17 Juni 2022 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPD PAN Banjarmasin Gelar Rakerda II

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Banjarmasin, menggelar Rapat Kerja Daerah II, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Jumat (17/6).

Rakerda II dibuka Ketua DPD PAN Kota Banjarmasin, didampingi Sekretaris Mauliddin Anshar dan Wakil Ketua DPW PAN Kalsel, Afrizaldi

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPD PAN Kota Banjarmasin Harry Wijaya mengatakan, dalam Rakerda II ini yang dibahas adalah usulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024, apalagi partainya merupakan salah satu parpol yang masuk dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Dengan demikian seluruh pengurus DPD PAN Kota Banjarmasin hingga kecamatan diberi ruang dalam menyampaikan aspirasi.

“Sesuai intruksi DPP PAN, dipersilahkan mengusulkan nama calon Presiden pada Pilpres tahun 2024,” ucapnya.

Disampaikan Harry, para kader PAN bisa mengajukan nama calon Presiden baik dari internal partai PAN atau tokoh dari luar. Internal partai, diusulkan Ketum PAN Zulkifli Hasan, Soetristo Bachir, dan Hatta Rajasa.

“Kalau diluar partai, ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil, serta banyak tokoh lain yang sudah mulai muncul,” ungkapnya

Harry menambahkan, Rakerda II ini juga membahas strategi pemenangan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 di Kota Banjarmasin dan tingkat Provinsi. Selain itu dibahas mekanisme perekrutan pencalegkan dini, tata cara penggunaan aplikasi SIMPAN, dan penetapan pengurus DPC Partai Amanat Nasional se- Kota Banjarmasin.

“Kami bertekad bisa menang menempatkan kader baik jadi Gubernur dan Wali Kota,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam Rakerda II PAN kota Banjarmasin ini, dihadiri Pengurus Harian DPD dan DPC PAN Kota Banjarmasin, Anggota Legislatif Fraksi PAN DPRD kota Banjarmasin serta DPW Partai Amanat Nasional Kalimantan Selatan. (NHF/RDM/RH)

Ini Imbauan Untuk Jemaah Haji Selama di Madinah dan Makkah

JAKARTA – Operasional haji memasuki hari ke-13. Total ada 36.797 jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan ke Madinah. Dari jumlah itu, sebanyak 29 kloter atau 11.473 jemaah sudah bergeser ke Makkah.

Berkenaan dengan kondisi di Arab Saudi, Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) menerbitkan sejumlah imbauan untuk jemaah dan petugas selama di Makkah dan Madinah.

Jubir PPIH saat memberikan keterangan pers

“Baik jemaah maupun petugas, dilarang membawa benda, bendera, banner, simbol-simbol, lambang dan sejenisnya yang dapat berpotensi menjadi pelanggaran hukum selama berada di Makkah, Madinah, dan menjalankan rangkaian ibadah haji,” terang Jubir PPIH Akhmad Fauzin, saat memberikan keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Jumat (17/6).

Ia menegaskan, jemaah dan petugas juga dilarang membawa benda tajam dan/atau lainnya yang dapat membayakan bagi diri sendiri maupun orang lain selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

Larangan lainnya, lanjut Fauzin, adalah berbicara, berteriak, mengajak dan/atau memengaruhi orang lain dengan kalimat dan/atau ungkapan yang dapat berpotensi melanggar hukum yang berlaku di Arab Saudi selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

Jemaah dan petugas diimbau selalu melengkapi diri dengan gelang identitas, kartu dan/atau gelang dari maktab dan atribut serta perlengkapan lainnya yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

Karena masih pandemi, jemah dan petugas agar selalu menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker ketika berkumpul di ruangan dan selama berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.

“Selalu bertanya serta berkonsultasi kepada petugas ketika menemui masalah dan kesulitan,” pesannya.

Pemerintah berharap, jemaah dan petugas dapat selalu mencerminkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang patuh dan tertib.

