Kalsel Jadi Tuan Rumah Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Region Kalimantan

BANJARBARU – Universitas Lambung Mangkurat menjadi tuan rumah pelaksanaan sosialisasi Indonesia’s FOLU net sink 2030 region Kalimantan, yang digelar Kamis (7/7).

Penanaman pohon tanda dimulainya sosialisasi Indonesia’s FOLU net sink 2030 region Kalimantan

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, berhadir Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK RI, Ruandha Agung Sugardiman, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi, beserta sejumlah Kepala Dinas (Kadis) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel. Rangkaian kegiatan sosialisasi dimulai dengan penanaman pohon dan pelepasan satwa di kawasan kampus Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru.

Kepada sejumlah wartawan, Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK RI, Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, pada penanaman pohon tersebut, terdapat 500 bibit pohon berjenis kayu ulin yang ditanam dalam kegiatan FOLU net sink.

“Sebanyak 500 bibit dengan jenis kayu ulin ditanam pada kesempatan ini, diharapkan mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk berkontribusi di dalam Indonesia memenuhi komitmennya di Internasional menurunkan emisi rumah kaca 2030 nanti,” ucap Ruandha.

Ruandha menambahkan, upaya nyata yang bisa dilakukan oleh Kalimantan Selatan untuk menurunkan emisi rumah kaca yakni dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan peningkatan cakupan lahan hutan.

“Adanya Taman Hutan Hujan Tropika merupakan upaya nyata dari peningkatan cakupan lahan hutan di Kalsel,” lanjut Ruandha.

Di tempat yang sama, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, pihaknya bersyukur sosialisasi FOLU net sink 2030 dilaksanakan di Banua Kalimantan Selatan (Kalsel), sehingga dari hasil kajian sosialisasi ini akan disusun pedoman-pedoman pelaksanaan sampai dengan tingkat dampak.

“Apa yang menjadi kewenangan, tugas, dan kewajiban Pemprov Kalsel, dilakukan apa, kemudian sumber dana dari mana, yang memerlukan kontribusi dari semua pihak,” ungkap Roy.

Roy menambahkan, untuk menurunkan emisi rumah kaca, pihaknya akan terus melaksanakan program revolusi hijau, dimana program tersebut telah berhasil merehabilitasi hutan dan lahan kritis lebih dari 168 ribu hektar.

Di tempat yang sama, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi menyampaikan, pihaknya mengaku bersyukur, bangga dan terhormat Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menjadi tuan rumah kegiatan sosialisasi FOLU net sink 2030.

“Ini selaras dengan visi misi ULM untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka dan berdaya saing di lingkungan lahan basah,” ucap Sutarto. (MRF/RDM/RH)

Dilepas Kapolda, 44 Personel Polda Kalsel Purna Tugas

BANJARMASIN – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Drs. Rikwanto melepas 44 anggotanya yang purna tugas dalam acara Wisuda Purna Bhakti di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel, pada Kamis (7/7).

Pelepasan 44 personel yang Purna Bhakti itu, dihadiri Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Ketua Persatuan Purnawirawan Polri Daerah Kalsel, Pengurus Bhayangkari Daerah Kalsel, dan para Purna Bhakti Polda Kalsel.

Puluhan personel tersebut terdiri dari 2 orang berpangkat Kombes Pol, 18 orang pangkat AKBP, 8 orang pangkat Kompol, 7 orang pangkat AKP, 3 orang pangkat IPTU, 1 orang AIPTU, dan 5 orang PNS Polri.

Pada kesempatan itu, Kapolda menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada personel yang telah menyelesaikan tugas di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

“Hari ini Polda Kalsel resmi melepas para anggota Polri yang telah selesai melaksanakan masa dinasnya yang ditandai dengan prosesi Wisuda Purna Bhakti anggota Polri Polda Kalsel TMT 1 Agustus 2021 hingga 31 Juli 2022,” ungkap Kapolda Kalsel.

Menurutnya, Wisuda Purna Bhakti ini merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat dari institusi Polri kepada personelnya yang telah melewati perjalanan pengabdian terutama kepada masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.

“Selamat atas keberhasilan para anggota dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri,” tandasnya.

Kapolda juga mohon doa restu dan dukungan dari anggota yang purna tugas dalam melanjutkan tugas membangun Polri yang lebih baik, lebih profesional, humanis dan dicintai masyarakat.

