yaitu Angkipih dan Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar, yang diprakirakan pelaksanannya pada 2023 mendatang dan bakal menelan biaya sebesar Rp1,8 triliun melalui APBN Kementerian PUPR.
Plt Kepala PUPRP Kabupaten Banjar, Muhammad Riza Dauly, menyampaikan, meski program tersebut bersumber pada anggaran pemerintah pusat. Tetapi, major project ini ternyata juga merupakan langkah strategis Pemkab Banjar.
“Kemarin, Bupati Banjar juga telah menyampaikan dan memohon agar pemerintah pusat dapat mempercepat proses pembangunan Bendungan Riam Kiwa,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.
Namun, saat ini tercatat ada sekitar 700 Hektar (Ha) lahan yang masih berstatus milik warga sekitar. Sehingga, Pemkab Banjar masih harus melakukan negosiasi terkait pembebasan lahan itu.
“Memang dari sisi pembebasan lahan pada 2021 lalu sudah dilaksanakan dan mudah-mudahan tahun ini bisa segera diselesaikan. Nah, paling tidak 2022 atau 2023 nanti pembangunannya bisa berlangsung,” bebernya.
Sebelumnya, Bupati Banjar Saidi Mansyur, ungkap Riza, juga sudah berdiskusi dengan pemerintah pusat supaya pembangunan Bendungan Riam Kiwa dipercepat.
“Karena ini salah satu langkah mitigasi kita untuk mereduksi jumlah air di daerah yang rawan terhadap banjir seperti Martapura dan sekitarnya,” ungkapnya.
Tentu, Riza mengungkapkan, agar program mitigasi banjir ini bisa berjalan lancar dan segera terealisasi, Pemkab Banjar dan Pemprov Kalsel bersama Balai Wilayah Sungai II terus melakukan koordinasi.
“Jadi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan Pemkab Banjar ataupun Pemprov Kalsel kepada pemerintah pusat agar bendungan ini dapat terwujud tetapi kemungkinan pelaksanaannya tetap di 2023 karena masih fokus pembebasan lahan warga setempat,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan SMA/Sederajat Tahun 2022 selama dua hari yaitu 7 dan 8 Maret 2022 di salah satu hotel berbintang. Kegiatan ini diikuti sekitar 90 orang pengelola perpustakaan SMA/Sederajat dari 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.
Dalam sambutannya pada acara pembukaan kegiatan, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie yang diwakili Sekretarisnya, Muhammad Ramadhan menyatakan rasa syukurnya bahwa ditahun 2022 ini, Kalsel diberi kesempatan untuk melaksanakan bimbingan teknis untuk pengelola perpustakaan sekolah.
Sekretaris Dispersip Kalsel, M. Ramadhan (kanan) didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Dispersip Kalsel, Wildan Akhyar (kiri).
“Hal ini berkat dukungan dari Perpustakaan Nasional RI sehingga melalui Bimtek ini, para pengelola perpustakaan sekolah di Kalsel akan mendapatkan tambahan wawasan, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan perpustakaannya dengan baik,” katanya, Senin (7/3).
Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 23 disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Salah satu komponen standar untuk pengelolaan perpustakaan sekolah yang harus dipenuhi adalah tenaga pengelola perpustakaan sekolah yang terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, atau kompetensi.
“Seorang pustakawan memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma II dalam bidang perpustakaan. Jika yang bersangkutan bukan berlatar belakang ilmu perpustakaan maka diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan. Salah satu pelatihan dimaksud adalah seperti yang kita laksanakan pada hari ini,” jelas Ramadhan.
Seorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, lanjut Ramadhan, harus memiliki kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Aspek pengetahuan adalah pengetahuan tentang ilmu perpustakaan dan informasi, termasuk keahlian dalam pekerjaan-pekerjaan teknis pengelolaan perpustakaan, dan sikap kerja dalam melayani para pemustaka yang datang perpustakaan.
Ditambahkan Ramadhan, tugas Pemerintah Daerah dalam hal ini Dispersip Kalsel berdasarkan UU tersebut yaitu menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Selain itu, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing serta mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.
“Salah satu tugas pembinaan tersebut adalah melaksanakan pembinaan terhadap para pustakawan dan tenaga perpustakaan, terutama pada hari ini untuk para pengelola perpustakaan sekolah di Kalsel,” tambahnya .
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Adriati selaku narasumber kegiatan, mengharapkan melalui kegiatan pelatihan ini, para peserta mendapatkan wawasan terkait pengelolaan perpustakaan. Sehingga setelah kegiatan ini, mereka dapat menyiapkan perpustakaan sekolah masing-masing agar mendapatkan akreditasi untuk memastikan perpustakaan itu dikelola secara tertib, teratur dan profesional.
Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Adriati
“Sesuai data yang saya ketahui, dari 4 ribuan sekolah di Kalsel, baru 92 perpustakaan sekolah yang terakreditasi. Mudah-mudahan dengan adanya Bimtek ini, pengelola perpustakaan SMA/sederajat bisa menyiapkan perpustakaannya untuk diakreditasi,” harapnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster), selama dua hari di ruang mini Dewan Banjarmasin.
Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Iwan Ristianto, kepada wartawan pada Senin (7/3) menjelaskan, kegiatan vaksin ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melalui Puskesmas S Parman, pemberian vaksinasi sebagai penunjang vaksin dosis 1 dan 2, terlebih adanya varian Omicron, maka tahap ketiga ini bertujuan untuk semakin menekan penyebaran COVID-19.
Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto, saat memberikan komentar pada media massa
“Aktifitas anggota Dewan ini lumayan padat yaitu turun langsung ke masyarakat,” ucapnya.
Iwan menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster) ini tidak hanya diperuntukan bagi anggota dewan dan keluarganya, tetapi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer di lingkungan Sekretariat Dewan Banjarmasin, serta terbuka untuk umum.
“Vaksin digelar selama dua hari yaitu senin dan selasa, 7 hingga 8 Maret 2022,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Darma Sri Handayani menilai, pihaknya mengapresiasi vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster) terlebih lagi kegiatan ini diperuntukan seluruh anggota dan keluarga dewan. Ia berharap edukasi ini akan membuat warga untuk melaksanakan vaksin, apalagi yang sudah divaksinasi dosis pertama dan kedua, untuk meningkatkan imunitas tubuh.
Anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Darma Sri Handayani
“Meski sudah divaksin booster, kita juga harus tetap disiplin protokol kesehatan,” tutupnya.
Untuk diketahui, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster), dimulai jam 10.00 – 12.30 WITA, telah diikuti hampir 40 orang, terdiri dari anggota DPRD dan sebagian keluarga, para Aparatur Sipil Negara dan honorer di lingkungan Sekretariat Dewan Banjarmasin. Vaksin berjenis Pfizer dan AstraZeneca, disediakan sebanyak 7 vial. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemprov Kalsel menggelar coffee morning di ruang rapat Iberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Senin (7/3).
Dipimpin Wakil Gubernur Muhidin, Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar serta Asisten I Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira, kegiatan bulanan ini membahas tentang persiapan konferensi W20 (Women 20), pelaksanaan vaksin, pendorong perekonomian di Kalsel, serta kompetensi inovasi pelayanan publik (KIPP).
Dalam paparannya Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar meminta seluruh SKPD dapat segera menentukan sektor dan program yang berpotensi tinggi untuk meningkatkan perekonomian provinsi ini.
“Sehingga dalam penyusunan renstra (rencana strategis) masing-masing SKPD dapat terakomodir. Baik dari penyesuaian anggaran, sumber dana, serta target capaiannya,” ucap Roy.
Selama ini menurut Roy, sumber perekonomian di Kalsel masih dipengaruhi oleh sektor pertambangan batubara dan perkebunan sawit.
Untuk batubara sendiri Roy meminta agar SKPD dapat merancang pengembangan seperti industri hilirisasinya yang tentu dapat lebih meningkatkan pendapatan Kalsel. Sedangkan dalam hal perkebunan Roy meminta agar SKPD dapat meningkatkan hasil produktifitas setiap hektarenya.
“Kita harus perhatikan bibit dan pupuk yang dipakai oleh kebun sawit rakyat agar hasil produksinya dapat meningkat,” pintanya.
Selain peningkatan ekonomi, Roy juga membahas tentang pencegahan stunting serta pemaksimalan vaksinasi kepada lansia terutama vaksin kedua dan booster (ketiga).
Sementara itu Wagub Kalsel Muhidin meminta agar seluruh SKPD dapat melaporkan hasil capaian setiap bulannya secara transparan kepada Sekda Kalsel. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sebentar lagi akan mengadakan perhelatan kegiatan Musabawah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXIX tahun 2022 pada Oktober mendatang. Persiapan pun telah dilakukan lingkup SKPD Provinsi Kalsel dibidang-bidang yang telah ditentukan, salah satu SKPD yang bersiap yakni Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel, yang berkoordinasi bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalsel dibidang persiapan Trofi, Cinderamata dan Souvenir, dan pada Rabu (9/3) mendatang, Ketua Dekranasda Provinsi Kalsel Raudhatul Jannah Istri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor akan mengumumkan Desain kain sasirangan yang terpilih untuk dijadikan sebagai Souvenir MTQ Nasional 2022.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Mahyuni, kepada Abdi Persada FM, pada Senin (7/3).
