Hari: 27 Mei 2022

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalimanatan Selatan terus berupaya melakukan pencairan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang tertunda sejak April lalu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Muhammadun mengungkapkan, keterlambatan pencairan gaji ini akibat adanya kendala yang dialami Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel saat proses penginputan data PPPK. Seperti pemadaman listrik yang terjadi di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel selama berhari-hari belum lama tadi.

Padahal diakuinya, dirinya telah mengerahkan pegawai Disdikbud Kalsel bekerja siang dan malam, guna membantu percepatan penginputan data tersebut.

“Dan saya beritahu, pada saat libur lebaran, melalui WA (WhastApp), saya yang mengurus itu lembur sampai malam. Karena dia harus melakukan percepatan penginputan,” ucap Madun (sapaan akrab), Jumat (27/5).

Madun berpesan kepada PPPK guru di Kalsel agar tetap bersabar menunggu proses penginputan data ini. Karena, Madun membeberkan, dirinya bahkan rela menyewa hotel untuk pegawai agar dapat tetap bekerja meskipun terjadi pemadaman listrik di kantor.

“Karna saya tau ini masalah kesejahteraan, masalah perut saya sangat tau itu. Tapi karyawan karyawati kami yang PPPK juga harus mengerti. Penginputan dari komputer ke komputer itu memerlukan waktu beberapa menit,” terangnya.

Madun optimis, tunggakan gaji dari April hingga Juni serts Tunjangan Hari Raya (THR) guru PPPK di lingkup Pemprov Kalsel segera dibayarkan paling lambat akhir Juni 2022.

“Doakan saja, mudah-mudahan dapat segera terbayar. Kita juga akan membayarkan langsung ke semua PPPK, tidak secara bertahap,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di salah satu hotel berbintang, Kamis (26/5).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan pusat meminta DPD Partai Gerindra Kalsel segera melakukan pembenahan-pembenahan, dan pemetaan untuk meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024.

“Kita harus sinergikan perolehan suara antara DPRD kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI, serta serius untuk memenangkan Pemilu 2024,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyampaikan Partai Gerindra telah bersiap untuk menghadapi Pemilu tahun 2024.

“Sekarang tinggal pembuktiannya. Kekurangan harus dievaluasi. Sekarang momen Partai Gerindra untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam memenangkan Pemilu 2024,” jelasnya.

Sedangkan Ketua DPD Partai Gerindra Kalsel yang baru dilantik, Mariana mengharapkan kepengurusan yang baru ini bisa dan harus bekerjasama dan lebih solid untuk Partai Gerindra di Kalsel.

“Mudah-mudahan melalui kepengurusan kami yang baru ini, Gerindra di Kalsel lebih dicintai oleh masyarakat Banua dan membawa kebaikan. Serta mampu mencapai target yang diinginkan dalam Pemilu 2024 mendatang,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi memiilki gedung layanan perpustakaan difabel.

Peresmian gedung yang terletak di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispersip) Kalsel di Jalan Ahmad Yani KM 6 tersebut dilakukan Gubernur Kalsel yang diwakili oleh Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando, Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan Kepala Dispersip Kalsel Nurliani Dardie, Selasa (24/5).

Peresmian perpustakaan khusus bagi disabilitas yang terdiri dari dua lantai dan dua bangunan tersebut dirangkaikan dengan acara pengukuhan Fathul Jannah Muhidin sebagai Bunda Literasi Kalsel serta talkshow peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (IPL) di aula Dispersip Provinsi Kalsel.

Penyematan Bunda Literasi dilakukan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan Pemprov Kalsel berupaya memastikan pengembangan SDM dan literasi turut menyentuh kalangan difabel, dengan penyediaan fasilitas yang memadai. Kendati Kalsel saat ini menduduki peringkat IPL tertinggi se-Indonesia, menurutnya, Gubernur Kalsel berpesan agar tidak berhenti berinovasi dan menyiapkan pelayanan terbaik.

“IPL tertinggi se Indonesia dengan nilai 48.7, tentu bukan prestasi yang datang kebetulan. Setidaknya perlu perjuangan panjang, tak kalah penting ialah menggerakkan komunitas-komunitas literasi untuk berperan aktif mengedukasi masyarakat hingga ke pelosok,” katanya.

Disamping itu, Gubernur Kalsel menyampaikan pembangunan literasi menjadi tulang punggung kualitas sumber daya manusia. Saat ini pemerintah selalu berupaya maksimal untuk menyiapkan pelayanan terbaik dan akses literasi yang seluas-luasnya.