Sebagai tanda kehormatan, pada prosesi pelepasan tugas tersebut Kapolda memberikan kalungan bunga kepada Kombes Pol Budi Prasetyo selaku perwakilan anggota yang purna tugas yang dilanjutkan dengan tradisi pedang pora sebagai ucapan selamat untuk para wisudawan yang purna tugas di Kepolisian RI. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

In House Training Diklat Pemadam Kebakaran Angkatan III Tahun 2022, Resmi Ditutup

BANJARBARU – Sebanyak 30 Pemadam Kebakaran (Damkar) se-Kalsel, telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian In House Training Diklat Damkar Kualifikasi pemadam I angkatan III tahun 2022 se Kalimantan Selatan (Kalsel), penutupan Diklat ini dilaksanakan bertempat dihalaman Kantor Sekdaprov Kalsel, pada Kamis (7/7), Penutupan Diklat ke 30 Damkar ini dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel sulkan.

Sulkan saat melepas Diklat Damkar angkatan III tahun 2022

Dalam sambutannya Sulkan menyampaikan, para Damkar yang sudah mengikuti Diklat angkatan III diharapkan, dapat menambah pengetahuan, pengalaman, serta dapat meningkatkan kesigapan, kesiapsiagaan, dan ketangkasan para anggota Damkar dalam menghadapi bencana Kebakaran, maupun bencana alam dan non alam lainnya.

“Kita tidak bisa mengetahui, kapan, dimana, dan bagaimana bencana yang terjadi, sehingga Damkar harus selalu siap siaga,” ungkap Sulkan.

Sulkan menambahkan, berbagai bencana yang terjadi dibanua kita seperti banjir dan pandemi COVID-19, merupakan pengalaman dan pembelajaran terkait bagaimana kita harus bergerak cepat, mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki untuk segera menanggulangi bencana, dan membantu masyarakat yang terdampak akibat bencana.

“Dimusim kemarau kita harus siap siaga untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kebakaran pemukiman penduduk,” tutup Sulkan. (MRF/RDM/RH)

Gubernur Kalsel Sampaikan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kamis (7/7).

Dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin, disampaikan melalui penyusunan rancangan KUA, diinginkan tercapai kesepakatan bersama antara Pemprov dan DPRD Kalsel atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel

“Di tahun 2023, tema pembangunan Kalsel adalah “Penguatan Daya Saing SDM untuk meningkatkan perekonomian berkelanjutan,” katanya.

Tema ini, lanjut Gubernur, berangkat dari isu-isu strategis pembangunan, antara lain meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing, optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, memperkuat infrastruktur, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta mewujudkan Kalsel sebagai gerbang IKN dan pendukung food estate.

“Adapun fokus pembangunan Kalsel tahun 2023 diarahkan untuk kesehatan, pendidikan dan keterampilan,” jelasnya.

Kemudian UMKM dan ketenagakerjaan, investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata, serta meminimalisir bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan, termasuk mawas diri terhadap pandemi COVID-19 yang belum dinyatakan berakhir.

Gubernur menambahkan untuk struktur/postur APBD yang tertuang dalam rancangan KUA PPAS Tahun 2023 yaitu pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp6.528.468.889.568,00 dan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp6.425.631.889.568,00.

“Terjadi surplus sebesar Rp102.837.000.000,00. Pada posisi penerimaan pembiayaan yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp60.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp162.837.000.000,00,” jelasnya.

Surplus anggaran sebesar Rp102.837.000.000,00 akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMD dan pembentukan dana cadangan untuk persiapan Pilkada serentak pada tahun 2024. (NRH/RDM/RH)

Komisi IV DPRD Kalsel Gelar Audiensi dengan Yayasan Daksa Banua

BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memenuhi permohonan audiensi Yayasan Sosial Kemanusiaan Daksa Banua.

Audiensi yang dilaksanakan di ruang Komisi IV DPRD Kalsel pada Rabu (6/7) dihadiri oleh Direktur RSJ Sambang Lihum dr. Anna Martiana Afida, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel Siti Nuriyani, dan pendiri Yayasan Daksa Banua, Wawan Kurniawan serta beberapa anak penyandang tuna daksa didampingi orang tuanya masing-masing.

Suasana Audiensi Komisi IV DPRD Kalsel bersama Yayasan Daksa Banua

Pendiri Yayasan Daksa Banua, Wawan Kurniawan menyampaikan harapan adanya dukungan perluasan layanan RSJ Sambang Lihum untuk menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas.

