Komisi IV DPRD Kalsel Sampaikan Sejumlah Permasalahan di Daerah ke KEMENPAN-RB

BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Republik Indonesia di Jakarta, Jumat(17/6).

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Abdul Hasib Salim menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dari keresahan di daerah Kalsel dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, permasalahan yang dikemukakan antara lain, terkait rencana penghapusan tenaga honorer, gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK, sistem outsourcing dan masalah bonus untuk atlet yang berprestasi.

“Pertemuan tadi saya rasa sangat efektif, efisien, dan sangat cair sekali. Kami mempertanyakan beberapa hal yang menjadi persoalan di daerah, baik dari lingkungan kementerian pendidikan, kesehatan serta juga pemuda dan olahraga,” ungkapnya, baru-baru tadi.

Hasib Salim juga sempat menyinggung terkait pembayaran honor bagi PPPK yang sampai saat ini belum terealisasi. Dalam pertemuan tersebut, ternyata diketahui bahwa ada mekanisme keuangan yang berbeda.

“Itu memang dana pusat, tapi melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Nah DAU ini kan alokasinya umum, mau ke mana itu kebijakan daerah. Di situlah yang terjadi lalu untuk alokasi khusus tenaga PPPK ini tidak terbayarkan karena dianggap tidak ada anggarannya secara khusus,” jelasnya.

Terkait permasalahan pemuda dan olahraga, Komisi IV DPRD Kalsel juga menyampaikan saran agar atlet-atlet yang mempunyai prestasi di bidang olahraga diharapkan mendapatkan semacam prioritas karena mereka membawa nama dan mengharumkan daerah.

“Kita sudah menyampaikan masukan-masukan bagaimana semestinya, dan yang diharapkan masyarakat terkait olahraga ini dan itu sudah menjadi catatan, mudah-mudahan terealisasi,” harapnya.

Untuk diketahui, rombongan Dewan Kalsel ini diterima oleh Pranata Humas pada Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik, Rangga Wisena. (NRH/RDM/RH)