Hari ini, sebanyak 4.429 jemaah yang tergabung dalam 11 kloter diberangkatkan dari delapan embarkasi ke Tanah Suci. Masing-masing dua kloter berangkat dari Embarkasi Solo/SOC (720), Jakarta – Pondok Gede/JKG (820), dan Surabaya/SUB (900). Masing-masing satu kloter berangkat dari Embarkasi Banjarmasin/BDJ (360), Batam/BTH (450), Aceh/BTJ (393), Medan/MES (393), dan Makassar/UPG (393).

“Sampai hari ini, tercatat ada 77 jemaah haji sakit. Sebanyak 62 orang rawat jalan dan 14 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 1 orang dirawat di RSAS Madinah. Jemaah wafat sebanyak 5 orang,” tutupnya. (PPIH2022-RIW/RDM/RH)

Polda Kalsel Gelar Bakti Kesehatan, Sambut Hari Bhayangkara ke-76

BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan menggelar Bakti Kesehatan berupa vaksinasi, donor darah, operasi bibir sumbing, khitanan, dan pengobatan massal untuk masyarakat, dalam rangka memeringati Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022, Jum’at (17/6) pagi.

Kegiatan ini dipusatkan di Mapolresta Banjarmasin dan RS Bhayangkara, dengan dihadiri Wakapolda, Irwasda dan Pejabat Utama Polda Kalsel, Asisten 1 Kota Banjarmasin, Kapolresta Banjarmasin, Dandim 1007/Bjm beserta Forkopimda Kota Banjarmasin.

Selain itu turut hadir juga Ketua SPSI Kalsel, Ketua TKBM Pelabuhan, Senkom Mitra Polri, LSM Komite Anto Korupsi, dan Ketua HMI Kota Banjarmasin.

Didepan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat dialog interaktif, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono mengatakan, hingga saat ini jumlah peserta yang sudah tervaksinasi dalam kegiatan Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara sebanyak 84.859 orang, donor darah 1.040 orang, operasi bibir sumbing 28 orang, khitanan massal 590 orang dan pengobatan massal 189 orang.

Wakapolda menambahkan, Bakti Kesehatan ini dilaksanakan setiap hari dan dilakukan dari tingkat Polda hingga Polsek Jajaran.

Ucapan terimakasih pun diberikan Kapolri kepada Polda Kalimantan Selatan beserta Forkopimda, Aliansi Mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan yang telah hadir dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-76, yang berlangsung hari ini.

Kapolri pun meminta kepada Polda Kalsel dan Jajaran, untuk terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, termasuk layanan kesehatan. Seperti dengan menjadi penghubung dengan instansi pemerintahan.

“Secara umum saya telah mendapatkan laporan dari Kapusdokkes Polri dan Polda seluruh Indonesia terkait pelaksanaan Bakti Kesehatan yang berlangsung pada hari ini. Laksanakan kegiatan kepolisian khususnya dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-76 sesuai wilayah masing masing dan semoga pelaksanaan berjalan lancar dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tutup Kapolri.

Selain meninjau langsung pelaksanaan Bakti Kesehatan yang berpusat di Mapolresta Banjarmasin dan RS Bhayangkara Banjarmasin, Wakapolda Kalsel juga berkesempatan memberikan Bingkisan secara simbolis kepada anak-anak yang telah melaksanakan Operasi Celah Bibir Lelangit / Bibir sumbing.

Bahkan, bagi masyarakat yang telah divaksinasi pada kegiatan ini juga mendapatkan doorprize yang diundi langsung oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

Legislatif dan Eksekutif Daerah Kalsel Kompak Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperjuangkan nasib pegawai honorer. Kali ini rombongan Komisi I DPRD Kalsel berkunjung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/6), untuk menyamakan persepsi terkait solusi dari rencana penghapusan pegawai honorer pada tahun 2023 mendatang.