“RSJ yang tadinya hanya menangani ODGJ saja, mungkin Sambang Lihum bisa mengkhususkan pelayanan disabilitas ketika sakit dengan layanan khusus,” tuturnya.

Wawan juga mengungkapkan bahwa para penyandang disabilitas terkendala dengan pendataan yang simpang siur, baik data di daerah maupun di pusat, sehingga menyulitkan para penyandang disabilitas mendapatkan bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan penanganan khusus jika terjadi bencana alam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin meminta kepada Direktur RSJ Sambang Lihum agar membuat fasilitas atau unit khusus disabilitas.

“Kami minta dalam dua tahun ini di Sambang Lihum membuat fasilitas khusus untuk disabilitas. Pada tahun ini dibuat perencanaan dan pengajuan anggarannya. Pada tahun 2023 mulai bangun infrastruktur. Selanjutnya tahun 2024 mungkin akan memenuhi sarana dan prasarananya. Kita akan adakan meeting juga dengan pihak PU dan Bappeda,” jelasnya.

Terkait simpang siur pendataan, politisi Gerindra ini juga meminta kepada Dinas Sosial untuk bergerak lebih aktif lagi. Untuk pendataan dalam ranah kota/kabupaten seperti Dukcapil, Komisi IV DPRD Kalsel akan mencoba mensinergikannya. (NRH/RDM/RH)

Wujudkan SDM Profesional, Dispar Kalsel Gelar Pelatihan Pokdarwis

TANAH LAUT – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, dengan cara terus menerus memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di 13 kabupaten dan kota. Seperti yang dilakukan pada Kamis (7/7) di kabupaten Tanah Laut.

Foto bersama Dinas Pariwisata Kalsel, bersama narasumber dalam kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan, bagi Pokdarwis

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin yang diwakili Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Mugeni, dalam sambutannya menyampaikan, dalam pelatihan ini pihaknya menjelaskan tentang program untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, karena sebagai pelaku pariwisata harus semakin meningkatkan percepatan pembangunan kepariwisataan di Kalsel.

“Kegiatan ini sebelumnya digelar di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala, dan ke Kabupaten Tanah Laut,” ucapnya

Disampaikan Mugeni, kehadiran Kelompok Sadar Wisata, sangat penting untuk kemajuan pariwisata di Kalsel, karena merupakan ujung tombak sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam mempromosikan potensi pariwisata di Banua.

“Kami membina warga yang tergabung dalam Pokdarwis, agar mampu menyusun program pemanduan wisata yang sesuai dengan dinamika dan potensi yang ada,” ungkapnya

Lebih lanjut Mugeni menambahkan, pihaknya juga ingin memberikan pemahaman, terkait pentingnya etika dan sikap dalam peningkatan kualitas untuk memberikan pelayanan yang profesional.

Pelatihan ini dapat memperluas khazanah pengetahuan pengelola Pokdarwis, terutama di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka meningkatkan aktivitas pengembangan, khususnya ekowisata agar menjadi aktivitas wisata yang digemari seluruh lapisan masyarakat.

“Sapta Pesona harus benar-benar diterapkan oleh Pokdarwis di tempat wisata yang mereka kelola, kalau pengunjung sudah aman, nyaman untuk berwisata, mereka tidak jera untuk berkunjung kembali dan tentu ini berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan, serta kemajuan ekonomi,” tutup Mugeni.

Untuk diketahui, dalam kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan bagi Kelompok Sadar Wisata ini, Dinas Pariwisata Kalsel, menghadirkan narasumber berkompeten seperti Sekretaris Dispar Kabupaten Tanah Laut, Muhammad Syahmadi, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata, Musrefinah Lediya, Ketua DPD ASPPI Kalsel, Mutia Amana Nastiti, dan DPD Himpunan Peramuwisata Indonesia, Nurul Hidayah. (NHF/RDM/RH)

Empat Perwira di Lingkup Polda Kalsel Berganti

BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan, menggelar serah terima jabatan (Sertijab) satu Pejabat Utama dan tiga Kapolres di lingkup Polda Kalsel, pada Rabu (6/7).

Suasana saat Sertijab di lingkungan Polda Kalsel

Upacara serah terima jabatan dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto yang dihadiri Wakapolda, Irwasda, Pejabat Utama dan Kapolres/ta Jajaran Polda Kalsel bertempat di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel, Banjarmasin.