“Minat baca yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang cerdas, produktif, dan kreatif,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dispersip Kalsel Nurliani Dardie menyebutkan, anggaran pembangunan gedung layanan perpustakaan difabel berasal dari bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)

“Gedung perpustakaan yang diresmikan dibangun dari DAK fisik perpustakaan nasional tahun anggaran 2021,” terangnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Puluhan siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Banjarmasin yang tergabung dalam pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) mendapat pembekalan dari Anggota DPRD Provinsi Kalsel, Dewi Damayanti Said.

Pembekalan tersebut meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.

“Saya ingin semua siswa SMA mendapatkan sosialisasi ini karena mereka akan masuk bangku kuliah. Meskipun mereka sudah mendapat pelajaran PPKn, tetapi pembekalan ini akan menambah wawasan dan pengalaman mereka,” kata Dewi kepada wartawan, baru-baru tadi.

Selain itu, “Srikandi Dewan” ini juga memberikan pendidikan politik kepada pengurus OSIS ini. Pasalnya, pada 2024 mendatang, mereka akan terdaftar sebagai pemilih pemula. Ia mengakui politik erat kaitannya dengan Pancasila dimana jika para siswa dan siswi ini tidak diarahkan dengan baik maka akan berpotensi menimbulkan konflik dan merusak tatatan negara.

“Pendidikan politik bagi pemilih pemula penting agar mereka memahami jalur yang benar. Jangan sampai ada money politik. Berdemokrasi sejak dini itu memang penting untuk disosialisasikan sehingga saya harap dari Dewan atau partai politik bisa melakukan kegiatan ini nantinya,” jelasnya.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi pembinaan Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan pada Selasa (24/5) itu juga menghadirkan narasumber Anggota Polri Kompol Suryanti yang menyampaikan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sesuai amanah Pancasila kepada peserta. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-114, dan Kick Off Program Merdeka Sampah di sepanjang Jalan Protokol menuju Ibu Kota provinsi. Kegiatan yang digagas Dinas Lingkungan Hidup Kalsel ini, dipusatkan di lapangan Satpas Ditlantas Polda Kalsel, Liang Anggang Banjarbaru, Jum’at (27/5).

Peringatan Harkitnas dan Kick Off Program Merdeka Sampah tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Fatimatuzzahra.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor usai kick off mengatakan, kegiatan ini untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini berupaya menjadi media dalam menyampaikan pesan-pesan lingkungan hidup kepada masyarakat di sepanjang jalan protokol dan juga pengguna jalan.

“Hari ini kita bersih-bersih dan lakukan penanaman pohon. Kita tahu saat ini pemanasan global yang sangat berpengaruh dengan lingkungan, maka tidak ada kata lain selain menanam dan menanam untuk anak cucu kita,” ucap gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini.

Paman Birin melanjutkan, dengan digelarnya Harkitnas ke-114 dan Kick Off Program Merdeka Sampah, Masyarakat Kalsel akan dapat mengubah masa depan provinsi ini dengan cara menanam pohon yang dapat menghasilkan oksigen untuk kebutuhan oksigen para masyarakat dimasa yang akan datang. Lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting dan mendasar untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Banua Kalimantan Selatan.

“Kita tanam sekarang bisa menyelamatkan nyawa ratusan orang dimasa depan,” lanjut Paman Birin.

Dilanjutkannya, Oktober mendatang Provinsi Kalsel akan menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional tahun 2022, yang pembukaanya akan dilaksanakan di Kiram Park Kabupaten Banjar. Untuk mensukseskan Perhelatan Nasional tersebut, diharapkan kepada semua Instansi, para Alim Ulama, SKPD Terkait, TNI-Polri, dan Kelompok Masyarakat agar dapat berkerjasama dan berkontribusi untuk mensukseskan kegiatan MTQ yang dihadiri tamu undangan dari seluruh daerah di Indonesia.

“Dengan adanya program merdeka sampah , diharapkan jalan protokol Menjadi bersih dan nyaman dalam menyambut peserta MTQ,” tutup Paman Birin.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Haifah Dwi Nirwana menjelaskan, bahwa kondisi jalan-jalan protokol saat ini banyak ditemukan sampah. Masalah sampah masih menjadi perhatian pihaknya, untuk mengubah pola pikir masyarakat agar bersama menjaga lingkungan.

“Ini tidak hanya berhenti pada hari ini, ini ada lah program yang akan kita kawal kita monitor terus perkembangannya, termasuk melibatkan TNI dan Polri,” ucap Hanifah. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel menargetkan hingga 2023 status desa tertinggal dapat berubah menjadi berkembang. Sedangkan, untuk status maju bakal dinaikan ke level mandiri.