Suasana Kunker Komisi I DPRD Kalsel ke BKD DKI Jakarta

Dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas, rombongan wakil rakyat ini dibersamai oleh pihak eksekutif daerah, di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Organisasi, Biro Hukum dan Balitbangda Provinsi Kalsel.

Suripno Sumas mengatakan pertemuan ini sebagai wujud keseriusan legislatif dan eksekutif untuk mencarikan jalan terbaik atas edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Permasalahan ini pastinya tidak hanya dirasakan oleh Provinsi Kalsel, namun juga di sejumlah daerah lainnya. Makanya perlu ada solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan atas kebijakan dari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini,” ujar politisi fraksi partai PKB tersebut.

Suripno Sumas juga menambahkan bahwa sejauh ini peran tenaga honorer masih sangat dibutuhkan. Sebab, menurutnya banyak dari mereka yang saat ini bertanggungjawab di posisi-posisi krusial, baik tenaga profesi/teknis mau pun bidang administrasi.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Haryanto. Ia mengemukakan bahwa hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang banyak, jangan sampai malah merugikan banyak orang.

“Tidak kurang dari 11 ribu tenaga honorer di Kalsel saat ini menggantungkan hidup dari pekerjaan mereka saat ini, harus hati-hati dalam membuat kebijakan, mereka itu manusia semua,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BKD Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman juga mengungkapkan yang serupa. Ia menegaskan bahwa saat ini daerah masih membutuhkan para tenaga honorer tersebut. Menurutnya, jumlah aparatur yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang ada sehingga mereka masih sangat dibutuhkan perannya.

“Kami berharap banyak, agar proses perekrutan CPNS dan PPPK nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah, karena daerahlah yang lebih paham terkait keadaan dan kebutuhan di Kalsel,” tambahnya.

Hal tersebut didukung oleh Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Maria Qibtya yang juga mengharapkan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa diselenggarakan oleh daerah.

“Kedepan, harapannya Kepala BKD di masing-masing daerah harus merapat bersama untuk membicarakan hal ini, dan menyampaikan kendala-kendala yang hampir sama ini ke Badan Kepegawain Negara, hal-hal ini harus kita carikan jalan keluarnya,” pungkas Maria Qibtya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

Disdag Kalsel Kembali Gelar Misi Dagang Bersama UKM di Jabar

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar misi dagang bersama pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Provinsi Jawa Barat.

Suasana misi dagang UKM di Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada Abdi Persada FM pada Jumat (17/6) mengatakan, setelah sukses menggelar misi dagang pada bulan April 2022 lalu, antara Kalimantan Selatan dengan Jawa Timur, kini Disdag Kalsel kembali melanjutkan ke Jawa Barat. Kegiatan diikuti 11 pelaku usaha Provinsi Kalsel dengan menawarkan berbagai komoditi dan produk unggulan di banua, yang bertujuan memperluas akses pasar produk Kalsel ke berbagai daerah di Indonesia, guna saling mendukung pemenuhan keperluan masyarakat bagi ke dua daerah.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Birhasani, saat memberikan sambutan

“Kami mendapatkan arahan dan restu dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, untuk kembali melaksanakan kerjasama perdagangan,” katanya

Birhasani menjelaskan, kegiatan ini sebagai pengembangan usaha baik perdagangan maupun industri, dan tentu dapat memberi peluang positif, apalagi pelaku usaha begitu semangat dan bahkan memotivasi yang lain untuk ikut, dengan rela mengeluarkan biaya secara mandiri. Sebelumnya juga dilakukan analisa peluang pasar komoditi dan produk Kalsel di Jawa Barat, seperti kain sasirangan, kemiri, kayu manis, produk shorgun, arang halaban, hasil perikanan air tawar, produk kerajinan dan lain-lain.

