Lepas Tim Ekspedisi Seven Summit Indonesia ke Bukit, Wakil Walikota Banjarbaru : Jaga Adat Istiadat Masyarakat di Sana

BANJARBARU – Wakil Walikota Banjarbaru Wartono melepaskan tim ekspedisi Seven Summit Indonesia Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Piranha Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK), Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di depan kantor Balai Kota Banjarbaru, Jumat (21/10) pagi.

Wartono mengatakan, dalam setiap perjalanan apapun hendaknya berhati-hati demi menjaga keselamatan diri. Tak luput Ia mengingatkan soal adab dan adat istiadat selama berada di kampung halaman orang lain.

“Harapan kami buat adik-adik yang melakukan perjalanan ke Puncak Bukit Raya ini pulang pergi dengan selamat,” Harap Wartono kepada Mapala Piranha.

“Kami berpesan karena yang dituju daerah baru untuk bisa menghormati dan menjaga adat istiadat masyarakat disana,” ujar Wakil Walikota.

Sementara itu salah satu pembina sekaligus senior Mapala Piranha Edy Budiono menambahkan, sebagai senior Mapala Piranha tentunya kerap mendukung penuh dengan adanya kegiatan ini dan kegiatan apapun..

“Sangat senang ya, kami sebagai senior tentunya mendukung penuh kegiatan ini dan juga memotivasi para pendaki yang akan pergi serta tidak luput dari para pihak sponsorship, media partner yang telah mendukung,” terang Edy Budiono

Ia membenarkan, ekpedisi pendakian tujuh puncak tertinggi di Indonesia tidak sampai tahun ini saja, tapi berlanjut ke tahun depan yang kemungkinan besar akan digelar di Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat dan Gunung Semeru di Jawa Timur, Malang.

Dalam upacara keberangkatan tim ekspedisi Seven Summit Indonesia yang dilepas resmi oleh orang nomor 2 di Kota Idmana Banjarbaru ini, turut dihadiri oleh sejumlah anggota dan senior Mapala Piranha serta pihak kampus yang diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan FPK ULM.

Pelepasan ditandai dengan penyerahan tas carrier dengan coverback berwarna orange oleh Wakil Walikota Banjarbaru Wartono kepada satu dari 5 orang tim ekpedisi yang berangkat, Edi Zulkarnain yang didampingi oleh Ketua Mapala Piranha Syaima Meliani. (RILIS-RDM/RH)

Bank Kalsel Raih Penghargaan Indonesia Finance Award 2022

BANJARMASIN – Bank Kalsel kembali meraih prestasi membanggakan pada ajang Indonesia Finance Award V 2022 (IFA-V-2022). Pada ajang tersebut Bank Kalsel berhasil memperoleh predikat 2nd The Best Finance for “Regional Development Bank” Asset Rp15 trilyun – Rp20 trilyun. Ajang tersebut diselenggarakan Economic Review bekerjasama dengan Indonesia Asia Institute, Ideku Group dan Indonesia Leaders Foundation beserta Ketua dan Dewan Juri yang independen serta profesional di bidang Finance.

Penghargaan ini diperoleh Bank Kalsel atas kinerja keuangan perusahaan dari laporan keuangan tahunan per Desember 2021 yang telah diaudit dan dipublikasikan melalui laporan tahunan 2021 di website perusahaan, maupun data publik lainnya. Penghargaan tersebut diterima Suriadi selaku Kepala Divisi Seketaris Perusahaan Bank Kalsel, mewakili Direktur Utama Bank Kalsel secara daring via Zoom Meeting.

Dalam kesempatan tersebut, Suriadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan oleh Economic Review kepada Bank Kalsel atas Penghargaan yang diraih dalam “INDONESIA FINANCE AWARD V 2022” (IFA-V-2022).

Menyikapi raihan tersebut, Suriadi menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pihak yang selama ini telah berkontribusi terhadap pencapaian positif ini.