Kepala Dinas PMD Kalsel Farid Fakhmansyah memaparkan diprogramkannya perubahan status desa setiap tahun bertujuan agar ekonomi masyarakat pedesaan dapat jauh lebih baik lagi meski saat ini pelaksanan perbaikannya diakui dilakukan secara bertahap.

“Mestinya seluruh desa dalam status mandiri karena itu merupakan capain paling tertinggi, tetapi, jumlah rata-rata untuk saat ini masih berkisar diangka 68 persen artinya satu setengah persen dari desa yang ada di Kalsel,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, Jumat (27/5) siang.

Namun ditegaskannya, khusus desa yang masih berstatus sangat dan tertinggal juga ditargetkan tiap tahun naik yang artinya secara bertahap ditekankan terus mengalami peningkatan hingga bisa mencapai ke level berkembang.

“Nah, proyeksi kami ke depan akan terus berkoordinasi, bersinergi serta berkolaborasi dengan pemda kabupaten agar mampu menaikan status tiap desa,” jelasnya.

Tentu kolaborasi yang dibangun, menurut Farid, dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan seiring penerapan program yang diharapkan capaian persentase kenaikan status mampu terealisasi secara signifikan.

“Agar fokus kita dalam meningkatkan status desa bisa terwujud,” ungkapnya.

Menurutnya, kunci utama dalam rangka meningkatkan perubahan status desa agar pencapaiannya mudah terealisasi salah satunya adalah melakukan penataan.

“Baik dalam segi kelembagaan ekonomi, pemerintahan desa, pengembangan sektor perekonomian masyarakat hingga kawasan pedesaannya,” ungkapnya.

Mantan Staff Ahli Gubernur membidangi ekonomi dan pembangunan ini berharap proporsi desa mandiri dan maju ke depan diharapkan lebih besar ketimbang status tertinggal dan berkembang yang saat ini masih dominan di Kalsel.

“Diharapkan juga tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Jadi, cakupan atau tahapannya dimulai dari sangat tertinggal berubah menjadi tertinggal selanjutnya naik status berkembang berikutnya adalah maju hingga tingkatan level paling tertinggi yakni mandiri,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dari 11 kabupaten di Kalsel tercatat baru 28 desa dari sembilan yang menduduki status mandiri diantaranya Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala dan Tabalong. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Hasil monitoring BPKP Kalimantan Selatan dan pendataan yang melibatkan seluruh Inspektorat Daerah di Kalimantan Selatan, menemukan lima Pemerintah Daerah belum mempunyai strategi dan tindakan yang nyata dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Padahal, Presiden Joko Widodo telah berulang kali mengingatkan pentingnya keberpihakan pada produk dalam negeri ini, terutama dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

Kelima pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Tapin, Tanah Bumbu, kota Banjarmasin, dan Banjarbaru. Hal ini tampak dengan belum jelasnya pengelola e-katalog lokal dan belum adanya kebijakan kepala daerah yang mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Sementara itu, empat daerahnya lainnya hanya mempunyai pengelola e-katalog lokal atau hanya memiliki kebijakan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Yaitu kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Balangan.

“Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 telah memerintahkan dengan tegas, semua Pemerintah Daerah mempunyai strategi, tindakan, dan target yang jelas dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri,” jelas Kepala BPKP Kalsel, Rudy Mahani Harahap dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada pada Kamis (26/5).

Penggunaan produk dalam negeri ditekankan kembali oleh Presiden, karena tekanan kuat kompetisi ekonomi global akibat Pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina.

“Jika anggaran Pemerintah Daerah tidak diarahkan untuk produk lokal, maka akan banyak usaha lokal yang bangkrut, meningkatnya pengangguran dan kriminalitas, dan konflik sosial di dalam negeri,” tambah Rudy.

Anggaran pemerintah daerah berpotensi besar menjadi penyangga ekonomi lokal di Kalimantan Selatan. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki anggaran Rp6,4 triliun yang dapat dikucurkan untuk menguatkan industri dalam negeri.

Karenanya, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus serius dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

“Salah satunya dengan membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang melibatkan unsur pengusaha lokal dan diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian secara harian,” ujarnya.

Monitoring dan pendataan strategi, tindakan, dan pencapaian target pemerintah daerah di Kalimantan Selatan ini sudah berlangsung selama dua minggu dengan menggunakan perangkat teknologi canggih “Siswas P3DN” yang dikembangkan oleh BPKP.

Penggunanya adalah seluruh unsur BPKP, Inspektorat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) setempat.

Hasil monitoring dan pendataan disampaikan langsung ke Presiden sebagai bahan rapat kabinet. Presiden juga telah menegur beberapa kementerian/lembaga di pusat yang belum memiliki strategi dan tindakan nyata. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)