Hari: 15 Maret 2022

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dewi Damayanti Said mengingatkan agar pembayaran honor guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) tidak terlambat.

Pasalnya banyak keluhan yang ia dapati terutama saat melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur’an yang diikuti Forum Ustadz dan Ustadzah Kota Banjarmasin, Senin (14/3).

Menurut Politisi dari Fraksi Golkar tersebut, peran para guru TPA sangat besar untuk para anak didik. Apalagi, lanjutnya, ada aturan peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) harus khatam Al-Qur’an ketika ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Sementara, lantaran honor para guru TPA selama ini diatur melalui Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati, Dewi hanya bisa mengingatkan agar honor daerah yang diterima para ustad dan ustadzah setidaknya diberikan tepat waktu, kendati dari segi kesejahteraan belum memadai.

“Setelah saya baca Perda tersebut, isinya tentang bagaimana pendidikan dan pengajaran Al-Qur’an. Masalah kesejahteraan tidak terlalu dalam dibahas. Untuk itu, diperlukan adanya Pergub. Tapi sekarang ada perwali jadi berdasarkan Kabupaten/Kota masing-masing,” jelasnya.

Perda Nomor 3 Tahun 2009 yang merupakan produk hukum keluaran DPRD Kalsel ini lebih banyak berisi tentang aturan pembelajaran Al-Qur’an di TPA. Bukan hanya untuk para ustad dan ustadzah, diharapkan perda ini juga diketahui para orangtua santri TPA agar lebih selektif dalam memilih dan memberikan pendidikan Al-Qur’an kepada anak-anak mereka. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2022, di salah satu hotel berbintang Banjarmasin.

Rakor ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, acara juga dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bulog, Ditkrimsus Polda Kalsel, BUMN, Pelaku Usaha, serta seluruh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten dan Kota.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, pada Selasa (15/3) menjelaskan,
rapat koordinasi ini berupaya menstabilkan harga dan distribusi bahan pokok, karena sebentar lagi bulan suci Ramadhan dan persiapan hari raya Idul Fitri, agar tidak terjadi kekurangan stok bahan pokok, dan tercipta kelancaran distribusi dilapangan.

“Kami berharap rakor ini akan mampu mengantisipasi kenaikan harga,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, dengan digelarnya rakor ini dapat semakin meningkatkan jalinan komunikasi, supaya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), untuk ketersediaan bahan pokok dan distribusinya dilapangan akan berlangsung aman dan kondusif.

“Semua harus bersinergi dengan baik, yakni pemerintah kabupaten dan kota, pelaku usaha, serta instansi terkait lain,” pintanya.

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, untuk ketersediaan bahan pokok selama ini masih aman, meski ada beberapa yang perlu disikapi bersama yaitu persoalan minyak goreng, gula pasir, ayam dan telur, karena mengalami kenaikan harga, sehingga ini perlu dijaga stabilitasnnya dilapangan.

“Kita ingin distribusi bapok lancar dari kota banjarmasin, ke seluruh kabupaten dan kota,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Korban banjir yang tercatat di lima kabupaten di Kalsel bakal mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah layak huni (RTLH) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Daerah ini meliputi wilayah terparah seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Banjar, Tanah Laut dan Barito Kuala.

Kadisperkim Kalsel, Mursyidah Amini melalui Kabid Perumahan, Bayu Syawaluddin, mengatakan, rehabilitasi ini secara keseluruhan tercatat sedikitnya sekitar 136 unit yang dianggarkan dari APBD.

“Ada lima kabupaten yang belum tertangani oleh BNPB dan merupakan kewenangan Pemprov Kalsel,” ujarnya Selasa (15/3) siang.

Ia menjelaskan, jumlah bantuan yang diberikan untuk masing-masing daerah juga berbeda-beda. Yang mana, Hulu Sungai Tengah mendapat 45 unit, Balangan sekitar 11 unit, Banjar sebanyak 30 unit, Tanah Laut 25 unit sedangkan Batola 11 unit.

“Masing-masing mendapatkan Rp20 juta per unitnya,” ucapnya.

Selain itu, dia menyampaikan, untuk program kegiatan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi seluas 10 – 15 hektar dipastikan tetap dilaksanakan pihaknya.

“Bidang Perumahan Disperkim Provinsi Kalsel kewenangannya sekarang hanya dikhususkan membantu RTLH korban bencana alam dan relokasi sesuai tugas pokok dan fungsi yang diberikan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BATOLA – Kendati angka pernikahan dini di kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 lalu menurun dibanding tahun 2020, namun hal itu masih menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan asal Daerah Pemilihan Batola, Hasanuddin Murad. Pasalnya saat ini angka pernikahan dini di Batola berada di peringkat 3 tertinggi se Kalsel dengan jumlah, mencapai 105 kasus.