“Mewakili manajemen dan seluruh insan Bank Kalsel, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas apresiasi yang diberikan Economic Review. Penghargaan ini sangat membanggakan bagi kami, di tengah situasi perekonomian nasional dan internasional yang tak menentu saat ini, Bank Kalsel mampu beradaptasi dan menunjukkan kinerja yang positif. Semua capaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh insan Bank Kalsel dan dukungan dari stakeholders, nasabah Bank Kalsel serta para pemegang saham,” ucap Suriadi.

Suriadi juga berharap, penghargaan ini menjadi stimulus perusahaan dan semakin memberikan sumbangsih pada perekonomian Indonesia khususnya Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/RDM/RH)

Diskop UMKM Tenaga Kerja Banjarmasin Dorong Koperasi Baru

BANJARMASIN – Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, mendorong para pelaku UMKM mengajukan sebagai koperasi baru.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Isa Ansari, baru baru tadi menjelaskan, saat ini syarat pengajuan koperasi baru telah dipermudah yaitu minimal anggotanya sembilan orang, tidak seperti dahulu harus 20 orang, kemudian menyetujui simpanan wajib, simpanan pokok dan dana cadangan. Ia berharap dengan mulai banyak muncul pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di kota ini, dapat mendaftarkan sebagai anggota baru koperasi.

“Ada empat jenis koperasi diantaranya koperasi konsumen, produsen serba usaha dan simpan pinjam,” ucapnya

Disampaikan Isa, masyarakat terutama pelaku UMKM harus mengetahui manfaat koperasi yaitu meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitar, memajukan usaha, menambah permodalan dan membuat produk semakin dikenal secara luas, serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

“Kami selalu beri dukungan bagi koperasi dalam bentuk pelatihan, pembekalan manajemen dan peningkatan usaha koperasi sebagai program prioritas setiap tahun,” jelasnya

Lebih lanjut Isa menambahkan, untuk data sementara ini, total koperasi di Kota Banjarmasin, ada sebanyak 520 koperasi, yang aktif 330 koperasi, sedangkan sisanya 190 koperasi sudah tidak aktif lagi. Namun dari 190 koperasi yang tidak aktif, masih bisa dipertahankan sebanyak 107 koperasi yaitu pihaknya berupaya melakukan pembinaan, agar tetap bertahan bisa bangkit kembali menjalankan usaha, seiring mulai melandai pandemi COVID-19.

“Bagi 83 koperasi yang tidak aktif sama sekali, sudah diajukan ke Kementerian Koperasi dan UMK RI untuk dibubarkan, karena baik kantor dan anggotanya tidak ada lagi,” tutup Isa. (NHF/RDM/RH)

Tiga Kabupaten Wakili Kalsel Pada Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional

BANJARMASIN – Tiga kabupaten di provinsi ini berhak mewakili Kalimantan Selatan, untuk mengikuti lomba masak serba ikan tingkat nasional di Sulawesi Tengah mendatang.

Ketua Tim Juri Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Agus Sasirangan, pada saat membacakan pengumuman pemenang, Kamis (20/10), mengatakan, untuk peserta yang berhak mengikuti lomba masak ikan tingkat nasional mewakili Provinsi Kalimantan Selatan, ada tiga kategori masing masing diwakili pemenang dari Kabupaten dan kota yang ada di provinsi ini.

Ketua Tim Juri Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Kalsel Agus Sasirangan

“Untuk kategori menu kudapan diwakili oleh Kotabaru, menu balita diwakili Tanah Bumbu, menu keluarga diwakili oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ungkapnya.

Ketiga kabupaten inilah yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada lomba masak serba ikan tingkat nasional pada bulan Nopember 2022 di Sulawesi Tengah mendatang.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono mengungkapkan, bahwa konsumsi ikan di Kalimantan Selatan diatas rata.

Kadis Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono

“Untuk konsumsi ikan di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sudah diatas rata rata konsumsi nasional,” ucapnya.