“Begitu pula beberapa barang dari Jawa Barat yang diperlukan untuk masyarakat Kalsel, seperti konveksi, fashion, produk kerajinan dan bahan pendukung industri di Kalsel,” jelasnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, untuk analisa peluang pasar ternyata cukup tepat, secara real kegiatan misi dagang kali ini setelah terjadi negosiasi mampu memberi dampak positif dengan terjadinya transaksi sebesar Rp. 199.243.640.000, dengan target kontrak satu tahun ke depan.

“Ke depan Kalsel posisinya diupayakan seperti Jawa Barat, sebagai pintu gerbang dan penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” tutup Birhasani.

Untuk diketahui, dalam kegiatan misi dagang bersama pelaku usaha kecil menengah (UKM), dihadiri Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jabar, beserta staf dan didampingi sekitar 30 pelaku usaha dengan berbagai produk. (NHF/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Lepas Kontingen Kalsel Menuju PESPARAWI Nasional ke 13

BANJARBARU – Pelepasan Kontingen Provinsi Kalsel untuk mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional ke-13 di Yogjakarta, digelar di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel pada Jum’at (17/6). Pelepasan dilakukan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Kalsel Sulkan.

Membacakan sambutan Gubernur Kalsel, Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Kalsel Sulkan menyampaikan, pihaknya mengharapkan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Kalsel dapat tumbuh dan semakin maju dalam membina mental spritual etika umat kristen, sekaligus sebagai wahana dalam mewujudkan iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Karena dalam kutipan UUD 45 dinyatakan, bahwa hanya atas berkat rahmat tuhanlah, bangsa yang besar ini dapat meraih kemerdekaanya,” ucapnya.

Masih membacakan Sambutan Gubernur Kalsel, Sulkan menambahkan dukungan dari Provinsi Kalsel diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kemerdekaan bagi bangsa ini untuk hidup rukun, aman, dan damai bersama dengan Masyarakat lainnya dari berbagai suku, agama, dan ras dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutup gubernur.

Untuk diketahui, sebanyak 148 Personil PESPARAWI Kalsel dilepas untuk mengikuti ajang pertandingan PESPARAWI tingkat Nasional yang dilaksanakan pada 17-26 Juni 2022 di Yogyakarta. (MRF/RDM/RH)

Lansia di Kalsel Berperan Penting Dalam Pembangunan Daerah

BANJAR – Lebih dari 29 juta lanjut usia telah menghuni Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, angka ini setara dengan 10,28 persen dari total jumlah penduduk di 2021.

Peringatan HLUN ke 26 Tahun 2022 diwarnai dengan pemberian bantuan kepada puluhan lansia di Kalsel

Pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 26 Tahun 2022, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan hampir tiga dari sepuluh rumah tangga di Indonesia mayoritas ternyata dihuni lanjut usia.

“Melihat kondisi ini, perlu dilakukan pendekatan melalui ketahanan keluarga. Terlebih, harus diiringi dengan kebijakan strategis yang komprehensif supaya penduduk lanjut usia khususnya Kalsel dapat hidup aman, nyman dan sejahtera,” ujarnya, Jumat (17/6) siang.

Terkait hal itu, selaku yang memberi dukungan tentang keberadaan mereka, pihaknya pun meminta agar turut serta memberikan perhatian lebih terhadap kualitas hidup lanjut usia.

Ketua TP PKK Kalsel Raudatul Jannah (kanan) saat mendampingi lansia melakukan penanaman di lokasi PPRLU Budi Sejahtera di Martapura.

“Mengingat lansia sangat membutuhkan dukungan orang yang dukungan orang yang tinggal bersamanya,” ungkapnya.

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, penduduk lanjut usia (lansia) tentu berperan penting dalam subjek pembangunan daerah.

“Pengalaman hidup menempatkan mereka bukan hanya orang yang dituakan tetapi dihormati dilingkungannya. Namun sebaliknya juga bisa menjadi agen pembawa perubahan dilingkup keluarga dan masyarakat sekitar,” tutur Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira.