Legislator yang pernah menjabat sebagai Bupati Batola inipun terus berupaya membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk meminimalisir angka pernikahan dini di Batola.

Salah satu upayanya dengan melakukan sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak secara massif dan menyasar desa-desa pelosok seperti Desa Pulau Sewangi yang berada di kecamatan Alalak, Senin (14/3).

“Saya melihat di Batola, banyak terjadi hal-hal yang terkait dengan persoalan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan terhadap perempuan dan anak, serta perkawinan dini yang ternyata masih cukup tinggi. Dari sisi ini, permasalahan-permasalahan ini ada kaitannya dengan Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” jelasnya kepada wartawan.

Hasanuddin mengungkapkan pernikahan dini didominasi oleh warga desa yang tingkat pendidikannya rendah dan perekonomiannya yang terbatas. Tingginya angka pernikahan dini, menurutnya bisa berdampak pada terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga meningkatnya angka perceraian karena ketidaksiapan pelakunya secara ekonomi dan mental.

“Melalui sosialisasi Perda ini, terutama kepada tokoh perempuan yang ada di kecamatan dan desa sehingga mereka bisa mensosialisasikan dan menyadarkan ke masyarakat bahwa ada perda yang menaungi permasalahan perempuan dan anak ini,” harapnya.

Sementara, Bupati Batola, Noormiliyani Aberani Sulaiman menyatakan dukungannya terhadap sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 tersebut. Pasalnya, ia menilai keberadaan Perda ini sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

“Alhamdulillah kami mensupport kegiatan sosialisasi Perda ini. Apalagi berhubungan dengan yang dialami Batola dan ini sangat penting untuk perkembangan masyarakat Batola khususnya untuk perempuan dan anak,” ucapnya.

Selain melibatkan Bupati Batola untuk mensosialisasikan Perda kepada warganya, Wakil Rakyat dari Fraksi Golkar ini juga mengikutsertakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP2A) Kabupaten Barito Kuala, Harliani untuk menjabarkan secara mendetail terkait aturan perundang-undangan tentang batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan pernikahan yakni diatas 19 tahun. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan saat ini menggelar Rakernis Tahun 2022, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Selasa (15/3).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, tema pada Rakernis tahun ini, yaitu Bersinergi, Berkolaborasi Meraih Prestasi Untuk Banua Maju.

“Dengan digelarnya Rakernis ini untuk menyinkronkan program dan menyatukan langkah antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah di 13 Kabupaten dan Kota, serta induk organisasi dan olahraga. Mengingat tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan cukup besar, yaitu meningkatkan prestasi olahraga serta pemuda di provinsi ini,” ungkap Hermansyah.

Dalam kesempatan Rakernis Dispora Se Kalimantan Selatan tersebut, gubernur berharap Dispora di banua dapat membangun daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Seperti yang dikatakan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan Syaiful Azhari, pada saat membuka Rakernis Dispora Se Kalimantan Selatan tersebut.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan apresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga di 13 kabupaten dan kota yang telah mengikuti Rakernis di Kota Banjarmasin ini,” ungkapnya.

Gubernur berharap, dengan adanya kegiatan ini program kegiatan di tahun 2022 yang sedang berjalan, serta rencana penyusunan rencana kerja di tahun 2023 mendatang. Didapatkan persamaan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Daerah.

“Dengan adanya singkronisasi program kegiatan tersebut, maka pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga dapat semakin meningkat di banua ini,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2021-2025 resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum KONI Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, di Gedung Mahligai Pancasila, Selasa (15/3).

Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama mengaku bersyukur pengukuhan dan pelantikan pengurus sudah dilaksanakan.

“Setelah dilantik sebagai Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan ini, maka kami segera bekerja dengan maksimal, untuk peningkatan prestasi atlet Kalimantan Selatan,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Salah satunya, lanjut Bambang, saat ini pihaknya menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Medan dan Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap, peningkatan olahraga di Kalsel.

Seperti yang dikatakan, Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Selatan Muhidin saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan dan apresiasi terhadap Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2021- 2025,” ucapnya.

Ia juga mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan baru ini. Dan diharapkan, dapat memajukan prestasi olahraga di Provinsi ini.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keyakinan untuk kepengurusan baru ini, dapat meningkatkan prestasi olahraga pada ajang nasional,” ujarnya.

Muhidin juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta agar kepengurusan baru ini, dapat bekerja dengan maksimal, agar peningkatan prestasi olahraga dapat tercapai.

Pada Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Selatan ini, dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, serta undangan lainnya. (SRI/RDM/RH)