Rusdi menjelaskan, untuk konsumsi ikan di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 60 kilo perkapita per tahun per orang. Sedangkan, konsumsi ikan nasional sebesar 56 per kilo per kapita per orang tahun. (SRI/RDM/RH)

Samsat Batulicin Realisasikan 53,8 M Sejak Pemberlakuan Diskon dan Pembebasan Denda PKB

TANAH BUMBU – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Batulicin telah mengumpulkan penerimaan sebesar Rp53,8 miliar lebih atau sekitar 83,84 persen. Realisasi ini dipicu setelah diberlakukannya program Pembebasan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Antusias wajib pajak di UPPD Samsat Batulicin

Kepala UPPD Samsat Batulicin, Hairuraji, melalui Kasi Pelayanan PKB dan BBN-KB, Hariyadi, mengatakan seiring adanya program diskon yang diberlakukan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melalui kebijakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor membuat animo masyarakat terkait pembayaran meningkat.

Kasi Pelayanan PKB dan BBN-KB UPPD Samsat Batulicin, Hariyadi saat memantau kegiatan layanan kesamsatan

“Tercatat hingga 21 Oktober 2022, memang ada pergerakan yang cukup positif untuk penerimaan. Di samping itu pula, pendukungnya adanya pemberlakuan diskon atau lebih tepatnya pembebasan denda administrasi PKB tadi,” ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat (21/10) siang.

Dibandingkan September lalu, ungkapnya, penerimaan pada Oktober 2022 cukup mengalami kemajuan. Apalagi hitungan hari diberlakukannya pembebasan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu sontak membuat kantor induk UPPD Samsat Batulicin dipenuhi wajib pajak.

“Hingga sekarang masih ada saja yang datang. Tercatat dari September hingga Oktober ini terjadi peningkatan sebesar 7 persen kalau dihitung-hitung ada kenaikan sekitar Rp4,8 miliar dan ini selama penerapan diskon tadi,” bebernya.

Bahkan, penerapan diskon yang diberikan mulai dari 5 – 10 persen berakhir pada 24 Desember itu ternyata berlaku bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu. Ditambah lagi, program relaksasi pembebasan denda administrasi (pemutihan) juga diberikan keringanan untuk yang menunggak.

“Nah, manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Baik diskon atau pun pemutihan,” kata Hariyadi.

Sebelumnya, kata dia, UPPD Samsat Batulicin diberikan target setiap bulannya sebesar 4 – 5 miliar. Namun, dengan adanya program diskon dan pembebasan denda administrasi membuat penerimaan mereka naik secara drastis.

“Dari data yang diterima hari ini pendapatan UPPD Batulicin melalui PKB sudah mencapai Rp4,8 miliar sejak diberlakukannya program tersebut,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Tunjang Pembelajaran, Puluhan Siswa Study Tour ke Depo Arsip Dispersip Kalsel

BANJARBARU – Sebanyak 37 orang siswa dan siswi kelas XI jurusan Manajemen Perkantoran dan Bisnis SMKN 3 Banjarmasin berkunjung ke Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kunjungan ini dalam rangka study tour untuk menunjang pembelajaran siswa SMKN 3 Banjarmasin berkaitan dengan mata pelajaran kejuruan kearsipan.

Kunjungan siswa SMKN 3 Banjarmasin ke Depo Arsip di Banjarbaru

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie, diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Arsip, Depo Arsip Dispersip Kalsel, Riza Fahlevi mengatakan, selama dirinya menjabat baru kali ini kedatangan pelajar dalam jumlah banyak.

“Mereka datang ke sini untuk belajar terkait cara pemeliharaan, pengelolaan dan penjelasan arsip dinamis dan arsip statis,” kata Riza melalui siaran pers Dispersip Kalsel, Kamis (20/10).

Dalam kunjungan ini, pihak Depo Arsip juga memberikan penjelasan terkait pengelolaan arsip bencana, seperti bencana Aceh, inilah pentingnya pengelolaan arsip sampai dibawa ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

“Di sekolah sangat terbatas dari sarana dan prasarananya dibidang perkantoran, di sini mereka kita ajarkan supaya penempatan arsip sesuai pada tempatnya,” tutur Riza.