Mahyuni menyampaikan bahwa Ketua Dekranasda Provinsi Kalsel Raudhatul Jannah menginginkan Souvenir Kain sasirangan pada ajang MTQ Nasional ke XXIX tahun 2022 nantinya harus benar-benar desain yang baru dan menunjukkan kualitas yang benar-benar elegan.
“Hari rabu nanti Ibu Raudhatul Jannah selaku Istri Gubernur Kalsel akan mengumumkan desain terpilih, 9 maestro desain sasirangan nantinya semua diundang,” ungkap Mahyuni.
Mahyuni menambahkan, terkait harga kain sasirangan yang akan menjadi cinderamata pada ajang MTQ Nasional XXIX tahun 2022 nanti, para maestro kain sasirangan menganggarkan harga kurang lebih Rp. 200.000 perkainnya, dikarenakan kualitas desain dan kestabilan warna yang menjadi penentu harga produk kain sasirangan.
“Ada 1 hal yang menjadi diskusi kami bersama Dekranasda Provinsi Kalsel, di E-Catalog local kita harga sasirangan kurang lebih Rp. 125.000, dan para Maestro kain sasirangan tidak bisa bisa menjual kain sasirangan dengan harga itu, karena mereka menjual kualitas Desain, Bahan, dan Warna,” tutup Mahyuni. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kurang lebih satu bulan lagi, Ramadhan akan kembali tiba. Namun sayangnya, jelang bulan suci bagi kaum Muslimin ini, sejumlah harga barang kebutuhan masyarakat justru mengalami peningkatan. Sebut saja gas elpiji non subsidi, untuk wilayah provinsi Kalimantan Selatan, kenaikan harga mencapai Rp94.000 untuk tabung Bright Gas 5,5 kilogram, dan Rp197.000 untuk tabung Bright Gas 12 kilogram.
Barang kebutuhan lainnya, yang seringkali mengalami kenaikan bahkan mungkin kelangkaan jelang Ramadhan, adalah daging. Baik daging ayam maupun daging sapi. Karena alasan itulah, maka Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, meminta seluruh jajaran SKPD terkait, memastikan kondisi stok dan harga, untuk memastikan seluruhnya tersedia saat Ramadhan, dan harga pun masih dapat terjangkau.
Akhir pekan lalu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi bersama tim, melaksanakan monitoring ketersediaan dan harga daging sapi serta ayam ras, ke sejumlah pasar tradisional dan modern di 3 kabupaten/kota.
Kepala Disbunak Kalsel monitoring stok dan harga daging di pasar
Yakni di kota Banjarmasin dilakukan di pasar Sentra Antasari, Kuripan, dan 2 pasar modern. Sedangkan di kota Banjarbaru, monitoring dilakukan di pasar Bauntung serta satu pasar modern Hypermart, dan di kabupaten Banjar digelar di pasar Sekumpul serta pasar Batuah.
“Monitoring ini dilaksanakan, untuk mengetahui ketersediaan dan kemungkinan terjadinya kenaikan harga daging sapi dan ayam ras di Provinsi Kalimantan Selatan, akibat terjadinya kenaikan harga daging sapi di pulau Jawa,” jelas Suparmi.
Pada pasar tradisional, harga ayam daging segar terpantau sebesar Rp.135.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam ras Rp.55.000 per 2 kilogram. Sementara pada pasar modern, harga daging sapi beku dibanderol Rp.133.000 per kilogram, dan untuk ayam beku Rp.55.000 per 2 kilogram.
“Kebutuhan dan ketersediaan daging sapi dan ayam ras pada pasar tradisional serta modern, kami nilai cukup, dengan harga yang relatif stabil dan terjangkau daya belinya oleh masyarakat konsumen,” tambahnya.
Kondisi ini menjadi indikasi, bahwa kenaikan harga daging sapi di pulau Jawa belum terlalu berdampak pada kenaikan harga daging sapi dan ayam ras di Provinsi Kalsel. Stok daging sapi dan daging ayam ras, juga cukup tersedia dengan kenaikan harga yang tidak terlalu signifikan. Meski begitu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi, akan tetap rutin memonitoring kondisi ini, untuk memastikan stok dan harga di masyarakat, terutama jelang dan selama Ramadhan tahun ini. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan pengembangan dan pelestarian budaya asli Banua di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Syaifuddin kepada wartawan, melalui pesan singkatnya, Senin (7/3).
Menurutnya, provinsi Kalsel sebagai pintu gerbang Ibukota Negara yang baru nantinya bisa terus mempromosikan kebudayaan Banjar sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Selatan.
“Tentu ini menjadi sebuah kesempatan untuk terus melestarikan budaya juga mempromosikan budaya kita sehingga sektor-sektor perekonomian di Kalimantan Selatan bisa lebih berkembang,” kata Politisi Partai Gerindra itu.