“Tadi telah dilaksanakan sertijab Dir Binmas Polda Kalsel dan tiga jabatan Kapolres. Mutasi ini merupakan rotasi dalam rangka penyegaran personel,” ujar Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto melalu Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’I.

Pergantian itu didasari Surat Telegram (ST) yang diterbitkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tanggal 20 Juni 2022. Surat Telegram itu berisi sejumlah rotasi jabatan di lingkungan Polri. Satu Pejabat Utama dan tiga Kapolres di wilayah Kalimantan Selatan diganti.

“Benar, mutasi personel merupakan hal yang dinamis di organisasi, dan sekaligus untuk bisa menjawab tantangan Polri yang semakin kompleks,” ujar Kabid Humas.

Mereka yang disertijabkan itu yakni Direktur Binmas Polda Kalsel, Kapolres Banjarbaru, Kapolres Barito Kuala (Batola) dan Kapolres Hulu Sungai Utara (HSU).

Dir Binmas Polda Kalsel yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Fadly Samad digantikan Kombes Pol Sri Damar Alam yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ren Progar Ro Rena Polda Jabar.

Kemudian jabatan Kapolres Banjarbaru yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Nur Khamid digantikan oleh AKBP Dody Harza Kusumah, Kapolres HSU yang dijabat oleh AKBP Afri Darmawan digantikan oleh AKBP Moch. Isharyadi Fitriawan.

Sementara untuk jabatan Kapolres Batola yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Lalu Moh. Syahir Arif kini dijabat oleh AKBP Diaz Sasongko.

Mutasi jabatan ini merupakan penyegaran di tubuh Polri khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, mutasi ini juga merupakan hal yang biasa saja, karena ada beberapa anggota yang mutasinya promosi menjadi Kapolres, hal ini di sampaikan oleh Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’I. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

BPKP Kalsel : Pekerjaan Konstruksi Harus Dikendalikan

BANJARMASIN – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan harus segera melaksanakan pengendalian proyek dan mengevaluasi kontraktor pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) juga harus meningkatkan performanya dalam melaksanakan pemilihan penyedia.

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri, ketika memberikan pembekalan bagi kontraktor, konsultan, dan pegawai BPJN di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (6/7).

Diungkapkannya, penyimpangan dalam konstruksi berupa pemilihan penyedia (tender) sekadar formalitas, penyedia/kontraktor yang terpilih tidak kompeten, konsultan pengawas/manajemen konstruksi hanya sekadar formalitas/tidak bekerja, dan tidak dilakukan pengendalian proyek.

“Pemilihan penyedia harus dilakukan dengan penuh integritas dan tidak sekadar formalitas, hindari intervensi dari para pihak, dan yang lebih penting jangan sampai terjadi kecurangan,” tegas Rudy, yang telah menyelesaikan Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Proses pemilihan penyedia konstruksi dilakukan BP2JK Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harapan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa dapat lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Namun, pada kenyataannya, BP2JK belum bekerja maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada tender/seleksi gagal, kuantitas pekerjaan kurang, kualitas pekerjaan rendah, nilai kontrak tidak wajar, progres pekerjaan lambat, kebermanfaatan proyek kurang, serta ada yang putus kontrak.

Dari sisi lain, diungkapkan oleh Rudy, kegagalan proyek konstruksi juga disebabkan KPA/PPK yang tidak melakukan evaluasi hasil pemilihan, dan penyedia yang terpilih tidak kompeten.
Selain itu, nilai penawaran sangat rendah, kompetensi usaha kecil tidak memadai, konsultan pengawas hanya sekadar formalitas atau tidak bekerja, dan terjadi konflik kepentingan antara konsultan pengawas dengan kontraktor.

“KPA/PPK tidak melakukan pengendalian proyek karena tidak memahami manajemennya,” katanya.

Ditambahkannya, BP2JK harus melakukan mitigasi atas kelemahan pengendalian proyek, seperti melakukan revisi prosedur tender, dan melakukan probity audit atas proses penetapan pemenang tender.
Selain itu, harus dilakukan optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas penyusunan dokumen, evaluasi dan pelaksanaan prosedur. Sedangkan BPJN harus meningkatkan kinerja penyedia dan kontrak

Dalam pertemuan itu juga terungkap, pada tahun 2022, dari 21 paket pekerjaan fisik di BPJN, 19 paket dilaksanakan oleh penyedia non BUMN dan 2 oleh BUMN, tetapi 6 paket terlambat. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/SYA)

Exit mobile version