Selain itu dari hasil survey menunjukkan, penduduk lajut usia di Kalsel berada pada angka 4,51 persen dengan jumlah 185,11 ribu jiwa yang juga merupakan kelompok usia tidak produktif yakni berkisar antara 65 tahun keatas.

“Selama kurun waktu 50 tahun terakhir persentase penduduk lansia di Indonesia meningkat dari empat setengah persen pada 1971 menjadi sekitar 10,7 persen di tahun 2020,” bebernya.

Sementara itu Kepala Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Sejahtera Kalsel Surya Fujianorrochim mengungkapkan meski sudah tak produktif lagi dalam beraktivitas. Namun, keberadaan haknya masih setara.

“Jadi perlu perhatian lebih dari keluarga dan masyarakat. Terlebih dari kami sebagai pemerintah yang menaungi lansia tentu menjadi skala prioritas untuk terus memberikan perlindungan untuk rasa nyaman dan nyaman,” paparnya. (RHS/RDM/RH)

DPRD Kalsel Apresiasi KPK Gelar Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi di “Rumah Banjar”

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas digelarnya Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi yang bertempat di Aula Ismail Abdullah Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (15/6).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Kalsel serta dari pihak KPK Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Kepala Satuan Tugas Korsupwil III Uding Juharudin, Spesialis Koordinasi dan Supervisi KPK Ben Hardy Saragih.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK (kiri) dan KPK Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama (kanan).

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kehadiran KPK di Bumi Lambung Mangkurat, serta meyakini bahwa semua punya kesamaan pandangan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

“DPRD Provinsi Kalsel juga terus berupaya untuk mencegah berbagai potensi korupsi, pengawasan melalui fungsi pengawasan, kami berupaya memastikan dan mengawal Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) yang berasal dari uang rakyat, kami ingin agar anggaran digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan moralitas yang baik,” katanya.

Sementara itu, KPK Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan ada enam hal strategi pemberantasan korupsi diantaranya peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya anti korupsi, penegakkan hukum yang konsisten dan terpadu, penguatan kepemimpinan, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah dan proses pembangunan.

“Dalam hal ini perlu adanya peran DPRD antara lain komitmen dukungan program pemberantasan korupsi integritas, bersama kepala daerah menyusun dan menyetujui APBD, membuat kebijakan strategis, dan ikut serta melakukan pengawasan secara aktif,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

Pemko Banjarmasin Kembangkan Dua Wilayah Pinggir Sungai Jadi Tempat Wisata

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini memiliki rencana pembenahan dua wilayah pinggir Sungai Martapura, dijadikan tempat wisata. Yakni, kawasan Kampung Ketupat Sungai Baru serta Kawasan Wisata Mandiri (KWM).

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengembangkan kawasan pinggir Sungai Martapura, Kampung Ketupat serta KWM, bersama pihak investor.

“Untuk Kampung Ketupat, desain yang mereka rancang untuk pembenahan Kampung Ketupat cukup bagus. Seperti, adanya pusat kawasan kuliner, adanya wahana pinggir sungai, ada ruang ekonomi kreatif, termasuk memperdayakan para pedagang serta pengrajin ketupat,” ungkap Ibnu, kepada sejumlah wartawan, pada Kamis (16/6).

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga menyampaikan, Pemerintah Kota Banjarmasin juga akan melakukan pembenahan Kawasan Wisata Mandiri ini.

“Pemerintah Kota Banjarmasin bersama dengan pihak ketiga melakukan, pembenahan kawasan Wisata Mandiri, yang saat ini cukup kumuh,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Ibnu, kawasan tersebut akan dibongkar seluruhnya. Untuk dibangun lagi kawasan perindustrian, cafe cafe serta lainnya.

“Dengan dilakukan pembedahan tersebut, maka Perekonomian di Kota Banjarmasin akan semakin meningkat pada sektor wisata,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)