Sementara itu, Guru Produktik SMKN 3 Banjarmasin, Siti Anisa mengatakan, maksud kunjungan mereka ke Depo Arsip untuk belajar mengetahui secara langsung pengelolaan arsip.

“Kami untuk alat-alat sudah ada, namun tidak sama dengan Depo Arsip, jadi kami ingin tahu seperti apa penerapannya,” katanya.

Melalui kunjungan ini, Anisa mengakui, pihaknya belajar banyak hal termasuk banyak melihat alat penyimpanan arsip dinamis, arsip statis dan arsip in-aktif, di Depo Arsip sudah tidak memakai otner tapi memakai karton atau kardus khusus.

“Ini sangat bermanfaat bagi kami, karena banyak yang kami dapatkan, apalagi di sekolah ada mata pelajaran terkait kearsipan sehingga kami bisa langsung mengaplikasikan kepada para siswa,” jelasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

Antisipasi Penghapusan Data Registrasi, Pembebasan Denda PKB Jadi Momentum Tepat

KOTABARU – Momentum pembebasan denda administrasi kendaraan bermotor yang berlaku se Kalsel hendaknya dimanfaatkan segera oleh wajib pajak. Pasalnya, selain mendapat diskon, ini juga sebagai antisipasi agar dapat terhindar dari penghapusan data registrasi Korlantas Polri.

Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Muhammad Fahmi Arif mengimbau, agar masyarakat di wilayahnya dapat memanfaatkan program pembebasan ini. Tujuannya, juga agar lebih aman dalam melakukan aktivitas berkendara.

“Program penghapusan denda administrasi ini berlaku mulai 3 Oktober hingga 24 Desember 2022, jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya,” ujarnya, baru-baru tadi.

Terkait bakal adanya penghapusan data registrasi, ia menyampaikan agar setidaknya wajib pajak dapat membayarkan pajak kendaraan tepat waktu. Bahkan, relaksasi ini juga berlaku bagi mereka yang sampai ini menunggak.

“Juga berlaku bagi kendaraan roda dua, tiga dan empat. Untuk tidak terjadi penerapan itu, silah kan datang untuk melakukan pembayaran tunggakan,” imbaunya.

Kantor Pembantu Samsat Kotabaru di Serongga

Mengingat letak wilayah Kotabaru diakui sangat luas, Fahmi, menuturkan, Samsat Kotabaru sudah memiliki kantor pembantu untuk memudahkan wajib pajak menjangkau transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kantor Pembantu Samsat Kotabaru di Sengayam

“Kami memiliki tiga kantor pembantu samsat, di antaranya untuk wilayah pesisir berada di Lontar. Sedangkan Kotabaru yang berada di daratan itu bisa mendatangi Serongga dan Sengayam yang berbatasan dengan Kaltim,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Masyarakat Dinilai Agamis, Samsat Martapura Belum Prioritaskan Pelayanan Samkel Malam Hari

BANJAR – Untuk meningkatkan capaian pendapatan pajak kendaraan, beberapa UPPD Samsat di 13 Kabupaten – Kota se – Kalsel mengoperasikan Samsat Keliling (Samkel) hingga malam hari, salah satunya yakni UPPD Samsat Banjarbaru dengan Cafe Samsat nya, UPPD Samsat Balangan yang mengoperasikan unit Samkel hingga malam hari. Serta UPPD Samsat Banjarmasin II yang juga mengoperasikan Samkel hingga malam hari. Pengoperasian Samkel hingga malam hari ini tidak diikuti oleh UPPD Samsat Martapura, yang mencakup realisasi pembayaran pajak kendaraan wilayah Kabupaten Banjar.