Selain itu, Lutfi juga mengharapkan agar pemurnian kebudayaan di Kalsel dapat dilakukan dan ini tentu memerlukan kerjasama seluruh pihak seperti para seniman, budayawan dan juga mungkin stakeholder seperti Persatuan Keluarga Banjar yang ada di seluruh dunia dan juga para pemuda yang ada dalam Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS).
“Saya mengharapkan ada sebuah urun rembuk yang tentunya bisa memberikan manfaat buat Kalimantan Selatan,” katanya.
Suasana Pertemuan Komisi IV DPRD Kalsel ke Badan Penghubung Provinsi Kalsel di TMII Anjungan Kalsel
Untuk diketahui, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel bertandang ke Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan terkait program kerja pengembangan Budaya Banjar di TMII Anjungan Kalimantan Selatan, Jum’at (4/3) lalu. Rombongan Dewan disambut oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalsel, Akhmad Zakhrani beserta jajarannya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, seorang Budayawan sekaligus Ketua dan Inisiator Wantilan Budaya Banjar Dayak Meratus, Muhammad Husni Thamrin untuk mempresentasikan Historiografi Banjar yaitu pencatatan sejarah dalam bentuk cerita seni rupa dimana Historiografi itu sendiri mengangkat tokoh-tokoh penting yang ada di Kalimantan Selatan juga ciri-ciri bangunan masa lalu sampai sekarang. (NRH/RDM/SA)
BANJARBARU – Tidak berapa lama lagi agenda besar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXIX tahun 2022 akan diselenggarakan di Kalsel. Penyelenggaraan MTQ Nasional ini sudah lama dinanti-nantikan Pemprov Kalsel, mengingat lebih dari 50 tahun Provinsi Kalsel tidak menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ, sehingga untuk mensukseskan penyelenggaraan MTQ, seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalsel diharapkan dapat bersinergi.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam arahannya yang dibacakan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Kalsel Mujiyat, saat menjadi pembina upacara apel gabungan awal bulan maret tahun 2022, di halaman Kantor Setdaprov Kalsel pada Senin (7/3).
Gubernur menyampaikan, beberapa agenda besar telah menunggu ditahun 2022 ini, salah satunya yakni Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional tahun 2022, yang direncanakan diselenggarakan pada bulan Oktober. Sehingga agenda besar ini harus disukseskan dengan cara bersinergi antar setiap SKPD lingkungan Kalsel. Sehingga seluruh kepala SKPD baik terlibat langsung atau tidak langsung harus saling berkoordinasi, berkonsolidasi untuk bekerjasama mensukseskan agenda tersebut.
Sahbirin Noor juga mengharapkan, publikasi dan promosi agenda MTQ Nasional kepada masyarakat harus lebih digaungkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan turut serta hadir pada ajang perhelatan akbar ini.
“Mari kita terus bergerak maju dibidang pelayanan, dibidang kreatifitas, dibidang inovasi, dan mendorong budaya yang lebih baik,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)
Suasana Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kalsel ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng
BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus gali potensi untuk meningkatkan laju roda perekonomian daerah, salah satunya yakni dari sektor pariwisata.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, usai kunjungan kerja ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), belum lama tadi.
Imam menjelaskan pihaknya merasa perlu untuk mempelajari pemetaan pariwisata di Kota Cantik yang mengusung adat Dayak tersebut. Diharapkan hasil pertemuan tersebut dapat menjadi bahan masukan sehingga ke depan Kalsel dapat mempersiapkan sebagai salah satu provinsi penyangga ibukota negara, termasuk sektor wisata.
“Kalteng ini kan saudara mudanya Kalsel, namun, kami melihat pengelolaan dan pemetaan wisata di Kalteng ini sangat baik. Harapannya, sebagai salah satu provinsi penyangga ibukota negara, nantinya Kalsel juga siap untuk mempersiapkan segala macam hal, termasuk sektor wisata,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin yang mendampingi kegiatan Komisi II DPRD Kalsel. Menurutnya, Kalteng cukup sukses dalam membranding adat Dayak-nya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Hal tersebut, diharapkannya dapat menjadi contoh untuk Kalsel sendiri.
“Kalau Kalteng sukses dengan daya tarik di sektor adat istiadat Dayak-nya, Kalsel juga harus mampu untuk menonjolkan hal yang ikonik sebagai daya tarik, salah satunya di sektor wisata alam dan religi,” tutur Wakil Rakyat Kalsel yang akrab disapa Bang Dhin ini.
Kedatangan rombongan wakil rakyat dari “Bumi Lambung Mangkurat” pada Jum’at (4/3) kemarin, disambut langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari beserta jajaran. (NRH/RDM/SA)