Pada Kamis (20/10) sore, Kepada Abdi Persada FM, Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli menyampaikan alasan pihaknya tidak membuka pelayanan Unit Samsat Keliling (Samkel) hingga malam hari. Hal ini berkaitan dengan mayoritas masyarakat Kabupaten Banjar, yang terkenal dengan Kota Serambi Mekkah nya sangat jarang keluar malam, sehingga pelayanan Samkel hingga malam hari di kabupaten ini, dinilai hanya akan dinikmati sedikit masyarakat saja.

Ia melanjutkan, UPPD Samsat Martapura pernah melakukan Pelayanan Samkel hingga malam hari, tepatnya hal tersebut dilaksanakan pada tahun 2019. Namun pelayanan Samkel pada malam hari tersebut terkesan sepi. Bahkan, pihanya pernah hanya melayani 2 pelanggan wajib pajak saja saat di pelayanan Samkel pada malam Hari.

“Pengunjung atau wajib pajaknya sangat sedikit, tidak sebanding dengan pelayanan Samkel di siang hari,” lanjut Zulkifli.

Dilanjutkan Zulkifli, meskipun banyak UPPD Samsat di Kalsel yang membuka pelayanan Samkel pada malam hari. Pihaknya masih belum berani memprogram kan pembukaan Samkel pada malam hari di Kabupaten Banjar.

“Jadi memang kecenderungan masyarakat di Kabupaten Banjar membayar pajak pada siang dan pagi hari, tentu untuk sore hingga malam hari tampaknya masih belum banyak masyarakat yang melakukannya,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

Program Diskon Pajak Kendaraan Bermotor, UPPD Samsat Martapura Realisasikan 1 M Lebih

BANJAR – Sejak 3 Oktober 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan kemudahan bagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotor mereka, dengan mengadakan Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), program Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) yang dijalankan di seluruh UPPD Samsat di 13 Kabupaten-Kota tersebut dilaksanakan hingga 24 Desember 2022 mendatang.

Program yang baru dilaksanakan selama 18 hari tersebut, yang terhitung sejak 3 Oktober hingga 20 Oktober di UPPD Samsat Martapura, telah berhasil menarik capaian pendapatan sebesar 1 milyar lebih hanya pada program pengurangan/diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Hal ini disampaikan Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli, Kepada Abdi Persada FM, Kamis (20/10) sore tadi.

Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli

Zulkifli menyampaikan, baru 18 hari berjalan, program pengurangan denda untuk PKB di wilayah kerja UPPD Samsat Martapura sudah dapat mencapai Rp1 Milyar lebih. Hasil ini sangatlah memusakan, dikarenakan antusiasnya masyarakat Kabupaten Banjar dalam membayar pajak, disaat terdapat program Pengurangan dan Pembebasan PKB dan SWDKLLJ.

“Untuk Diskon/Pengurangan Denda PKB pada tanggal 3 hingga 7 Oktober menjadi capaian terbesar, yakni Rp582.421.400 ,” Ungkap Zulkifli.

Ditambahkan Zulkifli, total jumlah unit yang memanfaatkan program Pengurangan dan Pembebasan PKB dan SWDKLLJ, kebanyakan masyarakat yang memakai kendaraan Roda 2 (R2) dibanding Roda 4 (R4) , hal ini terbukti dari data yang pihaknya kumpulkan, dengan jumlah total sebanyak 1.664 untuk Kendaraan R2, dan 464 untuk kendaraan R4.

“Selama 18 hari kerja pelaksanaan program Pengurangan dan Pembebasan PKB dan SWDKLLJ. Jumlah Unit yang memanfaatkan program tersebut berjumlah 1.664 R2 dan 464 R4,” tambah Zulkifli.

Zulkifli melanjutkan, dengan adanya program Pengurangan dan Pembebasan PKB dan SWDKLLJ, besar harapan pihaknya dapat membuat masyarakat Kabupaten Banjar untuk membayar pajak kendaraan bermotor, dikarenakan program tersebut sangat memudahkan masyarakat untuk menghemat pengeluaran mereka, dalam membayar denda pajak kendaraan. (MRF/RDM/RH)

Exit mobile version